Page 140 – EtIndonesia

Kembali ke Iman kepada Tuhan : Pemerintahan Trump Perangi Penganiayaan Agama Secara Global

EpochTimesId

-

February 10, 2025

Kembali ke Iman kepada Tuhan : Pemerintahan Trump Perangi Penganiayaan Agama Secara Global

Pada 6 Februari, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembentukan Komisi Kebebasan Beragama Gedung Putih yang dipimpin oleh Jaksa Agung, menegaskan kembali komitmen untuk melindungi kebebasan beragama dan menekankan bahwa Amerika Serikat harus mengembalikan nilai-nilai keagamaan. Sehari sebelumnya, Wakil Presiden JD Vance mengungkapkan bahwa AS akan berupaya memerangi penganiayaan agama secara global dan tidak akan lagi mendanai organisasi ateis.

ETIndonesia. Pada 6 Februari 2025, dalam acara Prayer Breakfast, Presiden Trump menegaskan kembali komitmennya terhadap kebebasan beragama dan mengumumkan pembentukan Komisi Kebebasan Beragama Presiden.

Presiden AS Donald Trump: “Kita harus mengembalikan agama, harus memperkuat keyakinan beragama. Ini adalah masalah terbesar yang kita hadapi selama ini.”

Trump juga menyebut bahwa dua kali upaya pembunuhan terhadap dirinya tahun lalu semakin memperkuat keyakinannya kepada Tuhan.

Trump: “Itu mengubah sesuatu dalam diri saya. Saya merasa lebih kuat. Saya percaya pada Tuhan, dan saya merasa iman saya kepada-Nya semakin kuat.”

Selain itu, Trump juga membentuk Kantor Kepercayaan Gedung Putih (White House Faith Office), yang bertugas menjaga kebebasan beragama sebagai dasar pendirian Amerika Serikat.

Sehari sebelumnya, Wakil Presiden JD Vance menghadiri International Religious Freedom Summit di Washington, di mana ia menegaskan bahwa pemerintahan Trump akan berkomitmen untuk melindungi kebebasan beragama.

Reporter NTD TV Melina Wisecup: “Wakil Presiden AS JD Vance menyampaikan pidato dalam International Religious Freedom Summit, menyoroti prinsip-prinsip pendirian Amerika. Ia menegaskan bahwa AS dibangun berdasarkan prinsip moral dan pemerintahan Trump akan terus memperjuangkan kebebasan beragama di dalam negeri maupun luar negeri.”

Wakil Presiden AS JD Vance: “Pada masa jabatan pertama, Presiden Trump menjadikan kebebasan beragama sebagai inti kebijakan luar negeri. Baik di Tiongkok, Eropa, Afrika, maupun Timur Tengah, pemerintahan Trump telah mengambil langkah-langkah penting untuk melindungi hak para pemeluk agama.”

Vance menekankan bahwa pemerintahan Trump di periode kedua akan terus menjadikan “promosi kebebasan beragama” sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri.

Vance: “Kebebasan beragama berarti kebebasan untuk menjalankan keyakinan, bertindak sesuai hati nurani, dan ini adalah dasar dari masyarakat sipil di Amerika maupun dunia.”

Vance juga menyatakan bahwa selama ini AS telah memberikan miliaran dolar kepada organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempromosikan ateisme secara global, yang justru tidak melindungi hak para pemeluk agama. Ia menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak akan lagi mendanai organisasi-organisasi tersebut.

Analis politik Tionghoa di AS, Xing Tianxing: Ini jelas merupakan peringatan bagi negara-negara komunis. Yang paling utama tentu saja adalah Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan rezim sosialistik lainnya. Pernyataan Vance adalah ancaman besar bagi mereka.”

Xing menyebut pernyataan Vance sebagai “lonceng kematian” bagi negara-negara ateis seperti Tiongkok.

Vance juga mengatakan bahwa dalam dua minggu pertama masa jabatan Trump, berbagai kebijakan yang menekan kebebasan beragama telah dibatalkan, termasuk penghapusan sistem sensor federal untuk memastikan bahwa semua warga AS dapat dengan bebas mengekspresikan keyakinan dan hati nurani mereka.

Selain itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga berkomitmen untuk melindungi kebebasan beragama. Pada Juli 2024, Rubio mengusulkan tiga rancangan undang-undang untuk menekan kebrutalan PKT, termasuk Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan Undang-Undang Pencegahan Kekejaman PKT, yang menuntut penghentian praktik kejahatan seperti pengambilan organ secara paksa.

Di saat yang sama, di Taiwan diadakan aksi pembelaan hak asasi manusia dan kebebasan beragama untuk memprotes penganiayaan dan pembantaian yang dilakukan oleh PKT terhadap rakyat Tibet. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Pemberontakan Tibet ke-66 pada 10 Maret. Ketua Tibetan Youth Congress untuk pertama kalinya datang ke Taiwan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Ketua Tibetan Youth Congress, Gonpo Dhondup: “Kami bersatu dengan rakyat Tibet, Taiwan, Uyghur, Hong Kong, dan Mongolia Selatan. Kami lebih kuat dari sebelumnya. Kami akan terus berjuang bersama dan meminta pertanggungjawaban PKT atas segala kematian dan kehancuran yang telah mereka sebabkan. Kami akan melawan ekspansionisme PKT.”

Di antara mereka yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya akibat PKT, terdapat para pengungsi Hong Kong yang kini tinggal di luar negeri. Para aktivis Hong Kong di Taiwan memperingatkan bahwa semua janji yang dibuat oleh PKT adalah kebohongan, dan ketika rakyat menyadari kebenarannya, sudah terlambat untuk melawan.

Berbagai kelompok HAM mendukung perjuangan Tibet, termasuk Li Mingzhe, seorang pekerja NGO asal Taiwan yang pernah ditahan oleh PKT selama lima tahun. Taiwan, Hong Kong, Tibet, dan negara-negara demokrasi lainnya kini semakin bersatu untuk melawan penindasan dan kebrutalan PKT. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Departemen Pertahanan AS Rotasi Media, Total Ada 8 Media Termasuk CNN

EpochTimesId

-

February 10, 2025

0

Departemen Pertahanan AS Rotasi Media, Total Ada 8 Media Termasuk CNN

ETIndonesia. Pada Jumat (7 Februari), Departemen Pertahanan AS mengumumkan bahwa sesuai dengan rencana rotasi media tahunan yang telah diumumkan sebelumnya, empat media tambahan, termasuk CNN, harus menyerahkan ruang kerja eksklusif mereka di Pentagon kepada media lain. Dengan demikian, jumlah media yang harus pindah menjadi 8 media.

Pentagon, yang mana termasuk Reuters, memiliki lebih dari 20 media yang ditempatkan di sana untuk melaporkan kegiatan militer AS sehari-hari.

Dalam memorandum yang dirilis, disebutkan bahwa media yang harus menyerahkan ruang eksklusifnya meliputi CNN, The Washington Post, The Hill, dan situs berita militer The War Zone.

Memorandum tersebut menjelaskan bahwa meskipun media yang akan dipindahkan tetap akan menjadi bagian dari Pentagon Press Corps, rencana rotasi ini bertujuan untuk membuka ruang bagi media lain untuk memasuki area tersebut.

Pada 31 Januari, Departemen Pertahanan AS sudah mengumumkan daftar pertama media yang harus pindah, yaitu The New York Times, NBC News, Politico, dan National Public Radio (NPR), yang harus meninggalkan ruang kerja eksklusif mereka di Pentagon.

Media yang akan menggantikan posisi tersebut adalah New York Post, Breitbart, Washington Examiner, The Free Press, The Daily Caller, Newsmax, Huffington Post, dan One America News Network. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Tiga Negara Baltik Putuskan Sambungan dari Jaringan Listrik Rusia, Akan Terhubung ke Jaringan Uni Eropa

EpochTimesId

-

February 10, 2025

0

Tiga Negara Baltik Putuskan Sambungan dari Jaringan Listrik Rusia, Akan Terhubung ke Jaringan Uni Eropa

ETIndonesia. Operator sistem tenaga listrik di wilayah Baltik mengumumkan bahwa Estonia, Latvia, dan Lithuania telah memutuskan sambungan jaringan listrik mereka dari Rusia pada Sabtu (8 Februari). Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan diri dengan jaringan listrik Eropa sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan energi dan mempererat hubungan dengan Uni Eropa.

Di Latvia, para pekerja terlihat memotong kabel listrik tegangan tinggi yang hanya berjarak 100 meter dari perbatasan Rusia. Potongan kabel tersebut kemudian dibagikan sebagai suvenir simbolis.

Menteri Energi Latvia, Kaspars Melnis, mengatakan: “Lituania dan Estonia juga melakukan hal yang sama. Ini adalah simbol bahwa kita sedang melangkah maju.”

Komisaris Energi dan Perumahan Uni Eropa, Dan Jørgensen, menambahkan: “Saya pikir penting untuk menekankan bahwa ini adalah tentang keamanan. Ini tentang kemandirian. Tidak ada negara Eropa yang seharusnya bergantung pada Rusia dalam aspek apa pun.”

