The Epoch Times

Penangkapan Linda Sun, mantan ajudan tingkat tinggi Gubernur New York Kathy Hochul dan Andrew Cuomo, sebagai tersangka mata-mata untuk Beijing menjadi peringatan akan mendalamnya dan skala infiltrasi Partai Komunis Tiongkok (PKT) di badan-badan pemerintahan Amerika Serikat, menurut para pakar intelijen terkemuka.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada 3 September membuka dakwaan yang mengungkapkan bahwa Sun memalsukan tanda tangan Hochul dan menyunting pernyataan Cuomo demi kepentingan PKT di Amerika Serikat serta mengizinkan para pejabat PKT memasuki Amerika Serikat secara ilegal dan bertemu dengan para pejabat pemerintahan. Masa kerja Sun di pemerintahan New York dimulai pada 2009, dan dia menghabiskan lebih dari 10 tahun (2012 hingga 2023) bekerja di kantor gubernur. Mantan wakil kepala staf ini ditugaskan sebagai penghubung komunitas Asia.

Sun didakwa dengan penipuan visa, penyelundupan orang asing, serta konspirasi tindakan pencucian uang, dan suaminya juga pelaku yang diduga ikut bersekongkol, Chris Hu, didakwa dengan konspirasi pencucian uang, penipuan bank, dan penyalahgunaan alat identifikasi. Keduanya didakwa bertindak sebagai agen asing secara ilegal.

Dennis Wilder, peneliti senior dialog AS-Tiongkok di Georgetown University mengatakan bahwa pemerintah negara bagian AS “agak naif” tentang agen asing.

BACA JUGA : Mantan Ajudan 2 Gubernur New York, Linda Sun Didakwa sebagai Agen Rahasia Partai Komunis Tiongkok

Hochul dalam sebuah konferensi pers setelah tuduhan tersebut mengatakan bahwa Sun dipekerjakan jauh sebelum masanya dan tidak menjalani pemeriksaan latar belakang yang “panjang dan intensif” seperti yang sekarang digunakan kantornya untuk mengecek  rekrutmen pekerja. Kantor gubernur memecat Sun pada Maret 2023 karena melakukan pelanggaran dan menghubungi penegak hukum, dan Hochul mengatakan pada konferensi pers baru-baru ini bahwa ia tidak dapat memberikan rincian tambahan karena kasus yang sedang berlangsung, tetapi menyiratkan bahwa pelaporan kantor tersebut berkontribusi pada dakwaan tersebut.

Wilder mencatat bahwa pemerintah tingkat lokal tidak selalu memiliki sumber daya memadai melakukan pemeriksaan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan federal, dan kasus-kasus yang muncul seperti ini menunjukkan perlunya bagi mereka mencari bantuan.

Nicholas Eftimiades, peneliti senior di Atlantic Council, mengatakan bahwa hal ini menunjukkan perlunya solusi “seluruh bangsa” tentang pendekatan seluruh bangsa PKT terkait kampanye pengaruh asing.

“Sejak tahun 2019, Tiongkok menekankan pada upaya mempengaruhi orang-orang secara diam-diam di tingkat negara bagian dan lokal,” ungkap Eftimiades, merujuk pada laporan Tiongkok yang diterbitkan pada tahun itu yang memeringkat gubernur Amerika Serikat berdasarkan keramahan mereka terhadap Beijing.

Laporan tersebut, yang mana diproduksi oleh lembaga think tank Tiongkok dan Universitas Tsinghua yang berafiliasi dengan pemerintah, mengkategorikan gubernur AS sebagai “ramah”, “ambigu”, atau “garis keras”, setelah menganalisis riwayat pekerjaan, pernyataan publik, dan aktivitas perdagangan mereka dengan Tiongkok.

Eftimiades mengatakan bahwa PKT berusaha keras mempengaruhi pandangan dan kebijakan Amerika Serikat baik secara “terselubung maupun terbuka,” melalui program-program dari kemitraan kota kembar hingga para agen asing.

Pada  Maret, negara bagian Indiana memberlakukan larangan perjanjian kota kembar dengan musuh asing. Empat bulan kemudian, pada  Juli, Konferensi Tingkat Tinggi Kota Kembar AS-Tiongkok keenam diadakan di Tacoma, Washington, di mana duta besar Tiongkok, Xie Feng, disambut dan memberikan pidato yang menyerukan perluasan program tersebut.

Wilder memperkirakan bahwa kasus Sun akan menjadi yang pertama dari sekian banyak kasus lainnya.

“Saya pikir sekarang setelah kasus ini terungkap, kita akan menemui lebih banyak lagi kasus seperti ini karena pemerintah negara bagian sekarang lebih sadar. Namun, ini bisa jadi hanya puncak gunung es,” katanya. Dia mencatat bahwa ada perbedaan antara mata-mata klasik dan agen pengaruh.

“Ada banyak agen pengaruh di sekitar kita dan kita tidak tahu siapa mereka,” kata Wilder.

Sebagian besar operasi pengaruh PKT di luar negeri dilakukan oleh jaringan “front persatuan”, sebuah jaringan agen dan organisasi yang mana begitu kompleks dikoordinasikan oleh agen partai yang disebut Departemen Kerja Front Persatuan.

Mengutip investigasi Newsweek pada tahun 2020 yang menemukan 600 organisasi Front Persatuan di Amerika Serikat, Eftimiades mengatakan bahwa jika masing-masing organisasi itu merekrut beberapa orang, PKT bisa memiliki “setidaknya 20.000 hingga 30.000 agen yang secara aktif bekerja – baik secara sadar maupun tidak – atas nama Tiongkok.”

Mengenai mata-mata klasik, Wilder menunjuk pada ukuran badan intelijen utama Tiongkok, Kementerian Keamanan Negara (MSS), yang memiliki sekitar 100.000 staf, sekitar lima kali lipat dari kapasitas CIA.

Melalui MSS, PKT berusaha melibatkan warga sipil, baik secara sukarela maupun tidak, dalam operasi pengaruh luar negerinya.

Dalam beberapa minggu terakhir, Departemen Kehakiman AS  mengumumkan dakwaan terhadap dua warga negara Tiongkok karena diduga bertindak sebagai mata-mata untuk MSS. Keduanya, Wang Shujun dan Tang Yuanjun adalah warga negara AS yang dinaturalisasi.

Detail dalam dakwaan semacam ini mengungkapkan bahwa jaringan pejabat dan perwakilan Kementerian Keamanan Negara (MSS) di seluruh dunia berkoordinasi untuk merekrut tidak hanya warga negara Tionghoa, tetapi juga warga negara Amerika non-Tionghoa untuk menjalankan perintah Partai Komunis Tiongkok (PKT). Terkadang proses tersebut melibatkan suap, dan di lain waktu paksaan; jika seseorang memiliki keluarga yang tinggal di daratan Tiongkok , petugas MSS secara jelas memberitahukan bahwa hal-hal buruk bisa saja terjadi pada mereka.

Wilder mengatakan bahwa konsulat Tiongkok di seluruh Amerika Serikat juga berfungsi sebagai “kedok” bagi agen MSS, dengan memberikan mereka posisi di dalam kedutaan.

Pada Juli 2020, Amerika Serikat memerintahkan penutupan konsulat Tiongkok di Houston sebuah langkah yang jarang terjadi. Pada saat itu, Ketua sementara Komite Intelijen Senat AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa tindakan itu “sudah lama tertunda” karena konsulat tersebut merupakan “markas besar mata-mata.”  (asr)