Etindonesia. Presiden boneka Myanmar yang ditunjuk junta militer—yang diskors dari jabatannya sejak tahun lalu karena kesehatan yang menurun—meninggal dunia pada hari Kamis (7/8), demikian pernyataan junta.
Mantan jenderal Myint Swe diangkat sebagai pelaksana tugas presiden Myanmar pada tahun 2021, ketika militer menggulingkan pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta, yang memicu perang saudara yang melibatkan banyak pihak.
Kudeta tersebut menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada panglima angkatan bersenjata Min Aung Hlaing, yang Juli lalu juga mengambil alih peran seremonial Myint Swe sebagai “pelaksana tugas presiden” karena dia menderita efek penyakit Parkinson.
“Presiden U Myint Swe meninggal dunia pukul 08 : 28 pagi ini,” demikian pernyataan junta, menambahkan bahwa pria berusia 74 tahun itu meninggal dunia di sebuah rumah sakit di ibu kota Naypyidaw.
“Dengan ini diumumkan bahwa pemakaman Presiden Sementara U Myint Swe akan digelar sebagai pemakaman kenegaraan.”
Media pemerintah melaporkan pada hari Rabu bahwa dia mengalami “penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, demam, dan penurunan fungsi kognitif” dan telah dirawat di unit perawatan intensif.
Myint Swe adalah wakil presiden di bawah pemerintahan Suu Kyi yang terpilih secara demokratis — yang masih dipenjara selama empat setengah tahun sejak pengambilalihan militer.
Kudeta tersebut memicu protes pro-demokrasi yang dipadamkan, sebelum para aktivis meninggalkan kota-kota untuk melancarkan perang gerilya — menemukan kesamaan tujuan dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata yang telah lama menentang pemerintahan pusat.
Min Aung Hlaing pekan lalu mengakhiri keadaan darurat nasional yang diumumkan selama pengambilalihan tersebut, dengan menggembar-gemborkan rencana pemilihan umum pada bulan Desember sebagai jalan keluar dari konflik yang melanda negara tersebut.
Langkah ini menyerahkan kekuasaan dari jabatan panglima angkatan bersenjata — yang dijabat oleh Min Aung Hlaing — kembali ke jabatan presiden — yang juga dijabat oleh Min Aung Hlaing.
Kelompok-kelompok oposisi telah berjanji untuk memboikot pemilu tersebut, sementara seorang pakar PBB pada bulan Juni menggambarkan latihan tersebut sebagai “kecurangan” yang dirancang untuk melegitimasi kelanjutan kekuasaan junta. Tanggal pasti pemilu belum ditetapkan. (yn)
