The Epochtimes

Amnesty International telah memperingatkan tentang “pola yang mengkhawatirkan” dari kekerasan yang digunakan oleh polisi Hong Kong. Tindakan tersebut terkait penanganan terhadap aksi protes pro-demokrasi yang sedang berlangsung, termasuk memukuli demonstran selama penangkapan. Bahkan, dilaporkan terlibat penyiksaan terhadap demonstran yang sudah ditahan.

Hal demikian dicantumkan oleh Amnesty International dalam laporannya yang dipublikasikan pada 19 September. Laporan tersebut berdasarkan sebanyak 38 wawancara dengan pengacara, profesional medis, dan aktivis yang ditangkap. 

Direktur Amnesty International Asia Timur, Nicholas Bequelin mengatakan, kelompok hak asasi manusia menemukan bahwa “berkali-kali, petugas polisi melakukan kekerasan sebelum dan selama penangkapan. Bahkan ketika individu telah dikendalikan atau ditahan. Aparat telah ”melanggar hukum hak asasi manusia internasional.”

Bequelin menegaskan, bukti yang ditemukan menyisakan sedikit ruang untuk keraguan – dalam memenuhi dahaga untuk balas dendam, pasukan keamanan Hong Kong telah terlibat dalam pola yang mengganggu dengan taktik sembrono. Termasuk, melanggar hukum terhadap orang-orang selama aksi protes digelar. 

Para demonstran yang diwawancarai menceritakan pemukulan berat dari aparat polisi, penundaan akses ke perawatan medis dan pengacara. Bahkan, mereka mengalami sejumlah penyiksaan lainnya bahkan ketika mereka tidak menunjukkan perlawanan.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan, bahwa sebanyak 18 dari 21 pemrotes yang ditangkap diwawancarai dirawat di rumah sakit. Mereka terluka atau penderitaan yang berkaitan dengan penangkapan atau penahanan mereka,  termasuk patah tulang dan luka di kepala.

Seorang pengunjuk rasa mengatakan kepada Amnesty, bahwa polisi memukulnya dari belakang dengan tongkat ketika dia mundur saat aksi protes di Tsian Sha Tsui pada bulan Agustus lalu.

Pemrotes itu mengatakan, dirinya dipukuli di tanah. Tiga dari aparat menyerang dirinya dan menempelkan wajahnya dengan keras ke tanah. Sedetik kemudian, mereka menendang wajahnya. Pemrotes tersebut  menambahkan, bahwa dirinya kemudian merasakan sakit yang tajam di dada kirinya dan kesulitan bernapas.

Pria itu menghabiskan dua hari di rumah sakit karena tulang rusuknya patah. Dalam kasus lain, Amnesty mengatakan, polisi terus memukuli seorang pemrotes wanita setelah menjatuhkannya ke tanah dan mengikat tangannya.

Laporan itu juga menemukan bukti, bahwa polisi melakukan kekerasan balasan terhadap pengunjuk rasa yang ditahan. Beberapa di antaranya juga mengalami penyiksaan. Seorang pengunjuk rasa, yang ditahan di kantor polisi setelah aksi protes di Wilayah Baru pada bulan Agustus lalu, mengatakan bahwa petugas memukulinya dengan keras. Selain itu, mengancam akan mematahkan tangannya setelah ia menolak menjawab pertanyaan.

Pria itu mengatakan, dirinya  merasakan di kakinya karena dihantam sesuatu yang sangat keras. Kemudian seseorang membalik badan dan berlutut di dadanya. Ia mencoba berteriak, tetapi  tidak bisa bernapas dan berbicara. 

Seorang petugas juga memaksa matanya terbuka saat menjepitnya ke tanah.Petugas juga menyinari pena laser ke dalamnya, sebagai pembalasan nyata dari penggunaan laser pointer oleh para pemrotes selama aksi protes. Pria tersebut kemudian menderita patah tulang dan pendarahan luka dalam. Para demonstran telah menggunakan pena laser selama aksi protes. Aksi itu dilakukan sebagai taktik untuk membutakan kamera dan menghalangi polisi.

Laporan Amnesty mendapati para pengunjuk rasa yang terluka telah ditahan di fasilitas penahanan hingga selama 10 jam, tanpa menerima perawatan medis. 

Seorang pria mengatakan bahwa polisi mengikat tangannya ke punggung selama berjam-jam. Meskipun ia sudah mengalami patah tulang. Aparat tetap tak menghiraukannya.  

Temuan-temuan itu secara langsung bertentangan dengan klaim pemerintah dan polisi Hong Kong. Secara langsung telah menunjukkan “pengekangan tingkat tinggi” saat membubarkan para pengunjuk rasa. Demonstran secara konsisten menyerukan penyelidikan secara independen terhadap dugaan kekerasan aparat polisi. 

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya mengutuk polisi Hong Kong. Dikarenakan, melanggar norma-norma internasional dalam penggunaan kekuatan mereka, yang menyebabkan “risiko besar kematian atau terluka secara serius.”

Bequelin juga mengatakan, bahwa penggunaan kekerasan oleh polisi “berlebihan, melanggar hukum hak asasi manusia internasional.” Demonstran terus menyuarakan agar digelar penyelidikan secara independen terhadap aparat kepolisian. Bequelin mengatakan, mengingat besarnya pelanggaran yang ditemukan, sangat jelas bahwa Kepolisian Hong Kong tidak lagi dalam posisi untuk menyelidiki dirinya sendiri atau memperbaiki penindasan yang meluas terhadap para demonstran. 

Sementara itu, Menurut berbagai laporan media, polisi telah menembakkan lebih dari 2.000 putaran gas air mata di Hong Kong. Polisi juga menembakkan sejumlah besar bean bags dan peluru karet. Polisi juga menyemprotkan meriam air kepada para demonstran dalam tiga bulan terakhir. Orang-orang curiga bahwa polisi daratan selaku aparat Komunis Tiongkok telah hadir di kepolisian Hong Kong. 

