KTT Trump – Kim Jong-un kian mendekat, upaya otoritas Beijing bergegas untuk mempererat hubungan dengan Pyongyang kian nyata.
Maskapai penerbangan Air China pada 5 Juni mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa penerbangan Beijing – Pyongyang akan dilangsungkan kembali mulai 6 Juni.
Sebelumnya, akibat sanksi yang diberikan kepada Korea Utara, Air China menghentikan penerbangan rute termaksud.
Penanggungjawab Air China pada 5 Juni mengatakan, penerbangan rute Beijing – Pyongyang akan diadakan 3 kali dalam seminggu dengan pesawat CA121.
Pada Nopember tahun lalu, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara atas uji coba senjata nuklir, dan hubungan diplomatik Tiongkok – Korea Utara pun menjadi buruk. Akhirnya Air China menghentikan pelayanan penerbangan jalur tersebut.
Menanggapi pemulihan penerbangan tersebut, analisis media Korea Selatan Yonhap menyebutkan bahwa akibat belakangan ini khususnya menjelang KTT Trump – Kim Jong-un terjadi berulang situasi yang ‘kurang menghargai kedudukan Beijing’, sehingga otoritas Beijing melepaskan sinyal kepada Korea Utara untuk mempererat persahabatan. Dalam rangka untuk memulihkan pengaruh Beijing di Semenanjung Korea yang sedang melemah.
Menurut analisis lain, upaya Beijing mempererat tali hubungan dengan Korea Utara adalah situasi di mana Beijing menaruh kewaspadaan tinggi terhadap KTT Trump – Kim, atau dalam proses mengumumkan berakhirnya Perang Korea muncul situasi mengesampingkan Beijing.
Sumber asal Beijing juga mengatakan bahwa Beijing baru-baru ini meluncurkan sejumlah program pertukaran sipil dengan Korea Utara, adalah karena Tiongkok khawatir tentang menurunnya pengaruh Beijing di semenanjung. Pemulihan penerbangan dari dan ke Pyongyang oleh Air China juga merupakan bagian dari pertimbangan yang sama.
Saat ini, jadwal KTT Trump – Kim tidak mengalami perubahan. Khususnya setelah Trump bertemu dengan utusan Korea Selatan pada 3 Juni lalu. Dan persiapan pun sedang berlangsung.
Media Korea Selatan baru-baru ini memberitakan bahwa Presiden Moon Jae-in besar kemungkinan akan menghadiri KTT tersebut di Singapura. Pembicaraan nantinya mungkin juga menyangkut soal deklarasi gencatan senjata demi mengakhiri Perang Korea.
Beijing menyatakan sikap tidak puas atas pernyataan tersebut karena tanpa melibatkan pihak Tiongkok, mengklaim bahwa tanpa partisipasi Tiongkok, deklarasi gencatan senjata adalah tidak valid.
Karena tekanan dari sengketa perdagangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, Beijing secara rutin menarik Korea Utara dalam upaya untuk meningkatkan daya tawar dengan Amerika Serikat.
Dan, Trump menyatakan ketidakpuasannya dengan kontak yang sering terjadi antara Tiongkok dengan Korea Utara, dan dia tidak dapat mentolerir sikap Korea Utara yang selalu berubah. Bahkan telah dengan tegas membatalkan pertemuannya dengan Kim.
Kim Jong-un yang ketakutan dengan cepat mencari bantuan lewat Korea Selatan. Di bawah penengahan Presiden Korea Selatan, KTT akhirnya dapat diteruskan. (Sinatra/asr)
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh badan intelijen Kanada mengatakan Tiongkok menggunakan status komersialnya dengan mitra dagangnya untuk mempengaruhi para politisi, mengeksploitasi teknologi untuk tujuan intelijen, dan melakukan kontrol atas perantauan Tionghoa yang tinggal di negara-negara yang berdagang dengannya.
“Tiongkok siap untuk menggunakan ancaman dan bujukan tawaran untuk membawa elit-elit bisnis dan politik ke sisinya dan memotivasi mereka untuk membela perspektif Tiongkok,” kata laporan tersebut, disusun berdasarkan makalah yang dipresentasikan di sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Keamanan Kanada (CSIS) .
Laporan tersebut mencurahkan seluruh babak pada kasus Selandia Baru, menunjuk ke negara Persemakmuran sebagai suatu “studi kasus keinginan Tiongkok menggunakan hubungan-hubungan ekonomi untuk mengganggu kehidupan politik negara mitra.”
Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara terang-terangan berupaya untuk mengganggu para politisi dan mengendalikan perantauan Tionghoa setempat di Selandia Baru dan Australia telah menarik banyak perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Dalam kasus Australia, sorotan tersebut telah menyebabkan pengunduran diri seorang politisi terkemuka atas dugaan hubungannya dengan PKT, dan juga pengenalan undang-undang baru untuk mengekang pengaruh Partai tersebut.
Akhir tahun lalu, agen intelijen Selandia Baru mendesak pemerintah untuk lebih vokal melawan pengaruh politik Beijing, mengutip upaya-upaya PKT untuk mengakses informasi sensitif sektor pemerintah dan swasta dan “upaya-upaya untuk terlalu mempengaruhi masyarakat-masyarakat ekspatriat yang tinggal di luar negeri.”
Target Penting
Menurut laporan CSIS tersebut, Selandia Baru adalah target penting bagi PKT untuk sejumlah alasan, termasuk, antara lain, sahamnya di Antartika, sumber daya alamnya yang melimpah, dan keanggotaannya dalam NATO serta perjanjian Five Eyes.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern (tengah) tiba pada konferensi pers di Parlemen di Wellington pada 19 Oktober 2017. (MARTY MELVILLE / AFP / Getty Images)
Five Eyes adalah aliansi antara Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang memfasilitasi kerjasama dalam kegiatan-kegiatan intelijen.
Menjelang pemilihan umum di Selandia Baru tahun lalu, anggota parlemen kelahiran Tiongkok, Jiang Yang, dari Partai Nasional yang melakukan kebijakan berada di bawah pengawasan publik karena karirnya yang sebelumnya sebagai pengajar mata-mata di akademisi militer Tiongkok. Yang bertugas di komite parlemen yang berbeda di Selandia Baru, di antaranya urusan luar negeri, pertahanan, dan perdagangan. Dia telah membantah tidak melakukan kesalahan apapun.
Komisi kongres Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok yang berpengaruh baru-baru ini diberitahu oleh seorang pakar intelijen bahwa apapun tentang Tiongkok yang terjadi saat itu kemudian Perdana Menteri Selandia Baru Bill English diberitahu, Jiang juga diberi pengarahan.
