Page 1845 – EtIndonesia

Bagaimana dalam 15 Menit Militer Amerika Serikat dapat Mengidentifikasi Jenazah adalah Abu Bakar al-Baghdadi?

Internasional

EpochTimesId

-

October 31, 2019

Bagaimana dalam 15 Menit Militer Amerika Serikat dapat Mengidentifikasi Jenazah adalah Abu Bakar al-Baghdadi?

Zhang Ting – Epochtimes.com

Pemimpin Negara Islam (ISIS), Baghdadi menyalakan rompi bom bunuh diri dan tewas seketika bersama ketiga orang anaknya dalam terowongan buntu ketika pasukan khusus Amerika Serikat menyergap mereka pada 26 Oktober 2019 malam. Tubuh Baghdadi hancur namun pasukan operasi khusus pada akhirnya sangat yakin bahwa korban adalah Baghdadi, teroris nomor satu yang paling dicari Amerika Serikat. Jadi bagaimana mereka menggunakan teknologi baru dan pengujian DNA sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat mengidentifikasi jenazah adalah Baghdadi ?

Menurut Fox News, meskipun tim komando telah mengenali sosok Baghdadi dari luar sebelum yang bersangkutan melarikan diri ke terowongan buntu bersama 3 orang anaknya, itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa orang yang meninggal di terowongan itu adalah Baghdadi. Ada banyak laporan sebelumnya bahwa Baghdadi terbunuh atau terluka, tetapi tidak secara resmi dikonfirmasikan.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam konferensi pers pada 27 Oktober 2019 mengatakan bahwa Baghdadi telah dimusnahkan dan tes DNA itu membuktikan bahwa korban adalah pemimpin teroris terbesar dunia, Baghdadi.

Menurut Trump, Baghdadi meledakkan rompi bom bunuh diri dan tewas dengan tubuh yang hancur. Potongan tubuh tidak banyak, tetapi militer Amerika Serikat mampu membawa keluar beberapa bagiannya.

Reporter Fox news Jennifer Griffin melaporkan bahwa setelah ledakan itu, kepala Baghdadi masih utuh. Itu juga yang memungkinkan pasukan operasi khusus Amerika Serikat untuk menggunakan teknik biometrik, terutama teknologi pengenalan wajah, untuk segera mengidentifikasi korban.

Biometrik adalah metode untuk mengautentikasi karakteristik seseorang, seperti sidik jari, pengenalan wajah, atau karakteristik fisik lainnya dari seseorang.

Menurut laporan media ‘Army Times’, militer Amerika Serikat dapat menggunakan gambar-gambar teroris atau tersangka untuk dicari dari basis data foto yang dimiliki militer untuk kemudian dicocokkan dengan identitas seseorang.

Militer Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan analisis biometrik untuk menentukan identitas Baghdadi, tetapi juga menggunakan sampel DNA. Trump mengatakan bahwa militer Amerika Serikat membawa serta sampel DNA Baghdadi.

Tidak jelas bagaimana mereka mendapatkan DNA Baghdadi, tetapi seorang pejabat Amerika Serikat yang namanya dirahasiakan mengatakan kepada Washington Post bahwa seorang putri Baghdadi secara sukarela telah menyediakan sebelumnya.

“Mereka melakukan tes lapangan karena kita membutuhkan kepastian,” kata Trump.

Trump menyatakan bahwa sekitar 15 menit setelah kematian Baghdadi, ia menerima telepon dari militer Amerika Serikat dan diberitahu bahwa hasil tes membuktikan bahwa yang tewas adalah Baghdadi. Menurut Trump panggilan telepon tersebut datang dengan sangat cepat.

Laporan Washington Post pada tahun 2013 silam yang mengutip dokumen rahasia Amerika Serikat menyebutkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat SEAL membunuh pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden di Pakistan pada tahun 2011. Amerika Serikat menghabiskan 8 jam untuk menganalisa DNA jenazah guna mendapat kepastian. Sampel tubuh teroris itu harus dibawa ke laboratorium DNA militer Amerika Serikat di Afghanistan untuk mendapatkan hasil akhir.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengujian DNA bisa dilakukan di tempat, dan sejak itu sangat mengurangi waktu pemrosesan.

Menurut laporan media ‘Defense News’ tahun 2015, Komando Operasi Khusus Amerika Serikat pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa mereka dapat menggunakan lab DNA portabel baru untuk mendapatkan hasil dalam 90 menit tanpa menunggu proses yang sebelumnya sampai berminggu-minggu. Pada saat itu, perangkat ini memiliki berat sekitar 120 hingga 200 pound, masing-masing unit berharga sekitar USD. 250.000.

Michael Fitz, manajer proyek untuk pengembangan situs sensitif di Komando Operasi Khusus AS pada saat itu mengatakan kepada media bahwa itu adalah teknologi yang inovatif. Ia berharap bahwa kemajuan teknologi akan memungkinkan peralatan dibuat lebih kecil, lebih ringan dan portable.

Tidak jelas peralatan apa yang digunakan militer Amerika Serikat pada 26 Oktober 2019 dalam penggerebekan Baghdadi dan berhasil mengidentifikasi jenazahnya dalam waktu singkat.

Pakar Menilai Intervensi Militer di Hong Kong Akan Menyebabkan Bencana Keuangan untuk Daratan Tiongkok

Internasional

EpochTimesId

-

October 31, 2019

0

Pakar Menilai Intervensi Militer di Hong Kong Akan Menyebabkan Bencana Keuangan untuk Daratan Tiongkok

Olivia Li – The Epochtimes

ETIndonesia- Ekonom Tiongkok terkemuka yang dikutip oleh The Epochtimes edisi Amerika Serikat baru-baru ini mengungkapkan, bahwa dari total cadangan devisa Tiongkok, hanya beberapa ratus miliar dolar saja yang dapat digunakan secara bebas.

