Frank Fang

Pemerintah pusat Beijing menegaskan bahwa pihaknya bermaksud menyalip legislatif Hong Kong untuk memberlakukan rancangan undang-undang “keamanan nasional” baru yang kejam di Hong Kong. Pemberlakuan itu  dikecam oleh para pengkritik karena RUU itu dinilai sebagai wujud penghancuran kebebasan dasar warga Hong Kong.

Pada 22 Mei 2020, Wang Chen, wakil ketua Komite Kongres Rakyat Nasional Partai Komunis Tiongkok, sebuah lembaga legislatif stempel Partai Komunis Tiongkok, mengatakan undang-undang keamanan nasional diperlukan. Ia beranggapan Hong Kong menghadapi peningkatan yang terus-menerus “Risiko keamanan nasional” dan model “satu negara, dua sistem.” Ia mengklaim Hong Kong sedang “ditantang secara serius.” 

Sudah menjadi kenyataan selama bertahun-tahun dan sangat jelas bahwa Rancangan Undang-Undang “keamanan nasional” seperti Pasal 23, yang mana tak akan disahkan oleh legislatif Hong Kong.

Pasal 23 dari RUU anti-subversi, pertama kali diusulkan di dewan legislatif Hong Kong pada Tahun 2003. Tetapi harus dibatalkan setelah setengah juta warga Hongkong turun ke jalan sebagai bentuk protes. Warga menilai Rancangan Undang-Undang itu bakal mengancam Hong Kong. Khususnya terkait Otonomi dan kebebasan dasar mereka untuk berkumpul, berkeyakinan, dan berekspresi jika dilihat sebagai ancaman oleh pemerintah pusat Partai Komunis Tiongkok di Beijing.

Sejak itu, sejumlah seruan berulang kali disampaikan oleh anggota parlemen pro-Komunis Tiongkok di Hong Kong untuk memperkenalkan kembali RUU tersebut, terutama setelah sentimen anti- Komunis Tiongkok merebak pada Juni tahun lalu gara-gara RUU ekstradisi pemerintah Carrie Lam. 

RUU itu juga dicabut setelah jutaan warga Hong Kong turun ke jalan. Mereka memprotes karena RUU itu juga wujud peningkatan pengaruh politik Beijing lebih luas  dalam urusan Hong Kong.

Draf Komunis Tiongkok tentang cara membangun sistem hukum yang kompatibel dan mekanisme penegakkan “untuk menjaga keamanan nasional di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong” juga diungkapkan dalam RUU keamanan itu.

Draft tersebut mengatakan bahwa komite tetap National People’s Congress atau legislatif stempel Partai Komunis Tiongkok, akan diberdayakan untuk merancang undang-undang terkait. Alasannya,  mencegah dan menghukum setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemisahan diri, subversi kekuasaan negara, terorisme, dan campur tangan asing terhadap pemerintah Komunis Tiongkok.

Komunis Tiongkok berulang kali menuduh pemerintah Barat “memicu” aksi protes di Hong Kong dan “mengganggu urusan internalnya,” yang menyerukan kerangka kerja “Satu Negara, Dua Sistem.”

Pemerintahan Komunis Tiongkok kerap meluncurkan narasi terhadap oposisi dengan istilah “menumbangkan kekuasaan negara” sebagai upaya untuk membungkam mereka di daratan Tiongkok dan Makau, yang mana mengesahkan Undang-Undang Pasal 23 yang kontroversial pada tahun 2009.

Draf tersebut juga meminta Beijing mendirikan lembaga baru di Hong Kong untuk “menjaga keamanan nasional.”

Rancangan Undang-Undang keamanan nasional akan ditambahkan ke Lampiran III dari Undang-Undang Dasar, mini-konstitusi Hong Kong, yang berarti bahwa undang-undang tersebut akan dilaksanakan tanpa melalui proses legislasi di Dewan Legislatif atau LegCo Hong Kong.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa “hukum nasional tidak akan diterapkan di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong kecuali untuk yang tercantum dalam Lampiran III Undang-Undang ini.”

Undang-undang tersebut dapat diberlakukan setelah kepala eksekutif Hong Kong mengeluarkan pemberitahuan hukum dalam Lembaran Pemerintah, membuka jalan bagi undang-undang untuk diterapkan secara verbal.

Wang Chen menambahkan bahwa komite tetap legislatif komunis Tiongkok akan meninjau laporan Dewan Negara tentang bagaimana “menjaga keamanan nasional” di Hong Kong.

