Trump : Negara yang Tidak Menyetujui Rencana Greenland Bisa Dikenai Tarif

EpochTimesId
-
0
Trump : Negara yang Tidak Menyetujui Rencana Greenland Bisa Dikenai Tarif

EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam konferensi pers sempat menyatakan bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk mengenakan tarif terhadap negara-negara yang tidak mendukung rencananya terkait Greenland.

“Saya mungkin akan mengambil langkah seperti itu terkait Greenland. Jika beberapa negara tidak setuju dengan gagasan saya tentang Greenland, saya mungkin akan mengenakan tarif kepada mereka. Kami membutuhkan Greenland untuk menjamin keamanan nasional.” “Saya mungkin akan melakukannya,” katanya. 

Sebelumnya, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt untuk pertama kalinya menyampaikan pandangan dalam konferensi pers mengenai pertemuan Amerika Serikat–Denmark–Greenland. 

Ia mengatakan:“Ini adalah pertemuan yang produktif. Pembicaraan berlangsung dengan baik, dan kedua pihak sepakat membentuk sebuah kelompok kerja untuk melanjutkan konsultasi teknis mengenai akuisisi Greenland.”

Ia menyatakan bahwa konsultasi teknis tersebut akan diadakan setiap dua hingga tiga minggu sekali. Ia menegaskan: “Pemerintahan ini bermaksud untuk terus berdialog dengan pihak Denmark serta delegasi Greenland mengenai isu ini.”

“Presiden telah dengan jelas menyampaikan prioritasnya. Ia ingin Amerika Serikat mengakuisisi Greenland.”

Menteri Denmark: Sepakat Berbeda Pendapat, Greenland Ingin Hubungan Normal

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen, dalam konferensi pers di depan Kedutaan Besar Denmark di Washington, menyatakan bahwa sejak berdirinya NATO, Greenland selalu menjadi bagian dari negara anggota NATO.

Ia mengatakan: “Kami masih memiliki perbedaan mendasar. Namun kami sepakat untuk berbeda pendapat.”

Ia juga menyebutkan bahwa Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat telah sepakat membentuk sebuah kelompok yang akan mengadakan pertemuan dalam beberapa minggu ke depan.

Menteri Urusan Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt mengatakan dalam konferensi pers bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ia menekankan: “Bagi kami, yang paling penting adalah memulihkan hubungan normal dengan Amerika Serikat.” (Hui)

PKT Campur Tangan di Greenland, Media Denmark Bongkar Mantan Menlu

EpochTimesId
-
0
PKT Campur Tangan di Greenland, Media Denmark Bongkar Mantan Menlu

EtIndonesia. Di tengah seruan rakyat Denmark dan Greenland untuk mempertahankan Kerajaan Bersatu yang tak terpisahkan, media Denmark menyoroti fakta bahwa mantan Menteri Luar Negeri Denmark telah lama menjadi penasihat perusahaan pertambangan Greenland yang terkait dengan perusahaan tambang milik Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Media ternama Denmark Berlingske pada 16 Januari melaporkan bahwa mantan Menlu Jeppe Kofod kini bekerja sebagai penasihat bagi Energy Transition Minerals (ETM), sebelumnya bernama Greenland Minerals Limited, yang terdaftar di Bursa Efek Australia.

Sebagian saham perusahaan tersebut dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, dan ETM berencana menambang logam tanah jarang di Greenland—yang juga menjadi salah satu alasan utama Amerika Serikat ingin membeli Greenland.

Presiden Trump berulang kali menekankan pentingnya posisi strategis Greenland. Pada 14 Januari, ia menulis di Truth Social: “Jika kita tidak melakukannya, Rusia atau PKT yang akan melakukannya—dan itu sama sekali tidak boleh terjadi!”

Peter Mattis, mantan penasihat Gedung Putih dan pakar isu Tiongkok, mengatakan kepada Berlingske bahwa aktivitas lobi mantan Menlu Denmark tersebut adalah: “perwujudan yang sangat jelas dari masalah ini.”

Laporan menyebutkan bahwa 6,5% saham ETM dimiliki oleh Shenghe Resources Group dari Tiongkok, dan Kofod bersama mantan duta besar Denmark untuk Tiongkok Friis Arne Petersen sama-sama menjabat sebagai penasihat perusahaan tersebut.

Kofod menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Denmark pada 2019–2022. Sejak 2008, Denmark dan PKT telah menjalin kemitraan strategis. Hingga kini, situs resmi Kementerian Luar Negeri Denmark masih secara jelas menekankan kerja sama strategis dengan PKT.

Situs tersebut menyatakan: “Pada 2008, Denmark dan PKT menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif, yang meletakkan dasar kerja sama bilateral. Kemitraan ini menjadi titik awal kerja sama antarpemerintah dan berkembang menjadi landasan hubungan kedua negara.”

Wakil Kepala Staf Gedung Putih: Denmark Menikmati Perlindungan AS dengan Biaya AS, Itu Tidak Adil

Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller dalam wawancara dengan Fox News menyatakan bahwa perjanjian di bawah kerangka NATO, di mana Amerika Serikat membantu mempertahankan Greenland, adalah sebuah kesepakatan yang “tidak adil”.

“Greenland 25% lebih besar dari Alaska. Luas Greenland setara dengan seperempat wilayah daratan Amerika Serikat. Terus terang, wilayah, ekonomi, dan kekuatan militer Denmark semuanya sangat kecil. Mereka tidak mampu mempertahankan Greenland, dan juga tidak mampu mengendalikan wilayah tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, ini adalah kesepakatan yang sangat buruk: “Denmark ingin kami menghabiskan ratusan miliar dolar untuk melindungi wilayah yang 25% lebih besar dari Alaska, dengan 100% biaya ditanggung Amerika Serikat, tetapi 100% wilayah itu milik Denmark. Ini adalah kesepakatan yang buruk, kesepakatan yang tidak adil—dan yang terpenting, ini tidak adil bagi para pembayar pajak Amerika yang selama beberapa generasi telah mendukung pertahanan seluruh Eropa.”

Ia menegaskan:  “Dana Amerika, kekayaan Amerika, darah Amerika, dan kebijaksanaan Amerika-lah yang menjadi jaminan keamanan Eropa dan dunia bebas. Dan Donald Trump bersikeras bahwa Amerika Serikat harus dihormati!”

Pasukan Eropa Berkumpul di Greenland: Operasi “Ketahanan Arktik”

 Menurut laporan Radio Denmark (DR), dalam beberapa hari terakhir pesawat angkut militer Eropa bolak-balik terbang antara Denmark dan Greenland. Pada Jumat malam (16 Januari), sejumlah besar tentara tiba di Nuuk, ibu kota Greenland.

Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen sebelumnya menggambarkan operasi yang dinamai “Ketahanan Arktik” ini sebagai latihan dengan sifat kehadiran permanen.

Dalam konferensi pers pada Rabu (14 Januari), Poulsen mengatakan: “Memperkuat kehadiran kita sendiri serta kehadiran NATO di Arktik dan Atlantik Utara merupakan prioritas yang jelas bagi pemerintah Denmark dan seluruh Kerajaan Denmark. Dengan cara ini, kita dapat meningkatkan keamanan bersama di Arktik, yang juga menguntungkan seluruh aliansi.”

Pada Jumat sore waktu setempat, pasukan tempur dan sebagian pasukan pemburu (ranger) mendarat di Greenland. Pasukan pemburu ini telah menerima pelatihan khusus untuk bertempur di wilayah Arktik.

Dua jet tempur F-35 juga turut serta dalam operasi tersebut. Angkatan Bersenjata Denmark menyatakan dalam siaran pers pada Jumat malam bahwa pada hari yang sama mereka menggelar latihan bersama pesawat tanker angkut multiguna Prancis (MRTT) di wilayah tenggara Greenland.

Sebelumnya pada pekan ini, pasukan pendahuluan dari beberapa negara—termasuk Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia—telah tiba di Greenland. Pasukan pemburu gunung dari Prancis dan Jerman dikenal mahir bertempur di daerah pegunungan bersuhu ekstrem dan sebelumnya telah berpartisipasi dalam latihan militer di Greenland.

Selain itu, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Swedia, Norwegia, dan Estonia juga telah menyatakan akan berpartisipasi dalam operasi militer di Greenland. (Hui)

Warga Greenland: Jika AS Menggunakan Kekuatan Militer, Targetnya Bukan Rakyat Greenland

EpochTimesId
-
0
Warga Greenland: Jika AS Menggunakan Kekuatan Militer, Targetnya Bukan Rakyat Greenland

EtIndonesia. Baru-baru ini, saluran televisi Inggris GB News mewawancarai politisi Greenland Jørgen Boassen, yang dikenal sebagai pendukung kuat Presiden Donald Trump. Sebagai warga Greenland, ia menilai bahwa Denmark bersikap tidak bersahabat terhadap Trump.

“Setiap negara ingin merdeka, tetapi kesabaran Trump terbatas, terutama sejak Trump memenangkan pemilu tahun lalu. Pemerintah kami justru menutup pintu bagi Amerika Serikat dan hanya mendengarkan parlemen Denmark, sementara Denmark bersikap sangat tidak ramah terhadap Trump. Karena itu, saya pikir posisi pemerintah kami saat ini sangat tidak menguntungkan,” katanya. 

Selama ini Denmark secara resmi mendukung kemerdekaan Greenland. Pada 25 November 2008, Greenland mengadakan referendum nasional, dan 75% pemilih menyatakan setuju untuk meraih otonomi dan kemerdekaan. Sejak itu, Greenland mulai mempersiapkan diri menuju kemerdekaan.

Pada 2016, pemerintahan baru Greenland dibentuk dan menunjuk seorang Menteri Urusan Kemerdekaan, serta menyatakan komitmen untuk mendorong proses kemerdekaan. Pada 2023, setelah bertahun-tahun upaya, draf konstitusi baru Greenland akhirnya selesai.

Namun, sejak Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa posisi strategis Greenland terlalu penting dan harus berada di bawah kendali Amerika Serikat, Denmark mulai menyuarakan sikap berbeda dan kembali menekankan hubungan Kerajaan Bersatu Denmark–Greenland.