Pakar ini memperingatkan bahwa pengerahan militer Komunis Tiongkok ke Hong Kong akan membawa konsekuensi bencana bagi perekonomian Tiongkok. Penyebabnya, Hong Kong adalah sumber utama cadangan devisa daratan Tiongkok.

Wei Jie, seorang ekonom dan profesor di Sekolah Ekonomi dan Manajemen di Universitas Tsinghua, memberikan pidato di forum pertemuan puncak tentang manajemen bisnis di Beijing, Tiongkok, pada 25 Oktober lalu untuk membahas kebijakan ekonomi masa depan.

Sebagai mantan direktur di lembaga penelitian Komisi Pengawasan Aset dan Administrasi milik negara, ia dianggap sebagai salah satu lembaga think tank bagi para pemimpin Komunis Tiongkok.

Wei mengatakan bahwa Tiongkok akan menghadapi berbagai risiko ekonomi tahun depan. Terutama krisis utang, karena jatuh tempo utang akan mencapai puncaknya pada tahun depan.

Institut Keuangan Internasional memperkirakan bahwa total utang Tiongkok — perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah — melebihi 300 persen dari Produk Domestik Bruto pada kuartal pertama tahun 2019.

Dalam pidatonya, Wei mengatakan dia ingin mengusulkan slogan untuk tahun yang akan datang yakni : “Berusaha untuk bertahan hidup, karena ada harapan dan masa depan selama kita bertahan hidup.” Slogan itu menyiratkan bahwa krisis mendalam telah terjadi dalam ekonomi Tiongkok.

Wei menunjukkan bahwa sangat penting untuk memastikan pasokan dana. Sedangkan rezim Tiongkok harus menstabilkan pasar saham, nilai tukar mata uang, pasar valuta asing, dan pasar keuangan untuk menjamin pasokan dana.

Ketika berbicara tentang menstabilkan nilai tukar mata uang, Wei mengatakan salah satu prasyarat adalah menstabilkan cadangan devisa.

Menurut perkiraannya, Tiongkok hanya memiliki beberapa ratus miliar dolar dalam cadangan devisa yang dapat digunakan.

“Setiap fluktuasi dalam pasokan cadangan asing pasti akan mempengaruhi mata uang domestik Tiongkok, dan mempengaruhi pasokan dana domestik,” demikian pernyataan Wei Jie.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ada tiga sumber utama cadangan asing — satu adalah uang yang diperoleh, yang kedua adalah uang pinjaman, dan yang ketiga adalah investasi asing.

Menurut dia, Masalah Hong Kong melibatkan uang pinjaman dan investasi asing. Hal demikian dikarenakan Hong Kong adalah pusat penyelesaian luar negeri untuk Renminbi atau yuan yang berarti Tiongkok bergantung pada Hong Kong ketika meminjam uang dan melakukan berbagai transaksi keuangan. Terlebih lagi, 70 persen investasi asing mengalir ke Tiongkok melalui Hong Kong.

Di antara para pemimpin utama rezim Komunis Tiongkok, beberapa bersikeras mengerahkan militer ke Hong Kong.

Tetapi Wei mengatakan, intervensi militer harus dihindari dengan segala cara. Justru karena itu akan berdampak besar pada pasar keuangan Hong Kong, sebagai akibatnya menimbulkan masalah besar bagi pasokan cadangan devisa Tiongkok.

Dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin bagi kota daratan manapun, seperti Shenzhen atau Shanghai, untuk menggantikan peran Hong Kong dalam waktu dekat.

Sementara itu, Reuters melaporkan Hong Kong telah jatuh ke dalam resesi. Itu setelah dilanda lima bulan protes pro-demokrasi yang terus meletus. Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan yang dikutip Reuters mengatakan, tidak mungkin mencapai pertumbuhan apa pun pada tahun ini.

Dia mengatakan akan “sangat sulit” untuk mencapai perkiraan pra-protes kepada pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi tahunan 0-1 persen.

Aksi protes pada 27 Oktober lalu di Hong Kong mengangkat isu melawan kebrutalan polisi, membela Muslim dan wartawan. Polisi akhir pekan lalu menembakkan meriam air ke sekelompok orang yang berdiri di luar masjid Kowloon dan para wartawan terluka dalam bentrokan.

Serikat staf program penyiar publik RTHK mengatakan pada 28 Oktober, bahwa pihaknya telah meminta polisi untuk mengidentifikasi petugas yang “menyerang dan merobek topeng” dari salah satu wartawannya pada 27 Oktober. Wartawan itu mengenakan rompi pengenal yang mengidentifikasi dirinya sebagai jurnalis.

Gambar-gambar yang beredar online menyarankan dia mengenakan masker gas untuk melindungi dari gas air mata dan semprotan merica. Masker wajah biasa dilarang pada bulan ini di bawah undang-undang darurat era kolonial yang kini diterapkan pemerintah Hong Kong.

Hong Kong Free Press, sebuah layanan berita online, menyerukan pembebasan seorang fotografer lepas yang ditangkap pada 27 Oktober, setelah dia meminta untuk melihat kartu surat perintah polisi.

Klub Koresponden Asing Hong Kong juga mengutuk terjadinya penangkapan. Mereka menyerukan penyelidikan independen terhadap “kekerasan polisi terhadap wartawan dan campur tangan dengan hak media untuk meliput protes di bawah hukum Hong Kong.” (asr)

Taiwan Deportasi Turis dari Daratan Tiongkok yang Kedua Kalinya Karena Merusak ‘Lennon Wall’ Pro-Demokrasi Hong Kong

Internasional

EpochTimesId

-

October 31, 2019

0

Taiwan Deportasi Turis dari Daratan Tiongkok yang Kedua Kalinya Karena Merusak ‘Lennon Wall’ Pro-Demokrasi Hong Kong

Frank Fang/Nicole Hao

Seorang wisatawan dari daratan Tiongkok resmi dideportasi dari Taiwan. Itu setelah ia didakwa dengan sengaja merusak “tembok Lennon” yang disatukan oleh penduduk setempat. Langkah warga Taiwan itu, untuk menunjukkan dukungan mereka kepada demonstran pro Demokrasi Hong Kong.

