Secretchina.com
Menteri Keamanan Publik Tiongkok, Wang Xiaohong, pada Senin (9/9/2024), mengumumkan bahwa Tiongkok akan melatih sekitar 3.000 petugas penegak hukum dari berbagai negara dalam 12 bulan ke depan. Menurut analis, bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) berniat memainkan peran penting dalam keamanan global dan melemahkan tatanan keamanan yang dipimpin oleh Amerika Serikat.
Wang Xiaohong menyampaikan dalam konferensi keamanan tahunan di Lianyungang, Provinsi Jiangsu, bahwa tahun lalu polisi Tiongkok telah melatih 2.700 polisi asing, dan mereka berencana melatih sekitar 3.000 polisi asing lagi dalam 12 bulan ke depan.
Dia juga menambahkan bahwa Tiongkok akan mengirimkan penasihat polisi ke negara-negara yang membutuhkan untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan penegakan hukum dengan cepat dan efektif.
Konferensi ini dihadiri oleh petugas penegak hukum dari 122 negara, termasuk Malaysia, Myanmar, dan Pakistan, serta organisasi polisi internasional, Interpol. Ini dianggap sebagai bagian dari upaya mewujudkan Inisiatif Keamanan Global (Global Security Initiative/GSI) yang diusulkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2022, yang bertujuan menyelesaikan masalah internasional melalui kerja sama dengan negara-negara lain. Namun, para analis berpendapat bahwa GSI sebenarnya adalah cara Tiongkok untuk memperluas pengaruh keamanannya di seluruh dunia dan mengurangi dominasi keamanan AS.
Profesor Muda He Ziyun dari Program Tiongkok di Sekolah Hubungan Internasional S. Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, mengatakan bahwa GSI hampir seperti mengatakan kepada negara-negara asing bahwa jika mereka tidak menyukai cara Barat melakukan sesuatu, Tiongkok memiliki alternatif. Tiongkok kemungkinan akan menekankan beberapa langkah penegakan hukum, yang menjadi salah satu cara Beijing bersaing dengan Barat untuk mendapatkan pengaruh.
Wang Xiaohong juga menyatakan kepada ratusan delegasi asing bahwa penegakan hukum saat ini telah “dipolitisasi,” dan kerja sama internasional yang normal telah “dijadikan monster.” Tiongkok menentang segala bentuk hegemoni dan penindasan.
Tiongkok juga menampilkan produk-produk terbaru mereka seperti tongkat polisi, borgol, rompi anti-peluru, dan perangkat pengenalan wajah kepada pembeli potensial di luar negeri. Di luar tempat konferensi, kendaraan lapis baja berbaris di sepanjang trotoar.
He Ziyun menambahkan bahwa Tiongkok tampaknya ingin menonjolkan betapa “aman”-nya negara mereka, terutama dengan teknologi pengawasan terbaru. Ini bisa sangat menarik bagi negara-negara yang sedang berjuang mengatasi masalah keamanan domestik. Bagi Tiongkok, semua ini merupakan peluang untuk memperluas pengaruh keamanan global mereka.
Saat ini, Tiongkok secara aktif memanfaatkan inisiatif kerja sama kepolisian untuk memperluas pengaruhnya di luar negeri. Pada Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang diadakan di Australia pada akhir Agustus, ada upaya untuk meyakinkan negara-negara tetangga di Pasifik agar mendukung Pacific Policing Initiative yang bertujuan mendirikan hingga empat pusat pelatihan regional untuk membentuk pasukan multinasional tanggap krisis. Ini dimaksudkan untuk menyaingi upaya Tiongkok memperluas pengaruhnya di kawasan Pasifik. Namun, negara-negara seperti Kepulauan Solomon yang memiliki hubungan dekat dengan Beijing, bersikap hati-hati terhadap hal ini.
Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele, mengatakan bahwa bantuan kepolisian yang diberikan oleh Australia datang dengan syarat-syarat, termasuk larangan bagi polisi Kepulauan Solomon yang dilatih di Australia untuk menerima pelatihan lagi dari polisi Tiongkok. Kepulauan Solomon telah menandatangani perjanjian kerja sama kepolisian dengan Tiongkok, dan dikatakan bahwa ada sekitar 200 hingga 300 polisi Tiongkok yang bergantian ditempatkan di Kepulauan Solomon untuk memberikan pelatihan menembak dan taktik anti huru-hara.
PKT Danai Pelatihan Tata Kelola bagi 6 Negara Afrika?
Sebelumnya, Partai Komunis Tiongkok mendanai 40 juta dolar AS untuk melatih pejabat muda dari partai-partai berkuasa di enam negara Afrika, guna mengekspor model pemerintahan PKT. Para analis menilai bahwa “sekolah partai” yang didirikan oleh PKT di Afrika ini bertujuan menyebarkan model pemerintahan satu partai dominan.
Menurut laporan South China Morning Post dari Hong Kong, Mwalimu Julius Nyerere Leadership School yang terletak di Tanzania secara resmi dibuka pada Maret 2022. Akademi ini didirikan oleh enam negara Afrika, yaitu Afrika Selatan, Tanzania, Mozambik, Zimbabwe, Angola, dan Namibia, dengan bantuan dana sebesar 40 juta dolar AS dari Departemen Penghubung Internasional Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok (lebih dikenal sebagai ID Department). Akademi ini menyelenggarakan kursus pelatihan pada awal bulan ini.
Laporan dari Voice of America menyebutkan bahwa selain memperkuat “diplomasi partai,” akademi ini juga berupaya mengajarkan negara-negara Afrika tentang “model (PKT) Tiongkok,” khususnya tata kelola “satu partai dominan” dan “partai memimpin negara,” sehingga dianggap sebagai cabang dari sekolah partai PKT di Afrika.
Selain itu, pada Juni 2022, PKT juga mengundang negara-negara dari Tanduk Afrika untuk menghadiri konferensi pertama tentang keamanan, tata kelola, dan pembangunan di Ethiopia. Enam negara, termasuk Kenya, Djibouti, Somalia, Uganda, dan Sudan, mengirim pejabat tinggi untuk hadir.
Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa dalam pertemuan tersebut, para pemimpin tinggi dari kedua belah pihak bertukar pandangan tentang tantangan keamanan, pembangunan, dan tata kelola di kawasan tersebut. (jhon)