Pada Sabtu, Estonia, Latvia, dan Lituania mulai beroperasi dalam “mode isolasi” selama sekitar 24 jam untuk menguji kestabilan frekuensi dan tegangan listrik mereka.

Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, menyatakan: “Estonia, Latvia, dan Lituania telah melepaskan diri dari jaringan listrik Rusia. Besok (9 Februari), kami akan menyinkronkan frekuensi dengan jaringan listrik daratan Eropa.”

Setelah menjalani periode pengujian, ketiga negara ini dijadwalkan akan tersinkronisasi dengan jaringan listrik Uni Eropa pada pukul 12:00 siang GMT (Greenwich Mean Time) pada Minggu. Hal ini menandai perubahan besar dalam sektor energi di kawasan Baltik dan semakin mempererat integrasi mereka dengan Uni Eropa.

Sejak perang Rusia-Ukraina meletus, ketiga negara Baltik ini telah menyatakan dukungan penuh kepada Ukraina dan berhenti membeli listrik dari Rusia. Namun, hingga saat ini, mereka masih bergantung pada jaringan listrik Rusia untuk menjaga stabilitas sistem tenaga listrik mereka. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Bus Tabrak Truk di Meksiko dan Terbakar Menewaskan 36 Orang

EpochTimesId

-

February 10, 2025

0

Bus Tabrak Truk di Meksiko dan Terbakar Menewaskan 36 Orang

ETIndonesia. Sebuah bus yang mengangkut sekitar 44 penumpang mengalami kecelakaan tragis di Meksiko selatan pada Sabtu (8 Februari). Bus tersebut diduga menabrak sebuah truk sebelum terbakar, menyebabkan sedikitnya 36 orang tewas. Pihak berwenang setempat menyatakan bahwa jumlah korban jiwa serta identitas mereka akan diperbarui kemudian.

Bus tersebut beroperasi pada rute antara Cancún dan negara bagian Tabasco. Akibat kecelakaan tersebut, bus terbakar di tengah perjalanan.

Pejabat daerah Tabasco menyatakan bahwa mereka bekerja sama penuh dengan pemerintah pusat dan negara bagian untuk memberikan bantuan terkait insiden ini.

Menurut daftar penumpang yang dirilis oleh perusahaan bus Tours Acosta, terdapat sekitar 44 orang di dalam bus saat kecelakaan terjadi.

Laporan dari Central News Agency menyebutkan bahwa Tours Acosta telah mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas kejadian tersebut melalui media sosial Facebook.

Perusahaan juga menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki penyebab kecelakaan dan menegaskan bahwa bus tersebut sedang melaju dalam batas kecepatan yang diizinkan.

Pejabat pemerintah Tabasco mengatakan bahwa informasi terbaru mengenai jumlah korban dan identitas mereka akan diumumkan dalam waktu dekat. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Perang Tarif AS-Tiongkok Dimulai, Pakar: Ancaman PKT dengan Tanah Jarang Sulit Berhasil

EpochTimesId

-

February 10, 2025

0

Perang Tarif AS-Tiongkok Dimulai, Pakar: Ancaman PKT dengan Tanah Jarang Sulit Berhasil

ETIndonesia. Pada minggu ini, yang merupakan minggu ketiga masa jabatan Presiden AS Donald Trump, tarif 10% untuk barang-barang asal Tiongkok mulai berlaku. Partai Komunis Tiongkok (PKT) juga mengumumkan langkah balasan mereka, dengan salah satu tindakan utama adalah membatasi ekspor tanah jarang. Namun, Trump menyatakan bahwa dirinya tidak khawatir, dan kemungkinan ia bersama sekutunya sudah mempersiapkan strategi.

Para ahli mengatakan bahwa meskipun PKT telah berulang kali tidak memenuhi janji selama negosiasi dan terus menciptakan ketegangan internasional, Trump menyadari hal ini. Ia juga memilih anggota kabinet yang dikenal sebagai hawk (pihak yang keras terhadap PKT). Ditambah dengan pengalaman dari masa jabatan sebelumnya, banyak yang percaya bahwa kali ini PKT kemungkinan akan mengalami kesulitan besar.

Untuk mengatasi masalah narkotika Fentanyl yang terus masuk ke AS, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk meningkatkan tarif terhadap Meksiko, Kanada, dan Tiongkok, yang mulai berlaku pada Selasa (4 Februari).

Kanada dan Meksiko berjanji untuk lebih keras menanggulangi imigrasi ilegal dan penyelundupan fentanyl ke AS, yang memberi mereka waktu tambahan sebulan untuk melaksanakan kesepakatan.

Sumber utama fentanyl adalah Tiongkok, meskipun hanya dikenakan tarif 10%, Trump pada Senin (3 Februari) tetap memberikan kesempatan untuk berdialog, dengan mengatakan bahwa ia akan berbicara dengan Beijing dalam 24 jam. Namun, PKT tidak menghubungi, malah mengeluarkan kebijakan balasan berupa tarif pada beberapa barang dari AS, termasuk:

Energi: Batu bara (15%), gas alam cair (15%), minyak mentah (10%), serta ekspor logam langka seperti tungsten, telurium, bismut, molibdenum, indium, dll.
Otomotif: Mesin pertanian (10%), truk pikap (10%), mobil besar (10%).

Tiongkok juga mengumumkan akan memulai penyelidikan antimonopoli terhadap Google dan Nvidia, sementara Intel juga masuk dalam daftar yang sedang dipertimbangkan. Berdasarkan laporan Bloomberg, Apple juga mungkin akan diselidiki terkait biaya aplikasi.

Beberapa perusahaan besar seperti grup mode PVH dan produsen alat urutan genetik Illumina juga dimasukkan dalam daftar entitas tidak dapat diandalkan oleh Tiongkok, yang berarti mereka dimasukkan dalam “blacklist”.

Trump mengatakan pada Selasa bahwa Amerika akan baik-baik saja dalam merespons PKT dan negara lain, dan bahwa ia “tidak terburu-buru” untuk berbicara dengan Presiden Xi Jinping.

Profesor studi internasional Universitas St. Thomas, Yeh Yaoyuan, berkomentar bahwa tindakan balasan PKT, seperti menghukum merek-merek besar yang sudah beroperasi di Tiongkok, tidak akan banyak berdampak, karena perusahaan-perusahaan ini sudah memiliki pasar yang besar di negara tersebut. Jika PKT memaksakan sanksi, rakyat bisa memberikan reaksi negatif.

Media senior dan komentator politik, Lan Shu, menyebutkan bahwa langkah-langkah balasan PKT sebenarnya tidak berarti banyak, karena sebagian besar perusahaan AS di Tiongkok memiliki pangsa pasar yang sangat kecil, dan ini lebih merupakan “aksi simbolis” untuk menunjukkan kekuatan di depan pendukung nasionalis PKT.

Namun, perhatian utama terletak pada tanah jarang. Bahan langka ini penting untuk pembuatan magnet permanen, motor, produk 3C, mobil listrik, ponsel, dan peralatan militer. Tiongkok menguasai lebih dari 90% pasar dunia dalam produksi dan pengolahan tanah jarang.

Ahli militer Zhou Ziding menjelaskan bahwa Tiongkok telah menjadi produsen utama tanah jarang dalam dekade terakhir. Amerika memiliki tambang tanah jarang, tetapi karena biaya produksi di Tiongkok lebih murah, negara-negara lain akhirnya berhenti memproduksi dan Tiongkok mendominasi pasar.

Tanpa ekspor tanah jarang dari Tiongkok, Trump telah menunjuk Ukraina, yang juga memiliki tanah jarang, untuk menggantikan pasokan tersebut dengan dukungan militer AS. Kanada juga mengusulkan untuk membentuk “Aliansi Energi dan Mineral” dengan AS untuk mengembangkan bahan-bahan kritis dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

Menteri Energi Kanada, Jonathan Wilkinson, mengatakan bahwa PKT terkadang dapat memanipulasi pasar, menurunkan harga untuk proyek-proyek besar, yang membuat rencana bisnis tidak dapat dilaksanakan. Ia juga mencatat bahwa PKT telah melakukan hal serupa dalam pasar nikel.

Namun, menurut laporan The Wall Street Journal, PKT mungkin siap untuk berkompromi, termasuk menghidupkan kembali kesepakatan “fase pertama” antara AS-Tiongkok, meningkatkan investasi di AS, menghindari devaluasi yuan, mengurangi ekspor bahan baku fentanyl, dan tidak mengintervensi penjualan TikTok. Mengapa demikian?

Mantan anggota Kongres Taiwan, Huang Pengxiao, berpendapat bahwa ancaman terbesar bagi PKT saat ini adalah kemungkinan pencabutan perlakuan khusus negara mereka, yang telah mulai dibahas di Kongres AS.