Pria berusia 35 tahun itu, hanya diidentifikasi dengan nama belakangnya Hu. Ia ditangkap oleh polisi setempat setelah ketahuan memberikan catatan pada poster-poster yang diplester di dinding di sebuah underpass di kota Taichung, Taiwan, pada 27 Oktober lalu.

Ada beberapa Lennon Wall di Taiwan, sebagian besar terletak di kampus-kampus. Tembok Lennon itu adalah mosaik besar poster dan catatan tempel yang menyampaikan pesan solidaritas dengan pengunjuk rasa Hong Kong.

Si Pelaku tinggal di Wuhan, ibukota Provinsi Hubei di Tiongkok. Ia datang ke Taiwan dengan visa bisnis, menurut penyiar media lokal, ETToday.

Dia awalnya berencana untuk tinggal di Taiwan selama satu minggu, sebelum sempat dideportasi.

Aksi protes massal di Hong Kong dimulai pada Juni lalu. Warga Hong Kong awalnya, melawan RUU ekstradisi kontroversial yang kini sudah ditarik. Sedangkan aksi protes di Hong Kong terus berlanjut, ketika pemrotes menyerukan demokrasi yang lebih besar.

Perlawanan warga Hongkong terhadap pengaruh Komunis Tiongkok atas urusan Hong Kong telah beresonansi dengan banyak warga Taiwan. Warga semakin mengungkapkan ketidaksenangan mereka atas taktik Komunis Tiongkok. Dikarenakan tujuannya, untuk mengurangi kedaulatan Hong Kong dan manuver militernya untuk mengintimidasi rakyat Taiwan.

Warga Taiwan telah menunjukkan dukungan mereka kepada pengunjuk rasa Hong Kong dengan ikut serta dalam aksi solidaritas lokal. Sementara itu, warga lainnya telah menyumbangkan helm dan masker gas untuk para pengunjuk rasa.

Setelah pengrusakan tembok Lennon, polisi setempat merujuk Hu kepada kantor kejaksaan Taichung dengan satu dakwaan kerusakan properti.

Menurut Central News Agency yang dikelola pemerintah, Hu didenda sebesar 30.000 dolar Taiwan. Ia harus menghadiri sesi pendidikan hukum sebelum meninggalkan Taiwan.

Pada 28 Oktober lalu, Badan Imigrasi Nasional Taiwan mendeportasi Hu berdasarkan peraturan lokal yang mengatur hubungan lintas selat, menurut CNA. Badan itu juga memberlakukan larangan lima tahun yang mencegah Hu memasuki Taiwan.

Denis Chen, salah satu penyelenggara “Lennon Wall” di Taichung, menulis di halaman Facebook-nya pada 27 Oktober bahwa “kerusakan pada poster adalah masalah kecil, tetapi kerusakan pada demokrasi Taiwan adalah besar. “

Denis Chen mengatakan, menggunakan kekerasan berarti untuk melukai kebebasan berbicara Taiwan. Selain itu, mengabaikan bagaimana Taiwan sebagai negara dengan aturan hukum adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi.

Anggota dewan kota Taichung, Chiang Chao-kuo, dikutip oleh CNA mengatakan bahwa Taiwan tidak menyambut orang daratan Tiongkok yang “tidak beradaptasi” dengan kebebasan dan demokrasi. Dia mengatakan, orang-orang Tiongkok tidak boleh datang ke Taiwan untuk menghancurkan kebebasan berbicara di pulau itu.

Si pelaku, Hu adalah orang Tiongkok kedua yang dideportasi pada bulan ini karena merusak dinding Lennon.

Pada Awal bulan ini, Li Shaodong berusia 30 tahun, juga ditangkap karena merusak dinding Lennon di kampus Universitas Nasional Taiwan. Dia juga didenda sekitar 30 ribu dolar AS. Ia juga dicegah dengan larangan perjalanan lima tahun masuk ke Taiwan.

Media juga melaporkan mahasiswa pertukaran Tiongkok juga merusak Lennon Wall lainnya di Taiwan. Dalam satu insiden, seorang mahasiswa pertukaran Tiongkok di Universitas I-Shou menyerang teman sekolahnya dari Hong Kong. Itu setelah yang terakhir mencoba menghentikannya menghapus pesan catatan tempel untuk mendukung protes Hong Kong. (asr)

Akhirnya Pilihan Italia Pukulan Telak Bagi Beijing

EpochTimesId

-

October 30, 2019

0

Akhirnya Pilihan Italia Pukulan Telak Bagi Beijing

Zhou Xiaohui

Selain perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok dan parahnya penurunan perekonomian dalam negeri serta unjuk rasa Hong Kong, masalah yang makin memusingkan kepala para penguasa di Beijing kian hari kian banyak. Lalu apalagi pukulan berat yang menimpa Tiongkok?

Baru-baru ini, setelah Beijing berang karena Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan “Resolusi Hak Asasi Manusia – HAM dan Demokrasi Hong Kong” , serta menasihati Amerika Serikat d agar “bertobat”, Beijing kembali mendengar dua berita buruk.