Terlebih lagi, komisi tersebut telah mendengar, Partai Buruh Selandia Baru, partai politik dari Perdana Menteri saat ini Jacinda Ardern, telah menerima donasi dari para donor yang terkait dengan Departemen Pekerjaan Front Bersatu, sebuah agen PKT yang berusaha memperluas pengaruh rezim di luar negeri.
“Salah satu dari para penggalang dana besar untuk partai Jacinda Ardern memiliki hubungan-hubungan dengan Front Bersatu yang seharusnya Anda katakan, ‘ini cukup dekat dengan inti politik pusat sistem Selandia Baru yang harus kita pikirkan tentang apakah mengambil tindakan atau tidak dan jenis-jenis tindakan apa’,” kata Peter Mattis, seorang anggota dari Program Tiongkok di Yayasan Jamestown, mengatakan kepada komisi tersebut.
Laporan CSIS mengatakan upaya-upaya untuk mempengaruhi politik di Selandia Baru sejauh berkaitan dengan PKT “telah mengancam kedaulatan Selandia Baru dan secara langsung mempengaruhi hak-hak warga negara Selandia Baru terhadap kebebasan berbicara, berserikat, dan beragama.”
Laporan tersebut mengatakan bahwa faktanya, PKT tidak perlu harus menekan Selandia Baru untuk menerima aktivitas-aktivitas kekuatan lunak dan pengaruh politik dari rezim tersebut, karena “pemerintah-pemerintah Selandia Baru secara aktif berturut-turut telah mencoba mendapatkan bantuannya.”
Contoh untuk Kanada
Laporan CSIS mengatakan apa yang telah terjadi di Selandia Baru berfungsi sebagai contoh bagaimana Beijing menginginkan “hubungan dengan negara-negara lain di masa depan.”
Bos mata-mata Kanada Richard Fadden menghadapi Komite Tetap Keamanan Publik dan Keamanan Nasional pada hari Senin atas komentar yang dia buat dalam wawancara televisi bahwa beberapa politisi Kanada berada di bawah pengaruh asing. (Mathew Little / The Epoch Times)
Pada tahun 2010, pemimpin CSIS Richard Fadden mengatakan dalam wawancara CBC bahwa sejumlah politisi Kanada telah mengembangkan hubungan dekat dengan pemerintah-pemerintah asing, dengan Beijing disebut sebagai yang paling aktif.
Globe and Mail kemudian mengungkapkan bahwa salah satu dari politisi yang dituju Fadden mengarah pada menteri kabinet Ontario Michael Chan. Chan mengatakan dia bukan warga negara yang membahayakan bagi Kanada dan telah meluncurkan gugatan pencemaran nama baik terhadap Globe.
Brian Lee Crowley, direktur pengelola lembaga think tank, Macdonald-Laurier, mengatakan pemerintah Kanada, baik Liberal maupun Konservatif ketika mereka berkuasa, termasuk para politisi dan birokrat yang memandang Tiongkok pada dasarnya sebagai peluang ekonomi, sebuah pikiran yang dapat melemahkan kekhawatiran keamanan dan hak asasi manusia.
Mengenai pemerintahan Liberal saat ini khususnya, Crowley mengatakan, “Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa kita memiliki pemerintahan di kantor yang bersandar lebih besar terhadap sisi peluang ekonomi dari pada persamaan, dan dibuat sangat tidak nyaman oleh kekhawatiran keamanan nasional yang muncul.”
Sebagai contoh, tidak lama setelah memenangkan pemilu, pemerintah Liberal menghabiskan banyak dana dan upaya untuk mengubah opini negatif publik tentang perdagangan dengan Tiongkok. Namun, jajak pendapat dan konsultasi publik telah menunjukkan bahwa orang-orang Kanada tetap khawatir tentang hubungan Kanada dengan negara komunis tersebut.
Meskipun demikian, mengingat bahwa Ottawa baru-baru ini telah menolak tawaran oleh perusahaan milik negara Tiongkok untuk membeli perusahaan konstruksi ikonik Kanada, Aecon, tampaknya bahwa beberapa masalah keamanan sedang diperhatikan di belakang layar, Crowley mengatakan, meskipun pemerintah menghindari publik berbicara tentang hal itu panjang lebar untuk menghindari menyinggung Beijing.
Crowley mengatakan itu masuk akal bahwa laporan CSIS sedang mengeksplorasi masalah pengaruh Tiongkok saat ini mengingat pengungkapan-pengungkapan baru-baru ini tentang kegiatan curangnya di negara-negara yang merupakan sekutu Kanada.
“Saya pikir ada sejumlah superioritas dimana orang-orang Kanada dapat dan harus semakin khawatir tentang Tiongkok yang secara jelas tidak mengakui batasan-batasan apapun berkenaan dengan taktik-taktik dan strategi-strategi yang mereka siap untuk mengejar demi mempromosikan kepentingan mereka di Kanada,” ungkapnya.
“Tiongkok tidak merahasiakan fakta bahwa mereka menggunakan komunitas perantauan Tionghoa sebagai agen pengaruh di seluruh dunia, termasuk Kanada. Mereka tidak merahasiakan fakta bahwa mereka semakin mencoba memasukkan ke dalam orang-orang politik Kanada yang mempromosikan kepentingan Tiongkok.” (ran)
Epochtimes.id- Tentunya banyak dari kita akan duduk di depan TV setiap kali pertunjukan Ninja Warrior di TV.
Melihat aksi setiap peserta yang harus melewati rintangan yang menantang sering membuat kita yang menontonnya juga turut berdebar-debar.
Mereka tidak hanya harus melewati semua rintangan tetapi mereka harus melakukannya dengan cepat karena jika tidak lawan mereka akan sampai ke puncak dan menekan bel.
Namun, para peserta juga harus berhati-hati jika jatuh ke air mereka akan tersingkir.
Biasanya para peserta yang kita lihat adalah remaja sampai dewasa. Tapi kali ini seorang pria berusia 81 tahun telah mengikuti acara ini dan yang paling menarik dia berhasil melewati setiap rintangan.
Tentunya dia mengejutkan banyak orang dengan partisipasinya.
Dia juga telah membuktikan bahwa usia bukanlah halangan baginya untuk melakukan sesuatu yang menantang! (yant)
Apakah Anda menyukai artikel ini? Jangan lupa untuk membagikannya pada teman Anda! Terimakasih.
EpochTimesId – Gunung berapi Fuego di Guatemala, Amerika Tengah, meletus selama tiga kali sejak Minggu (3/6/2018) hingga Selasa (5/6/2018). Hingga Kamis (7/6/2018) pagi sebanyak 192 orang dilaporkan hilang dan sebanyak 99 orang dipastikan tewas.