Boassen mengatakan: “Tuan Trump tidak ingin berbicara dengan Denmark, melainkan ingin berbicara langsung dengan kami. Namun tanpa izin Denmark, kami tidak dapat berdialog dengan pihak Amerika. Ini karena kami terikat oleh Konstitusi Denmark tahun 1953! Keadaan ini membuat kami seperti remaja yang terjebak di rumah orang tua.”

Presiden Trump pernah menyatakan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk memperoleh kendali atas Greenland. 

Menanggapi hal ini, Boassen secara terbuka menyatakan: “Jika memang harus menggunakan cara perang untuk mendapatkan Greenland, saya dapat memahami Trump. Namun itu tidak akan ditujukan kepada rakyat Greenland, melainkan terhadap PKT  dan Rusia. Pemerintah kami berulang kali mengundang PKT untuk berinvestasi di Greenland, dan hal ini bertentangan dengan Doktrin Monroe yang dianut Trump.”

Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri yang diumumkan Presiden AS James Monroe pada Desember 1823, yang memperingatkan kekuatan Eropa agar tidak mencampuri urusan negara-negara di Benua Amerika yang baru merdeka. Amerika Serikat juga menganggap setiap upaya kolonisasi di kawasan Amerika sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

Boassen menambahkan: “Tahun lalu, menteri pertahanan dan menteri luar negeri kami pergi ke Tiongkok untuk mengundang investasi. Situasi ini sangat mirip dengan kasus Terusan Panama dan Venezuela. Jika PKT mencaplok Greenland, itu akan menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat!”

Radio Denmark sebelumnya melaporkan bahwa pada Mei tahun lalu, Menteri Urusan Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt mengatakan setelah kunjungannya ke Brussel dan Paris:

“Kerja sama yang lebih langsung antara Greenland dan Uni Eropa sangatlah penting. Di masa lalu, kami pernah menandatangani perjanjian kemitraan yang lebih langsung. Kini kita perlu mengubah cara berpikir dan memperkuat kerja sama. Jika kita tidak bekerja sama dengan negara-negara yang sepaham dalam pengelolaan mineral penting dan bahan baku strategis yang dimiliki Greenland, negara lain akan datang dan merebutnya.”

Motzfeldt tidak secara langsung menyebut negara mana yang dimaksud sebagai “negara lain”. Namun pada akhir Maret tahun lalu, dalam wawancara dengan kantor berita Xinhua milik PKT (Partai Komunis Tiongkok), ia mengatakan bahwa memperkuat hubungan Greenland–PKT adalah salah satu fokus pekerjaannya. Saat itu ia menyatakan:

“Kunjungan saya ke Tiongkok pada 2023 sangat berkesan. Tiongkok sangat penting bagi kami, dan kami ingin memperkuat kerja sama dengan Tiongkok.”

Denmark: Tarif Baru Berpotensi Menyebabkan Ribuan Orang Kehilangan Pekerjaan


Menurut perhitungan Konfederasi Industri Denmark (DI), jika Amerika Serikat dan Denmark menambahkan tarif 25% di atas perjanjian dagang yang sudah ada, Denmark dapat kehilangan sekitar 16.000 lapangan kerja.

Kepala Perdagangan dan Investasi Global DI, Lukas Lausen, mengatakan kepada kantor berita Ritzau: “Ini merupakan pukulan besar bagi kami, karena ketidakpastian tarif yang diciptakan Trump di tingkat global telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan, dan kebijakan ini akan memperparah keadaan.”

Ia menambahkan: “Biaya perdagangan yang semakin tinggi berarti harga barang naik dan daya beli menurun. Hal ini secara langsung berdampak pada lapangan pekerjaan.”

Data Perdagangan Denmark: AS Mitra Dagang Terbesar, Tiongkok di Posisi Keenam

Data perdagangan yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Denmark menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar Denmark. Pada tahun 2024, total nilai perdagangan Denmark–AS mencapai 585 miliar kroner Denmark (sekitar 90,8 miliar dolar AS), atau 15,2% dari total perdagangan Denmark.

Pendapatan ekspor ke AS mencapai 361 miliar kroner Denmark (sekitar 56 miliar dolar AS), atau 17,4% dari total pendapatan ekspor Denmark.

Sebagai perbandingan, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar keenam Denmark.
Pada 2024, total nilai perdagangan Denmark–Tiongkok mencapai 182 miliar kroner Denmark (sekitar 28,2 miliar dolar AS), atau 4,7% dari total perdagangan Denmark.
Pendapatan ekspor Denmark ke Tiongkok sebesar 89 miliar kroner Denmark (sekitar 13,8 miliar dolar AS), atau 4,3% dari total pendapatan ekspor Denmark.

Menurut unggahan akun Wall Street Mav di platform X, nilai ekspor Amerika Serikat ke Denmark hanya 5,8 miliar dolar AS, yang setara dengan 0,003% dari total ekspor AS. Produk ekspor terbesar AS ke Denmark adalah minyak dan gas alam, yang sangat penting bagi Denmark.

Sebaliknya, hampir seluruh produk ekspor Denmark relatif mudah ditemukan penggantinya di pasar global.

Industri Denmark “Menarik Napas Dalam” – Uni Eropa Akan Gelar Rapat Darurat

Kepala Perdagangan dan Investasi Global Konfederasi Industri Denmark (DI), Lukas Lausen, saat menanggapi ancaman tarif terbaru Presiden Trump terhadap Denmark serta isu Greenland, mengatakan:

“Ini adalah eskalasi konflik. Kami sebenarnya berharap pada hari Rabu (14 Januari) konflik ini bisa ditarik kembali ke jalur diplomasi. Tentu saja kami sangat khawatir.”

Ia mengatakan kepada kantor berita Ritzau: “Namun sekarang, hal pertama yang harus kami lakukan adalah menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam.”

Namun, para pemimpin Eropa secara luas menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima kebijakan tarif Presiden Trump, dan menilai bahwa langkah ini dilakukan dengan alasan keamanan kawasan Arktik.

Ketua Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan kepada Reuters bahwa Uni Eropa sedang mengkoordinasikan respons bersama.
Ia menyatakan: “Saat ini saya sedang mengkoordinasikan langkah bersama negara-negara anggota UE terkait isu ini.”

Negara-negara yang dikenai tarif oleh Presiden Trump tidak menunggu lebih lama dan mulai menyampaikan sikap mereka. Swedia, Norwegia, Prancis, Belanda, Finlandia, Jerman, Inggris, dan Denmark semuanya menyatakan terus mendukung kedaulatan nasional Denmark dan Greenland, serta menegaskan bahwa tindakan mereka bertujuan untuk menjaga keamanan.

Menurut laporan Reuters, Uni Eropa telah memanggil para duta besar negara anggota untuk menghadiri rapat darurat di Brussel pada Minggu (18 Januari) guna membahas masalah Greenland dan kebijakan tarif baru Presiden Trump.

Selain itu, unjuk rasa besar-besaran juga digelar di Kopenhagen, ibu kota Denmark, dan di Nuuk, ibu kota Greenland, untuk menentang rencana Amerika Serikat membeli Greenland.

Trump Kenakan Tarif pada 8 Negara Eropa: 10% Mulai 1 Februari, 25% Mulai 1 Juni


Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis di platform Truth Social bahwa mulai 1 Februari 2026, semua barang yang diekspor ke AS dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia akan dikenakan tarif 10%.
Mulai 1 Juni 2026, tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 25%.

Tarif ini akan tetap diberlakukan hingga tercapai kesepakatan mengenai “pembelian penuh dan menyeluruh Greenland”.

Dalam unggahannya, Trump kembali menekankan bahwa Denmark terlalu lemah untuk memikul tanggung jawab keamanan. Ia menulis:

“Selama bertahun-tahun, kami telah mensubsidi Denmark, seluruh Uni Eropa, dan negara-negara lain dengan tidak mengenakan tarif atau bentuk kompensasi apa pun. Kini, setelah berabad-abad berlalu, Denmark harus membalas—perdamaian dunia berada di ujung tanduk! PKT dan Rusia menginginkan Greenland, sementara Denmark tidak mampu berbuat apa-apa. Saat ini mereka hanya memiliki dua kereta luncur anjing sebagai penjaga, salah satunya bahkan baru ditambahkan.”

Trump menyatakan bahwa negara-negara Eropa tidak menyadari bahwa dunia sedang berada dalam permainan yang sangat berbahaya, sementara Amerika Serikat berupaya sekuat tenaga melindungi keamanan global. Ia menulis:

“Hanya Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald J. Trump yang mampu terlibat dalam permainan ini, dan melakukannya dengan sangat berhasil. Tidak seorang pun boleh menyentuh tanah suci ini, terutama ketika keamanan nasional Amerika Serikat dan bahkan keamanan dunia terancam. Lebih buruk lagi, Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia semuanya pergi ke Greenland dengan tujuan yang tidak jelas. Ini sangat berbahaya bagi keamanan, keselamatan, dan kelangsungan hidup planet kita.”

Dalam situasi berbahaya ini, Trump menegaskan bahwa tarif adalah alat tekanannya:

“Oleh karena itu, demi menjaga perdamaian dan keamanan global, langkah-langkah tegas harus diambil untuk segera dan secara menentukan mengakhiri situasi berbahaya yang berpotensi terjadi. Mulai 1 Februari 2026, semua barang dari negara-negara tersebut akan dikenakan tarif 10%. Pada 1 Juni 2026, tarif akan dinaikkan menjadi 25%. Tarif ini akan tetap berlaku hingga tercapai kesepakatan pembelian Greenland secara menyeluruh.”

Trump menambahkan bahwa Amerika Serikat telah berupaya selama lebih dari 150 tahun untuk membeli Greenland, dan banyak presiden sebelumnya telah mencoba, namun selalu ditolak oleh Denmark.

