Home Blog Page 1866

AJI Jakarta : 20 Jurnalis Jadi Korban Kerusuhan 21-22 Mei

Epochtimes.id- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mencatat ada sekitar 20 jurnalis dari berbagai media yang menjadi korban saat aksi unjuk rasa berujung kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta. Kasus kekerasan tersebut diantaranya terjadi di kawasan Thamrin, Petamburan, dan Slipi Jaya, Jakarta.

“Pihak kepolisian dan massa aksi diduga menjadi pelaku kekerasan tersebut,” kata Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani Amri dilansir situs AJI Jakarta.

Asnil menuturkan, kekerasan yang dialami jurnalis berupa pemukulan, penamparan, intimidasi, persekusi, ancaman, perampasan alat kerja jurnalistik, penghalangan liputan, pelemparan batu, penghapusan video dan foto hasil liputan, hingga pembakaran motor milik jurnalis.
Menurut Asnil, mayoritas kasus kekerasan itu terjadi saat para jurnalis meliput aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Bawaslu, di kawasan Thamrin.

“Beberapa kasus di antaranya, aparat kepolisian melarang jurnalis merekam aksi penangkapan orang-orang yang diduga sebagai provokator massa,” Asnil menambahkan.

Padahal kata Asnil, jurnalis tersebut sudah menunjukkan identitasnya, seperti kartu pers kepada aparat. Namun oknum aparat tersebut diduga menunjukkan sikap tak menghargai kerja jurnalis yang pada dasarnya telah dijamin dan dilindungi oleh UU Pers.

Sampai saat ini AJI Jakarta masih mengumpulkan data dan verifikasi para jurnalis yang menjadi korban. Tak menutup kemungkinan, masih banyak jurnalis lainnya yang menjadi korban, dan belum melapor.

Berikut ini data yang dicatat AJI Jakarta terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis.

1. Budi, kontributor CNN Indonesia TV, mengalami kekerasan fisik, perampasan alat kerja dan penghalangan liputan oleh aparat Polisi.
2. Intan dan Rahajeng, jurnalis RTV, mengalami persekusi oleh massa aksi.
3. Draen, jurnalis Gatra, mengalami kekerasan fisik dan diusir oleh polisi.
4. Felix, jurnalis Tirto, dihalangi saat liputan.
5. Dwi, jurnalis Tribun Jakarta, mengalami kekerasan tidak langsung, kepala bocor terkena lemparan batu massa aksi.
6. Ryan, jurnalis CNNIndonesia.com, mengalami kekerasan fisik, perampasan alat kerja dan penghalangan liputan oleh aparat Polisi.
7. Seorang reporter lainnya dari CNNIndonesia.com juga mengalami penghalangan peliputan dan perampasan paksa alat kerja oleh Polisi.
8. Ryan, jurnalis MNC Media, alat kerjanya dirampas oleh massa aksi.
9. Fajar, jurnalis Radio MNC Trijaya, mengalami kekerasan fisik, penghapusan karya jurnalistik dan penghalangan liputan oleh aparat Polisi.
10. Fadli, jurnalis Alinea.id, mengalami kekerasan fisik dan penghalangan liputan.
11. Fahreza, jurnalis Okezone.com, mengalami perusakan alat kerja/motor oleh massa aksi.
12. Putera, jurnalis Okezone.com, mengalami perusakan motor oleh aparat.
13. Aji, jurnalis INews TV, mengalami kekerasan fisik dan diusir oleh aparat Kepolisian.
14. Setya, jurnalis TV One, mengalami kekerasan fisik dan penghalangan liputan oleh aparat Polisi.
15. Ario, VJ Net TV, mengalami perusakan alat kerja/motor dibakar.
16. Yuniadhi, fotografer Kompas, motornya dirusak.
17 Topan, fotografer Tempo, mengalami kekerasan tidak langsung, matanya kena serpihan dari bom molotov massa aksi.
18. Niniek, jurnalis AP, mengalami persekusi online (doxing).
19. Seorang kru ABC News mengalami intimidasi oleh aparat Polisi.
20. Kasus kali ini merupakan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terburuk sejak reformasi.

“Atas tindakan itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras aksi kekerasan dan upaya penghalangan kerja jurnalis yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun massa aksi,” katanya.
Perbuatan itu termasuk pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun, dan denda maksimal Rp500 juta.

Atas kejadian tersebut AJI Jakarta mendesak aparat keamanan dan masyarakat untuk menghormati dan mendukung iklim kemerdekaan pers, tanpa ada intimidasi serta menghalangi kerja jurnalis di lapangan.

Berikut tiga sikap AJI Jakarta dan LBH Pers :

Pertama, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, baik oleh polisi maupun kelompok warga.

Kedua, mengimbau kepada para pemimpin media untuk bertanggung jawab atas keselamatan jurnalis saat bertugas di lapangan. Memberikan pembekalan pengetahuan Safety Journalist dan penanganan trauma yang terjadi selama peliputan.

Ketiga, mengimbau para jurnalis yang meliput aksi massa untuk mengutamakan keselamatan dengan menjaga jarak saat terjadi kerusuhan. (asr)

Polisi Indonesia mengambil posisi saat bentrokan dengan para pendukung calon presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta, pada 22 Mei 2019. (Achmad Ibrahim / AP Photo)

Tragedi Kerusuhan 21-22 Mei Jangan Terulang Lagi!

Epochtimes.id- Kondisi ibu Jakarta, sudah mulai kondusif pasca kerusuhan 21-22 Mei 2019 yang bermula dari penolakan hasil pemilu presiden. Kerusuhan terjadi pada tiga titik yakni depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kawasan Gambir Jakarta Pusat dan Petamburan, Jakarta Barat.

Kerusuhan ini menyebabkan kerugian jiwa dan materil. Korban jiwa berjumlah 6 jiwa meninggal dunia dan ratusan orang terluka.  Sejumlah kerusakan juga terjadi pada sejumlah titik mulai dari pembakaran di Asrama Brimob Petamburan, fasilitas umum dan bangunan. 

Akibat kerusuhan ini kerugian materil mengalami mulai dari pedagang asongan, warung kopi hingga peritel besar. Atas kerusuhan ini polisi menangkap sebanyak 300 orang. Perusuh yang ditangkap berasal dari luar daerah Jakarta.

Berdasarkan keterangan kepolisian, perusuh yang ditangkap adalah massa bayaran. Mereka menerima bayaran sebesar Rp 300.000 per orang. Mereka yang ditangkap diantaranya positif pengguna narkoba hingga terpengaruh idelogi ISIS.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti mobil ambulans yang ditenggarai mengangkut batu untuk perusuh. Barang bukti lainnya adalah celurit, uang, busur panah dan bom molotov.

Lembaga Bantuan Hukum -Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang meningkatkan polarisasi masyarakat dan eskalasi kekerasan.

Menurut LBH-YLBHI, pihaknya menemukan perkembangan ada upaya-upaya membenturkan antar kelompok masyarakat atau upaya mendorong konflik horizontal.

“Jika ini dibiarkan akan sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan. Kita harus terus berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaan dalam menerima dan menyebarkan informasi yang semakin mengentalkan kebencian dan perpecahan,” demikian rilis LBH-YLBHI.

LBH-YLBHI meminta kepada elit politik untuk berhenti mengorbankan manusia/rakyat, mengupayakan suasana yang menyejukkan dan menyatukan. Komnas HAM perlu segera melakukan pemantauan dan penyelidikan untuk mengungkap aktor intelektual/conflict entrepreneur.

YLBHI juga menyerukan kepada Media/Jurnalis untuk berhati-hati menyiarkan dan/atau memberitakan yang menonjolkan unsur kekerasan dan berpotensi menjadi provokasi lebih lanjut sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2002. Media harus sesuai dengan semangat Jurnalisme Damai.

Berdasarkan pantuan LBH-YLBHI melalui berbagai media, terlihat orang-orang yang terluka atau sakit tergeletak di jalan dan tidak ada yang menangani secara cepat. Hak hidup/nyawa manusia adalah yang utama dalam setiap kondisi. Oleh karena itu perlu segera adanya penanganan cepat tanggap kepada korban-korban yang jatuh tanpa memandang tindakan dan afiliasi politik.