Berita yang pertama adalah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis aturan baru terhadap Tiongkok, yang isinya tuntutan kepada seluruh pejabat luar negerinya yang berada di Amerika Serikat. Tuntuttan bila mengadakan rapat apa pun dengan pejabat pemerintahan negara bagian, kota, atau daerah di Amerika Serikat, atau berkunjung ke pusat pendidikan dan penelitian, harus melaporkannya terlebih dahulu pada pemerintah negara Amerika Serikat.

Berita kedua adalah Presiden Italia yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat secara terbuka telah menyatakan sikap mendukung penuh Amerika Serikat, melindungi pasar terbuka yang adil, serta mengumumkan dininggalkannya sistem 5G Huawei.

Jika hal yang pertama akan semakin membatasi penyusupan atau pengaruh pejabat diplomatik Tiongkok terhadap instansi Amerika Serikat, maka hal yang kedua adalah pukulan telak bagi program “One Belt One Road” (OBOR) yang diterapkan Komunis Tiongkok di Eropa. Informasi berikut ini akan lebih menitikberatkan pada hal kedua.

Pada 16 Oktober 2019, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Italia Sergio Mattarella membahas masalah perdagangan, imigran gelap, keamanan negara dan lain-lain, keduanya menggelar konferensi pers bersama.

Mattarella menyatakan, bersama Trump, dirinya telah membahas masalah hubungan dengan Tiongkok. Keduanya bertekad bersama-sama menjaga Perserikatan Bangsa Bangsa – PBB sebagai pusat ketertiban dunia yang memiliki aturan yang jelas yang wajib ditaati, melindungi pasar terbuka yang adil, dan pasar ini harus bisa mendukung prinsip organisasi WOrld Trade Organization – WTO.

Mattarella juga menegaskan, bahwa Italia sepakat dalam hal dagang dan investasi harus ada lingkungan persaingan yang adil, harus melindungi kekayaan intelektual dalam perdagangan. Tidak diijinkan pencurian kekayaan intelektual, ia juga secara terbuka menyatakan Italia akan segera meninggalkan sistem 5G Huawei.

Pada Maret dan April 2019 silam, Italia masih menjadi salah satu pendukung proyek “OBOR” Komunis Tiongkok di Eropa. Saat Xi Jinping berkunjung ke tiga negara di Eropa pada 21 Maret 2019 lalu, Italia adalah persinggahannya yang pertama.

Seperti diketahui, di antara negara Uni Eropa, kondisi ekonomi beberapa negara Eropa Selatan seperti Yunani, Spanyol, Portugal dan Italia sangat kesulitan. Negara-negara itu sangat membutuhkan dana dari Komunis Tiongkok. Italia sebagai salah satu negara anggota G7 dipandang sangat penting posisinya di mata Komunis Tiongkok.

Dengan serbuan dana Komunis Tiongkok bahkan sebelum kunjungan Xi Jinping, telah beredar kabar bahwa Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte telah menandatangani MoU proyek “OBOR” dengan Xi Jinping sebagai anggota G7 yang pertama bergabung dalam proyek itu, tentunya memiliki semacam makna simbolis tertentu.

Begitu berita itu beredar, juru bicara penasihat keamanan Gedung Putih Garrett Marquis menulis di Twitter: “Italia adalah salah satu sasaran investasi dan ekonomi yang penting bagi seluruh dunia, pemerintah Italia tidak perlu memberikan dukungannya bagi legalitas proyek pembangunan infrastruktur Komunis Tiongkok yang semu itu.”

Waktu itu sebelum Xi Jinping bertolak, di Eropa juga tengah muncul nada keras yang tidak seperti biasanya dalam hal kebijakan terhadap Tiongkok . Seperti pada 18 Maret 2019 lalu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas saat membahas strategi terhadap Tiongkok pada Rapat Menteri Luar Negeri Uni Eropa di Brussels, menghimbau Uni Eropa agar bersikap sama dalam mengembangkan hubungan dengan Komunis Tiongkok . DI samping itu juga melindungi nilai dan kepentingan negaranya masing-masing, dan tidak sepantasnya masing-masing negara menentukan kebijakannya sendiri-sendiri.

Heiko Maas juga memperingatkan bahwa dalam menghadapi Komunis Tiongkok tidak bisa terlalu naif, khususnya dalam hal pembangunan jaringan internet sistem 5G.

Pada 19 Maret 2019, Komisi Uni Eropa meloloskan laporan “Uni Eropa – Tiongkok : Pandangan Strategis”. Laporan itu menyesuaikan kembali kebijakan terhadap Beijing, menempuh sikap keras, menempatkan Komunis Tiongkok sebagai “saingan ekonomi” dalam bidang pengembangan krusial 5G dan lain-lain. Kecuali itu sekaligus sebagai “saingan institusional” dalam hal politik, serta menyatakan akan makin memperketat aturan pengawasan terhadap iinvestasi Tiongkok di Eropa.

Berkat peringatan dari Amerika Serikat dan penyesuaian strategi Uni Eropa, pemerintah Italia yang tetap berupaya keras menjalin hubungan persahabatan dengan Uni Eropa dan Amerika. Walau telah menandatangani MoU yang tidak bersifat mengikat dengan Komunis Tiongkok, kemudian justru mencoret pasal-pasal terkait kerjasama teknologi dan telekomunikasi.

MoU seperti ini jelas sudah tidak bisa lagi memuaskan ambisi Komunis Tiongkok.

Setengah tahun kemudian, di Amerika Presiden Italia Mattarella secara resmi mengumumkan Italia telah membatalkan jaringan 5G Huawei, dan secara terbuka mendukung Amerika dalam hal investasi dan perdagangan, serta perlindungan kekayaan intelektual.

Sebenarnya itu secara tidak langsung mengkritik Komunis Tiongkok, menandakan Italia sudah tidak lagi mempedulikan MoU yang ditandatanganinya dengan Tiongkok.Apakah investasi Komunis Tiongkok di Italia akan tepat sasaran, juga telah memiliki sangat banyak variabelnya.