Ia menegaskan bahwa waktunya telah tiba dan risiko tidak boleh dibiarkan berlanjut, meskipun ia tetap membuka pintu negosiasi. Ia menulis:

“Dengan keberadaan Greenland serta munculnya sistem senjata ofensif dan defensif modern, kebutuhan akan ‘akuisisi’ menjadi sangat mendesak. Saat ini, ratusan miliar dolar digunakan untuk proyek keamanan terkait ‘The Dome’, termasuk kemungkinan untuk melindungi Kanada. Sistem yang sangat canggih dan kompleks ini hanya dapat mencapai potensi maksimal jika wilayah tersebut dimasukkan. Amerika Serikat siap segera bernegosiasi dengan Denmark atau negara lain mana pun.” (Hui)

Trump kepada Perdana Menteri Norwegia: NATO Harus Membantu AS Menjaga Keamanan Dunia

EpochTimesId
-
0
Trump kepada Perdana Menteri Norwegia: NATO Harus Membantu AS Menjaga Keamanan Dunia

EtIndonesia. Pada 14 Januari 2026, di tengah situasi Iran yang semakin genting, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjelaskan secara terbuka kepada komunitas internasional mengenai isu Greenland. Ia menegaskan bahwa Greenland sangat penting bagi pembangunan sistem “Kubah Emas” (Golden Dome), dan NATO seharusnya membantu Amerika Serikat mengambil alih Greenland.

Trump Menyurati Perdana Menteri Norwegia: NATO Harus Membantu AS Menjaga Keamanan Dunia


Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre, serta mengirimkannya ke berbagai kedutaan besar Eropa untuk diteruskan kepada para pemimpin negara. Isi surat tersebut dibagikan di platform X oleh jurnalis PBS Nick Schifrin.

Dalam suratnya, Presiden Trump menulis: “Jonas yang terhormat, mengingat keputusan negara Anda untuk tidak menganugerahkan kepada saya Hadiah Nobel Perdamaian—padahal saya telah mencegah lebih dari delapan perang—saya tidak lagi merasa berkewajiban untuk hanya mempertimbangkan perdamaian. Walaupun perdamaian selalu menjadi tujuan utama saya, kini saya dapat memikirkan apa yang paling menguntungkan bagi Amerika Serikat.”

Trump kembali menegaskan bahwa Denmark tidak mampu menghadapi ancaman yang dihadapi Greenland: “Denmark tidak mampu melindungi wilayah tersebut dari invasi Rusia atau PKT.”

Ia juga menyinggung persoalan sejarah dan keadilan: “Lalu atas dasar apa mereka memiliki ‘hak kepemilikan’? Tidak ada satu pun dokumen tertulis, hanya ada cerita bahwa ratusan tahun lalu pernah ada sebuah kapal yang mendarat di sana—padahal kapal kami juga pernah mendarat di sana.”

Trump menekankan bahwa NATO seharusnya berkontribusi kepada Amerika Serikat demi keamanan dunia. Di akhir suratnya ia menulis:

“Sejak berdirinya NATO, saya telah memberikan kontribusi terbesar dibanding siapa pun. Kini, NATO juga seharusnya melakukan sesuatu untuk Amerika Serikat. Tanpa kendali penuh atas Greenland, dunia tidak akan aman. Terima kasih!
Presiden Trump”

Bursa Saham Denmark Dibuka Melemah: Seluruh Saham Turun 2,4%


Radio Denmark (DR) melaporkan bahwa pasar saham Denmark langsung turun 2,4% saat pembukaan. Seluruh saham melemah tanpa pengecualian. Hanya enam menit setelah dibuka, seluruh indeks C25 mengalami penurunan.

Perusahaan biotek hasil patungan Denmark–AS Genmab mencatat penurunan terbesar sebesar 5%; perusahaan energi angin Vestas turun sekitar 4,5%; perusahaan farmasi Novo turun hampir 3%; sementara bank-bank Denmark dan Grup A.P. Møller masing-masing turun sekitar 2,5%.

Jurnalis ekonomi DR Jakob Ussing menilai bahwa penurunan ini disebabkan oleh ketidakpastian yang besar.

Ia mengatakan: “Bagaimana krisis ini akan berakhir masih sangat tidak pasti. Skenario terburuk adalah pecahnya perang dagang besar-besaran antara Amerika Serikat dan Eropa.
Meskipun belum bisa dipastikan akan berkembang sejauh itu, kekhawatiran inilah yang membuat investor ragu-ragu dan menyebabkan pasar saham turun.”

Saham Industri Otomotif Jerman Ikut Terdampak

Menurut Bloomberg, setengah jam setelah pembukaan bursa Jerman:

  • BMW turun 3,5%
  • Mercedes-Benz turun 3,1%
  • Volkswagen turun 2,5%

Produsen mobil Eropa saat ini berada di bawah tekanan kebijakan tarif AS, yang mengenakan tarif 15% atas sebagian besar mobil dan suku cadang dari Uni Eropa.

Ketidakpastian masa depan NATO justru mendorong Indeks Pertahanan Eropa Bloomberg naik 1,3%:

  • Renk Group naik 5,5%
  • Saab naik 5,1%
  • Hensoldt naik 3,9%
  • Rheinmetall naik 3%

Von der Leyen: Tantangan terhadap Persatuan Eropa

Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menulis di platform X bahwa Uni Eropa dengan tegas mempertahankan kedaulatan Greenland dan Kerajaan Denmark.

Ia menulis: “Kami akan selalu melindungi kepentingan strategis ekonomi dan keamanan kami. Kami akan menghadapi tantangan terhadap persatuan Eropa dengan sikap tenang dan tegas.”

Analisis Bannon: Bersekutu dengan PKT Akan Berujung Penyesalan

Mantan penasihat Gedung Putih dan pembawa acara War Room, Steve Bannon, menganalisis bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) sejak lama memiliki ambisi “kebangkitan kekuatan besar” melalui Inisiatif “Belt and Road”.

Ia menyebutkan bahwa selama dua tahun perundingan dagang dengan PKT pada masa jabatan pertama Trump, semua perjanjian perdagangan akhirnya dilanggar oleh PKT.

Bannon mengatakan bahwa Xi Jinping saat itu menyatakan bahwa jika PKT mematuhi perjanjian, hal itu sama saja dengan “menyerah kepada kekuatan asing yang jahat”.

Ia menambahkan bahwa PKT kemudian mengklaim “situasi telah berubah” dan melancarkan apa yang mereka sebut “perang rakyat”. Tak lama kemudian muncul virus PKT (COVID-19), yang ia sebut sebagai “bom biologis” yang dilemparkan ke Amerika Serikat untuk mengakhiri karier politik Trump.

Bannon menegaskan: “Saya tidak bisa menekankan ini lebih kuat lagi—ini adalah geopolitik.”

Ia mengatakan PKT menggunakan strategi “serangan penjepit”, sehingga memperluas pengaruhnya ke Amerika Tengah, kawasan Karibia, Teluk Amerika, Venezuela, Amerika Latin, Brasil, dan Peru.

Ia juga menuduh PKT menggunakan fentanil sebagai senjata: “Fentanil adalah Perang Candu 2.0. Mereka menggunakan perang candu untuk menyerang balik Amerika, dan telah membunuh lebih banyak warga Amerika dibandingkan korban Perang Vietnam.”

Menurut Bannon, agresi PKT belum mereda dan kini mengancam Kanada, Komando Pertahanan Udara Amerika Utara (NORAD), serta kawasan Arktik. Ia menyoroti bahwa pada 16 Januari, di tengah isu pembelian Greenland, Perdana Menteri Kanada Carney menandatangani perjanjian “kemitraan strategis baru” dengan PKT.

Ia memperingatkan: “Jika Carney dan para globalis Kanada berpikir mereka bisa mengendalikan Amerika dan membiarkan PKT masuk ke perbatasan utara, NORAD, dan Arktik, mereka sangat keliru. Kalian sedang bermain api—bersekutu dengan PKT pada akhirnya akan disesali.”

Menteri Keuangan AS: Tidak Akan Ada Konflik, AS Menunjukkan Kekuatan


Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dalam acara NBC Meet the Press bahwa kepemilikan Greenland sangat penting dalam persaingan geopolitik dengan Rusia dan Tiongkok.

Ia menyatakan bahwa “kelemahan” Eropa memaksa Amerika Serikat mengambil alih Greenland demi menjaga stabilitas global.

Ia berkata: “Mungkin bukan tahun depan, mungkin juga bukan dalam lima tahun, tetapi konflik di Arktik akan terjadi. Kita membutuhkan jaminan NATO. Jika Rusia atau pihak lain menyerang Greenland, kita pasti akan terlibat. Maka lebih baik sekarang kita mengejar perdamaian melalui kekuatan dan menjadikannya bagian dari Amerika Serikat.”

Ia menegaskan: “Tidak akan ada konflik, karena Amerika Serikat saat ini adalah negara terkuat di dunia. Eropa menunjukkan kelemahan, sementara Amerika menunjukkan kekuatan.”

Bessent mengatakan ia yakin para pemimpin Eropa pada akhirnya akan mendukung kendali AS atas Greenland:

“Saya percaya negara-negara Eropa akan memahami bahwa ini adalah hasil terbaik bagi Greenland, Eropa, dan Amerika Serikat.”

Sekjen NATO: Menantikan Pertemuan dengan Trump di Davos


Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan telah berbicara dengan Presiden Trump. Ia menulis di X: “Saya telah berbicara dengan Presiden AS mengenai situasi keamanan Greenland dan Arktik. Kami akan terus menindaklanjuti hal ini, dan saya menantikan pertemuan dengannya di Davos akhir pekan ini.”

Menlu Denmark ke Norwegia: Kami Akan Terus Berupaya


Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen berada di Oslo dan mengadakan konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide.

Menlu Norwegia menegaskan dukungan terhadap Denmark dan Greenland, seraya menyebut situasi ini sebagai “momen bersejarah dan penuh drama”, serta menekankan: “Kami tidak akan tunduk pada tekanan.”

Menlu Denmark Rasmussen mengatakan bahwa mereka membahas berbagai isu, termasuk Ukraina: “Lebih dari itu, kita harus berpegang pada komitmen—ini sangat penting. Kita harus selalu jelas tentang siapa musuh kita.”

Ia juga menyebut pertemuannya di Washington dengan Wakil Presiden AS J.D. Vance dan Menlu Marco Rubio sebagai pertemuan yang konstruktif:

“Kami akan terus berupaya dan berharap Presiden AS meninggalkan gagasan untuk mengambil alih Greenland.”

