Antonio Graceffo, Ph.D

Pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT), Xi Jinping, tengah mengubah Undang-undang domestik dan memperkuat kendali negara untuk melawan perang dagang AS–Tiongkok—sebuah strategi yang berisiko mengusir investasi asing dan semakin memperlambat pemulihan ekonomi Tiongkok yang sudah rapuh

Beijing mengumumkan pada 24 Maret bahwa Perdana Menteri Li Qiang  menandatangani perintah yang memperkuat langkah balasan Tiongkok terhadap sanksi asing, dengan memberlakukan peraturan baru di bawah Undang-Undang Anti-Sanksi Asing. Aturan yang langsung berlaku ini memberi wewenang kepada Beijing untuk mencantumkan dan menghukum entitas yang melakukan “tindakan diskriminatif”, melalui pembekuan aset, penyitaan hak kekayaan intelektual (HKI), penolakan masuk, dan pelarangan perdagangan di berbagai sektor seperti pendidikan, sains, dan layanan hukum.

Bersamaan dengan revisi Undang-Undang Rahasia Negara yang mulai berlaku pada 1 Mei 2024—dan kini mencakup definisi samar tentang “rahasia kerja”—langkah-langkah ini memperkuat senjata hukum PKT dalam menghadapi perang dagang AS–Tiongkok, yang kembali memanas akibat ancaman tarif 20 persen dari Presiden AS Donald Trump.

Perubahan hukum ini menandai pergeseran dari keterbukaan menuju keamanan, didorong oleh strategi “sirkulasi ganda” Xi yang diluncurkan pada 2020. Strategi ini menekankan kemandirian domestik sambil tetap terlibat secara selektif dalam perdagangan global. Ini juga merupakan bagian dari agenda yang lebih luas untuk menghidupkan kembali ekonomi Tiongkok yang melambat sekaligus memperketat kendali PKT atas negara.

Undang-Undang Anti-Sanksi Asing, yang awalnya disahkan pada 2021, menargetkan sanksi asing seperti pembatasan AS terhadap kapas Xinjiang atau ekspor teknologi, dengan memungkinkan Tiongkok menyita HKI dan aset lain dari entitas yang mematuhi sanksi tersebut. Ini adalah alat balasan untuk melindungi kepentingan PKT dan menghukum perusahaan asing, terutama karena larangan teknologi AS—termasuk pembatasan semikonduktor—semakin meningkat di bawah kebijakan ekspor era Biden.

Peraturan tahun 2025 memperluas alat ini, memungkinkan larangan perdagangan sektoral yang bisa sangat merugikan perusahaan multinasional. Sementara itu, Undang-Undang Rahasia Negara yang diperluas kini mengklasifikasikan “rahasia kerja” dan data terkait keamanan nasional sebagai rahasia negara, dengan hukuman berat atas pengungkapan yang dianggap merugikan kepentingan negara. Ini membatasi transparansi, mencerminkan ketegangan dari Undang-Undang Anti-Mata-Mata 2023, yang memblokir akses asing ke teknologi penting dan data ekonomi seperti rantai pasokan atau keuangan.

Secara ekonomi, Beijing menyajikan hukum ini sebagai perlindungan terhadap inovasi dan stabilitas modal. Wewenang penyitaan HKI dalam Undang-Undang Anti-Sanksi Asing bertujuan mencegah perusahaan asing memanfaatkan sanksi untuk melemahkan kemajuan Tiongkok—seperti desain chip atau algoritma kecerdasan buatan—agar tetap menjadi aset domestik.

Demikian pula, Undang-Undang Rahasia Negara melindungi inovasi seperti semikonduktor dengan menjaga agar tetap berada di dalam Tiongkok, mendukung tujuan Xi akan kemandirian. Langkah-langkah ini juga membatasi pelarian modal: ancaman pembekuan aset mencegah entitas Tiongkok memindahkan uang atau teknologi ke luar negeri untuk menghindari sanksi, sementara pembatasan data mencegah ekstraksi informasi sensitif oleh pihak asing.

Pada 8 Maret, Kejaksaan Agung Rakyat Tertinggi PKT mempresentasikan Laporan Kerja 2025 di Kongres Rakyat Nasional ke-14, badan legislatif yang dikendalikan PKT, menyoroti fokus Beijing yang semakin besar terhadap penegakan HKI. Laporan itu mengungkap bahwa 21.000 orang telah dituntut atas kejahatan terkait HKI sepanjang 2024.