Letusan gunung berapi Fuego ini adalah yang terbesar dalam 40 tahun terakhir. Abu letusan mejulang hingga 33.000 kaki (10 km) ke udara. Lembaga penanggulangan bencana alam negara itu, CONRED mengatakan suhu aliran lahar mencapai sekitar 1.300 Fahrenheit.
Letusan pertama adalah yang terdahsyat, pada hari minggu. Sementara letusan sekunder atau susulan terjadi pada hari Selasa dengan ledakan sedang, terjadi delapan sampai 10 kali per jam. Sementara letusan dahsyat lainnya terjadi pada hari Rabu.
CONRED mengatakan evakuasi 12.000 orang telah selesai. Evakuasi hanya dilakukan terhadap kawasan yang benar-benar terancam. Walau, abu vulkanik menghujani kawasan yang dihuni sekitar 1,7 juta jiwa di negara dengan total penduduk 15 juta jiwa.
Tim penyelamat pun masih terus menjelajahi kawasan yang diterjang lahar dan abu vulkanik. Operasi SAR yang diperkuat tentara digelar untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang.
Lembaga seismologi, vulkanik, dan meteorologi Guatemala, Insivumeh, meningkatkan peringatannya setelah gunung berapi itu meletus lagi pada Selasa.
Akan tetapi, pada Rabu pagi, Tim SAR kembali bekerja dengan kapak, batang logam dan senter di tangan. Mereka mempertaruhkan hidup mereka sendiri untuk mencari korban, entah tewas atau selamat. Buldoser pun sudah dikerahkan untuk membantu pencarian.
“Kami hanya bisa bekerja di tempat di mana kami bisa berdiri di atap rumah … karena abu sangat panas. Ada tempat-tempat di mana Anda memasukkan kapak atau batang ke dalam dan kita akan melihat banyak asap keluar, dan ada pula bara api. Tidak mungkin untuk terus menggali karena kita bisa mati,” kata anggota penyelamat Tim SAR berusia 25 tahun, Diego Lorenzana.
Di tempat lain, penyelamat menancapkan batang logam ke dalam abu yang mengeras dengan cepat yang berada di atas apa yang sebelumnya merupakan jalan dalam pencarian putus asa untuk kendaraan yang terperangkap, sebuah video oleh TVete, sebuah stasiun televisi lokal menunjukkan.
Dampak letusan Gunung Api di Guatemala. (Photo : Rainbow Pie/The Epoch Times)
Seorang pria lanjut usia, yang ditampilkan dalam sebuah video tak lama setelah letusan, menunjukkan bahwa korban dalam keadaan shock. Badannya berlumuran abu dan lumpur dari kepala sampai ujung kaki. Korban meninggal karena luka bakar parah yang dideritanya.
Relawan juga mendistribusikan bantuan kemanusiaan, termasuk air minum bersih, kepada para korban selamat.
Federasi Internasional Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mengatakan mereka telah menyalurkan lebih dari 250.000 franc Swiss (253.446 dolar AS) dari dana darurat global untuk mendukung upaya-upaya darurat garis depan.
“Dana ini akan membantu Palang Merah Guatemala untuk mendukung kebutuhan 3.000 pengungsi yang paling rentan. Untuk memenuhi kebutuhan korban yang selamat, selama tiga bulan ke depan,” ungkap rilis bersama tersebut.
Selain itu, pemerintah Meksiko mengatakan pada Rabu malam bahwa pihaknya akan mengirim tim medis spesialis. Jika dibutuhkan, mereka juga akan merujuk dan mentransfer korban ke rumah sakit di luar negeri, khususnya Meksiko.
Gunung setinggi 3.763 meter itu adalah salah satu dari beberapa gunung berapi aktif di antara 34 gunung api di negara-negara Amerika Tengah. Gunung Fuego terletak di dekat kota kolonial Antigua, situs warisan dunia UNESCO yang selamat dari beberapa kali letusan besar. (The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id. Bagi Anda yang memiliki kucing, Anda tahu mereka akan bersuara jika mereka menginginkan sesuatu, misalnya makanan.
Jadi, karena Anda sudah tahu apa yang mereka inginkan, ada baiknya bagi Anda untuk melayani mereka.
Lain lagi dengan kucing yang satu ini, karena tuannya memiliki masalah pendengaran. Dia tahu jika dia mengeluarkan suara sekalipun tuannya tidak akan mendengar suaranya.
Jadi, dia telah melakukan sesuatu yang agak unik.
Dia telah belajar menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan tuannya.
Kedengarannya tidak mungkin tetapi kucing itu cukup pintar untuk melakukannya!
Perhatikan bagaimana kucing ini membuat bahasa isyarat sehingga pemiliknya tahu apa yang dia minta. Dia juga mengetuk kakinya di mulutnya sebagai sinyal ketika dia menginginkan lebih banyak makanan.
Jika kucing lain membuat suara untuk mendapatkan sesuatu, kucing ini menggunakan bahasa isyarat, luar biasa!(Erabaru.net/yant)
Apakah Anda menyukai artikel ini? Jangan lupa untuk membagikannya pada teman Anda! Terimakasih.
Epochtimes.id- Tidak semua dari kita suka atau tertarik untuk menari atau tampil di depan orang banyak.
Ada yang cepat mengingat setiap gerakan, tetapi ada juga yang mengalami kesulitan mengingat langkah-langkah tarian yang harus dilakukannya di atas panggung.
Tapi untungnya ayahnya berada di sisi panggung yang menari dengannya ketika itu memungkinkan dia untuk mengikuti gerakan ayahnya sampai akhirnya dia mampu melakukan pertunjukan tersebut!
Dia menoleh ke ayahnya di sisi panggung, melihat langkah pria itu sehingga dia bisa mengikuti langkah-langkah tarian tersebut…
Sepertinya bukan hanya dia telah melakukan latihan menari, ayahnya juga melakukan latihan sehingga tidak mengherankan bahwa ayahnya juga telah mengingat setiap langkah dari tarian itu …(Erabaru.net/yant)
Apakah Anda menyukai artikel ini? Jangan lupa untuk membagikannya pada teman Anda! Terimakasih.
EpochTimesId – Tiongkok diduga bersiap mengurangi provokasi militer di Laut China Selatan. Citra satelit terbaru menunjukkan bahwa Tiongkok diam-diam membongkar sendiri sistem rudal anti-kapal dan rudal berbasis darat-udara yang ditempatkan di terumbu karang Laut China Selatan, seperti dikutip dari CNN, Rabu (6/6/2018).
Citra satelit itu diterbitkan pada hari Sabtu (2/6/2018). Gambar menunjukkan bahwa fasilitas untuk peluncuran rudal pertahanan udara Tiongkok HQ-9, Senjata interferensi elektronik, rudal jelajah dan jaringan kamuflase yang ditempatkan di terumbu karang Yongxing di Laut Selatan telah dibongkar.