Mengapa Italia membuat pilihan itu?

Mattarella telah memberikan jawabannya, yakni “bagi Italia, Amerika Serikat tidak hanya negara sekutu yang solid, juga merupakan negara yang memiliki prinsip demokrasi yang sejalan, menikmati kebebasan yang sama, melindungi HAM, menghormati kaum minoritas, menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum.

Makna terselubung di balik kata-kata itu adalah Tiongkok di bawah kekuasaan Komunis Tiongkok tidak memiliki kebebasan.Tidak ada HAM, tidak menghormati kaum minoritas, tidak memerintah negara berdasarkan hukum. Italia tidak sudi bersanding dengan rezim seperti itu.

Pilihan Italia yang tepat itu, tak pelak akan kembali menghambat proyek “OBOR” yang diterapkan Komunis Tiongkok di Eropa, menunjukkan satu lagi negara Eropa memiliki pemahaman yang jelas terhadap kebijakan Komunis Tiongkok di Eropa. Pengaruhnya serta kebijakan pecahbelahnya dengan trik “diplomatik order”.

Hal yang membentuk perbedaan dengan pilihan Italia adalah, pada 14 Oktober 2019 lalu, media massa Jerman mengungkap di bawah pengaruh Kantor Perdana Menteri Merkel, pemerintah Jerman telah memutuskan untuk tidak menolak pembangunan jaringan internet 5G Huawei. Akan tetapi berupaya mengendalikan ancaman risiko yang timbul akibat Huawei dengan undang-undang dan teknologi. Begitu berita tersebut terungkap, sontak memicu protes dari berbagai kalangan.

Juru bicara kebijakan diplomatik yakni Nils Schmid dari Partai Sosial Demokrat (SPD) yang merupakan salah satu partai berkuasa Jerman menyatakan, “Mengijinkan Huawei ikut ambil bagian dalam jaringan 5G di Jerman adalah kesalahan yang parah. Bagi Eropa, sangat penting untuk bisa meningkatkan kemampuan diri di bidang yang strategis adalah teramat penting.”

Hal senada diungkapkan oleh mantan Ketua Komisi Hubungan Diplomatik dari Parlemen Eropa yakni Elmar Brok. Dia berpendapat bahwa membuka diri bagi Huawei adalah suatu kesalahan teramat besar. Itu akan menimbulkan ketergantungan yang baru lagi terhadap Komunis Tiongkok, dan kehilangan kesempatan, untuk menciptakan sendiri cara penyelesaian ala Eropa dalam bidang ini.

Peristiwa itu tengah berproses, apa pilihan terakhir pemerintah Jerman akan sangat menentukan. Mungkin pilihan Italia yang kondisi ekonominya jauh lebih sulit daripada Jerman dan pernyataan dari Presiden Italia Mattarella, dapat membuat pemerintah Jerman mempertimbangkan ulang keputusannya. Perlu diketahui, bekerjasama dengan suatu rezim otoriter, akan dibayar dengan harga yang mahal.

SUD/whs

FOTO : Pada 16 Oktober, Presiden Trump menemui Presiden Italia Sergio Mattarella (kiri) di Gedung Putih. (Yi Ping/The Epoch Times)

Sumber Orang Dalam Bocorkan Adanya Rencana Perubahan Posisi Personil Saat Rapat Pleno Tertutup Partai Komunis Tiongkok

ETtoday

EpochTimesId

-

October 30, 2019

0

Sumber Orang Dalam Bocorkan Adanya Rencana Perubahan Posisi Personil Saat Rapat Pleno Tertutup Partai Komunis Tiongkok

Nicole Hao

Partai Komunis Tiongkok sedang menggelar sidang pleno ke-empat dari 28 hingga 31 Oktober. Mengikuti tradisi, pemimpin Komunis Tiongkok, Xi Jinping akan melakukan penataan ulang politik, termasuk mengubah posisi pejabat senior.

Seorang sumber orang dalam kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa dalam sebuah wawancara baru-baru ini mengatakan, bahwa Xi Jinping akan mengganti pejabat tinggi Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab mengelola urusan Hong Kong, termasuk Wang Zhimin, direktur saat ini dari Kantor Penghubung Hong Kong, dan Zhang Xiaoming, direktur Hong Kong dan Kantor Urusan Makau dalam Dewan Negara Tiongkok, sebuah agen seperti kabinet.

Sesi pleno keempat Partai Komunis Tiongkok adalah pertemuan tertutup, dengan sekitar 370 pejabat elit Partai Komunis Tiongkok yang hadir. Komunis Tiongkok biasanya merahasiakan secara detail sampai setelah pertemuan berakhir.

Hongkong

Hong Kong berada di tengah-tengah gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah pemerintah yang dipimpin oleh Carrie Lam mencoba untuk meluncurkan RUU ekstradisi yang kontroversial. Undang-Undang itu jika disahkan, memungkinkan Tiongkok daratan untuk memindahkan individu-individu dari Hong Kong untuk menghadapi persidangan di pengadilan yang dikendalikan oleh Komunis Tiongkok.

Sejak bulan Juni lalu, jutaan warga Hongkong turun ke jalan menentang undang-undang ekstradisi. Warga menilai sebagai gangguan terhadap otonomi Hong Kong. Sebagaimana dijamin oleh Komunis Tiongkok setelah wilayah tersebut dikembalikan dari pemerintahan Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997 silam.

Pada bulan Mei lalu, sumber orang dalam itu kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa dan media lainnya, bahwa Kantor Penghubung Hong Kong, agen perwakilan Beijing yang berlokasi di Hong Kong, memprakarsai proposal untuk menyusun rancangan undang-undang ekstradisi.