Sejak awal masa jabatan, Trump telah berusaha keras mengatasi ketidakadilan dalam hubungan perdagangan AS-Tiongkok, meskipun ia sempat mengunjungi Beijing. Saat itu, Trump menyatakan tidak bisa menyalahkan PKT, karena negara itu hanya mengejar kepentingan nasionalnya.

Komentator politik Heng He menambahkan bahwa PKT tidak menepati janji selama 15 tahun di World Trade Organization (WTO) dan juga tidak menepati janji dalam perang dagang AS-Tiongkok, yang merupakan kedua kalinya. Jika PKT kembali membuat janji, Amerika Serikat tidak akan terjebak lagi.

Saat ini, masih belum jelas apakah Trump akan mengubah pendekatannya terhadap PKT, tetapi para ahli percaya bahwa Trump belum benar-benar melancarkan serangan besar terhadap PKT.

Presiden Trump mengatakan, “Kita lihat apa yang terjadi. Tapi ini baru permulaan. Jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan dengan PKT, tarifnya akan sangat besar.” (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Trump Jatuhkan Sanksi Berat kepada Afrika Selatan! Bantuan Dihentikan, Memberikan Suaka bagi Petani Kulit Putih, Memicu Ketegangan Diplomatik

ET Indonesia

-

February 10, 2025

0

Trump Jatuhkan Sanksi Berat kepada Afrika Selatan! Bantuan Dihentikan, Memberikan Suaka bagi Petani Kulit Putih, Memicu Ketegangan Diplomatik

EtIndonesia. Pada 7 Februari, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengumumkan penghentian segera bantuan AS ke Afrika Selatan. Alasan utama kebijakan ini adalah pengesahan Undang-Undang Pengambilalihan Tanah yang kontroversial oleh Pemerintah Afrika Selatan, yang memungkinkan pemerintah menyita tanah tanpa kompensasi, serta sikap bermusuhan Afrika Selatan terhadap Israel.

Keputusan ini memicu reaksi keras dari Pemerintah Afrika Selatan, yang menuduh AS mencampuri urusan dalam negeri mereka dan menyebarkan informasi yang salah.

Pelanggaran HAM dan Kebijakan Rasis di Afrika Selatan

Menurut laporan Associated Press, perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Pemerintah AS menyatakan bahwa kebijakan tanah Afrika Selatan menunjukkan “pengabaian yang mencengangkan terhadap hak-hak warganya” dan melanggar hak asasi manusia.

Trump menegaskan bahwa AS tidak akan lagi memberikan bantuan ekonomi kepada negara yang “menerapkan kebijakan tanah diskriminatif berdasarkan ras dan secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia.” Oleh karena itu, dia memerintahkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan lembaga federal lainnya untuk segera menghentikan semua bantuan finansial ke Afrika Selatan.

Berdasarkan data resmi AS, pada tahun 2023, AS memberikan hampir 440 juta dolar AS dalam bentuk bantuan kepada Afrika Selatan, termasuk 270 juta dolar AS dari USAID. Trump menegaskan bahwa selama Afrika Selatan tetap menerapkan kebijakan yang dianggap tidak adil dan tidak etis ini, AS tidak akan lagi memberikan bantuan.

Selain itu, Trump mengumumkan bahwa Pemerintah AS akan membantu Afrikaner (petani kulit putih Afrika Selatan) yang terdampak kebijakan ini dengan memberikan suaka politik dan program relokasi bagi mereka yang ingin meninggalkan Afrika Selatan.

Afrika Selatan Bereaksi Keras, Sebut Tuduhan AS Tidak Berdasar

Menanggapi kebijakan Trump, Pemerintah Afrika Selatan segera mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan “keprihatinan serius” atas keputusan tersebut. Menteri Luar Negeri Afrika Selatan mengecam perintah eksekutif Trump sebagai tuduhan yang “tidak memiliki dasar fakta” dan menambahkan bahwa AS mengabaikan sejarah kolonialisme dan apartheid di Afrika Selatan.

“Keputusan Pemerintah AS mengabaikan sejarah kelam kolonialisme dan apartheid di Afrika Selatan. Tanah yang selama ini dikuasai minoritas kulit putih harus dikembalikan kepada mayoritas warga kulit hitam yang selama ini tertindas,” ujar perwakilan Pemerintah Afrika Selatan dalam pernyataannya.

Pemerintah Afrika Selatan menegaskan bahwa kebijakan reformasi tanah mereka sesuai dengan konstitusi dan bertujuan mengatasi ketidakadilan historis akibat kolonialisme dan apartheid. Data resmi menunjukkan bahwa meskipun 80% penduduk Afrika Selatan adalah warga kulit hitam, mereka hanya memiliki kurang dari 10% tanah.

Selain itu, Pemerintah Afrika Selatan menuduh Trump menerapkan standar ganda dalam kebijakan imigrasinya.

“Perintah eksekutif ini memberikan status pengungsi hanya kepada kelompok kulit putih di Afrika Selatan, sementara AS menolak banyak pengungsi dari belahan dunia lain yang mengalami penderitaan yang jauh lebih besar,” kata Menteri Luar Negeri Afrika Selatan.

Kebijakan Reformasi Tanah Afrika Selatan dan Dampaknya

Kebijakan tanah di Afrika Selatan telah lama menjadi isu kontroversial baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan laporan Politico, Presiden Cyril Ramaphosa menandatangani Undang-Undang Pengambilalihan Tanah, yang memungkinkan pemerintah menyita tanah tanpa kompensasi dalam kasus tertentu.

Pendukung kebijakan ini menilai langkah tersebut sebagai keadilan sejarah untuk mengembalikan tanah kepada masyarakat kulit hitam yang selama ini termarginalisasi. Namun, para kritikus khawatir bahwa kebijakan ini akan mengancam sektor pertanian, menurunkan produksi pangan, serta berpotensi menyebabkan krisis ekonomi serupa dengan yang dialami Zimbabwe.

Trump sendiri sudah lama menentang kebijakan tanah Afrika Selatan. Pada tahun 2018, dia bahkan meminta Departemen Luar Negeri AS untuk menyelidiki klaim bahwa petani kulit putih di Afrika Selatan mengalami perampasan tanah dan pembunuhan massal.

Afrika Selatan baru-baru ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh Israel melakukan “genosida” terhadap warga Palestina di Gaza dan secara aktif mengkampanyekan kecaman terhadap Israel di forum internasional. Afrika Selatan juga menyerukan intervensi global untuk menghentikan operasi militer Israel di wilayah tersebut.

Sikap Afrika Selatan terhadap Israel Menjadi Pemicu Tambahan

Selain masalah tanah, perintah eksekutif Trump juga menuduh Afrika Selatan memiliki sikap yang bertentangan dengan kepentingan AS dan sekutunya, terutama terhadap Israel.

Menurut laporan Reuters, Afrika Selatan baru-baru ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh Israel melakukan “genosida” terhadap warga Palestina di Gaza dan secara aktif mengkampanyekan kecaman terhadap Israel di forum internasional. Afrika Selatan juga menyerukan intervensi global untuk menghentikan operasi militer Israel di wilayah tersebut.

Pemerintah Trump menilai sikap Afrika Selatan ini berlawanan dengan kebijakan luar negeri AS, yang merupakan sekutu utama Israel. Oleh karena itu, keputusan penghentian bantuan ini juga dianggap sebagai tekanan diplomatik terhadap Afrika Selatan agar mengubah kebijakan luar negerinya.

Menanggapi tuduhan Trump, Presiden Ramaphosa dengan tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan dari AS.

Dalam pidatonya di hadapan parlemen, dia menyatakan: “Afrika Selatan tidak akan diintimidasi atau dipaksa tunduk. Kami adalah bangsa yang tangguh dan tidak akan menyerah pada tekanan eksternal.”

Sejumlah pakar juga menilai bahwa keputusan Trump ini akan memperlemah pengaruh AS di Afrika. Sementara sebagian kalangan konservatif di AS mendukung kebijakan ini, menganggapnya sebagai langkah untuk melindungi kepentingan nasional AS, para kritikus memperingatkan bahwa ini dapat mendorong Afrika Selatan dan negara-negara Afrika lainnya semakin mendekat ke blok Tiongkok-Rusia.

Dampak Geopolitik: Afrika Selatan Bisa Beralih ke Tiongkok dan Rusia

Menurut CNN, keputusan AS untuk membekukan bantuan ke Afrika Selatan diperkirakan akan memperburuk hubungan bilateral antara kedua negara.

Para analis menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Afrika Selatan telah mempererat hubungan dengan Tiongkok dan Rusia, serta semakin menjauh dari kebijakan luar negeri AS. Langkah Trump ini bisa semakin mendorong Afrika Selatan untuk mencari mitra baru guna menggantikan bantuan yang dihentikan oleh Washington.

Sejumlah pakar juga menilai bahwa keputusan Trump ini akan memperlemah pengaruh AS di Afrika. Sementara sebagian kalangan konservatif di AS mendukung kebijakan ini, menganggapnya sebagai langkah untuk melindungi kepentingan nasional AS, para kritikus memperingatkan bahwa ini dapat mendorong Afrika Selatan dan negara-negara Afrika lainnya semakin mendekat ke blok Tiongkok-Rusia.