Perlawanan Pro Demokrasi

Anggota parlemen pro-demokrasi Eddie Chu di laman facebooknya mengkritik rancangan undang-undang Komunis Tiongkok, menunjukkan risiko yang akan dihadapi warga Hongkong jika Beijing berhasil membangun lembaga “pemerintah pusat.” Tujuannya untuk menegakkan kebutuhan “keamanan nasional” Komunis Tiongkok.

Eddie Chu menjelaskan bahwa lembaga itu akan membuka jalan bagi petugas polisi yang menyamar dari rezim Komunis Tiongkok untuk “secara hukum” memasuki Hong Kong. 

Chu mempertanyakan apakah warga Hongkong masih akan dilindungi oleh hukum Hong Kong, seperti memiliki akses ke pengacara jika mereka ditahan, diinterogasi, atau ditangkap oleh petugas Komunis Tiongkok.

Chu juga menyatakan keprihatinan perihal yang masih bisa melindungi pihak berwenang Hong Kong, jika mereka disiksa oleh petugas Komunis Tiongkok karena membahayakan “keamanan nasional” Komunis Tiongkok.

Akhirnya, Chu mempertanyakan otoritas apa yang akan dimiliki polisi Hong Kong di bawah hukum yang diusulkan, jika mereka menerima laporan orang yang ditahan oleh petugas  Komunis Tiongkok.

Kelompok Partai pro-demokrasi lainnya, Demosistō, di Twitter menegaskan bahwa Beijing “benar-benar mengabaikan kehendak warga Hongkong” dengan menerapkan hukum tanpa pengawasan legislatif Hong Kong.

Pencetus Kelompok pro Demokrasi, Civil Human Rights Front (CHRF), Jimmy Sham mengatakan bahwa undang-undang baru akan menghancurkan hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum di Hong Kong kemudian memusnahkan kemakmuran ekonomi Hong Kong.

Sham meminta orang-orang untuk mendukung aksi protes yang diorganisir oleh kelompok itu. Ia menambahkan, lebih dari 2 juta orang mesti hadir jika ada harapan untuk Hong Kong yang bebas dari Partai Komunis Tiongkok.

Partai Civic pro-demokrasi setempat menyatakan di halaman Facebook-nya bahwa, rezim komunis di Beijing adalah pembunuh yang berniat untuk membunuh perlindungan dan “otonomi tingkat tinggi.” Yang mana dijanjikan ke Hong Kong di bawah “Satu Negara, Dua Sistem” dengan pengantar dari lembaga baru  Partai Komunis Tiongkok di Hong Kong. 

Langkah Beijing memaksakan kehendak politik yang lebih besar atas Hong Kong, berhadapan dengan peringatan keras dari administrasi Trump di Amerika Serikat dan anggota parlemen dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Taiwan. (asr)

Video Rekomendasi :

oleh April Zhu

Laporan terbaru CBC menuduh edisi khusus The Epoch Times berbau rasis, dikarenakan  melaporkan kerahasiaan komunis Tiongkok terhadap wabah virus. Media penyiaran publik itu gagal memahami apa yang penting diketahui pembaca. Malahan masuk dalam perangkap rezim Tiongkok untuk memainkan kartu rasisme. Hal demikian diungkapkan dua pemimpin dari komunitas Tionghoa daratan dan Hong Kong di Kanada.

Sheng Xue, seorang penulis dan aktivis demokrasi yang berpusat di Toronto mengungkapkan menghadapi apa yang dapat dikatakan sebagai bencana terbesar dalam satu abad, media publik Kanada tidak mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk menyelidiki asal mula bencana dan kebenaran mengenai virus. Akan tetapi sebaliknya menggunakan sumber daya untuk menyerang media swasta yang melacak kebenaran. 

The Epoch Times edisi khusus berisi delapan halaman, berjudul How the Chinese Communist Party Endangered the World” atau “Bagaimana Partai Komunis Tiongkok Memusnahkan Dunia,” didistribusikan di berbagai wilayah Kanada baru-baru ini. Laporan itu memberikan liputan berbagai topik terkait dengan wabah virus di Tiongkok, yang mencakup upaya rezim Tiongkok merahasiakan wabah dan penggunaan propaganda untuk mengalihkan kesalahan atas pandemi. 