Meskipun RUU itu baru-baru ini ditangguhkan di tengah tekanan publik, hubungan antara pemerintah Hong Kong, polisi, dan warga negara tetap tegang. Dikarenakan, pengunjuk rasa terus menyerukan penyelidikan independen terhadap penggunaan kekuatan polisi selama demonstrasi dan hak pilih universal dalam pemilihan Hong Kong.

Pemerintah pusat telah mengirim pasukan ke Shenzhen, sebuah kota daratan Tiongkok yang berbatasan langsung dengan Hong Kong, dalam tindakan intimidasi.

Sumber orang dalam anonim yang akrab dengan pemikiran pejabat senior di markas besar Partai Komunis Tiongkok di Bejing, Zhongnanhai, mengatakan kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa, bahwa Beijing berencana untuk menggantikan Carrie Lam pada tahun depan, dengan Wang dan Zhang diganti beberapa saat sebelumnya.

“Sangat mungkin bahwa Wang tidak akan kembali ke Hong Kong setelah ia berpartisipasi dalam sesi pleno keempat, Zhang akan diganti dalam waktu dekat,” demikian kata orang dalam itu.

Dia menjelaskan, bahwa baik Wang maupun Zhang adalah anggota sebuah faksi yang loyal kepada mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Jiang Zemin, yang menentang kepemimpinan Xi.

Orang dalam itu, menambahkan bahwa Beijing sedang mempertimbangkan dua kandidat untuk menggantikan Wang: Chen Dong, wakil direktur saat ini dari Kantor Penghubung, berasal dari provinsi Fujian; dan Liang Jianyong, direktur propaganda provinsi Fujian.

Xi bekerja di Fujian dari tahun 1985 hingga 2002. Orang dalam itu mengatakan baik Chen maupun Liang berada di kubu pro-Xi Jinping.

Tetapi orang dalam itu tidak tahu siapa yang akan menggantikan Zhang.

‘Inovasi Ideologis’

Biasanya, setiap sesi pleno keempat, difokuskan pada reformasi politik.

Reuters mengutip dua pejabat Komunis Tiongkok anonim dan melaporkan pada 25 Oktober, bahwa komunike yang disiapkan Beijing akan fokus pada “inovasi ideologis.”

Salah satu orang dalam menambahkan, bahwa pleno akan membahas reformasi kebijakan untuk meningkatkan tata kelola.

Sumber itu mengatakan, pejabat Komunis Tiongkok perlu mengubah kapasitas tata kelola negara secara keseluruhan. Bahkan, beradaptasi dengan perubahan dalam aturan global dan tahan terhadap ujian tekanan dari risiko eksternal. Sumber itu menambahkan, bahwa perang dagang dengan Amerika Serikat telah menjadi sumber utama tekanan.

Rumor yang Beredar

Pada 21 dan 22 Oktober, Komunis Tiongkok mengumumkan bahwa sebanyak 27 orang pejabat baru-baru ini dipecat dan diselidiki karena korupsi dan kesalahan lainnya.

Mereka termasuk Li Biao, wakil walikota Kota Zhaotong di Provinsi Yunnan; Li Yong, wakil presiden pengadilan tinggi provinsi Shandong; dan Wu Junding, sekretaris Partai Komunis Tiongkok dari biro statistik Kota Tianjin.

Baru-baru ini, beberapa media Taiwan dan Hong Kong, mengutip orang dalam, juga melaporkan bahwa Hu Chunhua dan Chen Miner, keduanya anggota dari 25 anggota elit Politbiro Partai Komunis Tiongkok, akan dipromosikan menjadi Komite Tetap Politburo, badan pembuat keputusan tertinggi Partai Komunis Tiongkok.

Xi ingin mengubah tujuh anggota saat ini di Komite Tetap menjadi sembilan orang. Komite Tetap itu telah berfluktuasi dalam jumlah sepanjang sejarah Partai Komunis Tiongkok. Jumlahnya memiliki kurang dari tujuh anggota selama tahun-tahun awal Partai.

Jumlahnya bervariasi di bawah pemerintahan Mao Zedong setelah pengambilalihan Partai Komunis Tiongkok. Kemudian menjadi tujuh anggota pada 1980-an dan 1990-an. Kemudian meningkat menjadi sembilan anggota pada tahun 2002, kemudian diubah kembali menjadi tujuh anggota pada tahun 2012 ketika Xi Jinping berkuasa.

Beberapa media Hong Kong melaporkan bahwa anggota No. 6 Komite Tetap Zhao Leji, dapat dihukum karena ia diduga terlibat dalam skema korupsi yang melibatkan pembangunan villa mewah di cagar alam Pegunungan Qinling yang terkenal. Selain itu, kasus pengadilan tambang batu bara yang merusak ketika dia menjadi bos Partai Komunis Tiongkok di Provinsi Shaanxi dari Tahun 2007 hingga 2012. Skandal korupsi terungkap pada Tahun 2018 dan 2019.

Komentator memiliki pendapat yang berbeda tentang hasil pleno ke-4 partai Komunis Tiongkok itu yang sudah lama tertunda.

Komentator urusan Tiongkok yang berbasis di AS, Shi Shi kepada Epoch Times berbahasa Tionghoa pada 25 Oktober bahwa, sulit untuk mengatakan apakah Partai Komunis Tiongkok akan mengatur kembali personil. Dikarenakan, Xi baru saja mengubah Konstitusi Tiongkok pada Maret 2018. Yang mana, mencabut larangan masa jabatan para pemimpin Komunis Tiongkok.

