Masoma Haq
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo mengatakan hak-hak jurnalis AS di Hong Kong harus dijunjung. Hal demikian disampaikannya dalam sebuah pernyataan Minggu 17 Mei 2020. Ia memperingatkan kepada rezim komunis Tiongkok terkait penindasan lebih lanjut tentang kebebasan pers.
Pompeo mengungkapkan ia mendapatkan laporan intelijen terhadap ancaman seperti dari rezim Tiongkok. Pompeo mengatakan tindakan apa pun yang melemahkan kedaulatan Hong Kong bakal meminta AS untuk menilai kembali seberapa tulusnya Tiongkok tentang Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang ditandatangani pada 1984 silam. Perjanjian itu sebagai bagian untuk mengembalikan Hong Kong ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997.
“Baru-baru ini menjadi perhatian saya bahwa pemerintah Tiongok mengancam akan mengganggu pekerjaan jurnalis Amerika di Hong Kong. Wartawan-wartawan ini adalah anggota kebebasan pers, bukan kader propaganda, dan pelaporan mereka yang berharga mewartakan warga Tiongkok dan dunia,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Setiap keputusan yang berdampak pada otonomi dan kebebasan Hong Kong sebagaimana dijamin di bawah Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris dan Undang-Undang Dasar akan berdampak pada penilaian kita terhadap Satu Negara, Dua Sistem dan status wilayah,” tambahnya.
“Tiongkok tidak ingin kita mengetahui apa yang mereka lakukan di #HongKong, jadi mereka mempertimbangkan untuk mengganggu wartawan Amerika yang ditempatkan di sana. Terima kasih kepada @SecPompeo untuk membela kebebasan pers !,” cuitan Anggota Kongres Jim Banks (R-In.), yang bertugas di Komite Layanan Angkatan Bersenjata AS.
Pompeo mengumumkan pada 6 Mei bahwa departemen akan menunda laporannya kepada Kongres mengenai status otonomi Hong Kong sampai setelah peristiwa politik Beijing 22 Mei 2020.
“Pertama, saya menyebutkan Hong Kong minggu lalu. Saat ini kami sedang menunda laporan kami ke Kongres yang akan menilai otonomi Hong Kong, untuk memungkinkan kami mempertanggungjawabkan tindakan tambahan apa pun, yang mana mungkin sedang direncanakan Beijing dalam rangka menjelang Kongres Rakyat Nasional yang akan semakin melemahkan rakyat otonomi Hong Kong seperti yang dijanjikan oleh Tiongkok ketika mereka memasuki perjanjian dengan orang-orang Hong Kong. “
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok meningkat sejak wabah virus komunis Tiongkok di Tiongkok, sehingga memicu pandemi global yang telah menghancurkan ekonomi.
Presiden Trump dan pemerintahannya mengkritik penanganan Tiongkok terhadap wabah di Wuhan, tempat virus itu berasal. Dikarenakan menutup-nutupi fakta tentang sifat menular virus dan penindasan terhadap pelapor yang berusaha memperingatkan komunitas internasional.
Amerika Serikat dan Tiongkok juga sebelumnya berselisih soal wartawan yang bekerja di negara mereka masing-masing.
Pada Februari 2020, administrasi Trump mengatakan akan mulai memberlakukan lima entitas media besar yang dikelola pemerintahan komunis Tiongkok yang beroperasi di AS agar mendaftarkan karyawan mereka dan properti AS mereka ke Departemen Luar Negeri.
Beijing mengusir dua koresponden Wall Street Journal dan kemudian melarang semua warga negara Amerika yang bekerja di negara itu untuk The New York Times, The Wall Street Journal, dan The Washington Post sebagai bagian dari perang media dengan Amerika Serikat.
Senator Michael McCaul (R-Texas) di Komite Urusan Luar Negeri DPR dan ketua Gugus Tugas Tiongkok dari Partai Republik, mengutuk keputusan Komunis Tiongkok yang mengusir jurnalis AS.
“Pola disinformasi yang dikeluarkan dan dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri di tengah pandemi meningkatkan kekhawatiran kami tentang tindakan yang tidak beralasan dan provokatif ini. Kami mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera mengakhiri perannya dalam menghambat arus kebebasan informasi secara global dan membalikkan keputusannya untuk mengusir jurnalis Amerika, ”tulisnya dalam surat yang dikirim ke Duta Besar Tiongkok Cui Tiankai pada Maret 2020. (asr)
FOTO : Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, berbicara kepada para wartawan selama briefing berita di Departemen Luar Negeri di Washington D.C. pada 23 Oktober 2018. (Cathal McNaughton / Reuters)
Video Rekomendasi :