Pihak kepolisian harus memiliki kesabaran ekstra serta ketelitian jangan sampai memperlakukan sama antara massa aksi damai dengan perusuh yang memang hendak memprovokasi serta bertindak secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TNI tidak melibatkan diri tanpa instruksi dari otoritas sipil. Hal tersebut semata-mata untuk menjaga terpenuhi nya hak konstitusional berekspresi massa aksi tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat luas.

Sementara itu,  Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam keterangannya mengatakan sebagai negara yang mempraktikkan demokrasi konstitusional, diharapkan semua pihak untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan konstitusional yang tersedia.

Menurut Titi, adanya aksi massa yang dilakukan dalam dua hari terakhir pada 21 dan 22 Mei 2019, tetap dilihat sebagai sebuah proses demokrasi yang mesti dijalankan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, semua peserta pemilu diharapkan mampu menjaga situasi senantiasa aman dan damai, menurunkan tensi politik, melakukan rekonsiliasi bangsa, serta mengimbau kepada para pendukung untuk menenangkan diri, dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Perludem meminta kepada seluruh peserta pemilu dengan seluruh timnya untuk menghormati proses hukum yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana ketidaksetujuan terhadap proses pemilu disalurkan melalui pengajuan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, aparat keamanan diminta untuk menjamin dan memastikan keselamatan setiap warga negara. Aparat Kepolisian diharapkan tetap menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam melakukan pengamanan terhadap aksi massa yang dilakukan.

Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak terpancing provokasi, berhati-hati di dalam menerima setiap informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi terkini khususnya yang berhubungan dengan kontestasi politik dan aksi-aksi yang sedang berlangsung. Serta tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya, dan tetap waspada di dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. (asr)

FOTO : Para pengunjuk rasa beristirahat di dekat ban yang terbakar saat bentrokan dengan polisi di Jakarta, pada 22 Mei 2019. (Dita Alangkara / AP Photo)

Pemblokiran Diakhiri, Fitur Medsos dan WA Kembali Normal

0

Epochtimes.id- Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan normalisasi atas pembatasan sebagian fitur platform media sosial dan pesan instan padaSabtu (25/05/2019) Pukul 13.00 WIB.

Normalisasi atau pengembalian fungsi fitur pengiriman gambar, foto dan video itu diambil karena situasi yang kondusif.

“Situasi pasca kerusuhan sudah kondusif sehingga pembatasan akses fitur video dan gambar pada media sosial dan instant messaging (dicabut dan fitur bisa) difungsikan kembali,” kata Menteri Kominfo Rudiantara dalam keterangannya.

Menteri Kominfo Rudiantara mengajak semua warganet agar senantiasa menjaga dunia maya dan dipergunakan untuk kegiatan positif.

“Saya mengajak semua masyarakat pengguna media sosial, instant messaging maupun video file sharing untuk senantiasa menjaga dunia maya Indonesia. Digunakan untuk hal-hal yang positif,” ujar Rudiantara.

Menteri Kominfo juga mengajak warganet Indonesia untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi.

“Ayo kita perangi hoaks, fitnah, informasi-informasi yang memprovokasi seperti yang banyak beredar saat kerusuhan,” kata Rudiantara.

Kementerian Kominfo  mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukena keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta. 

Selain itu, Kementerian Kominfo mengimbau agar pengguna telepon seluler atau gadget dan perangkat lain segara menghapus pemasangan (uninstall) aplikasi virtual private network (VPN) agar terhindar dari risiko pemantauan, pengumpulan hingga pembajakan data pribadi pengguna. (asr)

Senjata Anti-Satelit Komunis Tiongkok yang Dinamai Sebagai ‘Satelit Pemakan Bangkai’

0

Analisis Berita

Joshua Philipp – The Epochtimes

Telah beredar rumor selama bertahun-tahun bahwa Komunis Tiongkok telah mengembangkan satelit kecil dengan senjata robot yang dapat digunakan sebagai senjata anti-satelit. Laporan Tiongkok baru-baru ini membocorkan sistem ini secara terperinci tetapi menyebutnya sebagai alat penelitian.

Sejak tahun 2008, Komunis Tiongkok telah mengembangkan senjata, yang diklaim memiliki kegunaan ganda untuk keperluan militer dan ilmiah. Senjata tersebut juga mencakup kecerdasan buatan seperti diungkapkan South China Morning Post.

South China Morning Post mencatat beberapa satelit yang lebih kecil lebih ringan dari 22 pon, namun memiliki sensor mata-tiga untuk mengukur bentuk target dan dapat menyesuaikan kecepatan dan rotasi target tersebut. Sehingga memungkinkan satelit untuk mengambil citra benda yang ditargetkan dalam jarak enam inci, dengan menggunakan robot berlengan tunggal.

“Satelit pemakan bangkai kemudian menyalakan pendorong dan mengarahkan target tersebut hingga terbakar saat jatuh melalui atmosfer. Dalam skenario militer, target tersebut menjadi debu untuk menghindari dilacak saat berada di tanah di Bumi,” menurut South China Morning Post.

Hal ini merujuk pada senjata anti-satelit sebagai “satelit pemakan bangkai” dan mengatakan Komunis Tiongkok telah meluncurkan minimal 10 “satelit pemakan bangkai” selama 10 tahun terakhir.

Mengingat rekam jejak Komunis Tiongkok menggunakan informasi sesat, angka yang diumumkan kepada publik harus dianggap sangat sedikit, tetapi terbukti bahwa rezim Tiongkok mengakui keberadaan senjata kontroversial semacam itu adalah bermakna.

Ada kemungkinan bahwa Komunis Tiongkok merilis informasi mengenai senjata ini saat Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mulai menangani perang antariksa dengan lebih serius dan menimbang peluncuran Angkatan Luar Angkasa yang baru sebagai cabang militer baru.

Menyebarkan informasi tersebut memungkinkan Komunis Tiongkok untuk membingkai persepsi di sekitarnya — dan sejauh ini, laporan menunjukkan rezim Tiongkok sedang mencoba untuk menamai program senjata ruang angkasanya dengan niat damai dan mirip dengan negara lain.

Keberadaan senjata anti-satelit ‘Pemakan Bangkai’ milik Komunis Tiongkok dikonfirmasi bulan lalu oleh peneliti Tiongkok kepada Luo Jianjun, wakil direktur Laboratorium Nasional Teknologi Penerbangan Dinamika Luar Angkasa di Universitas Politeknik Northwestern di Xian, Provinsi Shaanxi, sebagaimana diberitakan oleh South China Morning Post.

South China Morning Post menambahkan bahwa walaupun baru-baru ini  Komunis Tiongkok membocorkan sebagian program, “sebagian besar detail adalah tetap rahasia karena potensi aplikasi militer dari teknologi tersebut,” di mana Luo Jianjun menyatakan, “Kami lebih suka untuk tidak membicarakannya di depan umum.”

Komunis Tiongkok telah menguji senjata anti-satelit setidaknya sejak tahun 2005, namun menjadi berita utama pada tahun 2007 ketika, tanpa peringatan, Partai Komunis Tiongkok menghancurkan satelit cuaca Feng Yun I-C dengan rudal. Aksi tersebut mengirim lebih dari 3.000 keping puing yang meluncur melalui orbit rendah bumi. Partai Komunis Tiongkok kemudian dilarang bekerja dengan NASA.

Rincian dalam laporan baru tersebut menunjukkan bahwa Komunis Tiongkok mulai bekerja pada senjata anti-satelit yang lebih halus setelah pengujian tahun 2007 yang kontroversial. Bukannya menghancurkan satelit di orbit dan menciptakan debu yang dapat merusak aset lain di orbit, Komunis Tiongkok menciptakan sistem dengan lengan robot yang dapat mengunci dan menghancurkan satelit yang ditargetkan.

Bagi Komunis Tiongkok, senjata ruang angkasa seperti ini memainkan peran utama dalam strategi militernya melawan Amerika Serikat, yang merupakan bagian program “Tongkat Kebesaran Pembunuh,” atau “Kartu Trump,” yang dirancang untuk menghancurkan sistem tulang punggung militer Amerika Serikat, seperti satelit untuk GPS, sistem komunikasi, dan penargetan senjata.