Kesimpulan: Krisis Diplomatik AS-Afrika Selatan Berlanjut

Dengan sikap tegas yang diambil oleh pemerintah Afrika Selatan dan pernyataan keras dari Trump, tampaknya krisis diplomatik ini tidak akan mereda dalam waktu dekat.

Afrika Selatan telah menyatakan bahwa mereka tidak akan mengubah kebijakan reformasi tanah mereka. Dengan semakin jauhnya hubungan dengan AS, ada kemungkinan negara ini akan mencari sumber bantuan baru dari Tiongkok, Rusia, atau negara lain di Global South.

Keputusan ini menandai babak baru dalam ketegangan geopolitik global, di mana AS semakin kehilangan pengaruhnya di Afrika, sementara negara-negara berkembang mencari alternatif mitra yang lebih mendukung kepentingan mereka. (jhn/yn)

Kuliah Gratis untuk Keluarga dengan Banyak Anak di Jepang

ET Indonesia

-

February 10, 2025

0

Kuliah Gratis untuk Keluarga dengan Banyak Anak di Jepang

EtIndonesia. Pemerintah Jepang akan membebaskan biaya kuliah bagi keluarga yang memiliki tiga anak atau lebih, tanpa batasan pendapatan mulai tahun akademik 2025.

Saat ini, sistem yang berlaku menetapkan bantuan berdasarkan tingkat pendapatan bagi keluarga dengan banyak anak yang berpenghasilan sekitar 6 juta yen atau kurang per tahun. Namun, mulai 2025, batasan ini akan dihapus. Banyak universitas negeri dan publik di Jepang akan sepenuhnya membebaskan biaya kuliah dan biaya masuk, sementara beban keuangan bagi universitas swasta juga akan dikurangi secara signifikan.

Rincian Kebijakan Baru

Pada tanggal 7 Februari, dalam upaya meringankan beban ekonomi keluarga dalam membiayai pendidikan tinggi, Pemerintah Jepang menyetujui revisi undang-undang dalam rapat kabinet yang memungkinkan keluarga dengan tiga anak atau lebih mendapatkan pembebasan biaya kuliah. Dengan penghapusan batasan pendapatan, kebijakan ini akan menjangkau 410.000 orang tambahan yang memenuhi syarat mulai tahun 2025.

Saat ini, hanya sekitar 60% dari siswa yang memenuhi syarat yang memanfaatkan sistem bantuan ini. Oleh karena itu, pemerintah berencana meningkatkan sosialisasi melalui sekolah menengah kepada siswa dan orangtua mereka.

Bantuan ini berlaku bagi keluarga dengan tiga anak atau lebih yang memiliki anak yang sedang berkuliah di universitas, perguruan tinggi junior, sekolah teknik tinggi , atau sekolah kejuruan. Namun, jika anak pertama dalam keluarga telah bekerja dan tidak lagi bergantung pada orangtua, maka anak kedua dan seterusnya tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima bantuan ini.

Anggaran dan Dampak Ekonomi

Saat ini, bantuan keuangan diberikan kepada keluarga dengan pendapatan tahunan di bawah 6 juta yen. Namun, dengan penghapusan batasan pendapatan mulai tahun 2025, jumlah penerima manfaat akan bertambah menjadi 410.000 orang, termasuk mahasiswa yang sudah terdaftar. Jika revisi ini disetujui dalam sidang parlemen mendatang, Pemerintah Jepang perlu mengalokasikan tambahan dana sebesar 260 miliar yen untuk mendukung kebijakan ini.

Batas maksimum bantuan tahunan yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

Biaya kuliah:

Universitas negeri/publik: 540.000 yen per tahun
Universitas swasta: 700.000 yen per tahun

Biaya masuk:

Universitas negeri/publik: 280.000 yen
Universitas swasta: 260.000 yen

Bantuan ini tidak akan diberikan langsung kepada individu, melainkan disalurkan melalui pendanaan negara untuk membebaskan biaya kuliah dan biaya masuk universitas.

Lonjakan Biaya Kuliah dan Persyaratan Akademik yang Lebih Ketat

Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang, rata-rata biaya kuliah universitas swasta pada tahun akademik 2023 adalah sekitar 960.000 yen, meningkat sekitar 150.000 yen dibandingkan 20 tahun sebelumnya.

Seiring dengan diperluasnya cakupan bantuan, pemerintah juga akan memberlakukan persyaratan akademik yang lebih ketat. Sebelumnya, jika kehadiran mahasiswa di bawah 50%, bantuan akan dihentikan. Namun, mulai tahun 2025, batasan ini dinaikkan menjadi 60%. Selain itu, jika jumlah kredit yang diperoleh mahasiswa kurang dari 70% dari standar yang ditetapkan, mahasiswa akan menerima peringatan.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di Jepang, sekaligus mendorong mahasiswa untuk lebih serius dalam menyelesaikan studi mereka. (jhn/yn)

Demonstrasi Besar di London Menentang Pembangunan “Kedutaan Besar Super” Tiongkok

ET Indonesia

-

February 10, 2025

0

Demonstrasi Besar di London Menentang Pembangunan “Kedutaan Besar Super” Tiongkok

EtIndonesia. Pada 8 Februari 2025, hampir 30 kelompok sipil dan organisasi masyarakat di Inggris, termasuk komunitas diaspora Hong Kong, Tibet, Uyghur, serta aktivis oposisi Tiongkok, menggelar demonstrasi besar-besaran di depan lokasi pembangunan Kedutaan Besar Tiongkok di Royal Mint Court, London.

Protes ini merupakan unjuk rasa terbesar komunitas Hong Kong di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar 4.000 orang ikut serta. Peserta aksi datang dari berbagai kota seperti Leeds, Manchester, dan Sheffield, bahkan beberapa kelompok menyewa bus untuk bergabung dalam demonstrasi di London.

Karena jumlah demonstran yang sangat besar, polisi London terpaksa menutup seluruh persimpangan di depan lokasi pembangunan kedutaan, menyebabkan lalu lintas di jalan utama London sempat lumpuh.

Para penyelenggara aksi menyatakan bahwa tujuan utama demonstrasi ini adalah menunjukkan kepada kepolisian London bahwa lokasi tersebut tidak layak untuk pembangunan Kedutaan Besar Tiongkok, terutama karena dapat memicu aksi protes yang lebih besar di masa depan.

Salah satu warga setempat bernama Nas, dalam wawancara dengan Radio Free Asia, menegaskan bahwa aksi ini membuktikan Royal Mint Court tidak cocok untuk pembangunan Kedutaan Besar Tiongkok, karena dapat mengganggu lalu lintas dan aktivitas publik. Dia juga mengkritik pemerintah Beijing karena tidak mendengarkan suara masyarakat lokal.

Empat Anggota Parlemen Inggris Dukung Demonstrasi

Empat anggota parlemen Inggris secara langsung hadir dan memberikan dukungan kepada demonstran, termasuk:

Tom Tugendhat – Mantan Menteri Keamanan Inggris (Konservatif)
Blair McDougall – Ketua Kelompok Parlemen Pro-Hong Kong (Partai Buruh)
Robert Jenrick – Menteri Bayangan Kehakiman (Konservatif)
Iain Duncan Smith – Mantan Ketua Partai Konservatif

Para politisi ini memperingatkan bahwa pembangunan “Kedutaan Besar skala besar” Tiongkok dapat menjadi pusat operasi intelijen besar-besaran yang mengancam komunitas Hong Kong, Tibet, dan Uyghur yang tinggal di Inggris, serta membahayakan keamanan nasional Inggris.

Mereka menyoroti laporan dari dinas intelijen Inggris, yang menyatakan bahwa Kedutaan Besar Tiongkok berpotensi menjadi “basis mata-mata” terbesar di luar negeri. Mereka menuduh Beijing menggunakan kedutaan sebagai alat untuk memata-matai warga Inggris dan mengintimidasi diaspora Tiongkok yang menentang Tiongkok.

Tom Tugendhat memperingatkan bahwa pembangunan kedutaan ini bukan sekadar masalah relokasi gedung diplomatik, tetapi juga menyangkut ancaman terhadap kebebasan dan keamanan nasional Inggris.

Menurutnya: “Jika kedutaan ini dibangun, kita akan melihat peningkatan aktivitas spionase ekonomi dan represi terhadap para pembangkang Tiongkok di Inggris.”

Komunitas Hong Kong: Takut akan Pengaruh Tiongkok dan Represi Lintas Batas

Kontroversi “Kedutaan Besar skala besar” Tiongkok sudah berlangsung sejak 2018, ketika pemerintah Beijing membeli Royal Mint Court, sebuah bangunan bersejarah berusia lebih dari 200 tahun yang terletak di pusat Kota London.

Rencana kedutaan ini 10 kali lebih besar dari Kedutaan Besar Tiongkok saat ini di London, menjadikannya sebagai fasilitas diplomatik terbesar Tiongkok di dunia.