Sebuah video yang diambil oleh seorang saksi pada 8 September menunjukkan beberapa polisi berbicara mandarin satu sama lain, yang mendukung pernyataan itu. Bahasa Mandarin adalah dialek utama di Tiongkok, dituturkan oleh 70 persen dari semua penutur Tiongkok atas wilayah geografis yang luas. Sementara penutur asli bahasa Kanton ditemukan di Provinsi Guangdong, Hong Kong, dan Makau. 

Karena perbedaan mencolok antara dialek-dialek itu, sangat sulit bagi orang Hongkong asli untuk berbicara bahasa mandarin dengan lancar dan seakurat penutur asli. Penduduk setempat pasti akan berbicara dengan aksen Kanton. Fakta itu menjelaskan, mengapa seorang perwira polisi yang berbicara dalam bahasa mandarin hampir pasti berasal dari daratan Tiongkok. 

Dalam video lain yang diambil oleh seorang wartawan Epoch Times edisi Hong Kong, seorang perwira polisi anti huru hara mengatakan kepada rekan-rekannya yang artinya “Semua kawan kami ada di sini. Kita bisa pergi sekarang. “

Istilah kawan biasa digunakan di daratan Tiongkok, ketika merujuk pada kolega. Kadang-kadang, warga Hongkong dapat menggunakannya dalam konteks yang sinis atau bercanda, mengolok-olok kata itu sebagai etiket komunis. 

Tetapi dalam video itu, petugas itu mengucapkan kata itu secara alami. Hal demikian suatu tanda yang tidak salah lagi, bahwa itu adalah kata-kata yang biasa ia gunakan dalam keseharian mereka. (asr)

Cathy He – The Epochtimes

ETIndonesia- Senator Amerika Serikat Patrick Leahy menyerukan kepada rezim Komunis Tiongkok untuk mengakhiri penahanan dan “kebrutalan” terhadap pengikut yang berlatih disiplin spiritual Falun Gong pada Kamis 12 September.  

Selama dua puluh tahun setelah rezim Komunis Tiongkok meluncurkan kampanye secara besar-besaran untuk memberangus latihan spiritual itu, hingga kini penganiayaan tersebut masih terus berlanjut.

“Pemerintah Tiongkok harus segera menghentikan penahanan sewenang-wenang dan kebrutalan terhadap para praktisi Falun Gong dan minoritas agama dan etnis lainnya,” demikian pernyataan Leahy.

Patrick Leahy menegaskan, pemerintah Komunis Tiongkok harus membebaskan tahanan politik dari pusat pendidikan ulang, mendekriminalisasi praktik keagamaan dan spiritual, dan memungkinkan kelompok hak asasi manusia internasional dan jurnalis untuk mewawancarai korban yang selamat. Komunis Tiongkok juga diserukan, harus berkomitmen untuk mengakhiri penggunaan penyiksaan, pengambilan organ narapidana, dan propaganda melawan kaum minoritas. 

Falun Gong atau dikenal sebagai Falun Dafa, adalah latihan meditasi tradisional yang berasal dari Tiongkok dengan ajaran moral berdasarkan Sejati-Baik-Sabar.  

Latihan tersebut dilarang oleh Komunis Tiongkok pada tahun 1999. Pelarangan tersebut setelah terjadinya peningkatan popularitas Falun Gong pada awal dekade. 

Perkiraan pemerintah pada saat itu, menemukan bahwa sebanyak 70 juta hingga 100 juta orang berlatih Falun Gong di Tiongkok.

Leahy mengatakan, dikarenakan Komunis Tiongkok takut dengan agama atau asosiasi terorganisir yang tidak dapat mereka kendalikan, maka Komunis Tiongkok memandang kebangkitan agama tradisional Tiongkok sebagai ancaman bagi keberlangsungan Komunis Tiongkok. 

Pada Juli tahun ini, menandai peringatan 20 tahun berlangsungnya penganiayaan brutal terhadap Falun Gong.

Menurut Leahy, pada 20 Juli 1999 lalu, ratusan praktisi Falun Gong ditangkap di rumah mereka di tengah malam. Selama minggu-minggu berikutnya, sebanyak 50.000 Falun Gong dilaporkan ditahan. 

Pada tahun-tahun sejak itu, penindasan rezim terhadap pengikut Falun Gong telah berlangsung “tanpa henti,” demikian bunyi pernyataan senator dari wilayah Vermont, AS. 

Leahy mengatakan, Praktisi Falun Gong telah ditangkap, dikuburkan di kamp pendidikan ulang, dipukuli, mengalami kurang tidur, kelaparan, diserang secara seksual, disetrum, dicekok secara paksa, dibelenggu, dan anggota badannya perlahan-lahan rusak, sampai melepaskan keyakinan dan latihan mereka. 

Rincian-rincian penindasan telah didokumentasikan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional. Bahkan, didokumentasikan para pengikut Falun Gong yang berhasil selamat dari penahanan dan menceritakan pengalaman mereka.

Menurut perkiraan dari investigator independen, Ethan Gutmann, antara setengah juta dan satu juta praktisi Falun Gong ditahan di berbagai fasilitas penahanan di seluruh negeri Tiongkok pada waktu tertentu.

Menurut Minghui.org, situs website yang berfungsi sebagai clearing untuk penganiayaan Falun Gong, menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 4.136 pengikut Falun Gong telah diverifikasi meninggal dunia. Mereka tak bernyawa saat berada dalam tahanan polisi atau di Tiongkok.  

Namun demikian, jumlah kematian sebenarnya kemungkinan akan jauh lebih tinggi. Dikarenakan, kesulitan memperoleh dan memverifikasi informasi tersebut di Tiongkok.