Menurut analisis eksternal, pembongkaran ini mungkin merupakan penyesuaian yang dibuat pihak Beijing. Penyesuaian kebijakan itu diduga akibat adanya tekanan dari pihak Washington. Meskipun, bisa jadi fasilitas itu dipindahkan ke pulau-pulau atau terumbu karang lainnya di kawasan perbatasan Laut China Selatan.
Pada bulan April 2018, Tiongkok mulai menempatkan sistem rudal di 3 titik terumbu karang Laut Selatan. Lokasinya ada di Yongshu Reef, Zhubi Reef, dan Mischief Reef. Ketiga kawasan tersebut dipersengketakan oleh Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina.
Selain itu, Tiongkok kala itu juga mengirim skuadron pesawat bomber Hong-6 untuk melakukan latihan lepas landas. Serangkaian gerakan tersebut memicu ketegangan di kawasan, yang juga memicu ketidakpuasan internasional terhadap otoritas Beijing atas upaya militerisasi angkatan laut mereka.
Sikap Tiongkok itu, kemudian ditanggapi oleh Amerika Serikat. Kegiatan militer AS di wilayah Laut Selatan bertambah secara signifikan, dengan pesawat bomber strategis AS, B-52 terbang 4 kali ke Pulau Pratas, Laut China Selatan. Amerika Serikat mengatakan penerbangan itu adalah bagian dari misi pelatihan reguler.
Pada 23 Mei 2018, pihak AS mengumumkan pembatalan partisipasi Tiongkok dalam Latihan Militer Bersama Lingkar Pasifik yang diadakan setiap dua tahun sekali. Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis mengatakan bahwa kebijakan itu adalah reaksi awal dari pihak AS terhadap militerisasi Beijing di Laut Selatan.
Pada 27 Mei, kapal perusak Angkatan Laut AS, USS Higgins dan kapal penjelajah USS Antietam berlayar sampai jarak 12 mil laut di perairan Kepulauan Paracel untuk melakukan misi kebebasan navigasi. Pulau itu juga diklaim sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok.
Pada 2 Juni ketika menghadiri Dialog Shangri-La (Konferensi Keamanan Asia) Jim Mattis mengatakan bahwa, reklamasi pulau oleh Tiongkok di Laut China Selatan adalah sikap arogan. Tiongkok dituding menempatkan kekuatan militer dengan menyebarkan rudal anti-kapal dan peralatan interferensi elektronik, untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi negara lain. (Xu Jian/ET/Sinatra/waa)
Seorang jenderal senior yang mewakili Tiongkok di sebuah forum keamanan internasional mengatakan bahwa penyesalannya yang besar adalah tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung dalam perang, menurut seorang peserta forum yang merekam komentar jenderal tersebut. Pernyataan provokatif tersebut muncul pada saat Amerika Serikat mendesak Beijing untuk mengekang militerisasi agresif Laut Tiongkok Selatan.
Selama akhir pekan 2 Juni, Menteri Pertahanan AS James Mattis menjadi berita utama internasional dengan meledakkan Tiongkok karena melakukan “intimidasi dan paksaan” di Laut Tiongkok Selatan dan mengatakan Amerika Serikat akan memastikan agresi Beijing tersebut dipenuhi dengan konsekuensinya.
Mattis berbicara di Dialog Shangri-La, sebuah forum keamanan tahunan di Singapura. Setiap tahun forum ini menarik bagi para pembuat kebijakan utama di komunitas pertahanan dan keamanan negara-negara di seluruh Pasifik barat.
Sebagai tanggapan, Letnan Jenderal He Lei dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang merupakan wakil presiden Akademi Ilmu Militer dan mewakili posisi rezim Tiongkok di forum tersebut, membalas satu sesi berikutnya hari itu bahwa dia menemukan secara tidak terduga komentar “yang tidak bertanggung jawab” dari Mattis dan bahwa dia tidak akan menghindar dari pertempuran di dalam perang nyata.
“Saya akan segera pensiun. Satu penyesalan terbesar saya adalah bahwa saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertempur dalam perang. Tetapi itu karena Tiongkok telah damai selama lebih dari 30 tahun,” katanya, sambil mengulangi beberapa kali dalam pidato yang sama keinginannya untuk mendapat kesempatan untuk bertempur.
Ucapan He direkam oleh Aaron Connelly, seorang peneliti di Lowy Institute, Australia, yang hadir dan men-tweet pernyataan tersebut.
Diplomat-diplomat senior lainnya dari seluruh wilayah yang hadir berjuang untuk menekan kekhawatiran, tawa, dan keterkejutan atas pernyataan He, Connelly menulis dalam tweet.
Ian Easton, seorang peneliti di Project 2049 Institute mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan He tampaknya menjadi contoh lain dari Beijing yang menggunakan militernya sebagai alat propaganda.
“PLA adalah sayap bersenjata milik Partai Komunis Tiongkok, bukan militer profesional yang melayani rakyat dan melindungi konstitusi nasional. Prajurit profesional sejati tidak akan pernah merindukan untuk perang. Mereka akan menghargai perdamaian,” kata Easton.
“Mungkin jenderal [He Lei] berharap anak-anaknya dapat memiliki penyesalan yang sama pada 2048,” kata pensiunan Korps Marinir AS Letnan Jenderal Wallace Gregson.
Pada forum yang sama, dia juga telah mengakhiri militerisasi pulau buatan di Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagai desas-desus belaka, dan telah sesumbar bahwa dia adalah satu-satunya di dalam ruang lingkup tersebut yang cocok yang telah mengunjungi pulau-pulau itu. Meskipun faktanya bahwa tindakan-tindakan Beijing telah banyak dicatat dan didukung oleh citra-citra satelit dan bukti lainnya.
Sekretaris Mattis telah bersumpah bahwa Amerika Serikat akan mendorong balik melawan agresi Beijing, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa kehadiran AS dan jaminan keamanan di seluruh kawasan Pasifik barat sedang terkikis oleh perambahan-perambahan rezim Tiongkok tersebut. (ran)
EpochTimesId – Pegawai Bea Cukai dan Penjaga Perbatasan Amerika Serikat (CBP) berdiri di atas jembatan pejalan kaki yang menghubungkan Meksiko dan Amerika Serikat. Mereka menutup perbatasan sejak akhir pekan lalu, dan mencegah pencari suaka memasuki negara itu.
Ini adalah kedua kalinya dalam waktu kurang dari enam minggu, dimana Amerika Serikat menutup pintu dan menghentikan masuknya pencari suaka di pintu masuk resmi. Penutupan pertama adalah pada 29 April 2018 di San Ysidro.