Pada 2021, media Inggris mengungkap bahwa mantan Perdana Menteri Boris Johnson, saat masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, menunjuk penasihatnya Edward Lister untuk membantu Beijing membeli Royal Mint Court. Lister bahkan diduga menerima bayaran dari kedua belah pihak, baik dari Pemerintah Inggris maupun Pemerintah Tiongkok.

Pemerintah daerah London telah dua kali menolak permohonan pembangunan kedutaan ini. Namun, pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Keir Starmer justru mendukung proyek ini, dengan keputusan akhir akan ditentukan oleh Wakil Perdana Menteri Angela Rayner dalam sidang publik pada 11 Februari.

Ketua Asosiasi Warga Hong Kong di Inggris, Simon Cheng, menyatakan bahwa proyek ini sangat mencurigakan, terutama karena:

Bisa menjadi pusat operasi intelijen Tiongkok di Eropa
Memungkinkan Tiongkok melakukan represi terhadap warga diaspora yang menentang PKT
Mengancam keamanan infrastruktur Inggris karena berada di dekat distrik keuangan London

Menurutnya: “Kami khawatir kedutaan ini akan digunakan untuk mengawasi dan menekan komunitas Hong Kong, Tibet, Uyghur, dan para pembangkang politik Tiongkok yang berlindung di Inggris.”

Dinas intelijen Inggris juga memperingatkan bahwa di bawah tanah lokasi tersebut terdapat kabel komunikasi strategis, sehingga kedutaan ini berpotensi digunakan Beijing untuk menyusup ke sistem komunikasi dan finansial Inggris.

Cheng mengonfirmasi bahwa dia akan hadir dalam sidang publik pada 11 Februari, di mana keputusan akhir akan diambil pada bulan Mei 2025. Dia menegaskan bahwa demonstrasi besar ini adalah kunci untuk menekan pemerintah Inggris agar membatalkan proyek tersebut.

Meningkatnya Sentimen Anti-Tiongkok di Inggris

Demonstrasi besar ini terjadi di tengah meningkatnya sentimen anti- Tiongkok di Inggris, terutama karena:

Laporan intelijen yang menyoroti ancaman spionase Tiongkok di Inggris
Kekhawatiran atas pengaruh Partai Komunis Tiongkok di universitas dan sektor bisnis Inggris
Tindakan keras Beijing terhadap Hong Kong, Tibet, dan komunitas Uyghur

Banyak analis percaya bahwa tekanan politik dari publik dapat memaksa pemerintahan Partai Buruh untuk mempertimbangkan kembali kebijakan mereka terhadap Tiongkok.

Cheng menegaskan: “Jika ada cukup tekanan dari publik dan komunitas internasional, Partai Buruh mungkin akan mempertimbangkan kembali keputusan mereka terkait pembangunan kedutaan ini.”

Kesimpulan: Kedutaan Besar atau Basis Mata-Mata?

Demonstrasi ini bukan sekadar protes terhadap pembangunan sebuah gedung diplomatik, tetapi juga melawan pengaruh Tiongkok di Inggris.

Para demonstran dan anggota parlemen percaya bahwa “Kedutaan Besar skala besar”Tiongkok bukan hanya fasilitas diplomatik, tetapi juga alat untuk memperkuat operasi intelijen Beijing.

Dengan semakin besarnya tekanan dari masyarakat dan politisi, pemerintah Inggris kini berada dalam dilema:

Jika menyetujui proyek ini, mereka berisiko kehilangan kepercayaan publik dan melemahkan keamanan nasional.
Jika membatalkannya, mereka akan menghadapi tekanan diplomatik dari Tiongkok.

Apakah Inggris akan melanjutkan proyek ini atau membatalkannya? Keputusan pada Mei 2025 akan menjadi penentu hubungan Inggris- Tiongkok di masa depan. (jhn/yn)

Petunjuk dari Arwah Putrinya: Mengungkap Kasus Orang Hilang

ET Indonesia

-

February 10, 2025

0

Petunjuk dari Arwah Putrinya: Mengungkap Kasus Orang Hilang

EtIndonesia. Pada tahun 1827 silam, di Polstead, Suffolk, Inggris, seorang pemuda yang terkenal dengan reputasi buruk sebagai playboy bernama William Corder berhasil menjalin hubungan dengan Maria Marten. Mereka berencana untuk melarikan diri bersama. Sebelum pergi, mereka berjanji untuk bertemu di Red Barn, sebuah bangunan terkenal di kota tersebut. Namun, setelah memasuki tempat itu bersama, hanya William yang keluar sendirian.

Tak lama setelah Maria menghilang, William diam-diam meninggalkan kota tanpa ada yang melihatnya membawa serta Maria. Meski begitu, William rutin mengirim surat kepada keluarga Maria untuk memberikan kabar. Anehnya, tidak satu pun dari surat-surat tersebut ditulis oleh Maria. Setiap kali keluarganya bertanya, William selalu memberikan alasan, seperti Maria sedang sakit, tangannya terluka, atau suratnya hilang di kantor pos. Keluarga Maria pun tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah Maria masih hidup atau sudah meninggal.

Beberapa bulan kemudian, ibu tiri Maria mulai mengalami firasat. Dia sering bermimpi melihat Maria, dalam mimpi tersebut Maria tampak berada di dalam Red Barn, dibunuh dengan keji, lalu dikuburkan di dalamnya. Sang ibu tiri percaya bahwa arwah putrinya sedang memberikan petunjuk kepadanya. Setelah berulang kali membujuk suaminya, akhirnya ayah Maria menyetujui pencarian di Red Barn, berharap dapat menenangkan hati istrinya.

Ketika penduduk setempat mulai menggali tanah di dalam Red Barn, mereka benar-benar menemukan jasad Maria yang telah dikubur. Penemuan ini membuktikan bahwa William adalah pembunuhnya. Polisi segera melakukan pencarian terhadap William.

Di sisi lain, William tidak bersembunyi atau melarikan diri. Dia telah menikah dan menjalani kehidupan baru di London. Oleh karena itu, dia dengan mudah ditangkap dan diadili. Di persidangan, William akhirnya mengakui bahwa dia membunuh Maria hanya karena pertengkaran sepele. Dia kemudian menyembunyikan jasad Maria agar tidak ada yang mengetahui perbuatannya.

Akhirnya, William dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung sebagai balasan atas tindakan kejamnya.

Pada abad ke-19, banyak orang percaya bahwa arwah Maria-lah yang memberikan petunjuk, sehingga kasus hilangnya dirinya bisa terungkap dan William bisa dihukum. Peristiwa ini menjadikan Red Barn sebagai lokasi yang sering dikunjungi oleh orang-orang yang penasaran. Bahkan, barang-barang yang ada di dalamnya dijarah oleh para pemburu suvenir.

Adapun William, kerangkanya digunakan sebagai alat pembelajaran di rumah sakit West Suffolk dan kemudian disimpan di Museum Hunterian, Royal College of Surgeons Inggris. Hingga pada tahun 2004, kerangka itu akhirnya dikremasi.(jhn/yn)

Perang Rusia-Ukraina: Zelensky Siap Tukar Mineral Langka demi Dukungan AS

ET Indonesia

-

February 10, 2025

0

Perang Rusia-Ukraina: Zelensky Siap Tukar Mineral Langka demi Dukungan AS

EtIndonesi. Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa sebagai imbalan atas bantuan ekonomi dan militer yang diberikan kepada Ukraina selama perang Rusia-Ukraina, Washington telah mencapai kesepakatan dengan Kyiv untuk memperoleh logam tanah jarang Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pun menyatakan kesiapannya menawarkan mineral langka dan sumber daya strategis lainnya kepada AS sebagai balasan atas dukungan Amerika dalam perang melawan Rusia.

Kesepakatan Rare Earth: Ukraine dan AS Capai Titik Baru dalam Hubungan Strategis

Pada 3 Februari 2024, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat ingin memperoleh logam tanah jarang dan sumber daya strategis lainnya dari Ukraina. logam tanah jarang memainkan peran krusial dalam industri magnet berperforma tinggi, motor listrik, dan produk elektronik konsumen.

Dalam wawancara dengan Reuters, Zelenskyy secara terbuka menunjukkan peta rahasia cadangan mineral Ukraina, yang sebelumnya tidak pernah dipublikasikan. Peta tersebut mengungkap kekayaan mineral Ukraina, termasuk cadangan logam tanah jarang yang luas di bagian timur negara itu.

Namun, sekitar 50% dari area tersebut saat ini berada di garis depan perang dan dikuasai oleh pasukan Rusia.

Zelenskyy menekankan bahwa Ukraina memiliki cadangan titanium dan uranium terbesar di Eropa.

Titanium penting bagi industri dirgantara dan pertahanan.
Uranium dapat digunakan untuk energi nuklir dan senjata nuklir.

Sebagian besar cadangan titanium berada di Ukraina barat laut, yang relatif jauh dari medan perang dan masih berada di bawah kendali Kyiv.