Penerbit The Epoch Times Kanada, Cindy Gu mengatakan, distribusi itu dilakukan karena makalah tersebut mempertimbangkan “informasi tersebut adalah penting bagi orang Kanada,” serta juga sebagai bagian upaya untuk mendapatkan pelanggan baru dan meningkatkan kesadaran merek. 

Sebagai tanggapan, CBC News menghasilkan beberapa program dan artikel di TV, radio, dan platform situs web miliknya secara luas melaporkan pandangan pembaca tunggal bahwa  The Epoch Times adalah “rasis dan menghasut.” Dikarenakan menunjuk ke peran dan tanggung jawab rezim Tiongkok dalam krisis global yang disebabkan oleh virus  Komunis Tiongkok, yang umumnya disebut jenis Coronavirus baru.

“Rasisme dapat dikatakan sebagai senjata politik yang digunakan secara besar-besaran di demokrasi Barat selama beberapa dekade. Banyak orang menggunakan senjata ini,” kata Sheng Xue, wakil presiden Federasi untuk Tiongkok yang Demokratis, organisasi global yang didirikan di Paris, Prancis, pada tahun 1989 setelah tragedi Pembantaian Lapangan Tiananmen.

Sheng Xue mencatat bahwa banyak dari mereka yang bekerja untuk The Epoch Times, dari pendiri hingga  jurnalisnya, adalah orang Tionghoa dan termasuk mereka yang menderita penganiayaan di bawah rezim Komunis Tiongkok.

“Jadi, ras mana yang dimaksud dengan CBC. Adalah konyol dan sangat naif bagi CBC untuk menggunakan senjata seperti rasisme [untuk menyerang The Epoch Times]?” kata Sheng Xue. 

Komunis Tiongkok dan Tiongkok Adalah Tidak Satu dan Tidak Sama

President Canada-Hong Kong Link yang berbasis di Toronto, Gloria Fung, menyetujuinya perbedaan Tionghoa dengan komunis Tiongkok. Ia mengatakan, Partai Komunis Tiongkok meluncurkan kampanye informasi sesat ke seluruh dunia untuk menghindari tanggung jawab atas pandemi. Caranya mencakup memainkan “kartu rasisme dalam mengklaim kritik terhadap Partai Komunis Tiongkok sebagai penyebaran kebencian terhadap rakyat Tiongkok. 

“Ini adalah propaganda Partai Komunis Tiongkok sendiri yang berusaha membuat dunia berpikir bahwa Partai Komunis Tiongkok dengan negara Tiongkok dan rakyat Tiongkok adalah satu dan sama, dan bahwa kritik terhadap Partai Komunis Tiongkok adalah anti-Tiongkok atau anti terhadap rakyat Tiongkok,” kata Gloria Fung.

Reporter CBC yang jatuh ke dalam perangkap ini, tampaknya gagal membedakan antara kritik terhadap suatu partai politik dan sikap rasis terhadap rakyat suatu negara.

Banyak pakar dan orang-orang dari komunitas Tionghoa Kanada akan dengan senang hati membicarakan hal itu, tetapi wartawan tersebut rupanya tidak menjangkau mereka.”

Gloria Fung menyebut laporan CBC sebagai “jurnalisme yang buruk dan sangat bias” dan “berpihak pada satu sisi dan menyerang pihak lain.” 

Gloria Fung mengatakan penyiar nasional sebaiknya menyebutkan fakta bahwa banyak pemerintah dan komentator di seluruh dunia, menyerukan Beijing untuk bertanggung jawab atas tindakannya terhadap pandemi.

“Ini akan memberikan konteks yang sangat dibutuhkan untuk cerita. Mengingat protes global, ini akan menjadi saat yang tepat untuk pemerintah federal kita untuk mendukung permintaan penyelidikan independen bagaimana Tiongkok  menindas dan terus menindas informasi pandemi dan meminta pertanggungjawaban pemerintah Tiongkok atas penyebaran virus global,” kata Gloria Fung.

Kanada Terperangkap dalam “Sarang  Laba-Laba Beracun” milik Beijing

Dalam wawancara dengan Gloria Fung dan Sheng Xue, dua pemimpin komunitas ini juga berbagi pandangan dan peringatannya mengenai pengaruh jangkauan jauh Komunis Tiongkok di negara-negara lain dan di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. 