“Senjata Kartu Trump dan Tongkat Kebesaran Pembunuh yang modern ini akan memungkinkan pasukan teknologi-rendah Tiongkok untuk menang atas pasukan teknologi-tinggi Amerika Serikat dalam konflik lokal,” kata laporan National Ground Intelligence Center pada tahun 2011.

Selain sistem ini, Komunis Tiongkok telah mengoperasikan pangkalan militer rahasia untuk senjata anti-satelit dan sistem pulsa elektromagnetik.

Pensiunan Kolonel Angkatan Darat India, Vinayak Bhat, yang berspesialisasi dalam analisis citra satelit yang berfokus pada Tiongkok, baru-baru ini menerbitkan penemuannya mengenai citra satelit yang menunjukkan beberapa pangkalan militer rahasia di Tiongkok.

Amerika Jerat Assange Pendiri WikiLeaks Dengan Belasan Dakwaan

0

EpochTimesId – Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan dakwaan berlapis-lapis terhadap pendiri WikiLeaks, Julian Assange. Jumlah tuduhan terhadap Assange mencapai 18 dakwaan, yang dipublikasikan pada 23 Mei 2019.

Dakwaan baru itu termasuk bersekongkol dengan mantan perwira intelijen Angkatan Darat, Chelsea Manning. Mereka bersama-sama saling membantu untuk mendapatkan bahan-bahan rahasia, sumber-sumber kompromi di Timur Tengah dan Tiongkok, dan konspirasi untuk meretas ke dalam basis data militer yang lebih aman.

Manning membantu menyediakan basis data Assange dan WikiLeaks, yang memuat sekitar 90.000 laporan kegiatan penting terkait Perang Afghanistan, 400.000 laporan kegiatan penting terkait Perang Irak, 800 laporan analisa tahanan Teluk Guantanamo, dan 250.000 ‘kawat’ Departemen Luar Negeri AS.

Assange mulai menerbitkan file melalui Wikileaks pada 2010, yang mengakibatkan Manning diadili di pengadilan militer dan dipenjara.

“Assange tidak dikenakan dakwaan karena menjadi penerbit, atau karena secara pasif memperoleh atau menerima informasi rahasia, kata Zachary Terwilliger,” Jaksa AS untuk Distrik Timur Virginia.

“Dakwaan tersebut menuduh bahwa Assange menerbitkan dalam jumlah besar, ratusan ribu dokumen rahasia yang dicuri. Tetapi Amerika Serikat belum mendakwa Assange untuk itu,” kata Terwilliger kepada wartawan pada 23 Mei 2019 waktu setempat.

“Sebaliknya, Amerika Serikat hanya mendakwa Assange karena menerbitkan satu set dokumen rahasia yang spesifik, di mana Assange juga diduga mempublikasikan nama-nama orang tak bersalah yang tidak dikenal, yang mempertaruhkan keselamatan dan kebebasan mereka untuk memberikan informasi kepada Amerika Serikat dan sekutunya.”

Terwilliger mengatakan sumber (informan) intelijen yang dibocorkan namanya, ada di Tiongkok, Iran, Suriah, Afghanistan, dan Irak.

“Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa Assange tahu bahwa publikasi sumber-sumber ini membahayakan mereka,” katanya.

John Demers, asisten jaksa agung untuk keamanan nasional, mengatakan beberapa dokumen yang diterbitkan di WikiLeaks telah ditemukan di kompleks tempat persembunyian Osama Bin Laden.

Kebocoran WikiLeaks adalah salah satu kompromi terbesar dari informasi rahasia dalam sejarah Amerika Serikat.

Julian Assange berbicara kepada media dari balkon Kedutaan Besar Ekuador pada 19 Mei 2017 di London, Inggris. (Jack Taylor / Getty Images)

Setiap tuduhan, kecuali dakwaan peretasan, dikenakan hukuman maksimum 10 tahun. Jika diakumulasikan apabila semua dakwaan terbukti, Assange terancam hukuman penjara lebih dari seratus tahun.

Assange ditangkap di London pada 11 April 2019, setelah menghabiskan tujuh tahun tinggal di Kedutaan Besar Ekuador.

Dia saat ini menjalani hukuman di Inggris karena tidak menjalankan kewajiban wajib kepada pihak berwenang Inggris pada tahun 2012. Pihak berwenang Inggris akan segera memutuskan rencana ekstradisinya ke Amerika Serikat. (JASPER FAKKERT/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Sejumlah Operator Asia Tak Lagi Jual Ponsel Baru Huawei

oleh Hong Yawen

Pemutusan kerjasama Google dengan Huawei setelah AS mengeluarkan kebijakan larangan ekspor suku cadang dan transfer teknologi kepada Huawei, kini perusahaan operator telekomunikasi besar Taiwan pada 22 Mei turut mengumumkan rencana penghentian penjualan ponsel pintar baru dengan teknologi Huawei. Sedangkan Industri telekomunikasi Korea Selatan mungkin akan menyusul. Sementara itu, operator telekomunikasi Jepang akan menunda penjualan.

Nikkei Asian Review melaporkan bahwa setelah mendapat konfirmasi bahwa ponsel baru Huawei nantinya tidak akan dapat memperbarui sistem operasi Android dan dilarang menggunakan Google Apps seperti Gmail, YouTube dan aplikasi populer lainnya, industri telekomunikasi Taiwan di pasar non-daratan Tiongkok akan menghentikan penjualan ponsel baru Huawei. Langkah ini dapat mempengaruhi penjualan Huawei di pasar Asia.

Menurut laporan media Taiwan, sebagai akibat ponsel Huawei tidak dapat menggunakan sistem Android di masa depan, juga tidak dapat melindungi hak dan minat konsumen dalam masalah pemeliharaan dan garansi. Maka Chunghwa Telecom, tidak mau menjual ponsel baru yang diluncurkan oleh Huawei hingga ponsel yang lama habis terjual.

Xie Jimao, ketua Chunghwa Telecom mengatakan bahwa pihaknya baru mau mempertimbangkan apakah penjualan ponsel Huawei diteruskan lagi atau tidak, itu tergantung pada perkembangan situasi di masa mendatang.

Perusahaan operator telekomunikasi terbesar kedua di Taiwan, Taiwan Mobile juga mengikuti jejak Chunghua mengambil langkah menghentikan penjualan. Perusahaan mengatakan bahwa karena layanan Google, mereka tidak akan menjual model baru Huawei. Selain itu, Taiwan Mobile juga meminta pihak berwenang sesegera mungkin mengeluarkan petunjuk yang jelas tentang ponsel mana yang memiliki masalah dengan keamanan nasional.

Korea Telecom (KT) mengatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menghentikan penjualan ponsel dan tablet Huawei. KT saat ini memiliki ponsel Huawei P20 lite, ponsel Be Y3 dan Be Y Pad2, MediaPad M3.

Telkomsel, operator telekomunikasi terbesar di Indonesia juga mengatakan sedang mengkaji situasi pada saat ini.

Perusahaan Jepang SoftBank Corp tidak akan mulai menjual smartphone Huawei P30 lite pada hari Jumat 24 Mei lalu seperti yang direncanakan. Juru bicara Softbank mengatakan bahwa karena masalah sistem operasi Google Android ini, membuat perusahaan perlu memastikan terlebih dulu tentang hak konsumen sebelum penjualan ponsel P30 lite dilakukan.

Perusahaan telekomunikasi Jepang KDDI telah mengkonfirmasi mengundurkan tanggal peluncuran ponsel Huawei yang semula dijadwalkan pada akhir bulan ini. Seorang juru bicara KDDI mengatakan mereka sedang memeriksa dampak larangan AS, termasuk pembaruan perangkat lunak seluler dan ketersediaan aplikasi.

NTT Docomo, operator terbesar di Jepang juga telah menghentikan menerima pesanan untuk Huawei P30 Pro. Perusahaan itu rencananya akan mulai membuka pesanan ponsel tersebut pada 16 Mei dan mengirim pada musim panas ini.

Perusahaan e-commerce Jepang, Rakuten mengumumkan bahwa mereka akan menunda penjualan P30 lite, yang dijadwalkan untuk hari Jumat lalu.

Hideaki Yokota, wakil presiden senior dari MM Research Institute di Jepang mengatakan bahwa penjualan yang tertunda akan berdampak negatif kepada Huawei. Ia menambahkan bahwa volume pengiriman ponsel pintar Huawei tahun lalu meningkat sebesar 63,4%, itu karena ketiga perusahaan operator utama Jepang mulai menjual smartphone Huawei.