Senator Leahy mengatakan, Mereka telah mengambil organ di luar kehendak praktisi Falun Gong dan praktisi Falun Gong telah dibunuh. 

Pernyataan tersebut merujuk kepada praktik yang disetujui negara untuk memanen organ dari tahanan nurani dengan operasi transplantasi bertujuan nirlaba.

Pada bulan Juni lalu, tribunal independen di London, menyimpulkan bahwa ada bukti yang jelas, tentang pengambilan organ secara paksa telah terjadi di Tiongkok selama bertahun-tahun “dalam skala yang signifikan,” dengan pengikut Falun Gong dijadikan sebagai sumber utama organ tubuh.

Pernyataan senator Leahy menegaskan, semuanya mungkin tidak akan pernah mengetahui berapa banyak orang tak bersalah yang menjadi korban kekejaman Tersebut. Dikarenakan, pemerintah Tiongkok menyangkal dunia luar bahwa praktik seperti itu sedang terjadi. Sembari membenarkannya kepada warga mereka sendiri.

Pejabat dan parlemen AS, telah semakin menyoroti terhadap pelanggaran mengerikan terhadap kebebasan beragama rezim Komunis Tiongkok di Tiongkok. 

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, berbicara dalam rilis laporan tahunan departemen luar negeri AS tentang kebebasan beragama global pada bulan Juni lalu. Ia mengatakan, Komunis Tiongkok melakukan “permusuhan ekstrem terhadap semua agama sejak berdiri.” Menurut Pompeo, Komunis tiongkok meminta dirinya disebut sebagai Tuhan. 

Leahy adalah anggota Senat AS yang paling senior. Ia telah mendukuki kursi di Parlemen AS selama 44 tahun. Ia mengatakan, bahwa kisah-kisah yang telah dia dengar dari para penyintas penganiayaan agama yang dilakukan oleh rezim Komunis Tiongkok, serta anggota keluarga korban sangat mengejutkan dirinya. 

“Falun Gong layak untuk diingat, dan mereka layak bagi tindakan secara kolektif dari komunitas internasional,” demikian pernyataan resmi Leahy. 

FOTO : Senator AS Patrick Leahy (Sumber : Leahy.senate.gov)

Bowen Xiao

Banyak manfaat ekonomi dan strategis Greenland, terutama dalam hal keuntungan militer, tidak luput dari perhatian, di mana Tiongkok dan Rusia menunjukkan minat yang tinggi pada pulau yang jarang dihuni ini.

Menurut seorang pakar pertahanan, niat Tiongkok dan Rusia yang berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap Greenland adalah menyangkut Amerika Serikat. Selain nilai strategis Greenland sehubungan dengan geografi dan posisinya, pulau itu juga mengandung banyak mineral dan minyak.

Sementara itu menurut Peter Huessy, seorang konsultan pertahanan senior dan direktur studi penangkal strategis di Mitchell Institute for Aerospace Studies, kepada The Epoch Times mengatakan bahwa gagasan Presiden Donald Trump untuk berpotensi membeli pulau itu tidak seberani kedengarannya.

“Jika Greenland seperti Guam, kami dapat mengerahkan rudal ofensif konvensional di utara Greenland di sepanjang Kutub Utara dan kami akan mencakup sebagian besar Rusia dan Tiongkok, yang  bertindak sebagai pencegah yang sangat baik untuk mencegah Tiongkok dan Rusia menggunakan rudal balistik dalam bentuk apa pun terhadap Amerika Serikat atau sekutunya,” kata Peter Huessy.

Ada juga manfaat perdagangan. Tiongkok melihat Greenland sebagai sumber logam tanah jarang dan mineral lainnya serta pelabuhan untuk pengiriman melalui Kutub Utara ke bagian timur Amerika Serikat. 

Pada tahun 2018, Tiongkok menyerukan untuk pengembangan bersama “Jalan Sutra Kutub,” sebagai bagian inisiatif “One Belt, One Road – OBOR” Beijing untuk membangun kereta api, pelabuhan, dan fasilitas lainnya di puluhan negara.

“Tiongkok dan Rusia berharap seperti Terusan Panama, Tiongkok dan Rusia ingin menjadi penjaga gerbang untuk transit ke Kutub Utara. Hal itu memiliki implikasi besar untuk perdagangan dan perniagaan serta masalah ekonomi. Tiongkok dan Rusia melakukan hal yang sama di Laut Tiongkok Selatan,” kata Peter Huessy.

Menurut Peter Huessy, pembicaraan Donald Trump baru-baru ini guna pembelian pulau itu mengirim sinyal ke Tiongkok dan Rusia untuk meredam rencana ekspansi Tiongkok dan Rusia di Kutub Utara. 

Pada dasarnya, Denmark adalah pemilik Greenland, yang memiliki populasi lebih dari 56.000 jiwa.

Secara strategis, Greenland membentuk bagian dari apa yang dilihat oleh Amerika Serikat sebagai koridor utama untuk operasi angkatan laut antara Kutub Utara dengan Atlantik Utara. 

Greenland juga merupakan bagian wilayah Kutub Utara yang lebih luas serta dianggap penting secara strategis karena kedekatannya dengan Amerika Serikat dan dianggap penting secara ekonomi untuk sumber daya alamnya.

“Akan sangat bagus jika kita dapat melakukan semua hal itu sendiri dan kita tidak harus pergi meminta kepada pemerintah Denmark. Apa yang dilakukan Donald Trump pada dasarnya adalah mengkritik pepatah Tiongkok, ‘Tidak terlalu cepat.’ Pada dasarnya, Donald Trump menunjukkan  kepada Tiongkok bahwa ia sanggup mewujudkannya,” kata Peter Huessy.

Peter Huessy menilai Donald Trump berpikir secara strategis serta bertindak secara strategis dan taktis.