Zelenskyy mengatakan:”Jika kita berbicara tentang kesepakatan, maka mari kita wujudkan kesepakatan. Kami siap mendukungnya.”

Zelenskyy menegaskan bahwa dalam setiap solusi damai untuk perang Rusia-Ukraina, Kyiv memerlukan jaminan keamanan dari negara-negara sekutu.

Pada akhir 2023, Ukraina telah mengusulkan rencana kemenangan (victory plan) kepada sekutu-sekutunya, termasuk membuka investasi di sektor mineral strategis untuk memperkuat posisi Ukraina dalam negosiasi perdamaian dan menekan Rusia agar bersedia berunding.

Logam Tanah Jarang Ukraina: Sumber Daya yang Diperebutkan

Ukraina memiliki 20% cadangan logam tanah jarang di Eropa, meskipun setengah dari wilayah tersebut saat ini diduduki oleh Rusia.

Zelenskyy menyatakan bahwa Kyiv tidak bermaksud menyerahkan sumber daya ini sepenuhnya kepada AS, melainkan ingin membangun kemitraan yang saling menguntungkan dalam eksplorasi dan pengelolaan sumber daya ini.

Zelenskyy menambahkan: “Amerika adalah pendonor bantuan terbesar bagi kami, maka masuk akal jika mereka mendapatkan prioritas utama. Saya ingin berbicara langsung dengan Presiden Trump mengenai hal ini.”

Kyiv tampaknya menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan pemerintahan baru Trump, yang kemungkinan akan lebih pragmatis dibanding pemerintahan Biden dalam mendukung Ukraina.

Ukraina Bisa Jadi Pusat Penyimpanan LNG AS di Eropa

Selain isu logam tanah jarang, Zelenskyy mengungkapkan bahwa Kyiv dan Washington sedang mendiskusikan kemungkinan Ukraina menjadi pusat penyimpanan gas alam cair (LNG) Amerika.

Zelenskyy mengatakan: “Saya tahu pemerintahan Trump sangat tertarik dengan ini. Kami siap menandatangani kontrak LNG dengan AS. Ukraina bisa menjadi hub utama bagi seluruh Eropa.”

Zelenskyy Ingin Bertemu Trump Sebelum Negosiasi AS-Rusia

Wawancara ini dilakukan sebelum Konferensi Keamanan Munich (14-16 Februari), yang akan mempertemukan pemimpin negara-negara Barat untuk membahas perang Rusia-Ukraina.

Zelenskyy menegaskan bahwa dia ingin bertemu Trump sebelum Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan alasan: “Jika saya tidak diundang, ini akan menjadi perundingan tentang Ukraina tanpa Ukraina sendiri.”

Trump pada Jumat lalu menyatakan bahwa dia berencana bertemu dengan Zelenskyy pekan depan, tetapi tidak memberikan tanggal pasti.

Zelenskyy menekankan bahwa keamanan Ukraina harus menjadi bagian utama dalam setiap perundingan damai, untuk mencegah Rusia melakukan invasi ulang di masa depan.

Dinamika Politik AS dan Ukraina dalam Perang Rusia-Ukraina

Trump mengkritik pengeluaran besar AS dalam perang Rusia-Ukraina. Pada 3 Februari 2024, Trump menegaskan bahwa Washington telah memberikan bantuan sebesar 375,8 miliar dolar AS kepada Ukraina.

Menurut Trump: “Kami memberi tahu Ukraina bahwa mereka memiliki rare earth yang sangat berharga. Kami ingin kesepakatan yang memastikan AS mendapatkan rare earth dan sumber daya mereka.”

Berdasarkan data Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia (Kiel Institut für Weltwirtschaft, IfWKiel), dari 2022 hingga akhir 2023, AS telah memberikan 92 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan militer dan ekonomi kepada Kyiv.

Selain AS, negara-negara pendonor utama bagi Ukraina adalah:

Jerman: 16,3 miliar dolar AS
Inggris: 15,3 miliar dolar AS

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengkritik usulan Trump sebagai tindakan yang “terlalu egois” dan menegaskan bahwa Ukraina memerlukan sumber daya alamnya untuk membangun kembali negara setelah perang berakhir.

Mengapa Logam Tanah Jarang Ukraina Sangat Penting?

Logam tanah jarang mencakup 17 jenis, termasuk lantanida, skandium, dan itrium, yang sangat diperlukan dalam industri elektronik, kendaraan listrik, hingga sistem persenjataan militer.

Pada 2023, Forbes memperkirakan bahwa Ukraina memiliki 111 miliar ton sumber daya mineral, dengan nilai total mencapai 14,8 triliun dolar AS. Namun, lebih dari 70% sumber daya ini terletak di wilayah Ukraina timur yang diduduki Rusia, termasuk Donetsk dan Luhansk.

Wilayah lain seperti Dnipropetrovsk dan Zaporizhzhia juga kaya akan sumber daya mineral, tetapi menghadapi ancaman dari pasukan Rusia.

Dominasi Tiongkok dalam Pasar Logam Tanah Jarang

Menurut United States Geological Survey (USGS), pada 2023, Tiongkok menguasai 60% produksi global logam tanah jarang, serta 90% kapasitas pemrosesan logam tanah jarang dunia.

Tiongkok telah mengajukan ribuan paten terkait pemrosesan logam tanah jarang.
AS sangat bergantung pada impor logam tanah jarang dari Tiongkok, Malaysia, Jepang, dan Estonia.
Pada 2023, AS mengimpor logam tanah jarang senilai 190 juta dolar AS, meskipun permintaannya terus menurun sejak 2022.
Pada 2024, AS diperkirakan masih mengandalkan 80% kebutuhan logam tanah jarang dari luar negeri.

Reaksi Kremlin terhadap Kesepakatan Ukraina-AS

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menanggapi pernyataan Trump dengan mengatakan bahwa AS kini menjadikan bantuan militer sebagai transaksi bisnis.

Menurut Peskov: “Ini berarti tidak akan ada lagi bantuan gratis. Semua akan berbasis komersial.”

Peskov juga menyatakan bahwa akan lebih baik jika AS berhenti membantu Ukraina sepenuhnya, karena itu akan mempercepat berakhirnya perang.

Kesimpulan: Perang Rusia-Ukraina Kini Juga Soal Logam Tanah Jarang

Dengan keunggulan mineral Ukraina yang luar biasa, Washington kini memanfaatkan perang ini sebagai kesempatan untuk mengurangi ketergantungan AS pada Tiongkok dalam pasokan logam tanah jarang.

Kesepakatan ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan AS-Ukraina, tetapi juga berisiko memperburuk ketegangan geopolitik dengan Rusia dan Tiongkok.

Kini, muncul pertanyaan besar: Apakah Ukraina akan menjadi pemasok logam tanah jarang utama bagi AS? Dan apakah ini akan mempercepat atau justru memperumit upaya negosiasi perdamaian dengan Rusia? (jhn/yn)

“Putin Siap ‘Menjual’ Beijing? Perebutan Mineral Langka & Wabah Flu Mematikan Guncang Dunia”

ET Indonesia

-

February 10, 2025

0

“Putin Siap ‘Menjual’ Beijing? Perebutan Mineral Langka & Wabah Flu Mematikan Guncang Dunia”

Pakar Hukum Beberkan Empat Instruksi Terbaru Xi Jinping untuk Menghadapi Trump

EpochTimesId

-

February 10, 2025

0

Pakar Hukum Beberkan Empat Instruksi Terbaru Xi Jinping untuk Menghadapi Trump

ETIndonesia. Seiring kembalinya Trump ke Gedung Putih, hubungan AS-Tiongkok kembali menjadi sorotan global, dan putaran kedua perang tarif antara kedua negara telah resmi dimulai.

Pakar hukum yang bermukim di Australia, Yuan Hongbing, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari lingkaran politik Beijing, Xi Jinping telah memberikan empat instruksi terbaru mengenai hubungan Tiongkok-AS guna menghadapi Trump. Namun, pejabat di dalam sistem pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT) sendiri tidak optimis terhadap arahan tersebut.

Menurut Yuan Hongbing, sehari sebelum Trump dilantik, Direktur Kantor Urusan Luar Negeri PKT, Wang Yi, menyampaikan instruksi Xi Jinping kepada semua unit yang berhubungan dengan urusan luar negeri. Instruksi pertama terkait dengan isu gencatan senjata Rusia-Ukraina.

Yuan Hongbing menjelaskan bahwa Wang Yi menyatakan bahwa berdasarkan berbagai sumber informasi, Putin sangat ingin menjalin hubungan yang erat dengan Trump. Bahkan, Putin telah mengirimkan pesan melalui saluran Rusia untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap Trump. Putin juga berusaha mendekatkan diri secara ideologi dan nilai-nilai dengan Trump serta memuji sikap Trump dalam mengoreksi kebijakan ekstrem.

