EtIndonesia. Pada 19 November Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengunjungi pos militer Israel di pusat Gaza, seperti dilaporkan oleh The Times of Israel. Kunjungan ini terjadi di tengah operasi militer Israel yang terus berlanjut untuk membersihkan wilayah tersebut dari kekuatan Hamas. Netanyahu menyampaikan apresiasi tinggi kepada para perwira dan prajurit Pasukan Pertahanan Israel (IDF) atas keberhasilan mereka di lapangan. Dia menekankan bahwa operasi ini bertujuan untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas secara menyeluruh, sehingga di masa depan Hamas tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk memerintah.
Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan ragu untuk mengambil tindakan keras terhadap siapa pun yang mencoba melukai sandera Israel. Dia juga mengatakan bahwa siapa pun yang berusaha mengembalikan sandera akan menerima hadiah sebesar 5 juta dolar AS, memberikan pilihan yang jelas kepada pihak-pihak yang terlibat.
“Dua pilihan, kalian tentukan sendiri,” ujar Netanyahu.
Dia juga menyatakan bahwa setelah perang berakhir, wilayah Gaza tidak akan lagi dikuasai oleh Hamas, karena Israel telah berhasil menghancurkan kekuatan militer dan administratif organisasi tersebut.
Sementara itu, media Tiongkok melaporkan bahwa pada tanggal yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Al-Ansari, dalam konferensi pers rutin menyampaikan bahwa beberapa pemimpin Hamas yang sebelumnya tinggal di Doha dan terlibat dalam negosiasi gencatan senjata Gaza kini sudah tidak berada di Qatar.
Al-Ansari menambahkan bahwa kantor administratif Hamas di Doha saat ini tidak beroperasi, namun penutupan ini bukan bersifat permanen. Jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi gencatan senjata menunjukkan komitmen serius untuk mencapai kesepakatan, kantor administratif Hamas di Doha akan kembali dibuka.
Media Israel pada tanggal 18 November mengutip laporan seorang diplomat yang menyatakan bahwa para pemimpin Hamas yang tinggal di Doha telah meninggalkan Qatar minggu lalu menuju Turki. Namun, baik Hamas maupun Kementerian Luar Negeri Turki membantah laporan tersebut.
Turki, berbeda dengan negara-negara Barat seperti Israel, Amerika Serikat, dan Inggris yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, terus mendukung Hamas dalam konflik Israel-Hamas. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka mendukung Hamas dan mengkritik tindakan militer Israel di Jalur Gaza.
Menurut laporan Reuters pada tanggal 19 November , juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, pada tanggal 18 November memperingatkan Pemerintah Turki agar tidak menerima para pemimpin Hamas. Amerika Serikat berpendapat bahwa pemimpin organisasi teroris tidak seharusnya menjalani kehidupan yang nyaman di negara manapun. Miller juga menyatakan bahwa banyak anggota Hamas yang berada di Turki atau negara lain telah didakwa oleh Amerika Serikat dan seharusnya diserahkan kepada pihak berwenang AS.
“Kami percaya mereka harus diserahkan kepada Amerika Serikat,” tambah Miller.
Departemen Keuangan AS juga mengumumkan pada tanggal 19 November sanksi terhadap enam pejabat senior Hamas, termasuk seorang anggota Brigade Qassam, dua pejabat yang mengelola dana Hamas di Turki dan Jalur Gaza, serta tiga pejabat yang bertanggung jawab atas hubungan dengan negara-negara seperti Rusia dan media propaganda. Dari enam orang tersebut, tiga diyakini berada di Turki.
Selain itu, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel mengumumkan pada tanggal 20 November bahwa Angkatan Udara Israel telah berhasil mengeliminasi komandan unit rudal anti-tank dan pasukan operasional Hizbullah di wilayah pesisir pada tanggal 17 November. Serangan ini ditujukan untuk melemahkan kemampuan Hizbullah dalam meluncurkan serangan terhadap warga sipil Israel dari selatan Lebanon.
Pasukan Israel juga terus melakukan operasi penyerangan terbatas dan terarah di selatan Lebanon untuk menghilangkan ancaman lebih lanjut terhadap warga sipil Israel. Dalam operasi tersebut, pasukan menemukan fasilitas penyimpanan senjata dan menyerang pusat komando militan.
Dalam sehari terakhir, Angkatan Udara Israel telah menyerang lebih dari 100 target teroris di dalam Lebanon, termasuk peluncur, fasilitas penyimpanan senjata, pusat komando, dan bangunan militer. Netanyahu menyatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel telah berhasil menghancurkan sekitar 80% gudang senjata roket Hizbullah.
Pada saat yang sama, AFP melaporkan bahwa utusan khusus AS, Amos Hochstein, mengunjungi Lebanon untuk berdiskusi dengan pejabat setempat mengenai rencana gencatan senjata yang sebagian besar telah mendapatkan dukungan dari pihak Lebanon.
Pada tanggal 20 November di Beirut, Hochstein menyatakan bahwa mengakhiri perang antara Israel dan Hizbullah sudah dalam genggaman. Setelah bertemu dengan Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, Hochstein mengatakan kepada media bahwa dia melihat peluang nyata untuk mengakhiri perang.
“Kami akan bekerja sama erat dengan pemerintah Lebanon dan Israel. Selanjutnya, saya akan pergi ke Israel untuk mencoba mencapai solusi,” tambahnya.
Menurut laporan Sky News, sumber yang dekat dengan Berri mengungkapkan bahwa kesepakatan gencatan senjata telah mencapai sekitar 80% penyelesaian. Setelah pertemuan, Berri mengatakan kepada Middle East Daily bahwa secara prinsip situasinya baik, tetapi timnya dan perwakilan AS masih memiliki beberapa detail teknis yang perlu diselesaikan.
Dengan berbagai perkembangan ini, situasi di wilayah tersebut terus dinamis dan penuh tantangan. Upaya diplomatik dan militer yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan komitmen untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan yang dilanda konflik ini.