Greenland terletak di antara Atlantik Utara dan samudra Arktik serta bergantung pada dukungan ekonomi Denmark. Greenland menangani urusan dalam negerinya sendiri, sementara Kopenhagen menjaga pertahanan dan kebijakan luar negeri Greenland.

Menurut Peter Huessy, Greenland akan mendapat manfaat besar bila menjadi bagian Amerika Serikat, terutama secara ekonomi. Pada tahun 1946, Presiden Harry S. Truman juga mengajukan rencana untuk membeli Greenland.

Mineral dan minyak tersedia sesuai kesepakatan dengan pemerintah dan aturan Uni Eropa; ada hambatan untuk investasi dan kepemilikan asing; membeli wilayah itu akan menghilangkan hambatan ini.

Pada tanggal 23 Agustus 2019, Donald Trump mengatakan ia menerima panggilan telepon Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, beberapa hari setelah ia mengemukakan gagasan untuk membeli Greenland yang “tidak masuk akal” itu.

Pada saat itu, Donald Trump mengkritik tanggapan Mette Frederiksen, yang menggambarkannya sebagai hal yang “tidak menyenangkan.”

“Seorang wanita yang luar biasa. Kami memiliki percakapan yang hebat. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Denmark,” kata Donald Trump kepada wartawan.

Trump menilai bahwa “Mette Frederiksen sangat baik.  Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa ia tertarik dengan Greenland “secara strategis,” tetapi membeli Greenland “bukanlah priorotas nomor 1.”

Rusia telah meningkatkan profilnya di Kutub Utara, membuat atau membuka kembali enam pangkalan militer yang ditutup setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1990. Rusia juga memodernisasi Armada Utara miliknya, termasuk 21 kapal baru dan dua kapal selam nuklir, dan sering mengadakan latihan angkatan laut di Kutub Utara.

Pada bulan Mei 2019 lalu, Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan Rusia berperilaku agresif di Kutub Utara, dan tindakan Tiongkok di sana juga harus diawasi dengan ketat.

Amerika Serikat mempertahankan pangkalan udara di Thule di barat laut Greenland di bawah perjanjian tahun 1951 dengan Denmark. Washington menginginkan kehadiran militer yang lebih besar di Greenland untuk lebih mempertahankan pangkalan tersebut dan meningkatkan pengawasan perairan antara pulau dan benua Eropa.

Greenland diperkirakan memiliki cadangan mineral langka di luar Tiongkok, yang digunakan untuk membuat baterai dan ponsel. 

Mineral semacam itu dianggap penting bagi keamanan ekonomi dan nasional oleh Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat pada tahun 2018 silam.

Laporan The Wall Street Journal pada tahun 2018 itu, menyebutkan bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis berhasil menekan Denmark untuk tidak membiarkan Tiongkok membiayai tiga bandara komersial di Greenland. Hal itu dikarenakan khawatir Denmark memberi Beijing pijakan militer di dekat Kanada. 

Zhang Dun

Aksi protes menolak Undang-undang ekstradisi yang telah berlangsung selama beberapa bulan yang mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Baru-baru ini, lebih dari 400 cendekiawan, aktivis, dan masyarakat internasional mengirim surat kepada Ketua parlemen Amerika Serikat, Nancy Pelosi. Surat itu mendesak agar meloloskan Rancangan Undang Undang RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong secepat mungkin.

RUU tersebut bisa memberi wewenang yang lebih besar bagi pemerintah Amerika Serikat dalam memantau Pemerintah Hong Kong dan Komunis Tiongkok. Hal itu untuk memastikan rakyat Hong Kong menikmati otonomi tingkat tinggi di bawah prinsip “satu negara, dua sistem” dan memberi sanksi kepada pejabat yang merusak hak asasi manusia di Hong Kong.

Media Hong Kong ” The Stand News” melaporkan pada Rabu, 11 September 2019 lalu  bahwa surat bersama yang dikirim kepada Nancy Pelosi itu, ditandatangani sejumlah besar cendekiawan terkemuka Amerika Serikat. Beberapa nama diantaranya, Jerome A. Cohen, mantan rektor Harvard Law School, Larry Diamond, peneliti senior di The Hoover Institution at Stanford University, Andrew Nathan, profesor politik di Columbia University, dan Michael C. Davis, ahli hukum Amerika dan tokoh terkemuka lainnya.

Menurut surat bersama itu, Undang-Undang Kebijakan Hong Kong yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1992 menunjukkan komitmen Amerika Serikat terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di Hong Kong. Juga menganggap Hong Kong sebagai wilayah independen yang tidak sama dengan Tiongkok dalam kebijakan perdagangan, investasi, keuangan, dan imigrasi Amerika Serikat.

Namun, mengingat krisis di Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir, Surat Bersama tersebut menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat perlu memilih lebih banyak cara di luar posisi istimewa Hong Kong untuk mempertahankan atau mengakhiri dalam memantau pemerintah Hong Kong.

Surat bersama itu meminta Senat dan Parlemen Amerika Serikat untuk meloloskan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong saat ini. Kongres mengatur kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk meninjau kembali otonomi Hong Kong setiap tahun, meminta laporan Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri untuk melaporkan apakah pemerintah Hong Kong menerapkan kebijakan impor dan ekspor Amerika Serikat yang relevan. Di samping itu juga memberi wewenang kepada departemen terkait untuk memberikan sanksi kepada pejabat yang menindas hak asasi manusia di Hong Kong, dan menolak pengajuan visa Amerika Serikat tokoh atau pejabat Hong Kong yang menetapkan kejahatan terkait demonstrasi.

Surat bersama itu menyatakan bahwa komunis Tiongkok menetapkan posisi istimewa Hong Kong dalam Deklarasi Bersama Tiongkok dengan Inggris pada 1984 dan menjanjikan Hong Kong akan menikmati tingkat otonomi dan demokrasi, aturan hukum dan hak asasi manusia di bawah prinsip “Satu Negara, Dua Sistem”. 