Orang dalam pemerintahan PKT yang memiliki hati nurani mengungkapkan kepada Yuan Hongbing bahwa Wang Yi memperkirakan Putin ingin mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan Rusia melalui Trump. Namun, Putin juga tidak sepenuhnya yakin dengan Trump dan khawatir akan dimanfaatkan olehnya. Oleh karena itu, PKT menilai bahwa hubungan Rusia-Tiongkok tidak akan mengalami perubahan besar dalam waktu dekat.

Yuan Hongbing menambahkan bahwa berdasarkan analisis ini, Xi Jinping menginstruksikan Wang Yi dan Kementerian Luar Negeri untuk mengusahakan pertemuan trilateral antara AS, PKT, dan Rusia di Tiongkok guna membahas negosiasi gencatan senjata Rusia-Ukraina. Xi juga meminta agar AS menunjukkan itikad baik dengan mendukung penyatuan Tiongkok-Taiwan.

Namun, kalangan pejabat Beijing menilai bahwa ini hanyalah mimpi di siang bolong karena AS tidak akan menyetujui syarat tersebut.

Instruksi kedua Xi Jinping: Isu Terusan Panama

Presiden Panama, Jose Raul Mulino, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada 2 Februari, mengumumkan bahwa negaranya keluar dari inisiatif “Belt and Road” serta menegaskan sikap pro-Amerika. Yuan Hongbing menilai bahwa ini adalah taktik penundaan dari PKT agar Panama secara sukarela berpura-pura mundur guna menipu AS.

Menurut Yuan Hongbing, PKT memperkirakan bahwa Panama tidak akan mampu menahan tekanan dari AS. Oleh karena itu, Xi Jinping melalui Kementerian Luar Negeri memberikan saran kepada Presiden Panama agar secara sukarela mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan memperbarui perjanjian “Belt and Road”. Taktik ini bertujuan untuk meredakan tekanan AS dan mempertahankan status quo di Terusan Panama, yang saat ini pintu masuk dan keluarnya masih dikendalikan oleh dua perusahaan Hong Kong milik Li Ka-shing.

Namun, laporan Bloomberg pada 4 Februari menyebutkan bahwa pemerintah Panama sedang mempertimbangkan kemungkinan membatalkan kontrak yang dipegang oleh Hutchison Ports PPC, perusahaan milik Hutchison Whampoa.

Yuan Hongbing juga mengungkapkan bahwa Xi Jinping memberikan arahan agar perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Hong Kong yang berinvestasi di Panama mengalokasikan dana khusus untuk menggalang gerakan sosial anti-hegemoni AS. Bahkan, menurut sumber di Beijing, seseorang bisa dibayar kurang dari 100 dolar AS untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi di jalanan.

Arahan lainnya adalah bahwa jika AS terpaksa menggunakan kekuatan militer untuk mengubah situasi di Terusan Panama, hal ini justru dapat merusak reputasi internasional AS.

Instruksi ketiga: Kampanye Propaganda terhadap Taiwan

Instruksi ketiga Xi Jinping adalah memanfaatkan setiap peluang untuk menggoyahkan kepercayaan Taiwan terhadap AS, khususnya jika Trump memicu perang dagang terkait semikonduktor dengan Taiwan. Xi Jinping memerintahkan seluruh badan propaganda dan front persatuan Tiongkok untuk menggerakkan opini publik di Taiwan guna menciptakan ketidakpuasan terhadap AS.

Instruksi keempat: Penutupan Informasi tentang Laboratorium Wuhan

Pada hari kedua atau ketiga setelah Trump menjabat, pemerintah Tiongkok telah mengeluarkan perintah kepada semua staf di Institut Virologi Wuhan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan yang melarang mereka mengungkapkan informasi apa pun kepada siapa pun, termasuk keluarga mereka. Jika melanggar, mereka akan menghadapi tuntutan hukum militer.

Menurut Yuan Hongbing, PKT sangat khawatir bahwa AS akan melanjutkan investigasi asal-usul virus COVID-19. Sumber dalam pemerintahan Beijing menyebutkan bahwa virus tersebut bocor dari Institut Virologi Wuhan, tetapi setelah insiden itu terjadi, Xi Jinping sendiri memerintahkan agar informasi ini ditutup rapat-rapat dan tidak boleh disebarkan ke dunia luar hingga setelah perayaan Tahun Baru Imlek. Namun, hal ini justru menyebabkan pandemi global.

Yuan Hongbing juga menyebutkan bahwa pejabat Beijing yang membenci Xi Jinping berharap agar AS segera menyelidiki masalah ini, karena mereka menganggap Xi setidaknya harus bertanggung jawab atas kelalaian besar yang menyebabkan bencana global. (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Perang Hybrid di Laut Dalam: Serangan Terhadap Kabel Bawah Laut yang Menopang Ekonomi Global

ET Indonesia

-

February 10, 2025

0

Perang Hybrid di Laut Dalam: Serangan Terhadap Kabel Bawah Laut yang Menopang Ekonomi Global

EtIndonesia. Kabel bawah laut, yang menjadi tulang punggung 99% transmisi data global dan mendukung transaksi keuangan senilai 10 triliun dolar AS per hari, kini menjadi target serangan dalam konflik geopolitik modern. Dalam era perang hybrid (hybrid war), infrastruktur digital yang rentan ini semakin sering mengalami gangguan dan serangan yang diduga dilakukan oleh aktor negara.

Pada 20 November 2024, kapal Tiongkok “Yi Peng 3” diduga memotong dua kabel bawah laut di perairan Eropa, sehingga memicu patroli intensif oleh Angkatan Laut Denmark. Serangan terhadap kabel bawah laut bukan sekadar ancaman teknis, tetapi juga alat strategi perang non-konvensional yang dapat melumpuhkan komunikasi dan perdagangan global.

Kabel Bawah Laut di Baltik: Sasaran Serangan dan Eskalasi Konflik

Pada 8 Februari 2024, perusahaan telekomunikasi Rusia Rostelecom melaporkan bahwa salah satu kabel bawah laut mereka di Laut Baltik mengalami kerusakan akibat “pengaruh eksternal”. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian insiden sabotase terjadi terhadap kabel komunikasi dan energi di wilayah Baltik.

Pejabat Rusia menuduh negara-negara Barat sengaja menyalahkan Rusia atas gangguan ini untuk membatasi ekspor minyak Rusia dan mencari alasan untuk membatasi jalur pelayaran Rusia. Namun, pada hari yang sama, Penjaga Pantai Finlandia dilaporkan sedang memantau kapal Rusia yang melakukan perbaikan darurat pada kabel bawah laut mereka di Teluk Finlandia, yang terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Finlandia.

Dalam menanggapi ancaman ini, NATO meluncurkan operasi “Baltic Sentry” pada Januari 2024, dengan tujuan melindungi infrastruktur bawah laut yang kritis. Operasi ini melibatkan kapal perang, pesawat pengintai, kapal selam, dan drone untuk memantau pergerakan kapal-kapal asing yang mencurigakan.

Rusia dan Tiongkok Dituduh Melakukan Pemetaan dan Sabotase Kabel Bawah Laut

Salah satu kapal mata-mata Rusia yang terkenal, “Yantar”, telah beroperasi selama lebih dari satu dekade untuk memetakan jaringan kabel bawah laut di seluruh dunia. Menurut pejabat pertahanan Inggris, pada akhir Januari 2024, kapal ini terdeteksi di perairan Inggris, yang memicu operasi patroli ketat oleh Angkatan Laut Inggris. Menteri Pertahanan Inggris, John Healey, mengonfirmasi bahwa kapal ini diawasi ketat untuk memberikan pesan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa “kami mengawasi Anda”.

Selain itu, pada Desember 2024, kapal tanker bayangan Rusia “Eagle S” dilaporkan telah memotong kabel yang menghubungkan Finlandia dan Estonia menggunakan jangkar kapal. Kapal ini kemudian ditahan oleh Finlandia, namun otoritas setempat kesulitan untuk mengajukan dakwaan resmi terkait sabotase, sehingga hanya bisa menahan kapal tersebut dengan tuduhan pelanggaran peraturan bea cukai.

Sementara itu, pada akhir 2023, kapal Tiongkok “Yi Peng 3” diduga telah memotong dua kabel bawah laut menggunakan jangkar kapal. Insiden ini memicu investigasi oleh otoritas Jerman, namun setelah negosiasi panjang, pihak Tiongkok hanya mengizinkan investigasi dengan pengawasan pejabat Beijing. Meskipun pemeriksaan berlangsung selama lebih dari lima jam, tidak ditemukan bukti langsung yang cukup untuk mengeluarkan surat penangkapan, sehingga kapal itu diizinkan melanjutkan operasinya.

Tiongkok Disebut Memiliki Teknologi Canggih untuk Memotong Kabel Bawah Laut

Menurut laporan media AS, Tiongkok telah mengembangkan teknologi untuk memotong kabel bawah laut dengan cepat dan efisien. Sejumlah paten Tiongkok yang diajukan oleh para insinyur dari Universitas Lishui, Zhejiang menunjukkan bahwa Beijing telah meneliti perangkat pemotong kabel bawah laut yang murah dan efektif.

