EtIndonesia. Pemprov DKI Jakarta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan normalisasi Kali Ciliwung dan aliran sungai lainnya di wilayah DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan Gubernur Pramono Anung selepas mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Hal-hal yang menjadi hambatan sudah terpecahkan. Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kita akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” jelas Gubernur Pramono di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/3/2025) dalam siaran pers Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur Pramono menyambut baik dukungan penuh yang diberikan Menteri PU Dody Hanggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam melakukan mitigasi masalah banjir di Jakarta.
“Menteri PU dan Menteri ATR/BPN akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk penanganan banjir di Jakarta yang bersifat medium term. Dan kalau normalisasi Sungai Ciliwung bisa dilakukan, maka 40 persen potensi banjir Jakarta akan tertangani dengan baik. Maka, kami akan melakukan normalisasi tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggono mengatakan, rapat hari ini untuk menindaklanjuti diskusi terkait solusi banjir di Jakarta. Melalui sinergi yang solid antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat diharapkan banjir di Jakarta dapat segera diatasi.
“Insyaallah, banjir yang kemarin menjadi yang terakhir. Di tahun depan sudah tidak ada lagi banjir di Jakarta,” harap Dody.
Terkait pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung, Dody menegaskan sudah ada kajian dasar yang dilanjutkan dengan penyusunan kajian teknis. Ia berharap morfologi sungai tidak terlalu banyak berubah.
“Sehingga kita bisa langsung mengerjakan pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung secara bertahap di tahun ini hingga tahun depan. Semoga tahun depan, normalisasi ini sudah selesai,” terangnya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya siap mendukung Kementerian PU dan Pemprov DKI dalam pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Dalam rapat tersebut disepakati akan dilakukan pembebasan lahan dari kawasan Pengadegan hingga Rawajati di Jakarta Selatan dengan panjang total 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung.
Ia menerangkan, pada tahap awal, Gubernur DKI akan melakukan penetapan lokasi (penlok) pada Maret 2025, diiringi konsultasi publik kedua. Setelah penlok selesai, dilanjutkan dengan pengadaan tanah yang ditargetkan selesai akhir Mei 2025. Dengan demikian, pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung bisa dimulai awal Juni 2025.
“Awal Juni sudah bisa dikerjakan, karena lahannya sudah clean and clear. Semoga tidak mundur lagi. Semoga berjalan dengan lancar karena ini dilakukan untuk menjaga ekosistem, terutama penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Supaya tidak mengganggu kehidupan perekonomian di Jakarta dan kawasan Bodetabek pada umumnya,” terangnya.
Tanah yang dibebaskan akan menjadi milik Pemprov DKI yang sedianya digunakan untuk pelebaran sungai, sehingga menambah kapasitas dan daya tampung Sungai Ciliwung.
“Panitia pengadaan tanahnya Kementerian ATR/BPN. Tanahnya dibeli Pemprov DKI. Jadi, statusnya nanti milik DKI Jakarta. Pemprov DKI sudah komitmen tanah itu akan digunakan untuk pelebaran sungai,” terangnya.