Untuk itu, cabang Huawei di Jepang tidak menanggapi permintaan komentar.

Pekan lalu, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi perusahaan-perusahaan AS dari pembelian produk dan teknologi yang mengancam keamanan nasional.

Kementerian Perdagangan Amerika Serikat memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam kontrol ekspor. Dan Google telah menyatakan bahwa pihaknya menghormati pembatasan tersebut.

Langkah Google ini diwujudkan dalam OS. Android yang bakal tidak lagi dapat diakses oleh ponsel baru Huawei, sehingga smartphone generasi berikutnya yang dijual di pasar luar negeri tidak dapat mengakses aplikasi dan layanan populer, termasuk Google Play Store dan aplikasi Gmail.

Saat ini, otoritas AS memberikan tenggang waktu 90 hari kepada perusahaan AS untuk melakukan penyesuaian bisnis dengan Huawei. (jhon/asr)

Air New Zealand Pilih Jet Berbadan Lebar Boeing

0

ETIndonesia – Air New Zealand Ltd., memutuskan untuk membeli pesawat berbadan lebar dari Boeing Co., menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini secara langsung. Keputusan ini mengakhiri persaingan selama 18 bulan antara pembuat pesawat AS itu dengan saingan asal Eropa, Airbus SE.

Maskapai itu mempertimbangkan untuk mengganti delapan pesawat Boeing 777-200ER dalam kesepakatan senilai lebih dari $ 2 miliar pada harga daftar, meskipun operator biasanya menerima diskon besar. Air New Zealand sudah menggunakan pesawat berbadan lebar Boeing secara eksklusif pada penerbangan jarak jauh dan jet lorong tunggal Airbus pada rute yang lebih pendek.

“Pilihan akhir yang dipertimbangkan adalah Boeing 787 dan Airbus A350,” kata Chief Financial Officer Air New Zealand, Jeff McDowall dalam sebuah wawancara video dengan Selandia Baru Herald yang diterbitkan pada 18 Mei 2019.

“Mereka berdua pesawat yang fantastis,” kata McDowall. “Keduanya menghasilkan pengalaman pelanggan yang fantastis dibandingkan dengan pesawat yang ada tetapi juga biaya yang lebih rendah dan emisi karbon yang lebih rendah. Kami berharap untuk membuat keputusan segera, di bulan depan.”

Air New Zealand sudah mengoperasikan 13 unit 787-9 jet dan memesan satu lagi. Maskapai ini tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Mereka akan mengadakan briefing investor tahunan pada 27 Mei 2019.

Boeing dan Airbus menolak berkomentar. Orang-orang dengan pengetahuan langsung tentang masalah ini menolak untuk diidentifikasi sebelum pengumuman publik.

Kepala eksekutif Air New Zealand, Christopher Luxon, tahun lalu mengatakan kepada Reuters bahwa Boeing 777X yang lebih besar juga sedang dipertimbangkan. Maskapai itu berencana menggunakan jet baru untuk memulai rute yang lebih panjang seperti dari Auckland ke New York dan Brasil.

Pada bulan Maret, CFO McDowall dalam briefing analis mengatakan maskapai akan membutuhkan lebih sedikit jet pengganti pada tahun 2023 daripada yang diperkirakan pada awalnya karena perubahan dalam jaringan penerbangannya.

Air New Zealand memulai program pengurangan biaya dua tahun pada bulan Maret dan menunda pengeluaran modal pesawat sekitar NZ $ 750 juta ($ 490,1 juta) sebagai bagian dari evaluasi bisnis.

Sebulan sebelumnya, Dia memangkas tarif domestik sebesar 50 persen dalam perubahan struktur harga sebagai tanggapan terhadap pasar penerbangan yang melambat. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pesawat Tempur Amerika Hadang Bomber Rusia di Alaska

0

EpochTimesId — Pesawat tempur siluman AS, F-22 mencegat pesawat bomber Rusia dan jet tempur di lepas pantai Alaska. Komando Pertahanan Aerospace Amerika Utara (NORAD) mengatakan pencegatan berlangsung selama dua hari berturut-turut.

Sebanyak empat jet tempur F-22 terlibat dalam mencegat dua bomber Tu-95 Rusia pada Selasa (21/5/2019) lalu. Dua bomber Rusia itu memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara Alaska, menurut NORAD. Zona ini membentang sekitar 200 mil di lepas pantai barat Alaska. Dua bomber itu kembali ke daerah itu lagi, kali ini ditemani oleh jet tempur Su-35 dan kemudian dicegat juga oleh pesawat AS.

“Secara khusus, dua bomber Rusia memasuki ADIZ dan dicegat oleh dua F-22 sementara E-3 memberikan keseluruhan komando dan kontrol,” kata NORAD dalam pernyataan itu. “Sejumlah bomber Rusia keluar dan masuk kembali ke Alaska ADIZ disertai oleh dua jet tempur Su-35. NORAD mengerahkan dua F-22 dan E-3 tambahan untuk membantu pesawat pencegat perdana.”

Intersep pada hari Selasa terjadi beberapa jam setelah empat F-22 mencegat empat bomber Rusia dan dua jet tempur Su-35 Rusia di ADIZ pada hari Senin (20/5/2019).

Dalam insiden itu, pesawat pengebom dan jet Rusia yang dicegat, bertahan pada wilayah udara internasional dan tidak memasuki wilayah udara kedaulatan Amerika Serikat atau Kanada, menurut NORAD.

Penerbangan bomber Rusia dilihat oleh pejabat militer AS sebagai bagian dari upaya Moskow untuk melatih militernya terhadap potensi krisis sambil secara bersamaan mengirimkan pesan kekuatan kepada musuh.

Penghadangan terbaru ini terjadi di tengah ketegangan Amerika dengan Rusia, mengenai berbagai masalah geopolitik dan seminggu setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin di kota peristirahatan Sochi. Pompeo kala itu memperingatkan Rusia tentang masalah ikut campur Rusia dalam pemilihan umum di AS. Dia menunjukkan sikap yang lebih keras daripada Presiden Donald Trump tentang masalah ini.

Pejabat AS mengatakan pembom dan jet Rusia terbang di daerah itu beberapa kali setahun, selama beberapa tahun terakhir. Mereka selalu dicegat oleh AS atau Kanada yang beroperasi bersama, sebagai bagian dari komando NORAD.

Penerbangan bomber Rusia dimulai kembali pada 2007, sebagai bagian dari upaya Moskow untuk meningkatkan kemampuan angkatan bersenjatanya. (WIRE SERVICE CONTENT/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Mantan Agen CIA Dipenjara 20 Tahun Karena Jadi Agen Mata-mata Komunis Tiongkok

0

Oleh Matthew Barakat

Seorang mantan perwira CIA dijatuhi hukuman penjara 20 tahun pada 17 Mei lalu. Dia dituduh bekerja untuk Komunis Tiongkok. Dia juga dituduh berusaha mengekspos aset pihak-pihak yang pernah menjadi tanggung jawabnya.

Hukuman yang dikeluarkan oleh Hakim Distrik AS, Ellis di pengadilan federal di Alexandria, AS untuk Kevin Mallory, yang berusia 62 tahun dari Leesburg, Virginia,  divonis kurang dari hukuman seumur hidup yang dituntutu oleh jaksa, tetapi lebih dari 10 tahun yang dituntut oleh pembela.

Seorang juri menghukum Mallory pada tahun 2018 di bawah Undang-Undang Spionase karena memberikan informasi rahasia kepada para pihak Komunis Tiongkok dengan imbalan 25.000 dolar AS.

Skema Mallory mulai terurai ketika dia dipilih untuk skrining sekunder di Bandara Internasional O’Hare Chicago pada April 2017 dalam penerbangan kembali dari Shanghai dengan putranya. Agen bea cukai menemukan uang sebesar 16.500 dolar AS dalam bentuk tunai yang tidak dilaporkan.

Kemudian, selama wawancara dengan pihak berwenang, Mallory terperangah ketika sebuah telepon Samsung yang diberikan kepadanya oleh orang dari Tiongkok menampilkan percakapan teks antara Mallory dan perekrut dari Tiongkok — Mallory sebelumnya berharap fitur pesan aman ponsel akan membuat percakapan itu tetap tersembunyi.