Di perbatasan San Ysidro, penjaga perbatasan mencegah pengungsi dari Amerika Tengah yang berusaha masuk ke AS. Mereka mengatakan, kamp penampungan milik AS sudah kelebihan kapasitas.
Pada saat itu, entri ditutup untuk pencari suaka selama satu hari.
“Dalam beberapa hari terakhir, San Ysidro telah melebihi kapasitas pelabuhan karena peningkatan kedatangan orang yang tidak terdokumentasi membuat klaim suaka atau menyajikan kasus yang rumit,” kata seorang pejabat pada saat itu.
Seorang juru bicara CBP mengatakan penghentian terbaru, di pintu masuk Jembatan Paso del Norte di El Paso, Texas, juga bersifat sementara dan karena alasan yang sama.
“CBP memproses orang yang tidak terdokumentasi secepat mungkin tanpa meniadakan misi keseluruhan badan, atau mengorbankan keselamatan individu dalam tahanan kami,” kata juru bicara CBP via email.
“Jumlah individu yang tidak dapat diterima CBP dapat memproses (permohonan pengungsi) bervariasi berdasarkan kompleksitas kasus; sumber daya yang tersedia; kebutuhan medis; persyaratan penerjemahan; ruang tahanan/jumlah tahanan; keseluruhan volume pintu masuk perbatasan; dan tindakan penegakan (hukum) yang sedang berlangsung.”
Pembatasan atau penutupan pintu masuk resmi tidak lumrah terjadi di AS. Akan tetapi, hal itu terjadi di San Ysidro sekitar enam bulan yang lalu, dan pada tahun 2016. Imigran yang masuk dibatasi ketika masuknya orang Haiti tiba di perbatasan California, menurut seorang pejabat CBP.
“Tergantung pada keadaan pelabuhan pada saat kedatangan, orang yang mengajukan tanpa dokumen mungkin perlu menunggu di Meksiko karena petugas CBP bekerja untuk memproses yang sudah ada di dalam fasilitas kami,” kata juru bicara.
Amerika Serikat telah mengalami peningkatan jumlah pencari suaka dalam beberapa bulan terakhir. Mereka datang, terutama dari negara-negara Amerika Tengah seperti Honduras, El Salvador, dan Guatemala. Pada bulan Maret dan April, hampir 27.000 unit keluarga dan anak di bawah umur tanpa pendamping melintasi perbatasan barat daya secara ilegal. Sebagian besar diantaranya akan mengklaim suaka.
Statistik tentang berapa banyak orang yang mengaku mencari suaka setelah memasuki pelabuhan masuk selama bulan-bulan itu tidak tersedia.
Pemerintahan Trump mengatakan sistem suaka sedang dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang dan imigran gelap. Dia mendesak Kongres untuk menutup celah dengan merevisi Undang-Undang. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
Epochtimes.id- Seekor ikan paus mati di Thailand selatan setelah menelan lebih dari 80 kantong plastik. Kematian ini mengakhiri upaya penyelamatan yang gagal untuk merawat mamalia kembali pulih seperti sediakala.
Melansir dari AFP, Thailand adalah salah satu konsumen kantong plastik terbesar di dunia. Sampah plastik membunuh ratusan makhluk laut yang tinggal di dekat pantai populer negara itu setiap tahun.
Ikan paus jantan ini menjadi korban terbaru setelah ditemukan hampir tidak bernyawa di sebuah kanal dekat perbatasan dengan Malaysia seperti diungkapkan Departemen Sumber Daya Laut dan Pesisir Thailand di halaman Facebook mereka Sabtu.
Status yang diunggah akun facebook ini menyebutkan tim dokter hewan mencoba “membantu menstabilkan penyakitnya tetapi akhirnya paus itu mati” pada Jumat sore.
Setelah otopsi digelar akhirnya mengungkapkan 80 kantong plastik dengan berat hingga delapan kilogram ditemukan di perut makhluk itu.
Foto-foto yang menyertai pos menunjukkan sekelompok orang menggunakan pelampung untuk menjaga ikan paus mengapung setelah pertama kali terlihat pada hari Senin dan payung untuk melindungi dari matahari yang menyengat.
Paus memuntahkan lima buah kantong selama upaya penyelamatan sebelum mati.
Seorang ahli biologi kelautan dan dosen di Universitas Kasetsart, Thon Thamrongnawasawat, mengatakan kantong tersebut tidak memungkinkan bagi ikan paus untuk memakan makanan bergizi.
“Jika Anda memiliki 80 kantong plastik di perut Anda, Anda mati,” katanya.
Setidaknya 300 hewan laut termasuk paus pilot, penyu dan lumba-lumba mati setiap tahun di perairan Thailand setelah menelan plastik.
“Ini masalah besar,” katanya. “Kami menggunakan banyak plastik.”
Kondisi paus pilot menuai simpati dan kemarahan di antara warganet Thailand.
“Saya merasa kasihan pada hewan yang tidak melakukan kesalahan apa pun tetapi harus menanggung beban perbuatan manusia,” tulis salah satu pengguna Twitter dalam bahasa Thailand. (asr)
WASHINGTON – Ketika rezim Tiongkok terus berinvestasi dalam pengaruh politik luar negeri dan operasi-operasi propaganda, RUU baru yang diperkenalkan di Kongres secara eksplisit berusaha untuk mengekang gangguan tersebut.
“Countering the Chinese Government and Communist Party’s Political Influence Operations Act of 2018,” diperkenalkan pada 4 Juni oleh Rep. Chris Smith (RN.J.) dan Rep. Marcy Kaptur (D-Ohio), keduanya anggota Dewan Luar Negeri Komite.
Smith juga merupakan wakil ketua Komisi Eksekutif Kongres untuk Tiongkok (CECC), yang telah memimpin tuntutan untuk menyoroti pengaruh rezim Tiongkok di Amerika dan konsekuensi-konsekuensinya.
RUU tersebut akan meminta badan-badan intelijen AS untuk memberikan laporan terperinci mengenai operasi-operasi pengaruh Beijing di Amerika, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Ini juga menyerukan untuk mengembangkan strategi jangka panjang untuk melawan pengaruh politik, sensor, propaganda, dan disinformasi dari Beijing yang menargetkan Amerika Serikat.
Tanggal 4 Juni sengaja dipilih bertepatan dengan peringatan ke-29 penindasan berdarah rezim Tiongkok terhadap para demonstran pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen Beijing pada tahun 1989.