Komentator yang berbasis di AS Wang He menerbitkan komentar di Epoch Times berbahasa Tionghoa pada 25 Oktober dan menganalisis: bahwa, “Tidak penting apakah rumor tersebut nyata atau tidak; titik kuncinya adalah dampak langsung dari rumor tersebut terhadapi Komunis Tiongkok. “

Wang percaya bahwa desas-desus ini dibocorkan ke media oleh faksi-faksi Partai yang berbeda dengan sengaja, dalam upaya untuk mempengaruhi hasil sidang pleno. (asr)

Foto : Ilustrasi (Getty Images)

Solomon Ingatkan Penyewaan Pulau untuk Tiongkok Melanggar Hukum dan Harus Diakhiri

ETtoday

EpochTimesId

-

October 30, 2019

0

Solomon Ingatkan Penyewaan Pulau untuk Tiongkok Melanggar Hukum dan Harus Diakhiri

Pemerintahan Kepulauan Solomon menegaskan kontrak yang ditandatangani oleh salah satu provinsi di negara itu, yang mana menyewakan seluruh pulau Tulagi ke perusahaan Tiongkok.

Melansir dari Reuters, penegak hukum negara itu mengumumkan telah melanggar hukum dan harus diakhiri.

Duduk perkara dari sewa jangka panjang yang kontroversial antara Provinsi Tengah Solomon dan China Sam Enterprise Group telah diumumkan kepada publik. Itu tak lama setelah negara Pasifik itu mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing pada September lalu.Tindakan itu memicu kecaman keras dari Amerika Serikat.

Berkantor pusat di Beijing, Sam Group adalah konglomerat dalam bidang teknologi, investasi, dan energi yang didirikan pada 1985 sebagai perusahaan BUMN.

Jaksa Agung Solomon, John Muria mengatakan pemerintahan provinsi dan perusahaan Tiongkok, tidak secara hukum dapat mencapai kesepakatan seperti itu tanpa keterlibatan pemerintah.

Muria dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Kamis 24 Oktober mengumumkan, perjanjian itu tidak diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebelum penandatanganan.

Perjanjian itu “melanggar hukum, tidak dapat dilaksanakan dan harus diakhiri dengan segera.”

Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir memperluas pengaruh keuangan dan politiknya di Pasifik. Hingga sekarang sudah menjadi benteng diplomatik bagi Amerika Serikat dan sekutu regionalnya sejak Perang Dunia Kedua.

Terkait kemunduran hubungan dengan Taiwan yang independen dan demokratis, Beijing telah memenangkan lebih dari dua sekutu Taiwan sebelumnya di Pasifik — Kepulauan Solomon dan Kiribati — pada September lalu.

Perjanjian Grup Sam, tertanggal 22 September, konon menawarkan kekuasaan luas kepada konglomerat Tiongkok untuk mengembangkan infrastruktur di Tulagi dan pulau-pulau di sekitarnya.

Tulagi adalah pulau utama yang menjadi tuan rumah pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Pulau itu adalah bekas ibu kota Solomon sebelum dipindahkan ke pulau Guadalcanal.

Terkait penandatangan perjanjian, Perdana Menteri Provinsi Tengah negara itu, Stanley Manetiva, tidak segera menanggapi pertanyaan pada 25 Oktober.

Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, Sam Group mengatakan perwakilannya telah bertemu Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare pada awal Oktober lalu. Pada saat itu, dalam kunjungan kenegaraan ke Tiongkok bersama delegasi dari negara-negara kepulauan Pasifik.

Perangkap Utang

Kepentingan Komunis Tiongkok terkait Solomon telah memicu kritik dari Taiwan dan Amerika Serikat. Peringatan itu menuduh bahwa Beijing akan membebani negara kepulauan itu dengan utang yang tidak berkelanjutan.

Yao Ming, wakil kepala misi di kedutaan besar Tiongkok di Papua Nugini, mengatakan pada sebuah pengarahan di ibukota Solomon Honiara pada Rabu lalu, bahwa pihaknya akan membangun beberapa infrastruktur, termasuk stadion olahraga, sebagai “hadiah negara.”

Yao mengatakan, Amerika Serikat dan Inggris secara historis bertanggung jawab untuk menempatkan negara-negara dalam kesulitan keuangan.

Menurut rekaman briefing yang diperoleh Reuters, Yao Ming mengajak agar dapat melihat negara mana yang telah terjebak dalam perangkap utang. Ia menegaskan, bukan Tiongkok tetapi Amerika Serikat dan Inggris.

Meskipun sebagai negara kecil, pulau-pulau Pasifik bangkit sebagai prioritas strategis bagi negara-negara terbesar di dunia. Negara-negara besar tertarik untuk mengunci aliansi dengan negara-negara yang mengendalikan petak luas lautan kaya sumber daya yang membentuk batas yang tangguh antara Benua Amerika dan Asia.

Komunis Tiongkok juga akan mendukung Huawei Technologies untuk membangun lebih banyak infrastruktur di Solomon. Sebelumnya, Australia, sekutu regional yang kuat untuk Amerika Serikat, sebelumnya telah membatasi ekspansi Huawei di kepulauan itu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga berulang kali, mengkritik raksasa telekomunikasi Komunis Tiongkok itu karena masalah keamanan nasional.

Pada tahun 2018 silam, Australia setuju mendanai pembangunan kabel bawah laut untuk membawa akses internet berkecepatan tinggi ke negara kepulauan itu. Proyek itu memangkas kesepakatan komersial antara Solomon dan Huawei. Dikarenakan, khawatir kabel buatan Tiongkok akan membahayakan jaringan Australia. (asr)

Trade Expo Indonesia 2019 Sukses Capai Transaksi Rp 153,38 Triliun

Nasional

EpochTimesId

-

October 29, 2019

0

Trade Expo Indonesia 2019 Sukses Capai Transaksi Rp 153,38 Triliun

ETIndonesia- Trade Expo Indonesia (TEI) ke-34 tahun 2019 sukses mencapai transaksi sebesar USD 10,96 miliar atau senilai Rp153,38 triliun. Nilai ini meningkat 29,04 persen dibanding pencapaian tahun lalu sebesar USD 8,49 miliar atau senilai Rp127,33 triliun.