Perwira Jerman Tinggalkan Greenland: “Semuanya Sudah Berakhir”

Radio Denmark (DR) melaporkan bahwa di Bandara Nuuk, seorang perwira angkatan laut Jerman berpangkat laksamana, Stefan Pauly, yang bersiap meninggalkan Greenland, mengatakan:

“Semuanya sudah berakhir. Entah kami kembali ke Greenland, atau kami akan mengadakan lebih banyak pertemuan di negara sekutu lainnya.” (Hui)

Laporan Kongres AS: 20 Tahun Kesepakatan Rahasia Antara PKT dan Rezim Maduro Terbongkar

EpochTimesId
-
0
Laporan Kongres AS: 20 Tahun Kesepakatan Rahasia Antara PKT dan Rezim Maduro Terbongkar

EtIndonesia. Selama bertahun-tahun, demi mempertahankan rezim diktator Venezuela yang korup, otoritas Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah memberikan dukungan menyeluruh, termasuk menanggung tekanan sanksi Amerika Serikat dengan melakukan sejumlah besar transaksi rahasia di bidang militer, ekonomi, dan teknologi dengan rezim Nicolás Maduro.

Laporan terbaru Kongres Amerika Serikat mengungkap seluruh praktik tersebut, termasuk peran kunci Huawei dan ZTE dalam membantu pemerintahan Maduro memantau rakyat Venezuela.

Sebuah lembaga independen di bawah Kongres AS — Komisi Peninjau Ekonomi dan Keamanan AS–Tiongkok (USCC) — baru-baru ini merilis laporan yang berdasarkan data terverifikasi dan dokumen resmi, yang secara rinci memaparkan hubungan erat antara rezim Maduro dan otoritas PKT di bidang keuangan, minyak, pertahanan, serta kontrol sosial.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa sejak Hugo Chávez berkuasa pada 1998, hubungan PKT–Venezuela berkembang pesat dan pada 2023 ditingkatkan menjadi “kemitraan strategis segala cuaca”. Dukungan menyeluruh dari PKT menjadi urat nadi penting yang memungkinkan rezim diktator Maduro yang korup tetap bertahan.

Menurut laporan tersebut, selama lebih dari dua dekade terakhir, otoritas PKT terus “menyuplai darah” bagi rezim Maduro. Bank-bank kebijakan Tiongkok telah memberikan pinjaman kepada Venezuela dalam jumlah yang melampaui negara Amerika Latin lainnya. Saat ini, utang Venezuela yang belum dilunasi kepada bank-bank Tiongkok masih sedikitnya mencapai 10 miliar dolar AS.

Di sisi lain, sejak 2020, total nilai perdagangan antara Tiongkok dan Venezuela terus meningkat. Dalam 11 bulan pertama tahun 2025 saja, total nilai perdagangan hampir mencapai 6 miliar dolar AS, dengan surplus perdagangan pihak PKT sebesar 3,8 miliar dolar AS.

Meskipun sejak 2019 Amerika Serikat memberlakukan sanksi energi terhadap Venezuela, otoritas PKT tetap menentang tekanan sanksi AS dengan terus membeli minyak Venezuela dalam jumlah besar. 

Sejumlah perusahaan Tiongkok juga menjalankan usaha patungan dengan perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA. Untuk menghindari sanksi AS, sebagian besar minyak yang diimpor Tiongkok dari Venezuela dicatat sebagai berasal dari negara lain, termasuk Brasil dan Malaysia.

Laporan itu juga menyatakan bahwa modal Tiongkok mendominasi sektor-sektor infrastruktur penting Venezuela, seperti energi, telekomunikasi, pelabuhan, irigasi, dan jaringan listrik. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei, ZTE, dan China National Electronics Import & Export Corporation menyediakan teknologi dan infrastruktur bagi Venezuela, serta memainkan peran kunci dalam pengawasan dan pengendalian masyarakat.

Sebagai contoh, ZTE secara khusus mengembangkan sistem yang disebut “Kartu Tanah Air” untuk rezim Maduro, yang digunakan untuk melacak pola pemungutan suara, mendistribusikan pangan dan bahan kebutuhan, serta memantau akun media sosial. Sementara itu, China National Electronics Import & Export Corporation menyediakan versi komersial dari “Tembok Api Besar” Tiongkok kepada rezim Maduro.

Di bidang militer, Venezuela juga sangat bergantung pada dukungan PKT. Di seluruh Amerika Latin, rezim Maduro merupakan pembeli terbesar senjata Tiongkok, dengan pembelian berbagai peralatan militer seperti tank, kendaraan lapis baja, peluncur roket, rudal, dan pesawat terbang. Pihak PKT bahkan membangun dua stasiun satelit di wilayah Venezuela, yang dapat menyediakan jalur strategis bagi militer PKT dalam situasi konflik.

Namun demikian, dalam operasi terbaru Amerika Serikat untuk menangkap “presiden gembong narkoba” Venezuela, Maduro, radar yang disediakan Tiongkok kepada otoritas Venezuela gagal mendeteksi ancaman dan memberikan peringatan tepat waktu. Hal ini juga mengungkap bahwa teknologi Tiongkok masih memiliki kesenjangan besar dibandingkan kemampuan militer Amerika Serikat.

Faktanya, selama lebih dari dua dekade terakhir, selain Venezuela, PKT telah memperluas pengaruhnya ke seluruh kawasan Amerika Latin dan menjadi “mitra dagang” utama bagi sebagian besar negara di kawasan tersebut, termasuk Brasil, Cile, dan Peru. Dengan demikian, Amerika Latin telah menjadi arena penting dalam persaingan strategis antara Amerika Serikat dan PKT.

Menurut laporan Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Kamis  (15 Januari), pada awal 2025 total nilai impor dan ekspor antara kawasan Amerika Latin dan Tiongkok telah mencapai 518,467 miliar dolar AS. Otoritas PKT telah menandatangani perjanjian “Belt and Road” dengan 22 negara Amerika Latin, serta membangun atau mengendalikan sedikitnya belasan pelabuhan utama di kawasan tersebut, termasuk Pelabuhan Chancay di Peru dan dua pelabuhan penting di Terusan Panama.

Namun, sebagai negara pertama di Amerika Latin yang bergabung dengan inisiatif “Belt and Road”, pemerintah Panama kini telah meninggalkan perjanjian dengan Beijing. Pada 2025, Presiden Panama José Raúl Mulino mengumumkan setelah bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahwa Panama tidak akan memperpanjang perjanjian “Belt and Road” dengan Tiongkok, dan menyebut langkah tersebut sebagai “satu langkah penting untuk memperkuat hubungan AS–Panama”.

Analis senior Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI), Dr. Alex Bristow, dalam wawancara baru-baru ini dengan ABC Mandarin, menyatakan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung mendorong negara-negara yang memiliki aset strategis penting — seperti Terusan Panama — untuk “menjaga jarak” dari Beijing. Oleh karena itu, negara-negara Amerika Latin lainnya kemungkinan akan meniru langkah pemerintah Panama.

“Perubahan besar di Venezuela akan mendorong negara-negara Amerika Latin yang memiliki hubungan erat dengan Tiongkok (rezim PKT) untuk meninjau kembali hubungan mereka dengan Beijing dan mempertimbangkan dengan serius apakah perlu secara jelas mengurangi kerja sama pada tingkat tertentu,” katanya. 

Mengenai penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah pertemuannya dengan delegasi utusan khusus Tiongkok, Dr. Bristow menyatakan bahwa meskipun rincian pembicaraan antara Qiu Xiaoqi dan Maduro tidak diketahui, fakta menunjukkan bahwa pertemuan tersebut tidak memberikan efek gentar terhadap Amerika Serikat. Pengiriman utusan khusus oleh Beijing tidak mengubah sikap AS, dan juga tidak mampu mencegah tindakan AS seperti penangkapan Maduro.

Laporan kompilasi oleh Tang Di / Lin Qing 

Cara Agar Bos Memandangmu dengan Kagum

ET Indonesia
-
0
Cara Agar Bos Memandangmu dengan Kagum

EtIndonesia. Jack bekerja di sebuah perusahaan perdagangan internasional. Dia tidak puas dengan pekerjaannya dan dengan penuh kekesalan berkata kepada temannya : “Bosku sama sekali tidak menghargai aku. Suatu hari nanti aku akan menggebrak meja, lalu mengundurkan diri!”

Temannya balik bertanya :  “Apakah kamu sudah benar-benar memahami seluruh bisnis perusahaan? Apakah kamu sudah menguasai seluk-beluk perdagangan internasional yang mereka jalankan?”

“Belum,” jawab Jack.

“Pepatah bilang, balas dendam orang bijak tidak perlu terburu-buru. Aku sarankan kamu benar-benar mempelajari semua teknik perdagangan perusahaan ini, dokumen-dokumen bisnisnya, cara operasional perusahaan, bahkan sampai hal-hal kecil seperti memperbaiki kerusakan ringan pada mesin fotokopi. Setelah semua itu kamu kuasai, barulah kamu keluar,” kata temannya.

Temannya melanjutkan: “Anggap saja perusahaan ini sebagai tempat belajar gratis. Setelah semua ilmu kamu dapatkan, lalu pergi. Bukankah itu sekaligus dapat ilmu dan melampiaskan kekesalan?”

Jack menerima saran itu. Sejak saat itu, dia diam-diam belajar dengan sungguh-sungguh. Seusai jam kerja, dia tetap tinggal di kantor untuk mempelajari dokumen-dokumen bisnis dan seluk-beluk pekerjaan.

Setahun kemudian, temannya bertanya: “Sekarang kamu sudah menguasai banyak hal. Sudah siap menggebrak meja dan berhenti kerja, kan?”

Jack dengan tersenyum, berkata:  “Anehnya, dalam enam bulan terakhir bos mulai memandangku berbeda. Belakangan ini aku terus diberi tanggung jawab penting, naik jabatan, dan gaji pun bertambah. Sekarang aku justru jadi orang kepercayaan di perusahaan!”

“Itu sudah kuduga,” kata temannya sambil tertawa. “Dulu bos tidak menghargaimu karena kemampuanmu memang belum cukup, dan kamu juga tidak berusaha meningkatkan diri. Setelah kamu bekerja keras dan kemampuanmu terus bertambah, wajar jika bos akhirnya memandangmu dengan kagum.”