Laporan dari Newsweek menyatakan bahwa Tiongkok telah mengembangkan teknologi pemotongan kabel bawah laut sejak 2009, termasuk perangkat “dragging type submarine cable cutting device” yang memungkinkan pemotongan kabel tanpa perlu mendeteksi dan mengangkatnya ke permukaan. Perangkat ini diklaim memiliki efisiensi tinggi dan biaya rendah, sehingga cocok untuk operasi militer dalam skenario konflik besar.

Para ahli percaya bahwa pengembangan teknologi ini menunjukkan ketertarikan Tiongkok terhadap sabotase kabel bawah laut, meskipun belum ada bukti langsung bahwa perangkat ini telah digunakan dalam insiden sabotase baru-baru ini.

Serangan terhadap Kabel Bawah Laut di Taiwan dan Laut China Selatan

Selain di Laut Baltik, kabel komunikasi bawah laut di perairan Taiwan dan Laut China Selatan juga mengalami gangguan. Pada 3 Januari 2024, salah satu kabel telekomunikasi utama di Taiwan bagian utara terputus. Otoritas Taiwan mencurigai bahwa kapal Tiongkok “Xing Shun 39” terlibat dalam insiden ini.

Menurut analisis dari University of Pennsylvania, ini bisa menjadi bagian dari serangan abu-abu (grey-zone attack) atau serangan hybrid (hybrid attack) yang dilakukan oleh Tiongkok untuk melemahkan infrastruktur komunikasi Taiwan.

Benjamin L. Schmitt, peneliti senior di Kleinman Center for Energy Policy, menyatakan bahwa Tiongkok memiliki kapasitas teknis dan motivasi untuk menyerang infrastruktur bawah laut, seperti yang terjadi di Eropa. Menurutnya, serangan semacam ini bisa menjadi bagian dari strategi militer Tiongkok untuk mengganggu komunikasi dan logistik Taiwan dalam skenario konflik.

Gregory Falco, asisten profesor di Universitas Cornell, juga menegaskan bahwa serangan terhadap kabel bawah laut merupakan ancaman yang mendesak, mengingat Tiongkok telah mengembangkan teknologi militer yang dapat digunakan untuk tujuan sipil maupun perang.

Jaringan Kabel Bawah Laut Tiongkok dan Keamanan Siber Global

Di sisi lain, ekspansi Tiongkok dalam pembangunan kabel bawah laut global juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara Barat. Saat ini, perusahaan Tiongkok “Hengtong Group” telah menjadi pemasok kabel bawah laut terbesar keempat di dunia, menguasai sekitar 11% pangsa pasar global.

Tiongkok saat ini sedang mengembangkan proyek kabel bawah laut skala besar yang menghubungkan Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah, dalam upaya mengurangi ketergantungan pada jaringan yang dikuasai AS dan Eropa. Salah satu proyek utama yang disebut “Peace Cable”, menghubungkan Tiongkok dan Pakistan, serta membentang hingga
Prancis melalui Laut Merah dan Afrika Timur.

Menurut pejabat AS dan Uni Eropa, jaringan kabel bawah laut Tiongkok bisa menjadi alat mata-mata digital yang memungkinkan Beijing mengakses data sensitif. Ada kekhawatiran bahwa Tiongkok bisa memasang peralatan pengawasan atau pintu belakang (backdoor) dalam jaringan kabel mereka untuk mengumpulkan intelijen global.

Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan peringatan bahwa kapal-kapal pemeliharaan kabel bawah laut Tiongkok mungkin digunakan untuk mengumpulkan data, memetakan jaringan komunikasi militer AS, dan bahkan melakukan sabotase dalam skenario perang.

Kesimpulan: Perang Digital Semakin Intensif di Laut Dalam

Dengan meningkatnya serangan terhadap kabel bawah laut di seluruh dunia, semakin jelas bahwa infrastruktur digital global menjadi salah satu target utama dalam perang hybrid modern.

Baik Rusia maupun Tiongkok dituduh melakukan pemetaan dan sabotase kabel bawah laut, yang memicu reaksi keras dari NATO dan negara-negara Barat. Sementara itu, pengembangan teknologi pemotong kabel oleh Tiongkok dan ekspansi besar-besaran jaringan kabel bawah laut mereka menambah kekhawatiran bahwa perang di ranah digital semakin meningkat.

Di era perang siber dan perang informasi, kendali atas kabel bawah laut bukan lagi hanya soal infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga senjata strategis dalam konflik global yang sedang berlangsung. (jhn/yn)

Trump Tandatangani Perintah Eksekutif untuk Menjatuhkan Sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional

EpochTimesId

-

February 10, 2025

0

Trump Tandatangani Perintah Eksekutif untuk Menjatuhkan Sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (6 Februari) menandatangani perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Keputusan ini diambil karena ICC sedang menyelidiki Israel, salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat.

ETIndonesia. Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump mengecam ICC karena “mengambil tindakan ilegal terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, Israel.” Trump menuduh ICC menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengeluarkan “surat perintah penangkapan yang tidak berdasar” terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

Sanksi ini mencakup pembekuan aset individu yang terlibat dalam penyelidikan ICC di Amerika Serikat, serta larangan masuk bagi mereka dan keluarganya ke wilayah AS.

Trump sebelumnya juga pernah memberlakukan sanksi terhadap ICC pada tahun 2020.

Pada Jumat (7 Februari), Menteri Luar Negeri Hongaria, Péter Szijjártó, menyatakan dukungannya terhadap perintah eksekutif Trump melalui media sosial.

Szijjártó menulis: “Pengadilan Kriminal Internasional baru-baru ini telah menjadi alat politik yang bias, merusak kreadibilitas seluruh sistem peradilan internasional. Keputusan mereka hanya akan membuat situasi di wilayah yang sudah sulit menjadi semakin tidak aman.” (Hui)

Sumber : NTDTV.com

Anggota Kongres AS dari Dua Partai Ajukan RUU untuk Melarang Penggunaan DeepSeek di Perangkat Pemerintah

EpochTimesId

-

February 10, 2025

0

ETIndonesia. Pada 6 Februari 2025, anggota Kongres dari Partai Demokrat, Josh Gottheimer, dan anggota Kongres dari Partai Republik, Darin LaHood, mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang disebut “Undang-Undang Larangan Penggunaan DeepSeek di Perangkat Pemerintah.” RUU ini bertujuan untuk mencegah DeepSeek mencuri informasi sensitif warga Amerika dan memberikannya kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Dalam sebuah pernyataan, Gottheimer mengatakan bahwa PKT secara terang-terangan menyatakan niatnya untuk menggunakan semua alat yang tersedia guna merusak keamanan nasional AS, menyebarkan disinformasi, dan mengumpulkan data warga Amerika.

Ia menambahkan bahwa PKT dapat menggunakan DeepSeek untuk mencuri kontrak, catatan keuangan, dan dokumen bisnis lainnya milik AS.

“Kita harus menyelidiki aktivitas berbahaya DeepSeek,” kata Gottheimer. “Kita tidak boleh membiarkan PKT mengakses perangkat pemerintah dan membahayakan keamanan nasional kita.”

Dalam pernyataan bersama, Gottheimer dan LaHood mengatakan bahwa kode DeepSeek berbagi data pengguna dengan China Mobile, sebuah perusahaan telekomunikasi milik negara Tiongkok yang telah dilarang di AS karena hubungannya dengan militer PKT.

LaHood menambahkan, “DeepSeek dan perusahaan terkait PKT menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan nasional AS.”

“Program kecerdasan buatan DeepSeek mengumpulkan data pengguna AS dan menyimpannya untuk digunakan oleh PKT. Kita tidak boleh, dalam keadaan apa pun, membiarkan PKT mengakses data sensitif pemerintah atau individu AS.”

Sebelumnya, Senator AS Josh Hawley juga mengajukan “Undang-Undang Pemisahan Kemampuan Kecerdasan Buatan AS dari Tiongkok” (Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act). RUU ini melarang ekspor atau impor produk kecerdasan buatan ke dan dari negara komunis, menghentikan kerja sama antara AS dan Tiongkok dalam pengembangan AI, serta melarang perusahaan AS berinvestasi dalam pengembangan AI di Tiongkok.

Pada Januari 2025, Tiongkok meluncurkan chatbot kecerdasan buatan DeepSeek, yang memicu kekhawatiran tentang keamanan data, mengingat teknologi di Tiongkok sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah PKT.

Pada 28 Januari, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa pemerintah AS sedang menyelidiki dampak DeepSeek terhadap keamanan nasional.

Negara bagian Texas telah melarang penggunaan DeepSeek di perangkat pemerintah. Gubernur Texas, Greg Abbott, mengatakan, “Texas tidak akan membiarkan PKT menyusup ke infrastruktur penting negara bagian kami melalui aplikasi kecerdasan buatan dan media sosial.”

Taiwan, Italia, dan Australia juga telah mengambil langkah serupa. (Hui)

Sumber : NTDTV.com