Dalam satu pesan teks, Mallory menulis, “Objek Anda adalah untuk mendapatkan informasi, dan objek saya harus dibayar.”

Jaksa penuntut John Gibbs selama sidang 17 Mei lalu mengatakan pada intinya, kasus ini adalah kejahatan yang sangat mendasar.

Jaksa penuntut mengatakan Mallory sangat membutuhkan uang. Akan tetapi, hal paling berharga yang dia miliki adalah rahasia negara Amerika Serikat.

Gibbs mengatakan bahwa uang 25.000 dolar AS yang diterima Mallory hanyalah awal dari apa yang akan terjadi jika dia tidak tertangkap. Pembelaan Mallory ditunda beberapa kali karena hakim mencari kejelasan tentang poin utama tentang nilai informasi yang diberikan oleh Mallory.

Secara khusus, jaksa dan pengacara pembela berbeda tajam tentang apakah Mallory pernah bermaksud untuk menempatkan aset manusia dalam risiko.  Banyak bukti dalam kasus ini tetap rahasia dan bahkan sebagian dari sidang hukuman ditutup untuk umum. Tetapi di bagian bawahnya, jaksa percaya Mallory mengirim atau bermaksud mengirim bukti yang akan mengarah pada pemaparan aset manusia yang digambarkan di pengadilan sebagai “keluarga John.”

Pengacara  Mallory mengatakan kliennya tidak pernah bermaksud mengirim aset manusia dan menunjuk ke bukti forensik komputer yang mendukung klaim mereka.

Hakim Ellis akhirnya memutuskan bahwa dia tidak dapat menentukan secara meyakinkan bahwa Mallory bermaksud untuk mengirim informasi tersebut meskipun dia mencurigai “niat jangka panjang” Mallory adalah jahat.

Hakim mengatakan jika pengadilan menyimpulkan bahwa sumber-sumber telah dikompromikan, maka hakmi akan menjatuhkan hukuman yang jauh lebih berat.

Pengacara pembela menunjuk pada jumlah uang yang relatif kecil yang diterima Mallory. Selain itu berdalih fakta bahwa kliennya secara sukarela mengungkapkan kontaknya dengan Komunis Tiongkok kepada mantan pimpinannya di CIA.

Tetapi Hakim Ellis mengatakan jumlah uang dalam jumlah kecil dikarenakan Mallory tertangkap lebih awal dalam hubungannya dengan pihak Komunis Tiongkok.

Hakim mengatakan kontak Mallory dengan CIA menyarankan upaya untuk menutupi spionase dengan Komunis Tiongkok dengan lapisan legitimasi dengan menggambarkan dirinya sebagai semacam agen ganda.

Haklim mengingatkan jika Mallory memilih untuk bermain footsie dengan negara lain, maka telah melakukan kejahatan. Hakim juga mengingatkan Mallory agar jangan berpikir  bisa menjadi agen ganda.

Atas putusan bersalah ini, Pengacara Mallory mengatakan berencana untuk mengajukan banding. (asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=CV9Y5tq6M2o


5 Orang Tewas Terverifikasi dan 300 Terluka Akibat Kerusuhan 22 Mei, Elit Politik Didesak Bertanggung Jawab

0

Epochtimes.id. Merespon situasi terkini di Jakarta, KontraS, Lokataru, dan LBH Jakarta mengecam sikap dan pernyataan elite politik, baik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Keduanya ini dinilai terus memanaskan suasana dan mengakselerasi kekerasan, serta direspon secara cepat oleh massa baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Hal ini terlihat dari sentimen antipolisi yang semakin memanas di lapangan.

Setidaknya sampai pukul 18.00 WIB (21/5) kedua belah pihak terus melontarkan pernyataan publik yang semakin memperkeruh keadaan.

“Alih-alih mendinginkan suasana, pernyataan kedua kubu justru semakin memperburuk situasi sejak sebelum dan setelah penetapan pemenang Pilpres oleh KPU,” demikian siaran pers tertulis KontraS yang diterima, Rabu (22/5/2019) malam.
Pemantauan KontraS yang dilakukan selama dua hari terakhir selama 20 – 21 Mei 2019 menemukan bahwa di beberapa titik kerusuhan, seperti Petamburan, Slipi, K.S. Tubun, Sabang, dan Wahid Hasyim, Jakarta, melibatkan aparat kepolisian dengan demonstran. ‘

Hasil pantauan sementara dari sejumlah rumah sakit dan lapangan, KontraS mencatat setidaknya 300 orang mengalami luka-luka, 10 orang luka berat, dan 5 orang meninggal dunia yang telah terverifikasi (sementara dari pihak Pemprov DKI terdapat 6 orang tewas). beberapa korban yang meninggal dunia diidentifikasi mengalami luka tembak dibagian dada dan leher.

Nama korban (meninggal) Dugaan sementara penyebab kematian

  1. Farhan Syafero (30 tahun) Tertembak di bagian leher
  2. Adam Noorsan (17 tahun) Tertembak di bagian dada
  3. Yudianto Rizki Ramadhan (19 tahun) Tertembak di bagian leher
  4. Rayhan (15 tahun) Tertembak (tidak terverifikasi posisi luka tembaknya)
  5. Abdul Aziz (tidak terverifikasi)

KontraS mengindenfikasi bahwa massa demonstran berasal dari beragam daerah, seperti Tangerang, Bekasi, Bangka, Bogor, dan Depok. Massa yang menjadi korban dalam bentrokan diketahui umumnya masih berusia kisaran remaja.

Menurut KontraS, langkah pemerintah untuk membatasi akses informasi tidak membantu meredam situasi dan tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai negara. Di sisi lain, pernyataan – pernyataan elit politik dari kedua kubu menunjukkan kegagalan mereka dalam melakukan self-cencorship atas ucapan – ucapannya, seperti Wiranto dan Amien Rais .

Berangkat dari hal tersebut di atas, KontraS, Lokataru, dan LBH Jakarta mendesak ke beberapa pihak, antara lain,

Pertama, aparat kepolisian untuk memastikan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat mendapatkan perlindungan jaminan keamanan. Termasuk meminimalisir segala bentuk represivitas yang dapat menambah eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.Kami menyerukan kepada pihak Kepolisian untuk tetap menjadikan prinsip-prinsip proporsionalitas, serta penghormatan,penghargaan, perlindungan, serta pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai pembatasan dan rel dalam merespon dan menyikapi masa aksi di lapangan.

Kedua, para elit politik dari kedua belah kubu (pemerintah dan Prabowo – Sandiaga Uno)menghentikan pernyataan dan kebijakan yang dapat memicu eskalasi kekerasan, serta melakukan upaya aktif untuk meredakan situasi dan kondisi yang terjadi.

Demo Rusuh 22 Mei, Penggunaan WA, Facebook, Instagram, dan Twitter Dibatasi

Erabaru.net. Imbas kerusuhan terjadi di sejumlah titik di wilayah Jakarta pada Rabu (22/5/2019) dini hari, penggunaan media sosial dibatasi oleh pemerintah.  Aksi ini pada mulanya digelar dalam rangka menolak hasil pengumuman Pemilu Presiden 2019.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan Pemerintah melakukan pembatasan sementara dan bertahap sebagian akses platform media sosial dan pesan instan.

Hal itu ditujukan untuk membatasi penyebaran atau viralnya informasi hoaks yang berkaitan dengan Aksi Unjuk Rasa Damai berkaitan dengan pengumuman hasil Pemilihan Umum Serentak 2019.

“Pembatasan itu dilakukan terhadap fitur-fitur platform media sosial dan messaging system. Tidak semua dibatasi dan bersifat sementara dan bertahap,” ungkap Rudiantara dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Rabu siang.

Menteri Kominfo menjelaskan bagaimana konten negatif dan hoaks diviralkan melalui pesan instan.

“Kita tahu modusnya dalam posting (konten negatif dan hoaks) di media sosial. Di facebook, di instagram dalam bentuk video, meme atau gambar. Kemudian di-screen capture dan diviralkan bukan di media sosial tapi di messaging system WhatsApp,” jelasnya.