Renungan / Hikmah Cerita

Jangan sibuk menyalahkan atau mengeluhkan atasan, tetapi belajarlah bercermin dan mengevaluasi diri sendiri.

Jika kita tidak hanya menganggap pekerjaan sebagai sarana mencari gaji, melainkan sebagai sesuatu yang kita kerjakan dengan sepenuh jiwa—dengan inisiatif, kesungguhan, dan totalitas—maka besar kemungkinan kita akan meraih kesuksesan yang selama ini kita harapkan. (jhn/yn)

Ribuan Orang Berunjuk Rasa di London Menentang “Kedutaan Super” Partai Komunis Tiongkok, Para Politisi Serukan Agar Ditolak

EpochTimesId
-
0
Ribuan Orang Berunjuk Rasa di London Menentang “Kedutaan Super” Partai Komunis Tiongkok, Para Politisi Serukan Agar Ditolak

EtIndonesia. Rencana Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk membangun apa yang disebut sebagai “kedutaan super” di London telah berulang kali ditolak. Pemerintah Inggris dijadwalkan akan mengambil keputusan akhir pada Selasa pekan depan (20 Januari). Pada 17 Januari, ribuan orang berkumpul dan berunjuk rasa di luar bekas Royal Mint, menentang proyek tersebut. Sejumlah anggota parlemen kelas berat turut berpidato, mendesak pemerintahan Keir Starmer agar menolak rencana ini.

 “Ini akan menjadi penghinaan besar terhadap kebebasan Inggris dan terhadap semua nilai yang kita pertahankan. Amerika Serikat menentang kedutaan ini, seluruh negara dalam aliansi Five Eyes menentangnya, dan banyak negara Eropa juga menentangnya. Mengapa pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat dan tidak melakukan hal yang benar?” kata mantan Ketua Partai Konservatif Inggris, Sir Iain Duncan Smith.

Kedutaan super yang direncanakan tersebut berlokasi sangat dekat dengan kabel bawah tanah penting dan fasilitas telekomunikasi utama di wilayah London Raya, sehingga memicu kekhawatiran serius terkait keamanan nasional.

Menurut pengungkapan media Inggris, desain internal kedutaan ini sangat mencurigakan, termasuk hingga 208 ruang bawah tanah rahasia. Para pengkritik khawatir fasilitas tersebut dapat digunakan untuk menahan dan menginterogasi secara ilegal para pembangkang yang mengungsi ke Inggris, dan menjadi basis bagi apa yang disebut sebagai “penindasan lintas negara” oleh PKT.

Ketua Partai Konservatif Inggris, Kemi Badenoch, menyatakan:  “Penderitaan yang dialami orang-orang yang hidup di bawah kekuasaan komunis adalah sesuatu yang tidak ingin kita lihat terulang di sini. Saya menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan keputusan ini.”

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal Inggris, Bobby Dean, mengatakan:  “Ini adalah ujian atas tekad pemerintah dalam menghadapi PKT, ujian atas kemauan pemerintah untuk melindungi warga Hong Kong di Inggris dan kelompok-kelompok lain yang mengalami penganiayaan, serta ujian apakah pemerintah akan mengorbankan keamanan nasional demi mengejar pertumbuhan ekonomi.”

Anggota parlemen dari Partai Reform UK, Danny Kruger, menyatakan:  “Kami menentang kedutaan ini karena kami tahu PKT tidak percaya pada kebebasan. Mereka akan memantau Inggris dari kedutaan ini, sama seperti mereka memantau semua orang yang hadir di sini hari ini.”

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah demonstran dilaporkan diikuti dan difoto. Penyelenggara memperingatkan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah mengirim agen untuk menyusup ke dalam kerumunan dan memicu gangguan. Kepolisian Inggris telah turun tangan menangani situasi ini.

Laporan oleh reporter New Tang Dynasty Television, Li Qingyi dan Yilong.

Tuhan Menolong Orang yang Mau Menolong Dirinya Sendiri

ET Indonesia
-
0
Tuhan Menolong Orang yang Mau Menolong Dirinya Sendiri

EtIndonesia. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang warga bernama A Niu. Setiap pagi, dia menghabiskan lebih dari tiga jam untuk bersembahyang. Dia sangat percaya pada pepatah: “Semakin sering menyembah, semakin besar pula perlindungan para dewa.”

Di rumahnya, tersusun berbagai patung dewa dalam beragam ukuran dan bentuk.

Suatu hari, kepala desa mengumumkan kepada seluruh warga: “Karena hujan deras yang turun terus-menerus, saluran air tersumbat dan ada kemungkinan besar banjir akan melanda desa ini. Mohon semua warga segera mengemasi barang-barang penting dan mengungsi sementara demi menghindari korban jiwa.”

Sebagian besar warga mengikuti instruksi tersebut. Namun, masih ada segelintir orang yang enggan pergi. 

A Niu bahkan tertawa dan berkata :  “Aku sama sekali tidak takut. Setiap hari aku bersembahyang dengan tulus. Para dewa pasti akan melindungiku. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di desa ini.”

Tak lama kemudian, banjir benar-benar datang dan tak terkendali. Semua jalan keluar desa terendam air. Warga yang tidak sempat mengungsi terpaksa naik ke atap rumah sambil menunggu pertolongan. A Niu pun tak terkecuali—dia memanjat atap untuk menghindari derasnya air.

Saat itulah, sebuah keluarga melintas dengan rakit kayu buatan sendiri dan mengajak A Niu ikut bersama mereka. Namun A Niu menolak. Tak lama kemudian, sebuah pohon besar hanyut dan mengapung tepat di depannya. Dia pun tidak memanfaatkannya sebagai alat penyelamat. Beberapa jam berlalu, entah dari mana, sebuah tong kayu besar ikut hanyut mendekat. A Niu tetap mengabaikannya.

Dia hanya terus melafalkan doa-doa, yakin bahwa air sebentar lagi akan surut, sambil membayangkan bagaimana nanti dia akan mendapat “anugerah” dari dewa.

Pada akhirnya, A Niu tenggelam dan meninggal dunia.

Jiwanya kemudian bertemu dengan dewa yang paling dia sembah. 

Dengan penuh amarah, dia memaki : “Wahai Dewa! Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Setiap hari aku menyembahmu dengan tulus, tapi kamu justru membiarkanku mati tenggelam. Apa sebenarnya yang kamu lakukan?”

Dewa itu menjawab dengan tenang : “A Niu, Aku telah mengirimkan kepadamu rakit, pohon besar, dan tong kayu. Namun semua kesempatan itu tidak kamu manfaatkan. Dalam kondisi seperti itu, Aku pun tak berdaya menolongmu.”

Renungan / Hikmah Cerita

Di hadapan apa yang sering dianggap sebagai “Tuhan” oleh banyak orang—seperti peluang, keberuntungan, atau takdir—banyak sekali “A Niu” dalam kehidupan nyata yang hanya pasrah menunggu, hingga akhirnya berakhir dengan menyalahkan keadaan atau orang lain.

Sepanjang hidup, kita semua mendambakan kesempatan. Namun seperti kisah sederhana di atas, sering kali kita sendiri tidak tahu sebenarnya kesempatan seperti apa yang kita butuhkan, atau dalam wujud apa dia akan datang. Bahkan ketika kesempatan itu benar-benar muncul, kita kerap belum siap menerimanya.

Terkadang, kita memang cukup beruntung untuk menggenggam satu peluang. Namun karena gagal menangkap peluang berikutnya, atau karena kurangnya kemampuan, ketekunan, dan daya tahan untuk terus mengembangkannya—kita pun berhenti di tengah jalan, sebelum mencapai keberhasilan sejati.

Setiap orang pasti akan mendapatkan keberuntungan. Kesempatan selalu datang secara adil kepada semua orang. Namun, kemampuan untuk menangkap dan memanfaatkannya belum tentu sama.

Karena satu hal yang pasti:  Jika ingin dibantu oleh Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus mau menolong diri sendiri.

Mengapa Rezim Iran Mengancam Membunuh Rakyatnya Saat Armada AS Mendekat?

ET Indonesia
-
0
Mengapa Rezim Iran Mengancam Membunuh Rakyatnya Saat Armada AS Mendekat?

Pemerintah Suriah dan Pasukan Kurdi Hampir Mengakhiri Perpecahan, Kedua Pihak dalam Fase Gencatan Senjata dan Konsolidasi

EpochTimesId
-
0
Pemerintah Suriah dan Pasukan Kurdi Hampir Mengakhiri Perpecahan, Kedua Pihak dalam Fase Gencatan Senjata dan Konsolidasi

EtIndonesia. Setelah pasukan pemerintah Suriah maju ke wilayah utara dan timur yang dikuasai etnis Kurdi, Presiden al-Sharaa pada 18 Januari mengumumkan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan integrasi dengan aliansi militer yang dipimpin Kurdi. Hal ini menandai bahwa pemerintah hampir sepenuhnya menguasai negara dan melemahkan kekuatan Kurdi yang telah mengendalikan wilayah timur laut selama lebih dari satu dekade.

Menurut laporan AFP, Amerika Serikat—yang selama ini mendukung pejuang Kurdi Suriah dan kini telah menjadi sekutu penting Damaskus—menyambut baik kesepakatan tersebut. Utusan khusus AS, Tom Barrack, menyebutnya sebagai “titik balik yang krusial” dan memuji “upaya konstruktif” yang dilakukan kedua pihak.

Setelah bertemu dengan Barrack di Damaskus, Ahmed al-Sharaa mengatakan kepada wartawan, “Saya mengusulkan gencatan senjata menyeluruh.” Ia menyatakan bahwa karena cuaca buruk, pertemuannya dengan komandan Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF), Mazloum Abdi, ditunda hingga Senin (19 Januari). Namun, “demi meredakan situasi, kami memutuskan untuk menandatangani perjanjian.”

Pasukan Demokratik Suriah adalah aliansi militer dalam perang saudara yang didukung Amerika Serikat dan dipimpin oleh etnis Kurdi.