Namun, komunis Tiongkok telah mengikis otonomi dan aturan hukum Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok melanggar komitmen yang dijanjikan pada saat pengalihan kedaulatan, dan fakta-fakta telah membuktikan bahwa Pemerintah Special Administrative Region – SAR Hong Kong  tidak dapat dan tidak bermaksud untuk mempertahankan otonomi tingkat tinggi Hong Kong.

Surat bersama itu juga menyatakan bahwa komunis Tiongkok dan pemerintah SAR telah merusak kebijakan dasar Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir. Mereka dituding telah membuat cemas mereka, termasuk diundangkannya “Buku Putih tentang Satu Negara, Dua Sistem” pada tahun 2014, menghapus hak anggota yang dipilih rakyat Hong Kong, dan menjatuhkan hukuman pada demonstran yang memperjuangkan demokrasi.

Surat bersama juga menyebutkan bahwa Pemerintah Hong Kong memilih untuk menekan demonstran yang menolak undang-undang ekstradisi daripada menanggapi tuntutan mereka. Komunis Tiongkok dan Pemerintah SAR Hong Kong bahkan mendorong polisi bertindak represif, sehingga memicu kekacauan sosial yang berkelanjutan.

Sementara itu ada lebih dari 100.000 orang menyerukan agar Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Demokrasi. Itu adalah petisi lain yang diprakarsai oleh rakyat Hong Kong setelah meluncurkan aksi pengumpulan tanda tangan di situs web resmi Pemerintah Amerika yang menyerukan Kongres Amerika Serikat untuk mengesahkan RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong.

Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengumumkan pada Rabu, 4 September 2019 lalu, bahwa ia telah menarik draf revisi Undang-undang Pelanggar Hukum. Namun, para pengunjuk rasa dari berbagai lapisan masyarakat di Hong Kong mengatakan bahwa penarikan amandemen itu sudah “terlambat, dan tidak tulus”. Demonstran menuntut lima tuntutan yang harus dipenuhi.

Empat tuntutan utama lainnya adalah: mencabut pernyataan bahwa aksi demonstran sebagai bentuk “kerusuhan”, mencabut tuduhan terhadap semua pengunjuk rasa, membentuk komite investigasi independen untuk menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi, dan segera implementasikan hak pilih universal yakni pemilihan anggota dewan dan kepala eksekutif Hong Kong.

Pada hari pencabutan amandemen, rakyat Hong Kong meluncurkan petisi di situs web resmi Gedung Putih menyerukan Kongres Amerika Serikat agar mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Hanya dalam waktu dua hari, yaitu, pada Jum’at 6 September 2019 sekitar pukul 9:00 waktu setempat, jumlah orang-orang menandatangani surat petisi telah melebihi 100 ribu orang.

Menurut peraturan pemerintah Amerika Serikat, Gedung Putih perlu menanggapi petisi yang telah ditandatangani lebih dari 100.000 orang. Sebenarnya, banyak pejabat senior Gedung Putih, termasuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menghimbau pemerintah komunis Tiongkok untuk duduk bersama dengan para pemrotes Hong Kong dan secara damai menyelesaikan situasi di Hong Kong.

Pada Minggu, 8 September 2019, pukul 1:30 siang waktu Hong Kong, warga Hong Kong mengadakan pertemuan dan doa bersama terkait RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong di Chater Garden. 

Tujuan utama rapat umum itu adalah meminta Kongres Amerika Serikat untuk mengesahkan RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Di Taman itu juga digelar “Deklarasi bersama tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong”. Kemudian, makalah bersama itu akan ditempel di dinsing mosaic di depan Konsulat Amerika Serikat di Hong Kong.

Sekitar jam 2 siang waktu Hong Kong, para peserta berangkat dari Chater Garden Park, berjalan ke konsulat Amerika Serikat dan menyerahkan petisi. Mereka meminta Kongres Amerika Serikat untuk meloloskan RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong.

Para peserta mengangkat spanduk dan slogan yang bertuliskan, “Presiden Trump, tolong bantu bebaskan Hong Kong”, “lima tuntutan utama, “Loloskan RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” serta slogan lainnya dalam bahasa Inggris

Selain itu, ada demonstran yang mengangkat bendera Amerika, sambil meneriakkan slogan “Berjuang demi kebebasan, berdiri bersama dengan Hong Kong” dan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika saat menuju ke konsulat Amerika Serikat.

Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Hong Kong menerima surat petisi dari para demonstran.

Lalu apa saja isi dari Undang-Undang Demokrasi?

Aksi protes anti undang-undang ekstradisi yang digelar massa Hong Kong mulai meluas secara bertahap pada bulan Juni 2019 lalu. Pada saat ketika Dewan Legislatif Hong Kong yang awalnya berencana untuk melakukan pembacaan kedua draf revisi Undang-undang ekstradisi pada 12 Juni 2019 lalu, para demonstran menerjang ke Gedung Dewan Legislatif. Pada saat kejadian itu, Pemerintah Hong Kong mengatakan para demonstran sebagai “perusuh.”

Pada 13 Juni 2019 lalu, Senator Republik Amerika Serikat Marco Rubio dan Anggota Kongres dari partai Republik Chris Smith mencetuskan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

RUU terutama mencakup konten berikut ini:

1. Meminta Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk menyerahkan laporan kepada Kongres Amerika Serikat setiap tahun untuk menentukan apakah status otonomi Hong Kong masih terus mematuhi Undang-Undang Kebijakan Hong Kong yang disahkan pada tahun 1992;

2. Meminta Presiden Amerika Serikat untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden di “Toko Buku Causeway” dan penindasan terhadap kebebasan mendasar di Hong Kong, termasuk orang-orang yang terkait dengan insiden toko buku yang diekstradisi ke Tiongkok, membekukan aset mereka di Amerika Serikat, dan menolak memberikan Visa Amerika Serikat;

3. Meminta Presiden Amerika Serikat menetapkan strategi untuk melindungi warga negara dan perusahaan Amerika Serikat dari ancaman revisi Ordonansi Pelanggar Hukum Hong Kong, termasuk menentukan apakah perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan Hong Kong akan diubah, dan peringatan perjalanan ke Hong Kong dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

4. Meminta Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyerahkan laporan tahunan untuk menentukan apakah pemerintah Hong Kong menerapkan undang-undang kontrol ekspor Amerika Serikat tentang produk sensitif untuk tujuan militer dan komersial, serta sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat atau PBB untuk Korea Utara atau Iran. 