Konsekuensi pembatasan itu, menurut Menteri Rudiantara akan terjadi pelambatan akses, terutama untuk unggah dan unduh konten gambar dan video. “Kita semua akan mengalami pelambatan akses download atau upload video,” jelasnya.

Menteri Kominfo menegaskan pembatasan itu ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari penyebarluasan konten dan pesan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berisi provokasi.

“Kenapa karena viralnya yang dibatasi. Viralnya itu yang negatif. Banyak mudharatnya ada di sana,” tandasnya.

Menurut Rudiantara, fitur yang dibatasi dan sementara tidak diaktifkan adalah fitur di media sosial facebook, instagram, dan twitter untuk gambar, foto dan video. “Yang kita freeze-kan sementara yang tidak diaktifkan itu video, foto dan gambar. Karena secara psikologi video dan gambar itu bisa membangkitkan emosi,” jelasnya.

Menteri Kominfo menjelaskan pihaknya tidak bisa melakukan take down satu per satu akun. “Karena pengguna ponsel kita 200 juta lebih. Dan hampir semua menggunakan WhatsApp. Jika ada yang masih belum dibatasi, itu masih proses di operator telekomunikasi, kita koordinasinya juga baru saja,” jelas Rudiantara

Pembatasan itu menurut Rudiantara didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Jadi UU ITE itu intinya ada dua. Satu, meningkatkan literasi, kemampuan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat akan digital. Dan kedua, manajemen konten yang salah satunya dilakukan pembatasan konten ini,” tandasnya.

Menteri Kominfo menyampaikan permintaan maaf atas kondisi ini. “Saya mohon maaf, tapi ini sekali lagi sementara dan bertahap. Dan saya berharap ini bisa cepat selesai!” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo menegaskan bahwa fitur SMS dan telefoni masih bisa digunakan.


Menteri Kominfo juga mengapresiasi pekerja media dan media mainstream yang memainkan peran untuk memberikan informasi yang jelas dan menenangkan masyarakat.

“Kita sangat mengapresiasi media mainstream. Biasanya mainnya di media online, kita kembali ke media mainstream,” jelasnya. (asr)

Niki Lauda Pembalap Legendaris Dunia Tutup Usia

0

EpochTimesId – Juara dunia tiga kali balap mobil Formula1, Niki Lauda, tutup usia. Pebalap itu menjadi legenda setelah memenangkan dua gelarnya usai kecelakaan mengerikan yang membuatnya terbakar parah. Dia kemudian menjadi tokoh terkemuka dalam industri penerbangan.

Almarhum tutup usia pada umur 70 tahun. Press Agency Austria melaporkan bahwa keluarga Lauda mengkonfirmasi kepergiannya.

“Dia meninggal dengan damai pada Senin, 20 Mei 2019,” tulis pihak keluarga dalam sebuah pernyataan.

Walter Klepetko, seorang dokter yang melakukan transplantasi paru-paru terhadap Lauda tahun lalu juga mengkonfirmasi kepergian sang legenda.

“Niki Lauda telah meninggal. Saya harus mengkonfirmasi itu,” ujar Klepetko, Selasa (21/5/2019).

Lauda memenangkan kejuaraan balap F1 pada tahun 1975 dan 1977 dengan Ferrari. Dia menjadi juara dunia kembali pada tahun 1984 bersama tim McLaren.

Pada tahun 1976, Dia mengalami luka bakar parah ketika kecelakaan pada Grand Prix Jerman. Akan tetapi, Dia pulih dan kembali dengan sangat cepat ke arena balapan, hanya enam minggu kemudian.

Lauda tetap terlibat erat dengan sirkuit Formula Satu setelah pensiun sebagai pembalap pada tahun 1985, dan dalam beberapa tahun terakhir menjabat sebagai ketua non-eksekutif tim Mercedes.

Dilahirkan pada 22 Februari 1949 dalam keluarga industri Wina yang kaya, Nikolaus Andreas Lauda diharapkan mengikuti jejak ayahnya jadi penerus dalam industri pembuatan kertas. Namun, alih-alih memusatkan bakat bisnisnya, dia menekuni tekad dan impiannya untuk menjadi pembalap.

Lauda membiayai karir awalnya dengan bantuan serangkaian pinjaman, bekerja melalui jajaran Formula 3 dan Formula 2. Dia membuat debut Formula 1 untuk tim March di Grand Prix Austria 1971 dan mengambil poin pertamanya di 1973 dengan finis kelima untuk BRM di Belgia.

Lauda bergabung dengan Ferrari pada tahun 1974, dan memenangkan Grand Prix untuk pertama kalinya tahun itu di Spanyol dan gelar pembalap pertamanya dengan lima kemenangan pada musim berikutnya.

Menghadapi persaingan ketat dari James Hunt dari McLaren, Dia muncul di jalurnya untuk berupaya mempertahankan gelarnya pada tahun 1976. Ketika itulah Dia kecelakaan di Nuerburgring selama Grand Prix Jerman. Beberapa pengemudi berhenti untuk membantu menariknya dari mobil yang terbakar, tetapi kecelakaan itu akan melukainya seumur hidup. Topi baseball Lauda yang hampir selalu dipakainya di depan umum menjadi merek dagang pribadi.

“Kerusakan utama, saya pikir, adalah kerusakan paru-paru akibat menghirup semua api dan asap saat saya duduk di dalam mobil selama sekitar 50 detik,” kenangnya hampir satu dekade kemudian. “Itu sekitar 800 derajat.”

Lauda jatuh koma selama beberapa hari.

“Kemudian paru-paru saya pulih dan saya melakukan pencangkokan kulit saya, maka pada dasarnya tidak ada yang tersisa,” tambahnya.

“Saya benar-benar beruntung karena saya tidak mengalami kerusakan (lainnya) pada diri saya. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah apakah saya bisa mengemudi lagi, karena tentu saja tidak mudah untuk kembali setelah balapan seperti itu.”

Lauda membuat comeback hanya enam minggu setelah kecelakaan, finish keempat di Monza setelah mengatasi ketakutannya.

Dia teringat sempat ‘gemetar ketakutan’ ketika berganti ke gigi dua pada hari pertama latihan dan berpikir, “Saya tidak bisa mengemudi.”

Keesokan harinya, Lauda merasa mulai sangat lambat mencoba untuk mendapatkan semua kemampuannya kembali. “Terutama kepercayaan bahwa saya mampu mengendarai mobil ini lagi. Hasilnya, saya mampu meningkatkan kepercayaan diri dan setelah empat atau lima balapan. Saya pada dasarnya mengatasi masalah kecelakaan dan semuanya kembali normal.”

Dia memenangkan kejuaraan keduanya pada tahun 1977 sebelum beralih ke Brabham dan kemudian pensiun pada tahun 1979 untuk berkonsentrasi mengelola maskapai penerbangannya, Lauda Air. Dia sempat menyatakan bahwa dirinya tidak ingin mengemudi di sirkuit lagi.

Lauda keluar dari pensiun pada tahun 1982 setelah tawaran uang besar dari McLaren. Dia dikabarkan digaji sekitar 3 juta dolar AS per tahun. Jumlah yang sangat fantastis untuk masa itu.

Dia finish pada klasemen kelima di tahun pertama kembali, dan ke-10 pada tahun 1983. Tahun ketika setelah kembali dari masa pensiun, dia memenangkan lima balapan dan menyingkirkan rekan setimnya Alain Prost untuk mengantongi gelar ketiganya pada tahun 1984.

FILE – In this Oct. 24, 1976, file photo, Austrian auto racer Niki Lauda, right, defending champion in world driving, and James Hunt, of Britain, look at the rain before the start of the Japan Grand Prix Formula One auto race at Fuji International Speedway, Gotemba, Japan. Director Ron Howard was not particularly a racing fan when he began making “Rush,” the movie chronicling Formula One’s 1976 world championship between Lauda and Hunt. By the time he was finished, Howard was hooked, and the completed project is what some consider the most authentic racing film ever made. (AP Photo/Nick Ut, File)

Dia kembali pensiun tahun berikutnya. Dia mengatakan perusahaan penerbangannya membutuhkan lebih banyak waktunya, untuk kebaikan bisnis penerbangannya.