Smith mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Amerika Serikat perlu lebih memahami “tujuan-tujuan fitnahan dari operasi-operasi pengaruh politik Tiongkok,” sementara menekankan perlunya membedakan unsur-unsur yang tidak diinginkan dari “pertukaran budaya, pendidikan, dan pertukaran antar orang yang bermanfaat baik orang-orang Amerika dan Tiongkok.”
“Pemerintah Tiongkok dan Partai Komunis menggunakan cara-cara terbuka maupun rahasia untuk menargetkan elit politik dan ekonomi, media dan opini publik, masyarakat sipil dan akademisi, serta anggota Tionghoa perantauan,” bunyi dari RUU tersebut.
RUU tersebut akan mewajibkan Institut-institut Konfusius yang didanai rezim Tiongkok yang terletak di kampus Amerika dan kampus untuk mendaftar sebagai agen asing, persyaratan yang telah diusulkan sebelumnya dan didukung oleh banyak orang, termasuk dalam undang-undang yang diperkenalkan pada Maret oleh Rep. Joe Wilson (RS.C .) dan Senator Marco Rubio (R-Fla.) dan Tom Cotton (R-Ark.).
Rubio, di antara kritikus paling lantang tentang pengaruh otoriter rezim Tiongkok tersebut, diharapkan untuk mensponsori undang-undang di Senat tersebut yang mirip dengan RUU dari Smith dan Kaptur, kata seorang pembantu kongres.
RUU Senat lain berjudul “Stop Higher Education Espionage and Theft Act of 2018” (Menghentikan Pencurian dan Spionase Pendidikan Tinggi) yang diperkenalkan pada 22 Mei oleh Senator Ted Cruz (R. TX) dengan tujuan serupa di dalam maksudnya, meskipun ia tidak secara khusus menyebut Institut Konfusius atau Tiongkok.
“Komunis Tiongkok menyusupi universitas-universitas Amerika untuk ikut campur dengan kurikulum kita, membungkam kritik terhadap rezim mereka, dan mencuri kekayaan intelektual termasuk penelitian dwi guna yang sensitif,” kata Cruz dalam sebuah pernyataan. “Institut-institut Konfusius adalah sarung tangan beludru yang menyelubungi tangan besi dari kampanye-kampanye mereka di dalam kampus-kampus kita. Pemerintah Amerika membutuhkan alat-alat baru untuk melindungi integritas universitas dan penelitian kita, dan untuk memblokir spionase akademik. ”
RUU Cruz akan memungkinkan FBI untuk menunjuk suatu entitas sebagai “ancaman intelijen asing untuk pendidikan tinggi” dan kemudian mengharuskan perguruan tinggi dan universitas AS untuk mengikuti aturan pelaporan dan pengungkapan yang ketat untuk interaksi-interaksi keuangan apapun dengan entitas asing yang telah ditunjuk.
Berbagai anggota Kongres AS dalam beberapa bulan terakhir telah membuat pernyataan atau mengirim surat yang meminta perguruan tinggi dan universitas di negara bagian mereka untuk memutuskan hubungan atau mengakhiri hubungan dengan Institut Konfusius di kampus masing-masing.
Sebelumnya, pejabat intelijen AS telah secara terbuka memperingatkan bahwa Institut Konfusius dan platform-platform propaganda lainnya di dalam perangkat rezim Tiongkok sedang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat Amerika. FBI telah menyelidiki banyak Institut Konfusius di seluruh negeri, menurut Direktur Christopher Wray.
Dalam sidang Kongres, Wray juga mengatakan bahwa rezim Tiongkok telah memanipulasi mata-mata nontradisional (tidak biasa), terutama mereka yang berada di lingkungan akademis, seperti profesor, ilmuwan, dan mahasiswa, untuk mencuri teknologi dan rahasia AS.
“Salah satu hal yang kita coba lakukan adalah melihat ancaman Tiongkok tersebut, ia bukan hanya ancaman seluruh pemerintah, tetapi ancaman seluruh masyarakat mereka pada akhirnya, dan saya pikir itu akan membutuhkan tanggapan seluruh masyarakat melalui kita,” kata Wray.
Upaya panjang rezim Tiongkok untuk mempengaruhi politik negara-negara lain telah di bawah pengawasan yang meningkat secara dramatis sejak 2017. Negara-negara di seluruh dunia telah mulai terbangun dengan kesadaran yang menyakitkan bahwa pintu-pintu yang mereka rela buka untuk Tiongkok demi pertukaran perdagangan dan budaya telah membiarkan perambahan-perambahan rezim Tiongkok pada institusi-institusi politik dan cara hidup mereka.
Gangguan semacam itu khususnya dirasakan di Australia dan Selandia Baru, karena media baru-baru ini menyampaikan serangkaian laporan investigasi dan cerita utama tentang kontrol dan pengaruh Partai Komunis Tiongkok atas kandidat-kandidat politik, bisnis, dan akademisi, serta para mahasiswa Tiongkok di Oceania.
Di Amerika Serikat, Partai Demokrat telah memberikan lebih sedikit perhatian pada kegiatan-kegiatan pengaruh Tiongkok, dibandingkan dengan operasi-operasi pengaruh Rusia yang menargetkan pemilihan AS tahun 2016. Namun, sponsor bersama Kaptur terhadap RUU yang menentang operasi pengaruh politik rezim Tiongkok adalah tanda bahwa Demokrat mulai mengenali ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok tersebut. (ran)
Epochtimes.id- Menyusul ditetapkannya Keputusan Presiden No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : B/21/M.KT.02/2018.
SE ini terkait larangan mudik bagi PNS dengan mobil dinas dan menerima hadiah.
Surat Edaran Menteri PANRB itu ditujukan kepada: 1. Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Badan Intelijen Negara; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa Agung Republik Indonesia; 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; 10. Para Gubernur; dan 11. Para Bupati/Wali Kota.
“Pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik,” demikian ungkap Menteri Asman dalam SE yang diterbitkan 5 Juni 2018.
Selain menegaskan kembali bahwa cuti bersama tahun 2018 yang berlangsung mula 11-20 Juni 2018 tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS.
Pada poin kedua disebutkan bahwa, terkait penetapan tujuh hari cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 H, dinilai sudah cukup.
Untuk itu diimbau kepada para pimpinan instansi pemerintah tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan instansi pemerintah masing-masing, kecuali dengan alasan penting.
Lebih lanjut Menteri Asman Abnur dalam SE menyebutkan bagi PNS yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai rumah sakit, petugas imigrasi, bea cukai, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain, sehingga tidak dapat melaksanakan cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (3) PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.
Dalam SE tersebut juga ditegaskan larangan bagi PNS menerima hadiah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 8 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.
“PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya,” demikian bunyi poin kelima SE.