Dalam keadaan yang memungkinkan, departemen-departemen Amerika Serikat yang relevan akan meninjau apakah ada produk-produk terkait, mengekspor kembali melalui Hong Kong, dan digunakan sebagai sistem pemantauan skala besar dan “kredit sosial”. 

Draf tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa Tiongkok dapat menggunakan Hong Kong sebagai gerbang independen dan dapat menggunakan Hong Kong sebagai saluran untuk teknologi input sensitif Tiongkok atas nama Distrik Dawan atau Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.

5. Memastikan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam demonstrasi tanpa kekerasan dan memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum di Hong Kong tidak akan ditolak visanya oleh otoritas Amerika Serikat dikarenakan mereka telah ditangkap, dipenjara, atau terkena dampak negatif oleh Pemerintah Hong Kong.

6. Program mengacu pada proses perbaikan politik di Hong Kong dan memastikan bahwa pemilih Hong Kong memiliki hak untuk memilih Ketua Eksekutif dan semua Anggota Dewan Legislatif secara hak pilih universal. 

Isi draf itu dengan jelas menyebutkan akan mendukung Hong Kong dalam membangun “opsi demokrasi sejati”, yaitu, pemilih Hong Kong dapat “secara bebas dan adil mencalonkan dan menentukan pilihan” dan pada tahun 2020 mendatang, dapat secara terbuka memilih semua anggota Dewan Legislatif secara langsung;

7. Jika Hong Kong memiliki undang-undang pasal 23 terkait keamanan nasional di masa mendatang, Presiden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan memeriksa undang-undang yang relevan, apakah melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris dan apakah hak asasi warga negara Hong Kong dan penduduk asing akan dibatasi.

Radio France Internationale -RFI dan Voice of America melaporkan bahwa Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, yang dicetuskan oleh anggota parlemen bipartisan Amerika Serikat, membuat komunis tidak tenang.

Melansir laman Radio France Internationale, analis menyebutkan bahwa setelah RUU tersebut disahkan, status Zona Pabean Independen Hong Kong akan diubah dari pengaturan penetapan otomatis Amerika Serikat menjadi “inspeksi tahunan.” Disamping itu juga membentuk mekanisme sanksi bagi pejabat dan pihak-pihak terkait yang merusak sistem otonomi di Hong Kong yang berdampak besar pada Hong Kong, dan dampaknya pada Beijing juga tidak kecil.

Pejabat dan individu yang dikenai sanksi dan merusak otonomi tingkat tinggi Hong Kong mungkin adalah pejabat Hong Kong, atau mungkin juga pejabat Kantor Perwakilan Tiongkok di Daerah Administratif Khusus Hong Kong atau pejabat senior Beijing. 

Seperti diketahui, terjamin tidaknya status otonomi Hong Kong, keputusan mendasar berada di tangan pucuk pimpinan Beijing. Skala protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di Hong Kong itu disebabkan oleh ketakutan orang-orang Hong Kong akan status otonomi yang dinikmati Hong Kong selama ini. 

Lalu dari mana asal kekhawatiran orang-orang Hong Kong itu, semua jelas berasal dari akibat menyusutnya prinsip “satu negara, dua sistem” dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan itu mengatakan bahwa siapa yang menculik lima penjual buku Hong Kong di Causeway Bay? Bagaimana miliarder Tiongkok-Kanada Xiao Jianhua menghilang di Hong Kong dalam semalam? Siapa yang terlibat dalam penganiayaan terhadap kebebasan mendasar Hong Kong? Biang keladi semua ini diarahkan ke Beijing. 

Miliarder Xiao Jianhua terkenal karena mengelola aset untuk anggota Partai Putra Mahkota Tiongkok. Dia diculik ke Tiingkok pada tahun 2017.

Menurut analisis, begitu RUU Hak Asasi Manusia Hong Kong disahkan, komunis Tiongkok akan menjadi sangat sulit untuk menekan Hong Kong.

Sementara itu, Dr. Wang Youqun, mantan kontributor Komite Tetap Politbiro dan Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Pusat menulis di harian the Epoch Times pada Rabu 11 September 2019, bahwa Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong adalah undang-undang pendamping dari Undang-Undang Kebijakan Hong Kong. 

Undang-undang tersebut memberi Hong Kong status “zona pabean independen” yang tidak sama dengan semua wilayah di daratan Tiongkok, sehingga Hong Kong menikmati preferensi tarif khusus. “Tarif pajak ekstrem rendah” Hong Kong adalah salah satu syarat terpenting bagi Hong Kong untuk menjadi pelabuhan bebas internasional.

RUU itu juga menetapkan bahwa dolar Hong Kong dapat ditukar secara bebas dengan dolar Amerika Serikat. Itu adalah salah satu syarat terpenting bagi Hong Kong untuk menjadi pusat keuangan internasional ketiga terbesar di dunia. Setelah dolar Hong Kong tidak dapat dikonversi secara bebas ke dolar Amerika Serikat, maka status keuangan internasional Hong Kong akan segera pudar.

Kebijakan preferensi khusus yang diberikan oleh Amerika Serikat ke Hong Kong didasarkan pada komitmen komunis Tiongkok yang mematuhi prinsip “satu negara, dua sistem”.