Meski diklaim sebagai upaya melindungi HKI, strategi penegakan ini semakin menjadi alat untuk menjaga kendali PKT atas sektor-sektor sensitif. Penindakan domestik—ditambah dengan undang-undang luas seperti Undang-Undang Anti-Sanksi Asing—menciptakan lingkungan hukum yang dipenuhi unsur keamanan, mengisolasi rezim dari pengawasan luar.

Perubahan ini meningkatkan risiko bagi perusahaan asing di Tiongkok, yang kini tunduk pada standar hukum yang tidak transparan dan penegakan yang bermotif politik. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi bisa kehilangan hak patennya karena mematuhi sanksi AS, sementara produsen mungkin menghadapi audit “rahasia kerja” yang invasif. Peraturan sengketa HKI yang baru—disorot oleh The National Law Review—juga memperberat beban kepatuhan dan meningkatkan kemungkinan penyitaan HKI.

Kondisi ini secara langsung menggagalkan upaya terbaru untuk menarik investasi asing. Di Forum Pembangunan Tiongkok, Perdana Menteri Li mengajak para CEO global dan mempromosikan pentingnya Tiongkok—namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Foreign Direct Investment (FDI)  atau Investasi langsung asing sudah anjlok 99 persen dalam tiga tahun terakhir, dan pemulihan tampak tidak mungkin dengan semakin kuatnya kontrol otoriter.

Arah isolasionis ini tak hanya menghambat inovasi dan integrasi global, tetapi juga mengancam program konsumsi domestik senilai $41 miliar milik Xi. Dengan ekonomi yang sudah rapuh karena ketidakstabilan pasar properti, hilangnya modal asing dan berkurangnya penciptaan lapangan kerja bisa membahayakan miliaran dolar ekspor AS dan semakin menunda pemulihan jangka panjang Tiongkok.

PKT semakin mempersenjatai hukum HKI dan kerahasiaan sebagai alat balasan atas isolasi akibat tarif era Trump dan sanksi G7, menyatukan aspek ekonomi dan keamanan dalam posisi yang menyerupai benteng. Undang-Undang Anti-Sanksi Asing 2021 melawan larangan teknologi AS dengan memberi wewenang penyitaan HKI dari entitas yang mematuhi sanksi Barat, sementara perluasan Undang-Undang Rahasia Negara 2024 melindungi Beijing dari tekanan eksternal dengan secara luas mendefinisikan “rahasia kerja” dan menghukum kesalahan penanganan data—mengenai semua perusahaan, baik domestik maupun asing.

Pesan dari PKT sangat jelas: patuhi sanksi, hilangkan HKI-mu, bagikan informasi sensitif, dan bersiap untuk diawasi. Namun, serangan balik hukum ini sarat dengan ironi. Xi, yang berulang kali mengecam Trump atas tarif dan pembatasan dagang, menyatakan di KTT APEC 2024 di Lima bahwa “Unilateralisme dan proteksionisme tanpa kendali, serta ekonomi dunia yang semakin terfragmentasi, mengancam untuk membalikkan tren globalisasi ekonomi.”

PKT mungkin percaya bahwa pembatasan yang lebih ketat akan memaksa AS untuk bernegosiasi, dan memberi Tiongkok akses pasar AS yang lebih baik. Namun lebih mungkin, undang-undang ini justru akan mengusir investasi asing, semakin merusak ekspor Tiongkok, dan memperdalam isolasi, memperlambat ekonomi Tiongkok lebih jauh.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini merupakan opini penulis dan tidak serta merta mencerminkan pandangan The Epoch Times.

Antonio Graceffo, Ph.D., adalah analis ekonomi Tiongkok yang  menghabiskan lebih dari 20 tahun di Asia. Ia lulusan Shanghai University of Sport, memiliki gelar MBA dari Shanghai Jiaotong University, dan mempelajari keamanan nasional di American Military University.

Philip Wegmann

Richard Nixon mengakhiri Standar Emas, Bill Clinton meratifikasi NAFTA (North American Free Trade Agreement), dan Donald Trump—tak kalah ambisius dalam tujuannya—pada 2 April 2025 mengumumkan serangkaian tarif balasan besar-besaran yang dirancang untuk menata ulang sistem perdagangan global yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua.

