Pemerintahan Perdana Menteri Ali al-Zaidi menyita jutaan dolar uang tunai dan berbagai aset dalam operasi besar tersebut
Irak meluncurkan salah satu kampanye antikorupsi terbesar dalam beberapa tahun terakhir pada Sabtu, 28 Juni, dengan menangkap 67 orang—termasuk anggota parlemen, pengusaha, dan pejabat pemerintah—dalam operasi yang menurut media Irak Shafaq News diperkirakan akan meluas hingga melibatkan lebih dari 200 tokoh senior dalam waktu 72 jam.
Kampanye ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali al-Zaidi, seorang pendatang baru di dunia politik sekaligus pengusaha yang mulai menjabat pada Mei lalu setelah Presiden Nizar Amidi memintanya membentuk pemerintahan. Shafaq News melaporkan bahwa tahap pertama operasi tersebut dilakukan di bawah “pengawasan langsung” al-Zaidi.
“Situasi terkait korupsi dan penyalahgunaan keuangan tidak bisa lagi ditoleransi dan diabaikan,” kata al-Zaidi dalam sidang kabinet pada Minggu.
Mereka yang ditangkap pada tahap awal meliputi anggota parlemen, pegawai negeri, direktur jenderal, politisi, dan pengusaha. Di antara nama yang paling menonjol adalah Wakil Menteri Perminyakan Urusan Distribusi Ali Maarij Suwaidj al-Bahadli serta Wakil Menteri Perminyakan Urusan Penyulingan Adnan al-Jumaili.
Dewan Kehakiman Tertinggi Irak pada Senin menyatakan bahwa penyelidikan awal oleh Pengadilan Pidana Pusat Antikorupsi menemukan bahwa al-Bahadli telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Setelah penangkapannya, pihak berwenang menyita lebih dari 11 juta dolar AS uang tunai, empat miliar dinar Irak ((sekitar Rp54,9 miliar), sejumlah properti, serta berbagai barang mewah.
Media Iraqi News juga menerbitkan foto-foto yang memperlihatkan koper-koper berisi uang tunai hasil sitaan tersebut.
Al-Bahadli sebelumnya dikenai sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC) pada 7 Mei. Dalam pernyataannya, lembaga tersebut menyebut bahwa wakil menteri perminyakan Irak itu “menyalahgunakan jabatannya untuk memfasilitasi pengalihan minyak yang kemudian dijual demi kepentingan rezim Iran dan milisi-milisi proksinya di Irak.”
Uang Tunai Senilai 86 Juta Dolar Disita dari Satu Pejabat
Menurut laporan yang dirilis pada Selasa oleh Dewan Kehakiman Tertinggi Irak, para penyelidik menyita uang tunai senilai sekitar 86 juta dolar AS dari al-Jumaili setelah penangkapannya.
Pihak berwenang juga menyita 70 properti, 21 kendaraan, serta sekitar tiga kilogram perhiasan emas. Al Jazeera melaporkan bahwa aset-aset yang disita tersebut terkait dengan pengeluaran yang tidak dapat dibenarkan oleh al-Jumaili dan para asistennya.
Shafaq News, mengutip sumber keamanan, melaporkan bahwa pasukan keamanan Irak menutup seluruh akses menuju Zona Hijau Baghdad yang dijaga ketat sebelum fajar pada Minggu sebagai bagian dari operasi antikorupsi tersebut.
Pos-pos pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan keamanan juga diberlakukan oleh Dinas Antiterorisme Irak (CTS), dengan pengecualian hanya diberikan kepada pelajar yang membawa kartu ujian.
“Sejumlah orang yang dicari telah melarikan diri atau bersembunyi di dalam Irak, tetapi langkah pengamanan yang diperketat di perbatasan dan di dalam negeri telah mencegah adanya keberangkatan yang terkonfirmasi dari negara ini,” kata sumber tersebut kepada media, seraya menambahkan bahwa jumlah tahanan “pasti akan bertambah.”
Hamed al-Fatlawi, anggota Komite Integritas Parlemen Irak, mengatakan kepada Shafaq News bahwa kampanye antikorupsi ini menandai “perubahan mendasar” dalam politik Irak karena untuk pertama kalinya menyasar tokoh-tokoh politik tingkat tinggi.
Ia menyerukan agar kampanye tersebut diperluas ke seluruh negeri, dengan menegaskan bahwa gubernur, direktur jenderal, dan pejabat lain yang terbukti melakukan korupsi harus dituntut tanpa memandang afiliasi politik mereka.
Penindakan terbaru ini berlangsung bersamaan dengan sejumlah kasus antikorupsi besar lainnya pada tahun ini. Pada Senin, mantan Direktur Jenderal Komisi Umum Pajak Irak, Osama Hossam Jawdat, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Komisi Integritas Federal Irak.
Menurut Iraqi News, komisi tersebut juga memerintahkan penyitaan 22 properti bernilai tinggi yang terdaftar atas nama istri Jawdat, termasuk 10 properti di Baghdad dan 12 properti investasi di Turki.
Sumber : Visiontimes.com
