Pemerintah Spanyol berupaya memulihkan ketertiban setelah pelanggaran perbatasan mengakibatkan sembilan orang tewas
EtIndonesia.com Spanyol mengerahkan satuan militer ke wilayah enklafnya di Afrika Utara, Ceuta, untuk memperkuat keamanan setelah ribuan imigran ilegal menerobos perbatasan dengan Maroko.
Sedikitnya sembilan orang tewas dalam insiden penerobosan perbatasan yang terjadi pada Kamis (30/7/2026), menurut Delegasi Pemerintah Spanyol di Ceuta. Namun, pihak berwenang tidak memberikan rincian mengenai penyebab kematian para korban.
Pengerahan pasukan dilakukan setelah Pemerintah Ceuta menyatakan tengah menghadapi “keadaan darurat kemanusiaan dan sosial yang sangat serius” akibat lonjakan penyeberangan ilegal. Pemerintah daerah meminta Madrid menetapkan status darurat nasional, mengerahkan militer ke wilayah enklaf tersebut, serta menutup perbatasan sepenuhnya.
Meski Pemerintah Spanyol menolak menetapkan status darurat nasional dengan alasan bahwa peraturan yang berlaku tidak mengategorikan arus migrasi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, pemerintah tetap mengirim 60 personel militer, memperkuat kehadiran kepolisian, serta mengerahkan sebuah kapal militer dan satu unit penyelam.
Ceuta merupakan kota otonom Spanyol yang terletak di Afrika Utara. Bersama Melilla, wilayah ini menjadi satu-satunya perbatasan darat antara Uni Eropa dan Afrika, sehingga kerap menjadi sasaran gelombang imigran ilegal yang berupaya memasuki Eropa.
Rekaman yang beredar di media sosial dan ditinjau oleh The Epoch Times memperlihatkan ribuan pria muda berlari, berjalan, dan bersorak di Pantai Tarajal serta jalan-jalan di sekitarnya. Jumlah pasti orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut masih belum dapat diverifikasi secara independen.
Juan Jesús Vivas, kepala pemerintahan daerah Ceuta, pada 30 Juli melalui akun resmi Pemerintah Ceuta di platform X meminta tambahan personel kepolisian serta pengerahan militer untuk mengamankan perbatasan.
“Kami menghadapi situasi darurat kemanusiaan dan sosial yang sangat serius,” kata Vivas kepada stasiun radio Spanyol Cadena SER.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa fasilitas penampungan imigran kini beroperasi hingga 2.400 persen dari kapasitas normalnya.
Vivas juga memperingatkan bahwa Ceuta berpotensi mengalami krisis serupa dengan yang terjadi pada Mei 2021, ketika sekitar 10.000 orang memasuki wilayah enklaf tersebut hanya dalam hitungan beberapa hari.
Juru bicara Guardia Civil mengatakan para imigran “masuk secara besar-besaran melalui laut” melewati pemecah ombak Tarajal, namun belum dapat memberikan perkiraan jumlah mereka. Televisi pemerintah TVE pada 30 Juli melaporkan bahwa antara 2.000 hingga 3.000 orang telah berhasil menyeberang.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengatakan pemerintah “sepenuhnya berkomitmen memberikan respons segera terhadap situasi di Ceuta.”
“Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan, bekerja sama dengan otoritas Maroko dan mitra internasional, serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan situasi secepat mungkin,” tulis Sánchez melalui akun X pada 30 Juli.
Lonjakan imigrasi tersebut terjadi setelah dua perubahan kebijakan besar yang diterapkan Spanyol tahun ini, yakni pemberian status hukum secara massal kepada ratusan ribu imigran ilegal serta putusan pengadilan yang melarang pengusiran langsung terhadap imigran yang berenang menuju pantai.
Mahkamah Agung Spanyol pada 29 Juni memutuskan bahwa praktik “hot returns”—pengusiran segera tanpa melalui proses hukum—tidak dapat diterapkan terhadap migran yang dicegat di laut setelah berenang menuju Ceuta atau Melilla.
Sebelumnya, pada 14 April, pemerintahan Sánchez mengesahkan sebuah dekret kerajaan yang memulai proses legalisasi bagi orang-orang yang tinggal secara ilegal di Spanyol. Kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak pada hampir 500.000 orang.
Usulan itu pertama kali diajukan pada 27 Januari, yang memungkinkan sekitar 500.000 imigran ilegal yang telah tinggal dan bekerja di Spanyol memperoleh status hukum melalui proses yang dipercepat.
Irene Montero, mantan Menteri Kesetaraan Spanyol yang kini menjadi anggota Parlemen Eropa dari partai kiri Podemos, dalam unggahannya di X pada 14 April menyatakan bahwa program tersebut pada akhirnya dapat diperluas sehingga hingga 800.000 imigran ilegal memperoleh dokumen legal.
Situasi di Ceuta memicu kritik keras dari kubu oposisi.
Partai sayap kanan Vox menyatakan bahwa “ribuan warga Maroko melintasi perbatasan Ceuta akibat kebijakan” Perdana Menteri Sánchez.
“Mereka bukan orang buangan, bukan pengungsi, bukan perempuan, dan bukan anak-anak; mereka semuanya laki-laki usia militer,” tulis Vox dalam unggahan di X pada 30 Juli.
Pemimpin Vox, Santiago Abascal, juga menulis pada hari yang sama: “Mereka tidak datang karena melarikan diri dari perang ataupun kemiskinan. Ini adalah sebuah invasi.”
Rencana pemberian status hukum secara massal kepada imigran juga menuai kritik dari sejumlah pemimpin Eropa, karena pemegang izin tinggal Spanyol dan para imigran yang telah dilegalkan berhak melakukan perjalanan di kawasan Schengen Uni Eropa hingga 90 hari dalam setiap periode 180 hari.
Alice Weidel, salah satu ketua partai Alternative for Germany (AfD) di Jerman, mengatakan bahwa “lebih dari 1.500 migran, terutama berasal dari Maroko dan Aljazair, telah memasuki Uni Eropa dalam waktu yang sangat singkat.”
“Tujuan akhir mereka kemungkinan adalah Jerman. Perbatasan harus segera ditutup dan penolakan terhadap para pendatang harus ditegakkan secara ketat,” tulis Weidel melalui akun X pada 30 Juli.
Associated Press dan Reuters turut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.