Awalnya maskapai penerbangan charter itu, Lauda Air berkembang pada 1980-an untuk menawarkan penerbangan ke Asia dan Australia. Pada bulan Mei 1991, sebuah pesawat Lauda Air, Boeing 767 jatuh di Thailand setelah salah satu mesin pendorongnya secara tidak sengaja digunakan saat naik usai lepas landas. Insiden itu menewaskan semua dari 213 penumpang dan 10 awak.

Lauda sesekali mengambil kendali atas pesawat jet maskapai sendiri selama bertahun-tahun. Pada tahun 1997, saingan lamanya, Austrian Airlines mengambil saham minoritas Lauda. Kemudian pada tahun 2000, ketika perusahaan merugi, Dia mengundurkan diri sebagai Direktur Utama, setelah audit eksternal mengkritik kurangnya kontrol keuangan internal atas bisnis yang dilakukan dalam mata uang asing. Austrian Airlines kemudian mengambil kendali penuh.

Lauda mendirikan maskapai baru, Niki, pada tahun 2003. Air Berlin Jerman mengambil alih saham minoritas dan kemudian kontrol penuh atas maskapai itu, yang dibeli Lauda pada awal tahun 2018 setelah menjadi korban dari kesulitan keuangan orang tuanya.

Di sirkuit Formula Satu, Lauda kemudian menjalin ikatan erat dengan pembalap Mercedes Lewis Hamilton, yang bergabung dengan tim pada 2013. Dia sering mendukung Hamilton di depan umum dan memberikan nasihat dan bimbingan kepada pembalap Inggris itu.

Lauda juga turun tangan sebagai mediator Mercedes ketika Hamilton dan mantan rekan setimnya Nico Rosberg berselisih, berdebat, dan bermusuhan saat mereka berjuang untuk berebut gelar juara dunia antara 2014-16.

Lauda dua kali menjalani transplantasi ginjal, menerima organ yang disumbangkan oleh saudaranya pada tahun 1997 dan, ketika itu berhenti berfungsi dengan baik. Dia juga pernah menerima ginjal yang disumbangkan oleh pacarnya pada tahun 2005.

Pada Agustus 2018, Dia menjalani transplantasi paru-paru yang menurut Rumah Sakit Umum Wina diperlukan bagi pengobatan penyakit paru-paru serius. Namun, mereka tidak memberikan rincian mengenai penyakitnya.

Lauda meninggalkan seorang istri keduanya, Birgit, dan anak kembarnya Max dan Mia. Dia memiliki dua putra dewasa, Lukas dan Mathias, dari pernikahan pertamanya. (THE ASSOCIATED PRESS/The EPoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pemerintah Kanan-Tengah Australia Amankan Kursi Mayoritas Parlemen

0

EpochTimesId – Data terbaru Komisi Pemilihan Australia (AEC) untuk pemilihan umum federal Australia menunjukkan bahwa koalisi partai penguasa berhasil meraih 78 kursi pada majelis rendah parlemen Australia. Lembaga tersebut berisikan total 151 kursi wakil rakyat.

Perdana Menteri Scott Morrison akan memiliki 76 kursi yang dibutuhkannya untuk memerintah sebagai mayoritas. Akan tetapi, mereka masih berpotensi merebut dua kursi lagi yang suara dapilnya belum selesai dihitung. Kursi Mayoritas di parlemen sangat penting bagi pemerintah yang berkuasa, karena Australia menganut sistem Parlementer.

Komisi Pemilihan Australia menetapkan kursi wakil Victoria ‘diambil’ dari Chisholm, pada Selasa (21/5/2019) sore, waktu setempat. Kursi kemudian berpotensi diberikan kepada kandidat Liberal, Gladys Liu yang untuk sementara waktu memenangkan suara terbanyak.

Dia sudah mengantongi 50,6 persen suara, di atas Jennifer Yang dari Partai Buruh. Namun, penghitungan suara melalui pos masih berlanjut.

Jika tren penghitungan saat ini terus berlanjut, koalisi Liberal-Nasional tengah-kanan akan memiliki 78 kursi. Dengan Partai Buruh Australia beraliran kiri-tengah meraih 67 kursi, sedangkan enam kursi lainnya dimenangkan oleh kandidat partai kecil dan calon independen.

Kini, hanya tersisa dua kursi yang belum bertuan berdasarkan situs web AEC.

Sarah Richards dari Partai Liberal mengungguli kandidat Partai Buruh, Susan Templeman di Macquarie, dengan situs web AEC menunjukkan hanya ada 50 suara yang memisahkan keduanya.

Di Bass, Bridget Archer dari Liberal sementara mengantongi 50,3 persen suara. Dia ada di atas kandidat Buruh, Ross Hart.

Suara via pos sedang dihitung untuk keseluruhan dari 151 kursi di semua daerah pemilihan. Surat perintah pemilihan atau surat suara tersebut masih bisa dikembalikan ke komisi pemilihan sebelum 28 Juni 2019.

Pada parlemen sebelumnya, angka sebaran kursi adalah: Liberal 58, Nasional 16, Buruh 69, Hijau 1, Center Alliance 1, Partai Australia 1 Katter, independen 4. (AAP/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Trump Cabut Akar Masalah, Impian OBOR Pupus

Dr. Xie Tian

Beberapa hari lalu seorang teman mengirim sebuah video melalui internet, dikatakan saat Komunis  Tiongkok menggelar rapat, para pelayan yang menyajikan teh telah dididik dengan proses menuangkan teh yang terbagi menjadi 25 langkah! Untuk hal ini, Komunis  Tiongkok senang dan bangga di surat kabar partainya.

Warganet yang humoris berkata, “dalam hal omong kosong Komunis  Tiongkok memang sangat profesional, namun dalam hal profesional Komunis  Tiongkok sendiri adalah tong kosong!” Memang demikian adanya, ini juga merupakan hal-hal membosankan pada negara otoriter.

Sebenarnya inisiatif internasional dan program investasi “one belt one road” (OBOR) yang dimaksud Komunis  Tiongkok, pada dasarnya adalah mengubah suatu investasi yang profesional menjadi permainan yang bertujuan politik, lalu karena masyarakat internasional mulai tersadar, lelucon ini telah dibongkar ke akarnya sehingga meredup.

“One Belt One Road” adalah kepanjangan dari “The Silk Road Economic Belt and The 21st Century Maritime Silk Road”, atau dalam bahasa Inggris disingkat menjadi “belt road initiative atau BRI). Ini adalah jalur ekonomi lintas negara yang diprakarsai oleh Komunis Tiongkok sejak tahun 2013.

Dilihat dari perencanaan Komunis  Tiongkok, program ini jauh melampaui cakupan jalan sutra dan jalan sutra maritim dalam sejarah, mencakup Asia tengah, Asia utara dan Asia barat, negara pesisir samudera hindia dan laut tengah, dan bahkan menjangkau amerika utara, australia juga eropa.

Lewat daratan, Komunis  Tiongkok berupaya memperkuat kerjasama ekonomi dengan negara dan regional sepanjang jalur darat, memperkuat pembangunan infrastruktur di sepanjang jalur, dengan harapan mampu menghabiskan kelebihan produksi dan tenaga kerja dari   Tiongkok, menjamin pasokan sumber daya alam ke  Tiongkok, mendorong perkembangan wilayah barat  Tiongkok.

Lewat lautan, Komunis  Tiongkok berupaya menjangkau wilayah di laut  Tiongkok selatan lewat pelabuhan pesisir timur  Tiongkok, mencapai samudera hindia, pada akhirnya mencapai eropa, jalur lainnya masuk ke wilayah selatan samudera pasifik.

Dalam tiga sesi rapat pleno pada kongres nasional ke-18 Komunis  Tiongkok di bulan November 2013 silam, program “OBOR” naik kelas menjadi strategi nasional, karena program ini mungkin dapat menyelesaikan kesulitan ekonomi dalam negeri  Tiongkok, apalagi terlihat memiliki wawasan ke depan dan ambisi ekspansionis. Selain dapat memperlas pengaruh Komunis  Tiongkok di seluruh dunia, juga dapat membantu para elite Komunis  Tiongkok mengalihkan ASet mereka, tentu saja mereka sangat menggandrunginya.

