EtIndonesia. Baru-baru ini, Korea Utara berulang kali mengklaim bahwa Korea Selatan sering mengirimkan drone untuk mengganggu wilayah udara di atas ibu kota Pyongyang dan menyebarkan selebaran anti-pemerintah. Kementerian Pertahanan Korea Utara juga merilis gambar puing-puing drone tersebut, yang mereka tuduhkan sebagai drone pengintai jarak jauh milik militer Korea Selatan. Namun, militer Korea Selatan secara tegas membantah tuduhan tersebut dan, setelah melakukan penyelidikan, menyatakan bahwa mereka tidak menemukan catatan jalur penerbangan drone ke Korea Utara, sehingga mencurigai bahwa ini adalah “drama rekayasa” dari pihak Korea Utara.
Menurut laporan News1 dari Korea Selatan, pada tanggal 11 Oktober, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan “pernyataan penting” yang mengklaim bahwa drone milik Korea Selatan telah tiga kali memasuki wilayah udara Pyongyang pada tanggal 3, 9, dan 10 bulan ini, serta menyebarkan selebaran anti-pemerintah. Menurut sumber pada tanggal 21 Oktober, pihak militer dan Pemerintah Korea Selatan telah melacak dan menganalisis jalur penerbangan pada ketiga hari tersebut, tetapi tidak menemukan adanya drone yang terbang dari Korea Selatan menuju Korea Utara.
Pada tanggal 18 Oktober, Komandan Operasi Angkatan Udara Korea Selatan, Kim Hyung-soo, saat menghadiri sidang Komite Pertahanan Nasional di Parlemen, ditanya apakah militer mendeteksi adanya drone yang terbang ke Korea Utara seperti yang diklaim. Kim Hyung-soo menjawab: “Tidak ada kejadian luar biasa yang terdeteksi pada waktu yang disebutkan.”
Menanggapi klaim berulang dari Korea Utara bahwa drone tersebut berasal dari Korea Selatan, pemerintah dan militer Korea Selatan meragukan hal ini dan mencurigai bahwa insiden tersebut mungkin merupakan “drama rekayasa” oleh Korea Utara. Menurut pihak Korea Selatan, saat ini tidak ada kebutuhan bagi mereka untuk dengan sengaja mengirimkan drone yang dapat memicu ketegangan dengan Korea Utara, serta menanggung risiko melanggar perjanjian gencatan senjata. Selain itu, pada saat yang diklaim oleh Korea Utara, tidak ada jejak penerbangan drone yang diluncurkan oleh kelompok sipil.
Menurut analisis anggota parlemen Korea Selatan, Yoo Dong-won (Partai Kekuatan Rakyat), drone yang dipublikasikan oleh Korea Utara, meskipun mirip dengan drone pengintai kecil milik Komando Operasi Drone Korea Selatan, namun, setelah dilakukan analisis lebih lanjut, besar kemungkinan drone tersebut merupakan tiruan yang dibuat oleh Korea Utara.
Diketahui bahwa Korea Utara sebelumnya telah memamerkan tiruan drone militer Amerika “Reaper” serta pesawat pengintai “Global Hawk” dalam pameran militer. Oleh karena itu, Yoo Dong-won mengingatkan bahwa meskipun Korea Utara telah merilis gambar puing-puing drone, mereka belum pernah mempublikasikan data perangkat navigasi internal atau informasi analisis lainnya.
Korea Utara Belum Menyangkal Pengiriman Pasukan ke Ukraina, Yonhap News: “Bukti Kuat”
Baru-baru ini, Pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa Korea Utara telah mengirimkan sejumlah besar pasukan ke Rusia, namun Pyongyang tetap bungkam, bahkan media dan televisi resmi mereka tidak menyinggung hal tersebut, yang menarik perhatian publik.
Menurut laporan Yonhap News, pada tanggal 18 Oktober, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengumumkan bahwa mereka telah mengonfirmasi keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina. Gelombang pertama yang terdiri dari 1.500 tentara telah dikirim ke Vladivostok, kota terbesar di wilayah Timur Jauh Rusia, untuk menjalani pelatihan.
Namun, hingga pukul 8 pagi tanggal 21 Oktober, Pemerintah Korea Utara belum memberikan tanggapan atas pernyataan dari Korea Selatan. Media resmi mereka, seperti Korean Central News Agency (KCNA), Rodong Sinmun, dan Korean Central Television, tidak membahas masalah ini.
Sebelumnya, Korea Utara dengan tegas membantah tuduhan internasional bahwa mereka menyediakan senjata kepada Rusia, dan menyebutnya sebagai “omong kosong.” Namun, kali ini mereka tetap diam mengenai tuduhan pengiriman pasukan. Rusia pun belum memberikan respons terhadap klaim Korea Selatan tersebut.Menurut analisis dari Yonhap News, alasan keterlambatan respon dari Pemerintah Korea Utara mungkin karena bukti yang diajukan oleh Badan Intelijen Nasional Korea Selatan sangat kuat, sehingga sulit untuk disangkal. Sebaliknya, jika mereka mengakui pengiriman pasukan, mereka tidak akan memperoleh manfaat nyata. Yonhap News juga menekankan bahwa jika Korea Utara menolak mengakui pengiriman pasukan, apapun alasan yang mereka berikan, mereka tidak akan dapat mencegah munculnya kekhawatiran di kalangan rakyat Korea Utara.(jhn/yn)