Jika komunis Tiongkok tidak mematuhi prinsip “satu negara, dua sistem”, “Undang-Undang Kebijakan Hong Kong” menetapkan bahwa Presiden Amerika Serikat memiliki hak untuk mengeluarkan perintah administratif untuk menangguhkan undang-undang itu.

Namun, undang-undang itu tidak memiliki mekanisme hukum yang spesifik dalam pengawasan, penegakan yang bisa dijalankan. Sementara RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong kebetulan dapat melengkapi semua kekurangan itu.

Wang Youqun mengatakan bahwa fungsi terpenting dari RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong adalah untuk mengawasi implementasi komunis Tiongkok atas “satu negara, dua sistem” di Hong Kong. Itu bukan hanya bermanfaat bagi rakyat Hong Kong tetapi juga untuk kepentingan rakyat Tiongkok dan Amerika.

Jika RUU disahkan, maka dapat secara efektif melindungi kebebasan dan hak asasi manusia rakyat Hong Kong, sehingga Hong Kong akan terus mendapat manfaat dari kebijakan preferensi khusus dari Amerika Serikat.  Hong Kong akan terus mempertahankan posisinya sebagai pusat keuangan internasional ketiga terbesar di dunia.

RUU itu juga melindungi kepentingan rakyat Tiongkok. Hong Kong adalah jembatan antara Tiongkok dan dunia bebas, juga merupakan jendela penting bagi Tiongkok untuk mendapatkan dana, talenta, dan informasi dari dunia bebas. 

Selain itu, Hong Kong juga merupakan kota penting bagi keuangan perusahaan Tiongkok. Dari tahun 2015 hingga 2019, perusahaan-perusahaan daratan Tiongkok menanamkan US $ 400 miliar di pasar obligasi Hong Kong.

RUU itu juga melindungi kepentingan rakyat dan perusahaan Amerika. Hingga tahun 2018, sekitar 1.300 perusahaan Amerika Serikat beroperasi di Hong Kong, termasuk hampir semua lembaga keuangan besar Amerika Serikat. Sebanyak 290 perusahaan Amerika  membangun kantor pusat regional di Hong Kong dan 434 perusahaan memiliki kantor regional. 

Pada 2017, Amerika Serikat secara langsung menginvestasikan 41,5 miliar dolar Amerika Serikat di Hong Kong, menjadikannya sebagai sumber investasi terbesar ketujuh di Hong Kong. 

Saat ini, sekitar 85.000 warga Amerika tinggal di Hong Kong. Pada tahun 2018, sekitar 1,3 juta warga Amerika memasuki Hong Kong atau transit di Hong Kong.

Namun terkait RUU itu, Wang Youqun mengatakan bahwa RUU itu merupakan pukulan besar bagi komunis Tiongkok. Jika RUU disahkan, akan secara akurat menyerang “penjahat Hak Asasi Manusia – HAM” yang merusak Hong Kong. Misalnya, “Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam, yang mendukung kekerasan polisi menekan demonstran, Wang Zhimin, Direktur Kantor Penghubung Komunis Tiongkok di Hong Kong, dan Zhang Xiaoming, Direktur Kantor Dewan Negara Urusan Hong Kong dan Makau kemungkinan besar akan dikenakan sanksi.”

Pada 9 September 2019, Kongres Amerika Serikat telah mengakhiri liburan musim panasnya. Ketua Parlemen Amerika Serikat Nancy Pelosi baru-baru ini mengeluarkan beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa mereka akan mendorong pengesahan RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Hal itu karena tuntutan kedua partai di Amerika Serikat untuk secepatnya mengesahkan RUU tersebut sangat tinggi.

Sementara Chris Smith, seorang Republikan senior Amerika Serikat dan salah satu pendiri RUU itu, mengatakan pada 5 September 2019 bahwa ia berharap pemerintah Hong Kong akan mencabut amandemen itu. 

“Tetapi itu saja tidak cukup. Pemerintah Hong Kong perlu mengambil lebih banyak tindakan untuk memastikan sistem pemilihan dan demokrasi yang bebas serta otonomi tingkat tinggi,” kata Chris Smith.

Chris Smith menekankan bahwa setelah dimulainya kembali Kongres Amerika Serikat, hal itu akan menjadi prioritas pada pengesahan “RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong” yang diusulkan bersama kedua partai di Amerika.

Pemimpin Senat Amerika Serikat Chuck Schumer juga mengatakan pada 5 September 2019 lalu, bahwa pengesahan UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong setelah dimulainya kembali Kongres pada 9 September 2019, itu akan menjadi salah satu prioritas utama yang diusulkan anggota Partai Demokrat.

Schumer mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Pada  saat rakyat Hong Kong menjalankan kebebasan berbicara dan hak-hak dasar demokrasi lainnya, kita harus menanggapi tindakan Komunis Tiongkok terhadap rakyat Hong Kong, ini sangat penting.”   

Pemimpin Mayoritas Senat Amerika Serikat, Mitch McConnell mengatakan di Twitter bahwa “Amerika Serikat pasti akan membuat respons besar terhadap segala upaya pemerintah komunis Tiongkok untuk menekan upaya orang-orang Hong Kong untuk secara damai mempertahankan hak-hak mereka. Pemerintah komunis Tiongkok sedang bermain dengan api, saya harap mereka tidak akan melangkah terlalu jauh.”

Selain itu, lebih dari 80 cendekiawan dan mantan politisi di Amerika Serikat baru-baru ini mengirim surat kepada Nancy Pelosi dan pemimpin Senat McConnell. Surat berisi seruan kepada anggota parlemen Amerika Serikat untuk mengesahkan RUU mendukung rakyat Hong Kong. 