Al-Sharaa mengatakan bahwa rincian kesepakatan akan difinalisasi keesokan harinya, seraya menegaskan bahwa perjanjian ini didasarkan pada “semangat” kesepakatan yang ditandatangani pada Maret tahun lalu.

Ia menyerukan agar suku-suku Arab yang menjadi mayoritas di Provinsi Raqqa  dan Deir Ezzor—wilayah utara dan timur yang sebelumnya dikuasai Kurdi—“tetap tenang … untuk membuka jalan bagi penerapan bertahap ketentuan perjanjian hingga tercapai ketenangan penuh di Suriah.”

Ia berharap perjanjian ini menjadi “awal yang baik” bagi pembangunan dan rekonstruksi, sekaligus membawa “kesempatan bagi keamanan dan stabilitas,” sehingga “Suriah dapat mengakhiri perpecahan saat ini dan melangkah menuju persatuan serta kemajuan.”

Hingga saat ini, Abdi dan otoritas administratif Kurdi belum memberikan komentar mengenai tercapainya kesepakatan tersebut.

Kantor kepresidenan merilis “Perjanjian Gencatan Senjata dan Integrasi Menyeluruh” yang ditandatangani oleh al-Sharaa dan Abdi. Isinya mencakup “penerapan gencatan senjata menyeluruh dan segera antara pasukan pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah di semua garis depan dan titik kontak.”

Perjanjian tersebut juga mengatur bahwa personel militer dan keamanan Pasukan Demokratik Suriah, “setelah melalui pemeriksaan keamanan yang diperlukan, akan secara bertahap dimasukkan ke dalam sistem Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Suriah.”

Poin penting lainnya meliputi “penyerahan secara penuh dan segera kewenangan administrasi dan militer di Provinsi Deir Ezzor dan Raqqa kepada pemerintah Suriah,” serta “pengintegrasian seluruh lembaga sipil di Provinsi Hasakeh—basis utama Kurdi—ke dalam sistem negara.”

Perjanjian ini juga mencakup pengintegrasian badan administrasi Kurdi yang mengelola tahanan dan kamp kelompok ISIS (IS), serta pasukan yang bertanggung jawab atas keamanan fasilitas terkait, ke dalam sistem pemerintah. Pemerintah akan “sepenuhnya memikul tanggung jawab hukum dan keamanan.”

Selama perang saudara, etnis Kurdi membangun pemerintahan de facto yang bersifat otonom dan berharap dapat mempertahankan lembaga administratif serta kendali atas sebagian wilayah utara dan timur laut. Kesepakatan ini menjadi pukulan berat bagi ambisi tersebut.

Harapan Kurdi untuk memperjuangkan pemerintahan daerah yang terdesentralisasi juga berakhir, meskipun mereka sebelumnya bersikeras pada tuntutan tersebut dalam perundingan dengan Damaskus.

Central News Agency / Lu Yongxin

Delapan Negara NATO Tanggapi Tarif Trump, Krisis Greenland Terancam Meningkat

EpochTimesId
-
0
Delapan Negara NATO Tanggapi Tarif Trump, Krisis Greenland Terancam Meningkat

EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 17 Januari mengumumkan bahwa terkait isu Pulau Greenland, Amerika Serikat akan mengenakan tarif impor terhadap delapan negara, termasuk Denmark, Finlandia, dan Prancis. Menanggapi langkah tersebut, delapan negara NATO pada 18 Januari mengeluarkan pernyataan bersama.

Para analis menilai, krisis Greenland kini berpotensi berkembang menjadi pertarungan politik tingkat tinggi yang melibatkan NATO dan Uni Eropa.

Ketua DPR AS: Tidak Akan Ada Intervensi Militer di Greenland

Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson mengatakan: “Saya tidak percaya (Amerika Serikat) akan melakukan intervensi militer di Greenland.”

Dalam wawancara dengan BBC yang ditayangkan pada 18 Januari, Johnson menegaskan bahwa AS tidak akan melakukan intervensi militer di Greenland. Ia menilai bahwa diplomasi adalah jalan keluar, seraya menekankan arti strategis Greenland.

Johnson mengatakan: “Karena letak geografisnya, Greenland bukan hanya penting bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi semua orang yang mencintai kebebasan. Kita hidup di masa dan dunia yang berbahaya. Presiden Trump menyadari hal ini, dan itu bukan sesuatu yang baru.”

Trump: Hanya AS yang Bisa Melindungi Kawasan Arktik

Pada 17 Januari, Presiden Trump menulis bahwa Partai Komunis Tiongkok dan Rusia menginginkan Greenland, sementara Denmark dinilai tidak mampu melindunginya. Menurut Trump, hanya Amerika Serikat yang mampu menjamin keamanan kawasan Arktik.

Ia menekankan bahwa dengan adanya proyek pertahanan “Golden Dome” milik AS serta kebutuhan akan sistem persenjataan modern, kepemilikan Greenland menjadi sangat penting.

 Sementara itu, pengiriman pasukan oleh delapan negara Eropa ke Greenland untuk ikut dalam manuver geopolitik telah meningkatkan risiko keamanan geopolitik.

Trump memutuskan bahwa mulai 1 Februari tahun ini, AS akan mengenakan tarif 10% terhadap delapan negara NATO tersebut. Mulai 1 Juni, tarif akan dinaikkan menjadi 25%, hingga tercapai kesepakatan pembelian Greenland.

PM Italia: Sanksi Baru Adalah Kesalahan, Perlu Dialog

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan: “NATO sudah mulai menangani isu ini, dan itu merupakan awal yang baik. Saya rasa penerapan sanksi baru hari ini adalah sebuah kesalahan. Dialog perlu dipulihkan untuk mencegah eskalasi.”

Meloni menilai bahwa kekhawatiran Amerika Serikat terhadap keamanan kawasan Arktik adalah masuk akal dan serius, dan bahwa penguatan keamanan Greenland seharusnya dibahas dalam kerangka NATO.

Delapan Negara NATO Keluarkan Pernyataan Bersama

Pada 18 Januari, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menegaskan bahwa sebagai anggota NATO, negara-negara tersebut akan bersama-sama memperkuat keamanan Arktik, yang merupakan kepentingan bersama lintas Atlantik.

Pernyataan itu juga menegaskan solidaritas dengan Kerajaan Denmark dan rakyat Greenland, serta memperingatkan bahwa ancaman tarif dapat merusak hubungan transatlantik dan memicu lingkaran eskalasi yang berbahaya.

Analis: Ini Sudah Menjadi Pertarungan Politik Tingkat Tinggi

Analis dan komentator politik Noah Reddington mengatakan: “Ini benar-benar telah berkembang menjadi pertarungan politik tingkat tinggi. Ini bukan lagi sekadar persoalan antara Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat, melainkan antara Eropa dan Amerika. Ini bukan hanya menyangkut masa depan NATO, tetapi juga persatuan internal Uni Eropa.”

Denmark: Terus Lakukan Kontak Diplomatik dengan AS

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen pada 18 Januari, setelah bertemu Menteri Luar Negeri Norwegia di Oslo, menyatakan bahwa Denmark akan terus melakukan kontak diplomatik dengan Amerika Serikat untuk menyelesaikan krisis Greenland.

Rasmussen mengatakan: “Kami telah memutuskan untuk terus berupaya mencari solusi yang dapat mendorong Presiden Trump meninggalkan gagasan untuk menguasai Greenland, menjamin kedaulatan Greenland serta keutuhan wilayah Kerajaan Denmark, sekaligus memenuhi harapan dan tuntutan Amerika Serikat yang masuk akal.”

Sekjen NATO: Sudah Berkomunikasi dengan Trump

Pada hari yang sama, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memposting bahwa ia telah berkomunikasi dengan Presiden Trump mengenai situasi keamanan Greenland dan kawasan Arktik.

Ia menyatakan bahwa kedua pihak akan melanjutkan pembahasan, dan berharap dapat bertemu langsung di Davos pada akhir pekan ini.

Laporan gabungan oleh reporter NTD Television, Yi Jing

+

Trump Serukan Akhiri Kekuasaan Khamenei, Isu “Serangan Pemenggalan” Menggema di Timur Tengah

ET Indonesia
-
0
Trump Serukan Akhiri Kekuasaan Khamenei, Isu “Serangan Pemenggalan” Menggema di Timur Tengah

EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Sabtu, 17 Januari 2026, secara terbuka menyerukan diakhirinya kekuasaan Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran yang telah berkuasa selama 37 tahun. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal paling keras dari Washington terkait dorongan perubahan rezim di Iran.

Dalam wawancara eksklusif dengan media Amerika Politico, Trump menyatakan bahwa Iran sudah saatnya mencari kepemimpinan baru. Dia menilai kepemimpinan saat ini hanya bertahan melalui penindasan brutal terhadap rakyatnya sendiri.

Perang Pernyataan Trump–Khamenei

Pernyataan Trump muncul setelah Khamenei sebelumnya melontarkan serangkaian unggahan bernada konfrontatif melalui platform media sosial AXE, dengan menuduh Trump sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian para demonstran Iran.

Dalam unggahan lainnya, Khamenei juga menuding Trump telah secara keliru menggambarkan kelompok-kelompok kekerasan sebagai wakil sah rakyat Iran. Menanggapi tudingan tersebut, Trump menegaskan bahwa rezim Iran mempertahankan kekuasaan melalui kekerasan sistematis.

“Sebagai pemimpin negara, Khamenei telah menghancurkan Iran secara menyeluruh dan menggunakan penindasan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tegas Trump.

Isu “Serangan Pemenggalan Kepemimpinan”

Situasi semakin memanas setelah muncul pernyataan mengejutkan dari Dan Shapiro, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel. Shapiro memperingatkan bahwa Presiden Trump kemungkinan mempertimbangkan “serangan pemenggalan kepemimpinan” (decapitation strike) yang menargetkan Ayatollah Ali Khamenei dalam beberapa hari ke depan.

Menurut Shapiro, seruan terbuka Trump untuk mengganti kepemimpinan Iran, eskalasi gelombang protes di dalam negeri Iran, serta pergerakan besar armada militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah merupakan indikator kuat dari arah kebijakan tersebut.

