Salah urus Beijing terhadap bekas koloni Inggris ini telah merusak banyak hal yang sangat berarti bagi Tiongkok
Milton Ezrati
Selama bertahun-tahun, Hong Kong memiliki pasar properti terkaya di dunia. Harga hunian dan komersial begitu tinggi sehingga pemerintah kota memberlakukan pajak dan biaya yang dirancang untuk mencegah pembelian, mengurangi permintaan, dan menciptakan lingkungan yang lebih terjangkau.
Meskipun biaya yang tinggi menyebabkan kesulitan, namun hal ini juga merupakan tanda bahwa kota ini merupakan tempat yang sangat menarik untuk tinggal dan berbisnis. Bahkan setelah Beijing mengambil alih kedaulatan atas kota ini dari Britania Raya pada 1997, daya tarik tersebut tetap ada, mendorong perusahaan multinasional asing untuk membuka kantor di kota ini dan perorangan untuk mendirikan rumah di sana agar dekat dengan bisnis mereka.
Namun, ketika pada 2020, Beijing menghancurkan sistem undang-undang pro-bisnis yang ditinggalkan Inggris, daya tarik tersebut mulai sirna dengan cepat. Banyak perusahaan asing yang pindah dari Hong Kong, begitu juga dengan banyak orang-orang bertalenta. Nilai properti anjlok, yang secara efektif mengumumkan kematian obyek wisata kota dan keuntungannya bagi Tiongkok.
Langkah Beijing pada 2020 bukanlah upaya pertama (tidak diragukan lagi tidak disengaja) sebagai langkah melenyapkan daya tarik kota ini. Pada 2003, Tiongkok mencoba untuk mengganggu perlindungan hukum bagi individu dan kontrak bisnis yang telah membuat “wilayah administratif khusus” ini menjadi tempat yang menarik untuk bekerja dan berbisnis. Protes massal pada saat itu memaksa pihak berwenang di Beijing mengalah.
Meskipun ada protes massal pada tahun 2020, Beijing tak mundur. Mereka telah menetapkan National Security Law (NSL) atau Undang-Undang Keamanan Nasional serta memaksakan masalah ini, dengan kekuatan polisi dan militer yang cukup besar. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, perlindungan hukum untuk kontrak dan individu berakhir. Bisnis mulai meninggalkan Hong Kong dengan segera.
Dampaknya sangat luar biasa. Menurut Departemen Sensus dan Statistik Hong Kong, sekitar 700.000 orang Tionghoa telah meninggalkan kota ini sejak NSL diberlakukan. Penduduk asing juga telah banyak yang pergi, tetapi yang lebih jelas adalah bagaimana bank-bank global, perusahaan pelayaran, dan bisnis lainnya juga telah pergi ke lokasi yang lebih akomodatif. Banyak perusahaan besar, seperti Goldman Sachs dan JP Morgan, telah memindahkan aset dan personilnya ke lokasi lain di Asia, terutama ke Singapura.
Secara keseluruhan, sekitar 40 persen perusahaan Amerika yang beroperasi di Hong Kong pada 2019 telah meninggalkan kota ini, dan setengah dari semua perusahaan asing yang masih beroperasi di kota ini melaporkan niat mereka untuk pergi. Pencatatan saham dan obligasi baru di pasar keuangan Hong Kong telah turun sekitar 90 persen sejak 2020.
Jon Hartley dari MacDonald-Laurier Institute yang bergengsi di Kanada memperkirakan bahwa pendapatan per kapita kota ini sekarang sekitar 10 persen lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi jika Beijing tidak melakukan perubahan pada tahun 2020, bahkan dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19 dan tindakan kegagalan nol-COVID dari Beijing yang justru memperlambat pemulihan Tiongkok.
Dengan kondisi seperti itu, tidaklah mengherankan jika real estat Hong Kong telah kehilangan sekitar 25 persen nilainya sejak tahun 2021. Transaksi properti-di pasar primer dan sekunder-hanya mencapai sekitar 50 miliar dolar Hong Kong tahun lalu, turun 30 persen dari tahun 2019.
Rumah super mewah telah kehilangan seperempat nilainya hanya dalam 18 bulan terakhir. Persediaan rumah di pasar berada pada level tertinggi sejak 2007. Harga sewa juga turun. Hasil sewa pada berbagai properti seperti itu kini dihitung hampir 3 persen. Dengan ketergantungan yang besar pada real estate, anggaran kota juga menderita dan mengantisipasi defisit $13 miliar untuk tahun fiskal yang dimulai 1 April.
Yang pasti, perlambatan umum dalam laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan telah berperan dalam keruntuhan ini karena salah satu daya tarik Hong Kong adalah kedekatannya dengan negara yang ekonominya berkembang pesat.
Suku bunga tinggi juga berperan karena patokan dolar Hong Kong memaksa pihak berwenang di sana untuk mengikuti kenaikan suku bunga Federal Reserve AS dan bukannya penurunan suku bunga People’s Bank of China.
Namun, tak satu pun dari pertimbangan ini dapat menjelaskan kerugian dramatis yang diceritakan di atas. Para pelaku bisnis dapat dengan mudah menunggu perubahan kebijakan suku bunga dan peningkatan ekonomi Tiongkok. Hal itu sudah terjadi di masa lalu. Penyebabnya adalah NSL dan bagaimana hal itu secara fundamental mengubah lingkungan bisnis di Hong Kong.
Demi membendung laju penurunan harga properti, pihak berwenang Hong Kong telah membalikkan undang-undang yang diberlakukan lebih dari satu dekade lampau untuk menahan kenaikan harga. Bea materai 15 persen untuk penduduk non-permanen kini sudah tidak ada lagi, begitu juga dengan bea 7,5 persen untuk pemilik rumah yang sudah ada.
Kota ini juga telah membatalkan pajak balik nama atas penjualan kembali properti dalam waktu kurang dari dua tahun. Aturan visa juga telah dilonggarkan untuk mendorong migrasi masuk para pekerja. Meskipun masuk akal bagi pihak berwenang Hong Kong untuk membuat perubahan seperti itu, dan mereka dapat memperlambat laju erosi harga, tetapi perubahan ini juga menandakan kepanikan.
Pada akhirnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota ini untuk mengubah masalah yang sebenarnya: NSL. Dan yang lebih parah lagi, Beijing menekan undang-undang keamanan yang lebih ketat lagi – yang berjudul Pasal 23 – di Hong Kong. Undang-undang baru ini, meskipun seolah-olah ditujukan hanya untuk agen asing, sejauh ini hanya menuntut warga negara Tiongkok. Jika belum jelas, perlindungan undang-undang yang pernah menarik bagi kontrak dan individu di kota ini sudah lama hilang. Tak ayal lagi, Singapura menikmati keadaan ini. Hal ini membuat banyak bisnis, talenta, dan kekayaan yang sekarang mengalir keluar dari Hong Kong.
Sementara itu, pihak berwenang di Beijing tampaknya tidak menyadari atau tidak peduli bahwa mereka membunuh angsa yang pernah secara teratur bertelur emas untuk Tiongkok. (asr)