Jon

FOTO : Siswa saat menggelar aksi di Hong Kong. (Liang Zhen / Epoch Times)

Xu Jian

Pada 9 September 2019, Anna Fifield, Kepala Kantor ‘Washington Post’ di Beijing, Tiongkok merilis sebuah artikelnya tentang masalah politik paling mendesak yang sedang dihadapi komunis Tiongkok saat ini. Anna menyebut bahwa masalah yang paling ditakuti rezim Beijing saat ini bukan protes yang sedang berlangsung di Hongkong, juga bukan perang dagang dengan Amerika Serikat yang bisa berlangsung lama, tetapi keluhan masyarakat Tiongkok karena kekurangan daging babi.

Anna Fifield mengatakan bahwa dalam tahun babi ini, kekurangan pasokan daging babi telah menjadi masalah politik yang lebih serius, sampai-sampai kalangan penguasa komunis Tiongkok menyerukan pentingnya untuk menstabilkan pasokan dan harga daging babi. Itu merupakan tugas politik utama saat ini.

Warga di daratan Tiongkok gemar mengonsumsi daging babi, seperti daging babi goreng, iga babi asam manis, streaky pork, kaki babi, pangsit babi, dan lain-lainnya. Warga Tiongkok setiap orang setahunnya menghabiskan rata-rata 120 pon daging babi dan setengah dari jumlah babi di dunia dikonsumsi oleh rakyat Tiongkok.

Artikel itu menyebutkan bahwa dengan datangnya serangkaian liburan seperti Festival Pertengahan Musim Gugur pada hari Jumat 13 September 2019, ketika warga mengadakan makan malam keluarga, pejabat komunis Tiongkok sangat khawatir bahwa kemarahan yang meningkat dari masyarakat akan mengurangi keceriaan perayaan.

Namun yang lebih dikhawatirkan oleh komunis Tiongkok adalah bahwa kekurangan pasokan daging babi akan merusak peringatan 70 tahun hari jadi Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 2019 mendatang. Khususnya, kejengkelan dari para warga berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli daging babi dapat mengguncang pondasi kekuasaan komunis Tiongkok karena salah satu kebohongan komunis Tiongkok itu berbunyi, “Pemerintah membiarkan rakyat menjalani kehidupan yang lebih baik.”

Hu Chunhua, Wakil Perdana Menteri Tiongkok pada akhir bulan lalu mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan pasokan daging babi melalui berbagai cara yang dimungkinkan. Pasokan daging babi di Tiongkok untuk kuartal terakhir tahun ini dan paruh pertama tahun 2020 sangat berkurang. Menurut Hu Chunhua, pemerintah perlu memperkuat kontrol untuk membimbing opini publik. 

Untuk mengatasi situasi kekurangan itu,Hu Chunhua mengatakan bahwa pemerintah bermaksud memasok sejumlah persediaan daging babi beku. Sama seperti pemerintah Amerika Serikat menimbun persediaan minyak bumi. Pemerintah Tiongkok juga memiliki persediaan daging babi beku.

Seiring dengan semakin mendekatnya hari perayaan, pemerintah pusat dan daerah mengambil tindakan untuk mempersempit kesenjangan antara penawaran dan permintaan daging babi. Akhir pekan lalu, Guangzhou mulai melepaskan 1.800 ton cadangan daging babi beku ke pasar lokal.

Andrew Polk, seorang analis dari perusahaan konsultan di Beijing ‘Trivium’ mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok sangat takut terhadap meningkatnya harga pangan, karena itu akan menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah terutama pada peringatan tahun ke-70 pemerintahan rezim komunis. Ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan semakin terasa penting. 

Lalu apakah saat ini lebih baik daripada 70 tahun silam ? Masalah seperti ini cenderung menyulut kemarahan rakyat.

Masalah daging babi di Tiongkok menjadi parah setelah terjadinya wabah demam babi Afrika setahun yang lalu, yang menyebabkan pemusnahan hampir 1,2 juta babi. Dilaporkan pihak berwenang bahwa populasi babi di Tiongkok telah turun sepertiga dibandingkan tahun lalu, dan produksi daging babi jelas ikut turun.

Menurut statistik resmi, Tiongkok pada tahun 2018 memproduksi 54 juta ton daging babi tetapi tahun ini diperkirakan hanya memproduksi 40 juta ton. Rabobank, Belanda memperkirakan bahwa produksi daging babi Tiongkok akan turun lebih jauh menjadi 34 juta ton tahun depan.

Selain itu, mulai bulan September 2019 ini, pemerintah Beijing memberlakukan tarif impor tambahan 10% terhadap produk pertanian Amerika Serikat yang ikut meningkatkan harga daging babi impor dari Amerika menjadi 72%.Selain itu pemerintah Tiongkok juga membatalkan beberapa pembelian besar daging babi Amerika.

Faktor-faktor tersebut telah menyebabkan harga daging babi di pasar Tiongkok melambung tinggi. Tercatat sejak bulan Juli 2019 harga daging babi telah naik 50%, melampaui level rekor tahun 2016. Data inflasi yang dirilis pada hari Selasa 10 September 2019  menunjukkan bahwa harga daging babi di bulan Agustus 2019 naik 46,7% year over year atau YoY, naik hampir 20% dari harga bulan Juli 2019 lalu.

Pada saat yang sama, komunis Tiongkok sedang menciptakan opini publik untuk mendorong konsumen mengurangi makan daging babi.

Sebuah artikel di halaman depan web sites lifetimes.cn yang berafiliasi dengan ‘People’s Daily’ mencoba untuk “mendorong” pembaca mengurangi konsumsi daging babi karena berbahaya bagi kesehatan. 

Artikel itu langsung mendapat respon dari netizen.  Salah satunya berkomentar, “Apakah makan rumput itu yang sehat? Tulis seorang netizen meledek. Itu semua ulah komunis Tiongkok untuk menipu masyarakat. (sin)