ErabaruNews – Sebuah laporan gabungan baru oleh Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengungkap bahwa 549 orang dihukum karena tuduhan terkait terorisme internasional di pengadilan federal AS. Data itu dikumpulkan setelah aksi teror 9/11 pada 2001 hingga akhir 2016.
Sebagian besar terpidana (73 persen) adalah orang asing. Dari 549 orang yang dihukum, 254 bukan warga AS, 148 orang asing dan kemudian menerima kewarganegaraan AS, dan 147 adalah warga AS sejak lahir.
Seorang pejabat administrasi senior mengatakan bahwa laporan tersebut menggarisbawahi perlunya mengakhiri sistem migrasi berantai, keragaman undian visa, dan menetapkan sistem imigrasi berbasis jasa.
“Fokus sistem imigrasi kita adalah dalam mempromosikan asimilasi-yang seharusnya menjadi cita-cita kita,” kata pejabat tersebut dalam sebuah konferensi pers pada 16 Januari 2018, seperti dikutip dari The Epoch Times, Kamis (18/1/2018).
“Tidak membawa pada orang-orang yang mereka sendiri atau anak-anak mereka, pada akhirnya akan mengangkat senjata melawan Amerika Serikat. Itu adalah standar yang tidak dapat diterima.”
Mahmoud Amin Mohamed Elhassan, seorang warga Sudan, diterima di Amerika Serikat pada tahun 2012 sebagai anggota keluarga dari penduduk tetap yang sah dari Sudan, menurut laporan tersebut. Pada tahun 2016, dia mengaku bersalah karena berusaha memberikan dukungan material kepada kelompok teroris ISIS, dan kemudian dijatuhi hukuman 11 tahun penjara.
Kemudian ada Abdurasaul Hasanovich Juraboev, seorang warga negara Uzbekistan, diterima di Amerika Serikat sebagai penerima undian visa keragaman di tahun 2011. Pada tahun 2015, dia mengaku bersalah berkomplot untuk mendukung ISIS, dan pada tahun 2017 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.
Menurut dokumen pengadilan, Juraboev memasang sebuah ancaman di situs berbahasa Uzbek untuk membunuh Presiden Obama dalam sebuah tindakan sebagai martir atas nama ISIS.
“Dia menambahkan bahwa, jika dia tidak dapat melakukan perjalanan, dia akan melakukan tindakan syahid di tanah AS jika diperintahkan untuk melakukannya oleh ISIS, seperti membunuh presiden atau menanam bom di Pulau Coney,” kata laporan tersebut.
“Ini bukan indikator bagus kemampuan untuk berkembang dan sukses di Amerika Serikat. Keanekaragaman visa undian didasarkan pada keberuntungan semata.”
Setiap tahun, undian memberi 50.000 kartu hijau kepada warga negara yang memiliki tingkat imigrasi rendah ke Amerika Serikat dalam lima tahun sebelumnya.
Sementara itu, dalam sistem berantai, atau berbasis keluarga, migrasi terjadi saat seseorang beremigrasi ke Amerika Serikat dan pada gilirannya mensponsori kerabat lainnya untuk bergabung dengannya. Saudara-saudara, pada gilirannya, bisa mensponsori orang, dan seterusnya, tanpa batas waktu.
Sekitar 72 persen dari 1 juta orang yang memperoleh kartu hijau pada tahun 2015 datang berdasarkan koneksi keluarga, menurut Francis Cissna, direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika Serikat (USCIS).
Ketika ditanya tentang mengapa laporan tersebut mencakup sejumlah individu yang merencanakan serangan luar negeri, Cissna mengatakan bahwa lokasi sebuah plot tidak relevan.
“Kami tidak ingin menjadi tempat perlindungan teroris. Jadi, apakah seseorang merencanakan serangan di Suriah dan tinggal di Minnesota, ini bukan sesuatu yang menjadi kepentingan terbaik bangsa ini,” katanya.
