EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (1 Mei) menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk memberlakukan putaran baru sanksi terhadap rezim komunis Kuba. Sanksi terbaru ini menargetkan individu di berbagai sektor ekonomi Kuba.
Sanksi tersebut juga mencakup pejabat Kuba yang dianggap terlibat dalam “pelanggaran HAM berat” atau korupsi.
Gedung Putih menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman luar biasa terhadap keamanan nasional Amerika Serikat yang ditimbulkan oleh rezim Kuba, serta untuk menuntut pertanggungjawaban atas penindasan terhadap rakyat dan dukungan terhadap terorisme.
Gedung Putih juga menyebut bahwa rezim Kuba berkolusi dengan kekuatan musuh. Pulau yang hanya berjarak sekitar 90 mil dari AS itu disebut memungkinkan Partai Komunis Tiongkok membangun pijakan, sehingga kekuatan militer komunis dapat menyusup langsung ke wilayah dekat Amerika.
Pada hari yang sama, Trump dalam pidatonya di Palm Beach, Florida, menyebut kondisi Kuba saat ini sangat buruk, dan mengatakan bahwa Amerika Serikat mungkin akan segera “mengambil alih”.
“Dalam perjalanan kembali dari Iran, kami akan mengirim sebuah kapal induk besar—mungkin kapal induk USS Abraham Lincoln, salah satu yang terbesar di dunia—mendekati Kuba, berhenti sekitar 100 yard dari pantai. Lalu mereka akan berkata: terima kasih banyak, kami menyerah,” kata Trump.
Ini merupakan perjalanan pertama Trump setelah insiden upaya pembunuhan yang terjadi pada akhir pekan lalu di acara makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih.
Pada Jumat yang sama, Kuba menggelar parade Hari Buruh (1 Mei) untuk mendukung pemerintah, namun skalanya jauh lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saat ini Kuba menghadapi krisis energi serius, dengan pasokan bahan bakar hampir terputus dan pemadaman listrik yang semakin sering dan lama.
Selain itu, korupsi dan sistem otoriter rezim Kuba juga memicu krisis migrasi. Dari tahun 2022 hingga 2024, lebih dari 850.000 warga Kuba bermigrasi ke Amerika Serikat hanya dalam dua tahun.
Pada Maret lalu, pemerintah Kuba mengumumkan akan memulai dialog dengan Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa pihak Kuba sedang berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan AS akan segera mengambil langkah lebih lanjut terhadap Kuba.
Laporan oleh Li Mei dan Rong Yu, NTDTV
 menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk memberlakukan putaran baru sanksi terhadap rezim komunis Kuba. Sanksi terbaru ini menargetkan individu di berbagai sektor ekonomi Kuba.){kind=link}