Pameran ekspor terbesar di Indonesia tersebut diselenggarakan di International Convention Exhibition (ICE) di Tangerang, Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten pada 16—20 Oktober lalu.

“TEI tahun ini berhasil mencapai nilai transaksi USD 10,96 miliar atau senilai Rp153,38 triliun. Capaian ini meningkat 29,04 persen dibandingkan tahun lalu,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam siaran pers Kemendag, di Jakarta pada Jumat (25/10/2019).

Mendag menjelaskan, transaksi yang terjadi selama TEI 2019 meliputi transaksi perdagangan, jasa, dan investasi. Transaksi perdagangan terdiri dari transaksi produk (barang) sebesar USD 1,54 miliar.

Untuk transaksi produk meliputi transaksi perdagangan barang yang berasal dari penandatanganan kontrak dagang/MoU (USD 698,34 juta), transaksi di stan pameran (USD 687,60 juta), misi dagang lokal (USD 50,63 juta), penjajakan kesepakatan dagang (business matching) (USD 67,11 juta), Kementerian Kelautan dan Perikanan (USD 10,43 juta), forum bisnis hortikultura (USD 8,78 juta) serta kuliner dan pangan nusa (USD 457,14 ribu). Sedangkan transaksi perdagangan jasa sebesar USD 120,08 juta. Sementara itu, transaksi investasi berhasil membukukan nilai sebesar USD 9,29 miliar.

Pada gelaran TEI kali ini negara dengan transaksi terbanyak adalah Mesir sebesar USD 270,51 juta yaitu sebesar 18,13% dari total nilai transaksi; Jepang sebesar USD 260,01 juta (17,43%); Tiongkok sebesar USD 201,52 juta (13,51%); India sebesar USD 96,71 juta (6,48%); dan Inggris sebesar USD 94,44 juta (6,33%).

Sedangkan produk yang paling diminati adalah makanan olahan sebesar USD 390,26 juta (26,16%); kertas dan produk kertas sebesar USD 289,64 juta (19,41%); kelapa sawit/CPO sebesar USD 166,65 juta (11,17%), produk pertanian sebesar USD 128,92 juta (8,64%); dan kopi kertas sebesar USD 111,85 juta (7,50%).

Untuk misi pembelian, selama penyelenggaraan TEI ke-34 tercapai 114 kesepakatan dagang dengan total nilai kontrak sebesar USD 3,19 miliar. Kesepakatan dagang tersebut berasal dari 31 negara.

Nilai tersebut terdiri atas transaksi investasi, produk barang, seperti makanan olahan, kertas dan produk kertas, produk pertanian dan perkebunan, produk perikanan, bumbu masak, serta rempah-rempah dan lainnya.

Sementara itu, untuk kegiatan business matching telah menghasilkan 247 transaksi potensial dengan nilai mencapai USD 67,11 juta.

Selama lima hari pelaksanaan TEI 2019, kegiatan business matching ini diikuti buyers dari 36 negara di dunia. Produk yang paling diminati adalah makanan dan minuman, produk pertanian, tekstil dan produk tekstil, produk kecantikan dan kesehatan, serta furnitur dan perabotan.

“Hal tersebut menunjukkan eksportir Indonesia mampu meyakinkan para buyers mancanegara untuk bertransaksi di tengah persaingan global yang semakin ketat. Artinya, eksportir mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan selera pasar, berdaya saing tinggi dengan harga yang kompetitif, serta sikap profesional yang menumbuhkan kepercayaan dari kalangan buyers internasional,” kata Mendag.

Pada kesempatan ini, Mendag juga mengundang para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk kembali berpartisipasi pada TEI ke-35 yang rencananya akan diselenggarakan pada 30 September4 Oktober 2020 di International Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten.

“Kami berharap TEI 2020 mendatang semakin mendukung pergeseran perdagangan dari luring ke daring sehingga mendorong lebih banyak partisipasi berbagai perusahaan perdagangan elektronik dan pelaku teknologi digital untuk merespons tren global tersebut,” pungkas Mendag. (asr)

FOTO : Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto memberikan keterangan kepada wartawan dalam acara Konferensi Pers Trade Expo Indonesia 2019 yang berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat 25 Okt 2019. (Foto : dokumentasi Kemendag)

Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Mindanao Filipina, Terasa Hingga ke Wilayah Indonesia

Nasional

EpochTimesId

-

October 29, 2019

0

Gempa Magnitudo 6,8 Guncang Mindanao Filipina, Terasa Hingga ke Wilayah Indonesia

EtIndonesia- BMKG melaporkan pada Selasa, 29 Oktober 2019 pukul 08.04.45 WIB wilayah Mindanao, Filipina diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan informasi awal gempabumi ini berkekuatan Magnitudo 6,8 yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran menjadi Magnitudo 6,6.

“Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6.84 LU dan 125.22 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada kedalaman 15 km,’ demikian keterangan tertulis Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono.

BMKG merilis, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya sesar lokal.

Sedangkan, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (Strike-Slip).

Guncangan gempabumi tersebut dirasakan di Tahuna, Kabupaten Sangihe dan Melonguane, Kabupaten Talaud II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu )

BMKG menyampaikan, hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi terjadinya tsunami.

Hingga Selasa, 29 Oktober 2019 pukul 09.40 WIB, Hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 5 aktivitas gempabumi susulan (aftershock) dengan magnitude terbesar 5,4.

Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

BMKG menyerukan warga memeriksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah. (asr)