Laporan dari platform berita Axios, yang mengutip sumber intelijen di Inggris, menyebutkan bahwa rezim Iran telah menerima informasi intelijen mengenai kemungkinan rencana penargetan langsung terhadap Khamenei.

Reaksi Teheran dan Eskalasi Regional

Menanggapi isu tersebut, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa segala bentuk agresi terhadap Pemimpin Tertinggi Iran akan mendapat kecaman keras dan respons tegas dari Teheran.

Di sisi lain, beredar informasi bahwa Uni Emirat Arab (UEA) mendukung kemungkinan operasi udara gabungan Israel–Amerika Serikat terhadap Iran. Mayoritas pesawat tempur AS saat ini dilaporkan berada di wilayah UEA dan bersiaga untuk operasi lanjutan menuju Teheran.

Angkatan Udara AS juga dilaporkan telah mengerahkan sejumlah besar jet tempur F-15E ke Yordania, setelah sebelumnya ditempatkan di Inggris. Langkah ini menambah kekhawatiran bahwa skenario militer tengah dipersiapkan secara serius.

Keterlibatan Israel dan Pergerakan Tiongkok

Sementara itu, sejak 17 Januari 2026, tercatat sedikitnya 14 pesawat kargo Tiongkok mendarat di Iran, memicu spekulasi dan perhatian luas komunitas internasional.

Pada saat yang sama, sistem pertahanan udara dan rudal Israel dilaporkan berada dalam status siaga tinggi. Para analis menilai bahwa jika aksi militer terhadap Iran benar-benar terjadi, Israel hampir pasti akan terlibat secara langsung. Kolaborasi angkatan udara Israel dan Amerika Serikat dinilai jauh lebih efektif dibandingkan aksi sepihak.

Iran Bergejolak: Rakyat Lawan Jam Malam

Di dalam negeri Iran, kondisi semakin tidak terkendali. Rakyat secara luas mengabaikan status darurat dan jam malam yang diberlakukan pemerintah. Gelombang perlawanan terus menguat di berbagai kota, dengan warga tetap turun ke jalan menuntut kebebasan dan kejatuhan rezim Republik Islam.

Dalam perkembangan lain, Perusahaan Penyiaran Republik Islam Iran dilaporkan menjadi target serangan siber. Siaran reguler terhenti dan digantikan dengan tayangan berisi pesan dari Reza Pahlavi, Putra Mahkota Iran di pengasingan, yang menyerukan rakyat Iran untuk bangkit melawan Republik Islam dan mengambil alih masa depan mereka sendiri.

Kesaksian Korban dan Perbedaan Data Korban Jiwa

Platform media jaringan Iran M124 melaporkan bahwa seorang warga Iran berhasil terhubung dengan dunia luar menggunakan layanan Starlink. Dalam kesaksiannya, dia menyatakan bahwa kondisi di lapangan jauh lebih buruk dibandingkan laporan resmi.

Menurutnya, menyebut angka korban hanya 12.000 orang adalah sesuatu yang “memalukan”. Dia mengklaim bahwa di Teheran saja, jumlah korban tewas telah melampaui 20.000 jiwa, dengan hampir setiap kota dan setiap keluarga kehilangan setidaknya satu anggota keluarga. Dia menyebut tragedi ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia yang berbasis di Amerika Serikat menyampaikan data berbeda. Berdasarkan verifikasi mereka, hingga kini tercatat 3.090 orang meninggal dunia, termasuk 2.885 pengunjuk rasa, serta lebih dari 22.000 orang ditangkap.

Dunia Menanti Titik Balik

Perbedaan data korban, meningkatnya aktivitas militer, serta konflik terbuka antara Washington dan Teheran menempatkan Iran pada salah satu titik paling genting dalam sejarah modernnya. Dunia internasional kini menanti satu pertanyaan besar: apakah krisis ini akan berujung pada perubahan rezim—atau justru meletus menjadi konflik bersenjata berskala besar di Timur Tengah?

Mengapa Rezim Iran Mengancam Membunuh Rakyatnya Saat Armada AS Mendekat?

ET Indonesia
-
0
Mengapa Rezim Iran Mengancam Membunuh Rakyatnya Saat Armada AS Mendekat?

EtIndonesia. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kini resmi melampaui perang opini dan propaganda diplomatik. Pada pertengahan Januari 2026, Angkatan Laut Amerika Serikat secara terbuka mengerahkan kekuatan militernya dalam skala besar ke kawasan Timur Tengah—sebuah langkah yang oleh para analis disebut sebagai “daftar baja”, simbol bahwa opsi militer telah benar-benar dibuka.

Dua Kelompok Tempur Kapal Induk AS Bergerak Serempak

Pada 15 Januari 2026, kelompok tempur kapal induk USS George H. W. Bush dilaporkan telah mengangkat jangkar dan berlayar dengan kecepatan penuh menuju kawasan Mediterania. Armada ini dijadwalkan melintasi Terusan Suez, memasuki Laut Merah, dan selanjutnya bergabung dengan kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln yang telah lebih dahulu berada di Laut Arab.

Kedua kelompok tempur tersebut mencakup:

  • Lebih dari 180 pesawat tempur berbasis kapal induk
  • Kapal perusak dan kapal penjelajah yang dipersenjatai rudal jelajah Tomahawk
  • Kapal selam nuklir kelas Ohio yang beroperasi secara senyap
  • Puluhan ribu personel militer dan Marinir AS

Menurut pengamat pertahanan, konfigurasi kekuatan ini cukup untuk melumpuhkan negara berukuran menengah hanya dalam hitungan jam, jika perintah serangan diberikan.

Tiga Langkah Iran yang Melanggar “Garis Merah” Trump

Dalam beberapa hari terakhir, rezim Iran dinilai telah melakukan tiga tindakan besar yang secara langsung melanggar garis merah Presiden Amerika Serikat,  Donald Trump. Langkah-langkah tersebut mempercepat eskalasi menuju konfrontasi terbuka dan mempersempit ruang diplomasi.

Seiring mendekatnya armada USS Abraham Lincoln, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) justru mengunggah ancaman terbuka yang menyatakan bahwa jika Amerika Serikat menyerang, maka puluhan ribu warga Iran yang ditangkap dalam demonstrasi akan dieksekusi.

Ancaman ini memicu keterkejutan luas, termasuk di kalangan pengamat internasional. Alih-alih mengancam balasan terhadap AS, rezim justru menyasar rakyatnya sendiri.

Pidato Langka dan Bernuansa Darah dari Khamenei

Pada 14 Januari 2026, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei menyampaikan pidato publik yang sangat jarang terjadi, dengan nada yang oleh banyak pihak dinilai ekstrem dan bernuansa kekerasan. Dalam pidato tersebut, Khamenei:

  • Menyebut Trump sebagai penjahat kriminal
  • Secara terbuka menyerukan pembunuhan terhadap para demonstran Iran

Sehari kemudian, 15 Januari 2026, Khamenei kembali mengunggah pernyataan resmi yang menuduh:

“Kami menganggap Presiden Amerika Serikat bersalah karena telah menyebabkan korban jiwa, kerusakan, dan pencemaran nama baik terhadap negara Iran.”

Respons Trump: Seruan Terbuka untuk Kepemimpinan Baru Iran

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Washington. Pada 16 Januari 2026, Presiden Trump secara terbuka menyebut Khamenei “sakit”, menudingnya telah menjadikan Iran sebagai negara dengan kualitas hidup terburuk di dunia, dan menyatakan bahwa:

  • Iran sudah saatnya memiliki kepemimpinan baru
  • Kekuasaan Khamenei selama 37 tahun harus diakhiri

Pada hari yang sama, Departemen Luar Negeri AS, melalui situs resminya dalam bahasa Persia, mengeluarkan peringatan keras yang menegaskan:

  • Setiap serangan Iran terhadap aset Amerika Serikat akan dibalas secara dahsyat
  • Teheran diperingatkan agar tidak bermain-main dengan Trump, karena risikonya tidak akan mampu mereka tanggung

Retaknya Sistem Komando di Dalam Rezim Iran

Para analis menilai, keputusan Khamenei untuk secara terbuka memerintahkan pembunuhan demonstran justru mengungkap kelemahan fatal di dalam sistem kekuasaannya. Dalam kondisi normal, perintah semacam itu biasanya disampaikan secara tertutup.

Langkah ini mengindikasikan bahwa:

  • Rantai komando di bawah Khamenei mulai retak
  • Aparat pelaksana, termasuk IRGC dan hakim agama, mulai ragu
  • Banyak pihak khawatir akan dijadikan kambing hitam jika rezim runtuh

Seorang analis menggambarkan situasi ini sebagai: “Seperti kapten kapal yang hampir tenggelam, lalu secara histeris memerintahkan awaknya menembaki para penumpang.”

Ketergantungan pada Milisi Asing, Legitimasi Rezim Nol

Tanda lain runtuhnya otoritas negara terlihat dari penggunaan kekuatan asing untuk menekan demonstrasi. Dalam beberapa kesempatan, latar belakang juru bicara Iran menampilkan simbol kelompok-kelompok berikut:

  • Hizbullah Lebanon
  • Houthi Yaman
  • Milisi Syiah Irak
  • Hamas
  • Tentara bayaran Syiah dari Afghanistan dan Pakistan

Jika aparat keamanan Iran masih solid, tidak ada kebutuhan untuk mendatangkan milisi asing bertopeng guna menembaki rakyat sendiri. Ketergantungan ini dinilai sebagai bukti bahwa legitimasi rezim telah runtuh total.

Reza Pahlavi: Ini Bukan Penindasan, Ini Invasi

Menanggapi situasi tersebut, Reza Pahlavi, Putra Mahkota Iran di pengasingan, menyatakan bahwa: “Iran saat ini tidak memiliki pemerintahan. Yang ada hanyalah pasukan pendudukan musuh.”

Dia menegaskan bahwa rezim Teheran:

  • Menggunakan teroris asing dan milisi pro-Beijing
  • Memanfaatkan pasukan Irak dan kekuatan eksternal lainnya
  • Melakukan invasi terselubung terhadap rakyat Iran dengan jubah agama

Menurut Pahlavi, tindakan Khamenei dan kroninya bukan sekadar kejahatan domestik, melainkan kejahatan besar terhadap umat manusia.