Gloria Fung menegaskan,  jelas sekali bahwa Komunis Tiongkok menyembunyikan informasi mengenai pandemi. Komunis Tiongkok menunjukkan  memiliki pengaruh yang tidak semestinya terhadap Organisasi Kesehatan Dunia di tingkat atas.  

Secara khusus, jaringan Front Bersatu milik Partai Komunis Tiongkok adalah organisasi suatu negara yang beroperasi di seluruh dunia, menembus setiap aspek masyarakat untuk mempromosikan minat Komunis Tiongkok, yang mencakup  bidang sektor politik, bisnis, akademik, media, dan kebudayaan di negara-negara lain.

Sheng Xue menjelaskan Front Bersatu  Partai Komunis Tiongkok sebagai “seekor laba-laba beracun yang menenun jaring besar yang sepenuhnya di bawah kendali langsung Komunis Tiongkok.”

“Agen-agen” Komunis Tiongkok tersebar di sejumlah besar dan berbagai lembaga, kelompok sosial, LSM, dan asosiasi masyarakat yang terbentuk sendiri di Kanada selama periode waktu yang lama dan berada di banyak daerah orang Tionghoa, kata Sheng Xue.

Gloria Fung mencatat bahwa ia diberitahukan oleh anggota kelompoknya di Tiongkok Daratan bahwa organisasi-organisasi Front Bersatu dimobilisasi pada bulan Januari lalu. Tujuannya “untuk memborong sebagian besar alat pelindung diri di seluruh dunia dengan harga murah dan dikirim kembali ke Tiongkok.”

Hal ini memungkinkan Komunis Tiongkok menjual surplus persediaan alat pelindung diri ke negara lain dengan keuntungan besar, kata Gloria Fung.

Sheng Xue mengatakan, Komunis Tiongkok juga menyediakan pasokan ini ke beberapa negara sasaran, “untuk membiarkan negara-negara sasaran ini mulai berterima kasih kepada rezim komunis Tiongkok.”

Selain itu, “Huawei dituduh menyumbangkan masker kepada negara tertentu untuk memengaruhi negara-negara tersebut untuk membuat keputusan yang menguntungkan pada partisipasi Huawei dalam pengembangan jaringan 5G nya,” kata Gloria Fung.

Gloria Fung menambahkan, bahwa “hampir semua media berbahasa Mandarin di Kanada berada di bawah kendali langsung terhadap komunis Tiongkok.” Bahkan, “akan melakukan sensor-diri di bawah pengaruh yang tidak semestinya atau tekanan iklan dari kubu pro-Beijing di Kanada.”

Sheng Xue mengatakan bahwa dalam komunitas Tionghoa-Kanada, “yang memiliki pendapat independen, terutama yang tidak tunduk pada 

politik dan narasi Partai Komunis Tiongkok, diisolasi, didiskriminasi, dan ditindak, diserang dan lain-lain.”

Penyusupan Komunis Tiongkok Mengancam Keamanan Nasional Kanada

Sheng Xue mengatakan, jenis penyusupan dan pengaruh ini, bersama dengan kendali tingkat tertentu, adalah masalah yang sangat serius yang dihadapi keamanan nasional Kanada. Orang-orang Tiongkok yang tinggal di negara-negara demokratis selama bertahun-tahun tidak hanya membela rezim tirani Tiongkok tetapi juga, pada tingkat yang parah saat ini, muncul untuk merusak kepentingan negara-negara ini. Mereka mengabaikan keselamatan rakyat dari negara-negara tersebut sambil membantu tirani Komunis Tiongkok. 

Gloria Fung mengatakan adalah sangat penting bagi negara-negara demokratis untuk meninjau kembali strategi negaranya terhadap komunis Tiongkok setelah pandemi mereda.

Gloria Fung menjelaskan, Diplomasi bisu sebelumnya telah gagal dan memberi kesempatan  komunis Tiongkok, tak lain untuk muncul sebagai kekuatan invasif, yang merupakan ancaman langsung bagi demokrasi. Karena itu, perlu bekerja dengan sekutu demokratis untuk mengambil kembali kendali institusi internasional, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Sementara itu, Sheng Xue mengungkapkan, kali ini bukan hanya virus yang merusak kesehatan orang-orang, tetapi Partai Komunis Tiongkok itu sendiri juga adalah virus yang sangat menular. Yang mana, telah menanam akarnya yang beracun di sebagian besar negara dan wilayah di seluruh dunia untuk waktu yang sangat lama. 