“Masalahnya adalah kita mengakui individu, yang, setelah masuk ke Amerika Serikat, merencanakan serangan. Entah itu di dalam negeri, atau akan bertarung dan bergabung dengan ISIS di luar negeri. Mereka tidak melayani kepentingan siapa pun selain teroris dan organisasi teroris tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan,” sambung Cissna.
Laporan tersebut tidak memasukkan informasi tentang waktu radikalisasi masing-masing individu.
Direktur tersebut mengatakan bahwa negara-negara yang banyak menjadi asal para teroris bukanlah hal yang mengejutkan. Negara itu adalah Yaman, Somalia, Suriah, Sudan, dan Irak, yang semua negara itu tengah berjuang melawan terorisme.
Larangan perjalanan Trump yang dikeluarkan pada 24 September 2017 mencakup batas-batas di delapan negara. Hampir semua warga Chad, Iran, Libya, Korea Utara, Suriah, Somalia, dan Yaman dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat sejak 18 Oktober 2018. Beberapa warga Venezuela dibatasi, dan warga Irak tidak dikenai pembatasan, namun sekarang menghadapi pengawasan yang ketat.
Pada tahun fiskal 2017, Departemen Keamanan Dalam Negeri menemukan 2.554 orang yang berada dalam daftar pengawasan teroris (juga dikenal sebagai Database Pengawasan Teroris FBI) ​​yang berusaha masuk ke Amerika Serikat. Sebanyak 2170 masuk melalui udara, 335 melalui darat, dan 49 via laut.
Selanjutnya, Bea Cukai dan Perbatasan AS menghentikan lebih dari 73.000 pelancong asing dengan penerbangan menuju Amerika Serikat. Mereka mungkin telah terindikasi risiko imigrasi atau keamanan, antara tahun fiskal 2010 dan 2016.
USCIS juga mengatakan hampir 46.000 pemegang visa bermasalah menurut Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan informasi, bahwa mereka telah melakukan pelanggaran keamanan publik yang mengerikan di Amerika Serikat, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, perdagangan senjata api, dan pornografi anak-anak.
“Ini adalah orang-orang yang telah berjalan-jalan di Amerika Serikat, yang telah dihukum atau melakukan pelanggaran keamanan publik yang mengerikan, namun memiliki empedu untuk mengajukan manfaat imigrasi,” kata pejabat pemerintah tersebut. “Itu sejumlah besar warga negara asing, dan sejujurnya, menurut pandangan kami, ini benar-benar hanya puncak gunung es.”
Kekerasan Terhadap Perempuan
Setiap tahun, di Amerika Serikat, diperkirakan 23 sampai 27 wanita dibunuh dalam apa yang disebut ‘pembunuhan demi kehormatan’ menurut sebuah studi sebelumnya oleh Departemen Kehakiman. Hampir semua dari mereka terbunuh karena dituding ‘terlalu kebarat-baratan’.
Selain itu, 513.000 perempuan dan anak perempuan berisiko mengalami mutilasi alat kelamin perempuan (FGM) pada tahun 2012, menurut perkiraan dari Centers for Disease and Control. Ini tiga kali lebih tinggi dari perkiraan tahun 1990, dan studi tersebut mencatat bahwa kenaikan tersebut ‘sepenuhnya merupakan hasil dari pertumbuhan pesat jumlah imigran dari negara-negara berpendidikan FGM/C yang tinggal di Amerika Serikat.
Laporan tersebut dilampirkan oleh Presiden Donald Trump sebagai bagian dari perintah eksekutifnya, “Melindungi Bangsa Dari Arus Masuk Teroris Asing ke Amerika Serikat,” yang dikeluarkan pada Maret 2017.
Instruksi Presiden itu meminta laporan tersebut dalam waktu 180 hari, yang akan berlangsung pada 2 September 2017.Namun, pejabat tersebut mengatakan bahwa laporan tersebut terlambat karena banyaknya informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya.
Laporan berikutnya ditargetkan selesai pada 15 Juli 2018. Namun, laporan tersebut tidak termasuk insiden teror dalam negeri. (waa)