Texas Waspada! Paket Benih Misterius dari Tiongkok Diduga Bawa Ancaman Biologis

ET Indonesia
-
0
Texas Waspada! Paket Benih Misterius dari Tiongkok Diduga Bawa Ancaman Biologis

EtIndonesia. Otoritas pertanian negara bagian Texas kembali mengeluarkan peringatan publik terkait kemunculan paket misterius berisi benih asal Tiongkok yang terus bermunculan di berbagai wilayah. Fenomena ini dinilai berpotensi menimbulkan ancaman jangka panjang terhadap keamanan pertanian, lingkungan hayati, dan ketahanan pangan Amerika Serikat.

Komisaris Pertanian Texas, Sid Miller, menegaskan bahwa meskipun paket-paket tersebut tampak kecil dan sepele, risikonya tidak bisa dianggap remeh. Benih asing yang masuk tanpa izin berpotensi membawa tanaman invasif, patogen berbahaya, maupun hama pertanian yang dapat merusak ekosistem secara permanen.

Lebih dari 1.100 Paket Dikumpulkan Sejak Februari 2025

Menurut data resmi Texas Department of Agriculture, sejak Februari 2025 hingga awal Januari 2026, pihaknya telah mengumpulkan 1.101 paket benih tak diminta dari 109 lokasi berbeda di seluruh wilayah negara bagian Texas.

“Ini bukan sekadar paket kecil berisi biji-bijian. Jika spesies invasif berhasil menyebar, dampaknya bisa menghancurkan ladang pertanian, peternakan, kebun warga, hingga kawasan alam liar secara permanen,” tegas Miller dalam pernyataan resminya.

Kasus Pertama Dilaporkan dari Kota Clute

Kasus ini pertama kali mencuat pada Februari 2025, ketika seorang warga Clute, Brazoria County, Texas, melaporkan menerima paket dari Tiongkok yang berisi benih dan cairan tak dikenal. Temuan tersebut segera ditindaklanjuti oleh otoritas setempat, yang kemudian mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak membuka, menanam, atau membuang paket semacam itu secara sembarangan.

Pihak berwenang menekankan bahwa tindakan keliru, seperti membuang benih ke tempat sampah umum atau menanamnya, dapat mempercepat penyebaran organisme berbahaya ke lingkungan sekitar.

Fenomena Nasional, Bukan Hanya di Texas

Kasus serupa tidak hanya terjadi di Texas. Sepanjang tahun 2025, beberapa negara bagian lain di Amerika Serikat—termasuk Ohio, New Mexico, dan Alabama—juga melaporkan penerimaan paket benih misterius tanpa pesanan.

Fenomena ini mengingatkan kembali pada insiden nasional “mystery seeds” yang pertama kali merebak pada tahun 2020, ketika ribuan warga AS menerima paket serupa dari luar negeri, terutama dari Tiongkok.

Dugaan Penipuan Brushing, Namun Risiko Tetap Tinggi

Otoritas menyatakan bahwa sebagian paket kemungkinan terkait dengan praktik penipuan “brushing”, yakni metode mengirim barang murah untuk menciptakan catatan transaksi palsu di platform e-commerce. Namun, Miller menegaskan bahwa benih bukanlah produk biasa.

“Berbeda dengan barang konsumsi murah, benih membawa risiko biologis. Sekali tersebar, dampaknya bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun,” ujarnya.

Saat ini, Texas Department of Agriculture bekerja sama dengan otoritas federal Amerika Serikat untuk mengumpulkan, menguji, dan memusnahkan seluruh paket benih secara aman, guna mencegah kemungkinan penyebaran organisme berbahaya.

Imbauan Tegas kepada Masyarakat

Komisaris Pertanian Texas kembali mengingatkan warga agar tidak membuka paket mencurigakan, tidak memindahkan isinya, serta menjaga kemasan tetap tertutup. Masyarakat diminta segera melaporkan temuan semacam ini kepada otoritas pertanian setempat agar dapat ditangani oleh tenaga profesional.

“Terlepas dari apakah ini penipuan atau skema yang lebih berbahaya, Texas tidak akan menganggap enteng,” tegas Miller. “Benih asing yang masuk tanpa izin merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan, lingkungan, dan keselamatan publik.”

Diplomat Inti Iran Kabur & Ajukan Suaka ke Swiss — Apakah Rezim Teheran Mulai Runtuh dari Dalam?

ET Indonesia
-
0
Diplomat Inti Iran Kabur & Ajukan Suaka ke Swiss — Apakah Rezim Teheran Mulai Runtuh dari Dalam?

EtIndonesia. Situasi politik dan keamanan di Iran memasuki fase yang semakin genting. Dalam perkembangan terbaru yang bersifat mendesak, media Inggris, Iran International melaporkan bahwa Alireza Jeyrani Hokmabad, Wakil Kepala Delegasi Iran untuk Jenewa, telah meninggalkan jabatannya bersama seluruh anggota keluarganya dan secara resmi mengajukan permohonan suaka politik kepada Pemerintah Swiss.

Menurut sumber internal yang dikutip Iran International, langkah tersebut diambil karena kekhawatiran serius Hokmabad terhadap kondisi dalam negeri Iran yang terus bergejolak, serta ketidakpastian masa depan rezim yang dinilai semakin rapuh.

Diplomat Senior Tinggalkan Jabatan, Isyarat Retaknya Sistem

Hokmabad saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, dengan status diplomat senior dan kewenangan setingkat duta besar berkuasa penuh. Dia dikenal sebagai salah satu figur inti dalam jaringan diplomasi Iran di Eropa.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa, seiring meningkatnya sorotan dunia internasional terhadap penindasan brutal terhadap demonstran di Iran—termasuk tekanan dari Parlemen Eropa dan lembaga-lembaga HAM—semakin banyak diplomat Iran di Eropa diam-diam mencari jalur suaka politik. Kepergian Hokmabad dikhawatirkan menjadi awal dari gelombang pelarian kolektif pejabat diplomatik Iran, yang mencerminkan krisis kepercayaan internal terhadap keberlangsungan rezim Teheran.

Prediksi Mengejutkan: Khamenei Jadi Target Operasi Khusus

Sementara itu, ketegangan meningkat setelah The Times of Israel pada 18 Januari 2026 mengutip pernyataan Dan Shapiro, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel pada era Presiden Barack Obama.

Shapiro secara terbuka memprediksi bahwa Presiden AS, Donald Trump kemungkinan besar dapat memerintahkan operasi pembunuhan terarah terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam hitungan hari ke depan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah pergerakan kelompok kapal induk Angkatan Laut AS menuju kawasan Timur Tengah, yang dinilai memberikan Amerika Serikat kapasitas nyata untuk melancarkan serangan udara presisi terhadap target bernilai strategis di Teheran.

Menurut Shapiro, kombinasi antara sikap keras Trump terhadap rezim Iran dan serangkaian provokasi terbuka Khamenei—termasuk melalui pernyataan publik dan media sosial—telah secara signifikan meningkatkan risiko Washington mengambil langkah ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun demikian, Shapiro menegaskan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi, bukan cerminan keputusan resmi Pemerintah Amerika Serikat. Dia juga menekankan bahwa bahkan jika Khamenei disingkirkan, perubahan rezim tidak akan terjadi secara otomatis. Struktur kekuasaan Iran kemungkinan akan mengalami turbulensi internal baru, dan arah akhir politik negara tersebut tetap sangat bergantung pada keputusan dan kehendak rakyat Iran sendiri.

Trump: Iran Butuh Kepemimpinan Baru

Sinyal eskalasi juga terlihat jelas dari pernyataan resmi Presiden Trump. Majalah Time, mengutip wawancara Trump dengan Politico, melaporkan bahwa Trump secara tegas menyatakan Iran membutuhkan kepemimpinan baru.

Dalam wawancara tersebut, Trump berulang kali mengkritik Khamenei—yang kini berusia 86 tahun—dengan tudingan bahwa sang pemimpin tertinggi telah menghancurkan negara dan mempertahankan kekuasaan melalui kekerasan dan penindasan sistematis.

Trump juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima berbagai pengarahan kebijakan, termasuk opsi militer, meskipun belum memastikan apakah opsi tersebut akan dieksekusi. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Trump telah membatalkan seluruh jalur komunikasi dan kontak yang sebelumnya direncanakan dengan pejabat Iran, sebuah langkah yang menandai memburuknya hubungan diplomatik secara drastis.

Korban Protes Terus Bertambah, Penangkapan Massal

Di sisi lain, data terbaru dari Human Rights Activists in Iran (HRAA) semakin memperparah kekhawatiran internasional. Dalam laporan yang dirilis pada 19 Januari 2026, HRAA menyatakan bahwa sedikitnya 3.090 orang telah tewas dalam gelombang protes terbaru di Iran.

Dari jumlah tersebut, 2.885 korban adalah demonstran sipil, sementara lebih dari 22.000 orang telah ditangkap oleh aparat keamanan Iran dalam operasi penindasan yang berlangsung secara nasional.

Pergerakan Militer AS di Irak dan Dukungan Global

Perhatian internasional juga tertuju pada perkembangan militer Amerika Serikat di kawasan. Sejumlah media internasional melaporkan bahwa pasukan AS telah ditarik dari Al-Asad Airbase, di Irak barat, dan pangkalan tersebut kini sepenuhnya berada di bawah kendali militer Irak.

Di luar Timur Tengah, dukungan global terhadap rakyat Iran terus menguat. Di Canada, puluhan ribu warga tetap turun ke jalan meskipun dilanda badai salju, menyuarakan solidaritas terhadap demonstran Iran dan menuntut diakhirinya kekuasaan Republik Islam.

Spekulasi Penutupan Jalan Pelarian Elite Rezim

Di media sosial, seorang warganet menuliskan bahwa Khamenei sebenarnya sempat memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan jaminan keselamatan, namun tenggat waktu tersebut disebut telah berlalu. Menurut spekulasi tersebut, Khamenei dan lingkaran elite rezimnya kini tidak lagi diizinkan meninggalkan Iran, sementara proses hukum terhadap para pelaku kejahatan berat rezim disebut-sebut akan segera dimulai.

1...178179180...2,458Page 179 of 2,458