Di bagian akhir, Menteri Asman meminta agar setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, pimpinan instansi dapat memastikan seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (asr)
EpochTimesId – Pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat meraih kemenangan parsial dalam gugatan di Mahkamah Agung AS baru-baru ini. MA AS mengeluarkan keputusan yang menyatakan aborsi oleh imigran gelap remaja yang ditahan di tahanan AS, tidak wajib difasilitasi oleh Negara.
Pengadilan banding federal sebelumnya memutuskan bahwa pemerintah AS tidak dapat melarang imigran ilegal di tahanan pemerintah untuk melakukan aborsi. Sebelum pemerintah AS mengajukan banding atas keputusan ini, imigran masih bisa melakukan aborsi dengan fasilitas dan biaya dari pemerintah Federal AS.
Jaksa Agung Muda urusan Pengacara Negara, Noel Francisco, meminta keputusan pengadilan banding untuk dibatalkan. Dia meminta pengacara imigran gelap anak (dan remaja) untuk diberikan hukuman disiplin, karena mereka menyesatkan pemerintah AS tentang waktu aborsi.
Fasilitas Aborsi yang diperoleh oleh imigran, merupakan sengketa dalam banding pemerintah federal. Pengacara Negara meminta Mahkamah Agung membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah.
Namun, Keputusan Mahkamah Agung, pada awal Juni 2018 ini, kini menyisakan masalah apakah imigran gelap dalam tahanan pemerintah memiliki hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan biaya pribadi.
Agen Patroli Perbatasan berbicara dengan anak-anak di bawah umur yang tidak didampingi tepat setelah mereka melintasi perbatasan barat daya di Rio Grande Valley, Texas, pada tanggal 26 Mei 2017. (Benjamin Chasteen/The Epoch Times)
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Departemen Kehakiman setelah putusan itu mengatakan, “Kami senang dengan keputusan Mahkamah Agung untuk mengesampingkan putusan pengadilan yang lebih rendah, yang memungkinkan seorang (imigran) anak (dan remaja) yang tidak didampingi (orang tua dan/atau wali) untuk menerima fasilitas aborsi saat berada dalam tahanan federal.”
“Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa pemerintah federal tidak diharuskan untuk memfasilitasi aborsi untuk anak di bawah umur, dan dapat memilih untuk mengutamakan kebijakan yang mendukung kehidupan janin daripada memfasilitasi aborsi. Kami berharap untuk dapat terus mempertahankan moralitas pemerintah dalam mempertahankan kesucian hidup.”
Francisco mengklaim pengacara imigran itu menyesatkan pengacara negara tentang waktu aborsi. Dia mengatakan aborsi dijadwalkan pada 26 Oktober 2017.
Para pengacara pemerintah memberitahu pengacara imigran bahwa mereka bermaksud mengajukan banding atas keputusan pengadilan banding pada 25 Oktober 2017. Namun, pada pagi hari 25 Oktober 2018, aborsi dilakukan.
Mengenai dugaan pelanggaran oleh pengacara, hakim MA tidak mengambil sikap dan hanya mengatakan, “Di satu sisi, semua pengacara harus tetap sadar akan prinsip bahwa advokasi yang bersemangat tidak dapat menggantikan kewajiban mereka sebagai petugas pengadilan. Di sisi lain, pengacara juga memiliki kewajiban etis kepada klien mereka, dan tidak semua gangguan komunikasi merupakan kesalahan.”(The Epoch Times/waa)
Pada hari peringatan ke 29 tahun Peristiwa Pembantaian Tiananmen, banyak aktivis HAM, pembangkang, dan anggota gereja di Tiongkok dilecehkan atau dibawa pergi dengan paksa. Pihak berwenang Partai Komunis Tiongkok bahkan melarang WeChat mengirim berita-berita yang berkaitan dengan peristiwa pembantaian tersebut.
Seorang aktivis HAM di kota Xi’an yang mangtan orang media bernama Ma Xiaoming kepada Epoch Times mengungkapkan, pada hari peringatan yakni 4 Juni anggota polisi setempat mendatangi rumahnya untuk memperingatkan : Jangan menerbitkan artikel dalam media apapun dalam hari-hari sensitif 4 Juni. Tidak juga diperbolehkan untuk menerima wawancara media apapun. Larangan berlaku sampai usai KTT SCO Qingdao. (Pertemuan Dewan Kepala Negara Organisasi Kerjasama Shanghai).
“Tahun-tahun sebelum selalu dibawa ke luar daerah, tetapi tahun ini menggunakan peringatan” Ma Xiaoming mengatakan bahwa tujuan PKT tak lain adalah untuk menyembunyikan dosa pembantaian terhadap rakyat sendiri, takut rakyat mengetahui fakta pembantaian Tiananmen.
“Tetapi kertas tidak mampu membungkus api, mereka tidak dapat lepas dari tanggung jawab, tidak bisa lepas dari hukuman sejarah. juga tidak bisa menghalangi rakyat Tiongkok untuk mengganyang otoriterisme dan berjuang demi kebebasan” katanya.
Shen Liangqing, seorang pembangkang asal Anhui juga mantan jaksa memberitakan kepada wartawan Epoch Times, pada 4 Juni sekitar pukul 10 pagi ia dibawa paksa oleh pesonil dari Kantor Polisi Wuhu, kota Hefei yang bernama Wang Jianjun, Su Jian dengan alasan pelanggaran administratif dan ditahan secara ilegal selama 7 jam di ruang konferensi kantor polisi sampai sekitar pukul 5.30 sore baru dibebaskan.
“Mereka mengajak saya berbicara sambil ‘minum teh’ pada 3 Juni, tetapi saya tolak. Keesokan harinya mereka datang” kata Shen Liangqing. “Sesampainya di Kantor Polisi Wuhu, saya katakan bahwa saya tidak bersedia menerima tanya jawab dalam ruang interogasi. kemudian saya dikurung dalam ruang pertemuan”.
Shen Liangqing mengatakan bahwa tahun ini pemerintah Tiongkok tidak mengizinkan publik untuk memperingati peristiwa 4 Juni dalam bentuk apapun, bahkan mengadakan doa bersama dalam lingkungan rumah pun ditentang.
Saking ketakutan, mereka setiap tahunnya menggunakan pelecehan untuk mengganggu terselenggaranya peringatan, PKT telah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah tetapi masih berusaha menutupi dosanya, hanya rezim komunis yang begitu jahat dan sadis”
Aktivis HAM Shichuan Mr. Lu kepada Epoch Times mengatakan bahwa ia juga mengalami peringatan untuk tidak bersuara pada ulang tahun 4 Juni yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
Menurut berita di situs ‘weiquanwang’ bahwa aktivis HAM Jilin, Tian Ye dibawa paksa meninggalkan Beijing oleh personel tim Keamanan Nasional. Sedangkan aktivis HAM Jiangsu Cheng Huaishan dibawa pergi oleh kantor polisi Lujia di Kunshan pada sore hari tanggal 4 Juni.