Presiden memulai dengan melukiskan gambaran kehancuran Amerika di Rose Garden dan mengulang tema utama dalam satu dekade karier politiknya. Ia mengatakan bahwa negara telah “dijarah, dirampok, diperkosa, dan dijungkirbalikkan” oleh para mitra dagang, baik lawan maupun sekutu. “Wajib pajak telah dicurangi selama lebih dari 50 tahun,” katanya kepada kerumunan di Gedung Putih yang mencakup anggota kabinet dan serikat pekerja yang mengenakan helm proyek. “Tapi itu tidak akan terjadi lagi.”

Lalu, disajikanlah grafik berwarna, sebagai taruhan bahwa tarif ini akan membawa hasil—dan pada akhirnya menjadi Legacy masa jabatan keduanya.

Pemerintahan Trump akan memberlakukan tarif sebesar 10 persen untuk semua impor secara umum, namun tarif individu yang lebih tinggi akan dikenakan kepada negara-negara yang dianggap sangat tidak adil dalam praktik perdagangannya terhadap Amerika Serikat. Sebelumnya, ia sudah menjanjikan bahwa “Imbal balik” atau resiprokal adalah istilah yang digunakan secara harfiah. 

“Berapa pun mereka kenakan ke kita,” kata Trump pada Februari mengenai kebijakan perdagangan yang akan datang, “kita akan kenakan hal yang sama ke mereka.” Sebelum acara dimulai, seorang pejabat senior Gedung Putih menjelaskan perhitungan baru ini kepada wartawan, “Karena presiden baik hati terhadap dunia, kita hanya mengenakan setengahnya.”

Trump mengungkap tarif baru ini—dihitung bukan hanya berdasarkan tarif yang dikenakan negara lain atas barang AS, tetapi juga manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan lainnya—dalam grafik biru, putih, dan kuning yang menyebabkan pasar saham Wall Street anjlok.

Tidak ada yang luput, baik lawan maupun sekutu. Karena Tiongkok mengenakan tarif sebesar 67 persen, maka AS akan mengenakan “tarif timbal balik yang didiskon” sebesar 34 persen, menurut jadwal baru yang dipegang presiden. Demikian pula, karena Uni Eropa mengenakan tarif 39 persen, pemerintahnya akan mengenakan tarif 20 persen. Pemerintah merilis daftar lengkap tarif saat Trump menandatangani perintah eksekutif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act tahun 1977.

“Defisit perdagangan kronis tidak lagi hanya menjadi masalah ekonomi,” kata Trump. “Ini adalah keadaan darurat nasional yang mengancam keamanan dan cara hidup kita.” Mengenai tarif individu, ia menambahkan, “Sungguh mencengangkan seberapa tinggi angka yang harus dikenakan untuk menghentikan kecurangan.”

Secara umum, para ekonom berpendapat bahwa tarif pada dasarnya adalah pajak, karena produsen akan meneruskan biaya tersebut ke konsumen. “Tarif Trump akan menyebabkan harga naik dan jumlah barang yang tersedia di AS berkurang. Semakin tinggi dan luas tarifnya, semakin besar pengurangan barang dan semakin besar kenaikan harga,” kata Norbert Michel dari CATO Institute, yang memperkirakan kemungkinan inflasi, sebuah masalah yang katanya “sangat sulit untuk diatasi oleh The Fed.”

Pandangan ini secara umum dipegang oleh pemerintahan dari George H.W. Bush hingga Barack Obama. Namun Trump menolak ortodoksi itu dan memilih mengikuti instingnya sendiri.

Meskipun kebijakan perdagangan ini luas, namun seharusnya tidak mengejutkan bagi siapa pun yang telah mendengarkan dan memahami janji-janji Trump—bukan hanya sejak ia masuk politik, tetapi sepanjang kariernya. 

“Mereka datang ke sini, mereka jual mobil, VCR mereka, dan mereka menghancurkan perusahaan-perusahaan kita,” kata Trump muda mengenai defisit perdagangan yang saat itu dijalankan AS dengan Kuwait dan Jepang dalam penampilannya di acara Oprah Winfrey tahun 1988. “Mereka sedang menghabisi negara kita.” Gedung Putih kembali menampilkan dan membagikan klip tersebut pada  Rabu. “Presiden Trump telah menyuarakan hal ini selama puluhan tahun,” tulis Wakil Presiden J.D. Vance di X.