Sheng Xue berharap : “Kita harus mengeluarkan tangan hitam di belakang virus itu dan membuat rencana untuk jangka waktu yang sangat panjang untuk menghindarinya di masa depan.” (Vv) 

The Epoch Times

Bentrokan pecah di legislatif Hong Kong pada Senin 18 Mei 2020 untuk kedua kalinya pada bulan ini. Dikarenakan anggota parlemen pro-pembentukan mengacuhkan proses pemilihan untuk diangkat sebagai ketua komite utama . 

Komite itu berencana meneliti rancangan undang-undang, mengakhiri perjuangan enam bulan yang berkepanjangan untuk memegang kendali dengan kubu pro-demokrasi.

Komite Dewan legislatif, yang memeriksa rancangan undang-undang dan memutuskan kapan harus menyajikan rencana undang-undang untuk pemungutan suara terakhir,  tanpa ketua terpilih sejak bulan  Oktober, dengan adanya wakil ketua. 

Komite mayoritas pro-Komunis Tiongkok pro- pembentukan adalah untuk memberikan suara pada rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial. RUU itu membuat  jutaan warga Hong Kong ikut serta dalam unjuk rasa di jalan-jalan atas meningkatnya kendali Beijing pada bulan Agustus tahun lalu.

Tetapi rezim Komunis Tiongkok di Beijing mengkritik wakil ketua dan anggota parlemen pro-demokrasi Dennis Kwok untuk secara sengaja menunda pemungutan suara untuk posisi ketua. Sehingga menyebabkan tumpukan rancangan undang-undang bahwa kubu pro-demokrasi merasa akan terus meningkatkan kendali Beijing atas daerah semi-otonom tersebut, seperti rancangan undang-undang kontroversial untuk mengkriminalisasi penyalahgunaan lagu kebangsaan komunis Tiongkok.

Komunis Tiongkok menuduh para anggota parlemen pro-demokrasi dengan “jahat” menghalangi pengambilan keputusan untuk mencegah beberapa rancangan undang-undang. Yang mana, diajukan untuk memberikan suara terakhir, secara efektif melumpuhkan legislatif.

Kwok digantikan pada hari Jumat lalu oleh Chan Kin-por, yang ditunjuk oleh presiden pro-pembentukan legislatif Andrew Leung Kwan-yuen untuk memimpin pemilihan pada hari Senin 18 Mei. Langkah itu dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan dengan kubu pro-demokrasi sebagai minoritas. Kubu pro-demokrasi mempertanyakan konstitusionalitas penunjukan tersebut. 

Andrew Leung Kwan-yuen mengatakan penunjukannya pada Chan Kin-por didasarkan pada saran hukum eksternal dari nasihat senior pemerintah.

Saat Chan Kin-por duduk di kursi ketua pada hari Senin 18 mei, anggota parlemen pro-demokrasi melancarkan protes di Dewan Legislatif. Mereka meneriakkan “permainan busuk” dan memegang plakat bertuliskan” Partai Komunis Tiongkok menginjak-injak legislatif Hong Kong.”

Anggota parlemen pro-demokrasi, Tanya Chan menuduh penjaga keamanan legislatif Hong Kong “kehilangan ketidakberpihakannya,” setelah penjaga keamanan mengelilingi kursi tempat Chan Kin-por duduk menentang prosedur keberatan oleh pihak oposisi.

Beberapa anggota parlemen pro-demokrasi berusaha melompati penjaga untuk mengambil kembali kursi ketua dari Chan Kin-por, namun dipaksa kembali, mengakibatkan bentrokan dan saling berteriak.

Anggota parlemen pro-demokrasi Dennis Kwok mengatakan, selama “pro-pembentukan tidak menyukai sesuatu, mereka akan melakukan apa pun yang diperlukan, termasuk melanggar sistem yang kita miliki dan aturan yang kita miliki. Harga kebebasan adalah kewaspadaan konstan. Mereka dapat mengambil aturan prosedur hari ini, tetapi rakyat Hong Kong tidak akan melupakan hari ini.

Anggota parlemen pro-demokrasi lainnya Ted Hui berteriak pada Chan Kin-por bahwa pertemuan itu adalah “ilegal.”

Bahkan saat protes berlanjut, Chan Kin-por memerintahkan penjaga untuk menarik beberapa legislator keluar dari ruangan — beberapa legislator menendang dan berteriak — dan terus maju dengan suara ketua, di mana mantan ketua Starry Lee dengan mudah menang pemilihan ulang dengan dukungan mayoritas pro-pembentukan.