Selain itu, “China Aid Association,” memberitahukan bahwa pada 4 June sore, sejumlah personil dari Kepolisian Distrik Qingyang, Chengdu bersama personil dari Dinas Urusan Agama melakukan penggerekan gereja yang akan memperingati 4 Juni serta menangkap pendeta Wang Yi, dan anggota seperti Li YingJiang, Jiang Rong, Zhang Xudong, Geying Feng, Weng Guanghe, Liu Hongliang 17 orang. Sebelum Li Yingjiang dibawa pergi, ia dipukuli oleh beberapa polisi.
Sebelumnya yakni pada 12 Mei lalu, gereja tersebut juga mengalami tekanan dari polisi setempat karena berdoa bersama untuk memperingati korban gempa Wenchuan. Polisi juga melakukan kekerasan terhadap Song Enguang.
Untuk menutupi peristiwa pembantaian di Tiananmen, PKT di samping menggunakan sarana tekanan mereka juga memfasilitasi sebuah software mikro-channel khusus yang akan secara otomatis menyadur dan menghapus isi berita yang bersangkutan dengan angka 64, 89.
Ma Xiaoming mengatakan, kalau 4 Juni itu adalah gerakan anti-revolusioner sebagaimana yang dituduhkan oleh PKT. “Mengapa PKT tidak mengundang para prajurit yang telah berhasil menindas tegas, membantai para ‘pemberontak’ untuk mendapatkan penghargaan, apresiasi dari pemerintah ? Tapi PKT tidak berani melakukan itu karena takut rakyat mengetahui fakta.
“Banyak orang tidak tahu bahwa 4 Juni itu terjadi pembantaian, tidak tahu banyak dosa yang dibuat PKT melalui Revolusi Kebudayaan, dan sejumlah peristiwa lainnya. Menutupi kejahatan itu sendiri sudah merupakan perbuatan kejahatan,” kata Ma Xiaoming. (Sinatra/asr)
EpochTimesId – Militer Amerika Serikat memperingati ulang tahun ke-74 pendaratan pasukan D-Day pada Perang Dunia (PD) II di Prancis pada 6 Juni 1944. Pada hari-hari berikutnya, pertempuran sengit Normandia segera berlangsung.
Dalam pertempuran besar-besaran itu, diperkirakan ada 425.000 korban dari pihak Sekutu dan Jerman. Jumlah tersebut adalah keseluruhan korban, baik yang tewas di medan perang, terluka, atau hilang.
Pendaratan pasukan yang mayoritas via laut itu, diyakini sebagai invasi terbesar sekutu sepanjang sejarah. Tujuan utama invasi sekutu adalah mengalahkan kekuasaan tentara Hitler.
Untuk memperingati pertempuran bersejarah itu, anggota militer AS dari 20 unit di Eropa dan Amerika Serikat, berpartisipasi dalam upacara “Joint Task Force Normandy 74”. Acara digelar dari 30 Mei hingga 7 Juni 2018, di sekitar 40 lokasi di seluruh wilayah Normandia, Prancis.
Pada tanggal 3 Juni, ‘Red Devils’ dari Skuadron Tempur ke-107 AS, terbang di atas Prancis utara untuk pertama kalinya dalam 74 tahun. Menjelang pertempuran pada tahun 1944, skuadron menerbangkan beberapa ratus misi pengintaian di atas pantai Normandia, Prancis, yang memungkinkan Sekutu untuk merencanakan jalur invasi mereka.
Dalam upacara baru-baru ini, dua pilot 107 dikawal sembilan pesawat C-130 Hercules, bersama dengan pesawat dari negara lain, menurut laporan Pentagon. Sebanyak 500 pasukan terjun payung mendarat di dekat Sainte-Mere-Eglise, guna memperingati di lokasi mana pasukan terjun payung mendarat pada D-Day.
“Kami berbicara tentang warisan (sejarah) kami, tetapi untuk benar-benar melihatnya dan berbicara dengan para veteran yang ada di sini dan orang-orang yang bertahan hidup dan melaluinya, itu adalah permainan perubahan,” kata Brigadir Jendral John D. Slocum, komandan Wing ke-127, dalam rilis Pentagon.
Skuadron Tempur ke-107 adalah komponen tempur udara tertua Amerika Serikat.
Dalam upacara peringatan tambahan pada hari berikutnya, pada tanggal 4 Juni 2018 lalu, pasukan AS dari Divisi Airborne ke-101 memainkan pertandingan sepak bola Amerika (rugby) dengan tentara Prancis, sekutu mereka. (Foto : Sersan Dan Heaton/Garda Nasional AS)
Di antara mereka yang hadir adalah Helen Patton, cucu dari mendiang Jenderal George S. Patton. Dalam laporan Pentagon lain dia berkata, “Saya merasa bahwa kami harus memainkan permainan yang tidak pernah dimainkan oleh mereka. Ini cara baru untuk memperingati. Ini adalah cara untuk membalik lembaran sejarah.”
Dalam D-Day tersebut, sekutu mendaratkan hampir tiga juta tentara di Normandia. Mereka menyeberangi Selat Inggris, dari Inggris ke Perancis yang diduduki oleh tentara Nazi Jerman.
Operasi ini berhasil berkat terpecahkannya kode enigma jerman. Kode tersebut sangat penting dalam pengiriman pesan strategi dan taktik perang Nazi Jerman.
Mayoritas satuan tempur pada invasi ini adalah pasukan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Pasukan Kemerdekaan Perancis dan pasukan Polandia, bergabung ke medan tempur setelah fase pendaratan utama berhasil dilakukan. Belgia, Cekoslowakia, Yunani, Belanda, dan Norwegia dalam jumlah minoritas juga turut serta dalam pertempuran bersama sekutu.
Dikutip dari Wikipedia, Invasi Normandia dibuka dengan pendaratan parasut dan glider pada dini hari. Serangan dilanjutkan dengan pesawat udara dan artileri laut, serta pendaratan amfibi pada pagi hari, pada 6 Juni, atau pada D-Day.
Pertempuran untuk menguasai Normandia itu sendiri berlanjut hingga dua bulan lebih. Operasi militer itu berhasil menembus garis pertahanan Nazi Jerman, dan menyebar dari pantai yang sudah dikuasai Sekutu hingga makin jauh ke daratan.
Invasi berhasil membuat Nazi meninggalkan Paris, dan jatuhnya kantong Falaise pada akhir Agustus 1944. (Joshua Philipp/The Epoch Times/waa)
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
https://youtu.be/0x2fRjqhmTA