Republikan di Gedung Putih saat ini sangat berbeda dari para pemimpin Partai Republik sebelumnya yang jauh lebih bersahabat dengan Wall Street. Menteri Keuangan Scott Bessent menjadi berita utama ketika ia mengatakan kepada investor bahwa “akses terhadap barang murah bukanlah esensi dari Mimpi Amerika,” begitu pula dengan Menteri Perdagangan Howard Lutnick ketika ia mengatakan bahwa naik turunnya pasar saham “setengah persen dalam sehari bukanlah faktor utama dari hasil kita.” Sebaliknya, fokus mereka adalah pada “berkembangnya” industri Amerika.

Meski terasa seperti perubahan suasana, sentimen ini tidak sepenuhnya asing di kalangan konservatif. Trump adalah yang pertama menerapkan kebijakan proteksionis dalam skala sebesar ini, namun para pendukungnya bersikeras bahwa dia hanya menggali dari sumur yang telah lama ada.

“Bagi saya, negara datang sebelum ekonomi; dan ekonomi ada untuk rakyat. Saya percaya pada pasar bebas, tetapi saya tidak menyembahnya. Dalam hierarki yang benar, pasar harus diarahkan untuk melayani manusia—bukan sebaliknya,” tulis Pat Buchanan, komentator sayap kanan, mantan penasihat presiden, dan mantan calon presiden, pada tahun 1998.

Senator Eric Schmitt bisa saja mengutip Buchanan  Rabu ketika senator dari Missouri dan sekutu dekat Trump itu mengatakan, “Amerika bukan zona ekonomi. Ini bukan pusat perbelanjaan dengan bandara. Ini adalah sebuah negara. Ini adalah rakyat. Ini adalah rumah kita.”

Trump telah lama menyuarakan argumen seperti itu, dan ia mendapat poin konsistensi dari para pendukungnya. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan perdagangannya dapat menghadirkan ekonomi yang melesat seperti yang dijanjikan dalam kampanyenya. Sebelum pengumuman, seorang pejabat Gedung Putih menggambarkan tarif timbal balik sebagai “aturan emas untuk era emas baru.” Wall Street mungkin menganggapnya sebagai resep menuju resesi.

Analis di Goldman Sachs menaikkan peluang terjadinya perlambatan ekonomi dari 20 persen dalam proyeksi sebelumnya menjadi lebih dari sepertiga, yakni 35 persen, menjelang pengumuman tersebut, mengutip dampak tarif terhadap belanja konsumen dan pasar keuangan. Trump mengatakan bahwa para peragu tidak dapat dipercaya: “Mereka salah soal NAFTA. Mereka salah soal Tiongkok. Mereka salah soal Kemitraan Trans-Pasifik.” Bahkan, “setiap prediksi tentang perdagangan selama 30 tahun terakhir” yang dibuat oleh sekelompok “globalis” yang tidak disebutkan namanya, menurutnya, “telah terbukti salah.”

Presiden bersumpah bahwa kebijakan perdagangan baru ini akan membawa kembali lapangan kerja, menjadikan “Amerika makmur kembali,” dan Gedung Putih menyebut acara ini sebagai “Hari Pembebasan,” mengundang tamu kehormatan yang mencakup para pekerja kerah biru dan anggota Kongres.

Ini adalah, tanpa diragukan, perubahan kebijakan perdagangan paling signifikan dalam beberapa dekade, jika tidak lebih. Apakah Amerika akan jatuh ke dalam resesi atau bangkit menuju era keemasan seperti yang dijanjikan, tarif ini akan menjadi Legacynya. Selain seorang pekerja otomotif dari Detroit, presiden berdiri sendirian di panggung Gedung Putih.

“Ini akan menjadi momen besar,” prediksi presiden. “Saya pikir kalian akan mengingat hari ini. Kita akan berurusan dengan negara yang benar-benar merdeka. Kita akan punya bangsa yang sangat bebas dan indah. Ini akan menjadi Hari Pembebasan di Amerika, dan mudah-mudahan, suatu hari nanti kalian akan melihat ke belakang dan berkata, kalian tahu, dia benar.”

Dari RealClearWire

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak serta-merta mencerminkan pandangan The Epoch Times.

Philip Wegmann adalah koresponden Gedung Putih untuk Real Clear Politics. Sebelumnya ia menulis untuk The Washington Examiner dan telah melakukan peliputan investigatif terkait korupsi kongres dan penyimpangan institusional.