Pemilihan Starry Lee cenderung mempercepat pengesahan rencana undang-undang lagu kebangsaan. 

Kepala eksekutif Hong Kong yang pro-Komunis Tiongkok, Carrie Lam, mengatakan minggu lalu bahwa meloloskan  rencana undang-undang tersebut merupakan prioritas bagi pemerintah, dan rencana undang-undang tersebut akan disampaikan kepada komite pada tanggal 27 Mei 2020.

Selama protes, anggota parlemen pro-demokrasi mengangkat plakat bertuliskan “Penyalahgunaan Kekuasaan” dan “Partai Komunis Tiongkok menginjak-injak legislatif Hong Kong.” 

Dalam beberapa menit, setidaknya lima anggota parlemen dikeluarkan dari ruangan karena perilaku yang tidak teratur, di mana setidaknya satu anggota parlemen terbaring terluka di lantai saat pertemuan itu ditunda sebentar.

“Hong Kong sedang melangkah menuju awal dari berakhirnya ‘satu negara,d ua sistem ‘,” kata anggota parlemen pro-demokrasi Claudia Mo setelah pertemuan berakhir.

 Anggota parlemen pro-pembentukan Martin Liao mengatakan : “Sangat menyakitkan untuk menyaksikan dan menyedihkan melihat majelis legislatif merosot ke tingkat perilaku ini,”

Bekas koloni Inggris tersebut dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997 di bawah kerangka kerja “satu negara, dua sistem” milik Komunis Tiongkok yang memberikan Hong Kong sistem hukumnya sendiri. Selain itu, hak-hak rakyat Hong Kong lebih besar daripada hak-hak rakyat di Tiongkok Daratan dengan pemerintahan komunis.

Claudia Mo mendesak rakyat Hong Kong untuk tidak memilih mereka yang “tidak peduli masa depan Hong Kong” dalam pemilihan legislatif pada bulan September.

Anggota parlemen bentrok mengenai masalah yang sama pada tanggal 8 Mei, saat Starry Lee menduduki kursi ketua lebih dari satu jam sebelum pertemuan dijadwalkan mulai, mengatakan bahwa penasihat hukum eksternal telah menyarankan bahwa ia memiliki kekuatan untuk memimpin pertemuan Komite Dewan.

Perselisihan fisik untuk kursi ketua kemudian terjadi, dengan anggota parlemen pro-demokrasi menuduh Starry Lee menyalahgunakan kekuasaannya. 

Mereka akhirnya menggelar pemogokan, di mana Starry Lee dan kamp pro-pembentukan membahas  beberapa rencana undang-undang.

Seruan untuk Protes

Para pemrotes menyerukan media sosial untuk demonstrasi di seluruh Hong Kong untuk menentang rencana undang-undang lagu kebangsaan pemerintah Hong Kong, yang Martin Liao akui dapat memicu kerusuhan sosial.

“Kami tidak dapat menghindari tugas legislatif kami karena kami pikir ada risiko,” kata Martin Liao.

Jarak sosial di tengah pandemi sebagian besar telah mengerem protes sejak bulan Januari, tetapi demonstrasi diperkirakan akan dilanjutkan akhir tahun ini di mana wabah mulai terkendali.

Penangkapan 15 aktivis pada bulan April 2020, termasuk politisi veteran, seorang taipan penerbitan dan pengacara senior, mendorong gerakan protes kembali mendapat sorotan dan mendapat kecaman dari Washington dan kelompok hak-hak asasi internasional.

Kantor urusan Hong Kong milik Komunis Tiongkok memperingatkan bulan ini bahwa Hong Kong tidak pernah tenang kecuali “demonstran kekerasan berpakaian hitam” semua disingkirkan, menggambarkan mereka sebagai “virus politik” yang mencari kemerdekaan dari Beijing.

Beijing menyalahkan kekuatan asing karena mengobarkan kerusuhan dan mengatakan para pemrotes  merusak aturan hukum di Hong Kong.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan telah menjadi perhatiannya bahwa Komunis Tiongkok mengancam akan mengganggu pekerjaan wartawan Amerika Serikat di Hong Kong. Pompeo memperingatkan Beijing bahwa keputusan apa pun yang melanggar otonomi Hong Kong dapat memengaruhi penilaian status Hong Kong oleh Amerika Serikat. (Vv/asr)