Nicole Hao
Dokumen pemerintahan komunis Tiongkok yang diperoleh oleh The Epoch Times menunjukkan bahwa pihak berwenang komunis Tiongkok memperlakukan semua informasi terkait Virus Komunis Tiongkok atau Coronavirus Wuhan sebagai “rahasia negara.” Pihak berwenang komunis Tiongkok juga melarang pejabat untuk mengungkapkannya kepada publik.
Disebutkan sebagai virus Komunis Tiongkok sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari rezim Komunis Tiongkok atas pengabaiannya terhadap kehidupan manusia dan terjadinya pandemi. Yang mana, mengakibatkan jumlah risiko yang tidak terhitung bagi negara-negara di seluruh dunia. Sekaligus menciptakan ketakutan yang meluas dan menghancurkan ekonomi negara-negara yang berusaha mengatasi penyakit ini.
Ironisnya, media pemerintahan Komunis Tiongkok, Xinhua – corong pemerintah pusat – berkomentar pada 8 Februari 2020: “Pengalaman sejarah yang tak terhitung jumlahnya dalam mencegah penyakit menular menunjukkan kepada orang-orang bahwa berbagi informasi epidemi kepada publik seperti sinar mentari yang dapat membunuh virus. Jadi, obat yang paling efektif adalah menerbitkan semua informasi. ”
Dokumen yang Bocor
Nanning adalah ibu kota wilayah Guangxi barat daya. Kota ini memiliki tujuh distrik dan lima wilayah yang berpenduduk sekitar 7,25 juta jiwa.
The Epoch Times memperoleh salinan dokumen dari pemerintah kota Nanning tanggal 13 Februari yang ditandai “rahasia.” Dokumen ini meletakkan persyaratan untuk semua tim pemerintah daerah di dalam pemerintah kabupaten dan wilayah di Nanning dibentuk untuk menangani virus.
Dokumen lain dari Provinsi Heilongjiang di utara Tiongkok juga menyebutkan bahwa dokumen terkait pandemi harus diperlakukan sebagai rahasia besar. Artinya pemerintah daerah lain di Tiongkok juga kemungkinan menerima instruksi serupa.
Keterangan gambar : Peraturan tentang Kerahasiaan selama Pencegahan Epidemi dan Pengendalian Markas Besar Kota Nanning, Pencegahan Epidemi Koroner Baru dan Kelompok Kerja Kontrol” yang diperoleh Epoch Times menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok telah mengklasifikasikan informasi terkait epidemi sebagai rahasia (The Epoch Times)
“Selama periode waktu memerangi virus, semua jenis dokumen mendesak, pemberitahuan mendesak, kejadian mendesak … berbagi informasi sensitif secara internal, dan informasi apa pun yang belum disetujui oleh para pemimpin [pemerintah] untuk diungkapkan kepada publik” akan dianggap sebagai negara rahasia,” demikian bunyi dokumen itu.
Pemerintahan Kota menyatakan, “Rahasia negara” terkait pandemi ini dilindungi oleh “undang-undang tentang menjaga rahasia negara” yang dirilis pada 29 April 2010.
Menurut undang-undang, tujuh jenis informasi diperlakukan sebagai rahasia negara, seperti yang menyangkut keputusan kebijakan utama tentang urusan negara, pertahanan nasional, kegiatan diplomatik, pengembangan ekonomi nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan negara, dan sebagainya.
Keterangan gambar : “Regulasi Pekerjaan Rahasia” Markas Besar Anti-epidemi Nanning yang diperoleh Epoch Times menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok menjaga bocornya informasi epidemi dan membutuhkan pengawasan ketat terhadap dokumen-dokumen rahasia. (The Epoch Times)
Dokumen itu tidak menjelaskan bagaimana informasi pandemi dapat dianggap sebagai “rahasia negara.” Akan tetapi menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
Dokumen itu menyebutkan bahwa semua pejabat harus menyiapkan, mengedit, dan menyimpan “rahasia negara” terkait virus hanya pada komputer atau ponsel yang tak terhubung ke internet.
Semua dokumen terkait virus hanya dapat dikirim melalui surat biasa. Semua staf dilarang mengambil foto dari dokumen-dokumen ini dan berbagi foto-foto ini.
Keterangan gambar : “Regulasi Pekerjaan Rahasia” Markas Besar Kota Nanning menunjukkan bahwa bahkan ketika mendisinfeksi atau membersihkan ruang kantor rahasia atau mengadakan pertemuan pencegahan dan pengendalian jangka panjang, kebocoran informasi harus dicegah. (The Epoch Times)
Pejabat tidak diperbolehkan untuk membicarakan informasi tersebut selama panggilan telepon, melalui pesan teks, atau saluran komunikasi berbasis internet lainnya. Mereka juga dilarang menyebutkan informasi itu di rumah.
Pejabat tak dapat membawa dokumen terkait virus, komputer terkait, hard drive eksternal, dan media penyimpanan bergerak lainnya ke rumah atau tempat umum.
Keterangan gambar : “Peraturan Kerja Rahasia” dari Markas Besar Pencegahan Epidemi Kota Nanning melarang staf pencegahan epidemi untuk menyebarluaskan dan mengeluarkan informasi yang berkaitan dengan situasi epidemi. (The Epoch Times)
Instruksi itu menyebutkan semua dokumen tersebut harus diproses di kantor di gedung-gedung pemerintah, dengan semua jendela tertutup. Ketika para pejabat perlu membuka jendela kantor, staf terkait harus memperhatikan keamanan sekitar.
Ketika setiap tingkat pemerintahan menyelenggarakan pertemuan terkait pandemi, staf juga harus menutup semua jendela. Jika pertemuan berlangsung sangat lama dan peserta perlu mendapatkan udara segar, staf dapat membuka jendela tetapi harus memastikan rahasia tidak akan bocor, demikian menurut dokumen itu.
Tanpa izin dari pemerintah kota, semua pejabat dan staf pemerintah, staf medis di rumah sakit, dan personel terkait tidak diizinkan untuk menerima wawancara media. Setiap informasi yang disetujui untuk dibuka ke publik harus dipublikasikan sesuai dengan perintah pemerintah kota.
Pelaporan Epoch Times sebelumnya sudah mendokumentasikan kurangnya transparansi otoritas berwenang Komunis Tiongkok seputar virus.
Pada tahap awal wabah, rezim Komunis Tiongkok meremehkan risiko penularan dari manusia ke manusia di tengah masyarakat, sementara itu dokumen internal pemerintah menunjukkan bahwa pihak berwenang berusaha keras untuk mencegah penyebaran virus.
Pemerintah daerah juga secara konsisten melaporkan infeksi virus yang tidak dilaporkan, menjaga penghitungan internal hasil diagnostik yang berbeda dari data dirilis secara resmi. (asr)