Pada 2014 Komunis  Tiongkok membentuk “Yayasan Jalan Sutra” dengan dana  USD 40 Miliar. Di tahun 2015 Komunis  Tiongkok mendirikan “Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Modal awal AIIB adalah  USD 100 miliar, diantaranya investasi sebesar  USD 29  miliar oleh   Tiongkok dengan hak suara 300.000 suara, merupakan pemegang saham utama, jauh melampaui negara anggota lainnya, bahkan masih satu kali lipat lebih besar daripada saham kedua terbesar yakni india ( USD 8,4  miliar) dan Rusia ( USD 6,5  miliar) jika dijumlahkan.

Di saat membentuk ‘Yayasan Jalan Sutra’ di tahun 2014, Komunis  Tiongkok telah mengeluarkan modal sebesar  USD 40 miliar, tapi di tahun 2017 saat penambahan modal, hanya menginvestasikan rmb 100  miliar (atau sekitar  USD 14,8  miliar). Mengapa melakukan perubahan yang begitu misterius itu? Apakah karena seluruh dunia telah menerima mata uang rmb, atau karena RMB bisa ditukarkan dengan bebas dan telah menjadi mata uang internasional? Tentu saja tidak.

OBOR mulai diterapkan sejak tahun 2014, hingga saat ini terjebak dalam kesulitan, bahkan disebut-sebut merupakan program propaganda yang mulai ‘mati pelan-pelan’, adalah dikarenakan kondisi ekonomi   Tiongkok, khususnya perdagangan dengan luar negeri, sudah tidak mampu lagi menopang proyek ‘pemborosan uang’ seperti OBOR ini.

Ada yang membandingkan OBOR dengan ‘rencana marshall (atau lebih dikenal dengan marshall plan)’ AS pasca PD-II, dengan anggapan bahwASanya AS mampu bangkit menjadi negara adidaya berkat marshall plan, Komunis  Tiongkok mungkin bisa bangkit dengan OBOR, dan menjadi negara superpower yang mampu menandingi Amerika Serikat.

Marshall plan AS untuk membantu Eropa di masa itu, sebagian adalah program kredit, sebagian besar adalah bantuan, uang yang digunakan adalah uang dolar milik AS sendiri. Tentu saja pemerintah AS tak bisa seenaknya mencetak uang untuk membantu dan berinvestasi di eropa, melainkan hanya bisa dilakukan jika disahkan oleh kongres, menaikkan pungutan pajak, mengurangi belanja, dan memperluas sumber dana.

Sebagai contoh, baru-baru ini presiden trump dan kongres partai demokrat mencapai kesepakatan dalam investasi pembangunan infrastruktur senilai  USD 2 Triliun, guna memperbaiki jalan dan jembatan di AS, yang dianggarkan dengan menaikkan pajak penjualan bahan bakar mobil, warga AS harus membayar 25 sen lebih mahal untuk setiap gallon bahan bakar.

Warga tidak terlalu mempersoalkan hal ini, karena warga menggunakan fasilitas jalan tol dan jembatan, artinya warga membayar untuk perbaikan jalan dan jembatannya sendiri, memang sudah sepantasnya. Hanya setiap kali mengisi bahan bakar mobil, harus membayar 2 sampai 5 dolar AS lebih mahal.

Berbeda dengan   Tiongkok, investasi di luar negeri oleh Komunis  Tiongkok, kondisi yang paling ideal adalah menggunakan uangnya sendiri, dibayar dengan RMB. Komunis  Tiongkok bahkan berharap semuanya bisa memanfaatkan tenaga kerja sendiri, mulai dari bahan baku sampai mesin dan tenaga kerja, semuanya dibayar dengan RMB.

Tapi Komunis  Tiongkok tidak mampu berbuat demikian, ia mungkin bisa saja melakukan perdagangan barter dengan negara perbatasan, tapi hal yang sama tidak dapat dilakukan begitu saja dengan negara yang jauh; negara yang bekerjasama juga tidak mau menanggung hutang RMB, karena tidak ada jaminan, mereka juga tidak bersedia memboyong tenaga kerja dari   Tiongkok ke negeri sendiri untuk pembangunan infrastruktur.

Selain menyingkirkan tenaga kerja dalam negeri, juga menanggung beban hutang. Yang dapat dilakukan oleh Komunis  Tiongkok untuk berinvestasi di OBOR hanyalah dana-dana yang berasal dari cadangan devisa dan mata uang keras valuta asing yakni keuntungan yang mereka peroleh dari surplus perdagangan dengan negara lain.    

Surplus perdagangan ASing   Tiongkok terutama berasal dari AS dan sebagiannya dari negara-negara eropa. Keuntungan yang didapat dari AS-lah yang paling banyak, hal itu juga yang telah memicu antipati terbesar dari pemerintahan Trump. Itu sebabnya, begitu trump memulai perang dagang, dampak terhadap Komunis  Tiongkok juga paling besar.

Menurut data dari komisi perdagangan internasional (ITC) AS, surplus dagang   Tiongkok terhadap AS, dari sekitar  USD 30  miliar di tahun 1998 secara perlahan telah melonjak naik sampai hampir  USD 100  miliar. Peningkatan terbesar berawal dari tahun 2001 yakni setelah   Tiongkok bergabung dengan WTO.

Dari tahun 2007 hingga 2008 mencapai puncaknya yakni sebesar  USD 300 miliar. Di saat krisis moneter melanda dunia di tahun 2008, tren ini agak menurun hingga sekitar  USD 200 miliar di tahun 2009, lalu meningkat pesat lagi di tahun 2010.

Sampai tahun 2014 hingga 2015, di saat Komunis  Tiongkok mengusung proyek baru OBOR, adalah saat dimana Komunis  Tiongkok merasa paling bangga dan lupa diri, surplus dagang dengan AS mencapai  USD 350  miliar!

Impian indah dan idealisme Komunis  Tiongkok, bahwa surplus seperti ini jika terus berlanjut, maka orang amerika setiap tahun memberi uang sebanyak  USD 350 sampai 370  miliar pada  Tiongkok, dan dalam sepuluh tahun akan menjadi 4 triliun dolar AS. Komunis  Tiongkok bisa memanfaatkan perdagangan luar negeri, membeli dan mengakuisisi, mendorong OBOR, menerapkan pengaruh otoriternya, dan menyiapkan jalan keluar bagi dirinya!

Di tahun 2016 trump terpilih menjadi presiden, Komunis  Tiongkok belum menyadari bencana telah menghadang di depan mata. Pada perundingan perdana pemimpin   Tiongkok-AS pada 2017 lalu, Komunis  Tiongkok masih mengira semuanya sudah pasti, trump telah berhasil mereka atasi.

Sampai tahun 2018 Trump memulai perang dagang, barulah Komunis  Tiongkok terkejut, tiba-tiba Komunis  Tiongkok mendapati angan-angan, rencana dan strateginya, semuanya telah terperosok ke dalam kesulitan, mematahkan impian indah sepihak Komunis  Tiongkok.

Perang dagang trump telah memutus sumber harta Komunis  Tiongkok, mengakibatkan cadangan devisa   Tiongkok terancam bahaya, Komunis  Tiongkok pun segera memberlakukan pengendalian ketat terhadap penukaran mata uang oleh warga   Tiongkok dan perusahaan asing.

Memasuki tahun 2019 hingga 2020, surplus dagang besar Komunis  Tiongkok hanya akan menjadi sejarah. Cadangan devisa di tangan Komunis  Tiongkok pun akan segera lenyap. Ini menandakan, perang dagang Trump telah mencabut akar permasalahan pada program obor Komunis  Tiongkok, impian indah Komunis  Tiongkok telah pupus! (SUD/WHS/asr)

Proyek OBOR telah membuat banyak negara jatuh ke dalam perangkap hutang dan antipati penduduk setempat. ILUSTRASI (Arif Ali/Getty Images)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=0k20wK-NNYE

Bagaimana Nasib Pasar Huawei di Eropa Setelah Ponselnya Tidak Bersistem Android?

Google mengumumkan pemutusan hubungan bisnis dengan Huawei pada Senin 20 Mei 2010. Mengingat Eropa adalah pasar penjualan ponsel terbesar kedua setelah pasar domestik Tiongkok bagi Huawei, lalu apakah langkah Google ini tidak berpengaruh terhadap pasar Huawei di Eropa? Selain itu, apakah langkah Huawei menggunakan ‘perjanjian non-spionase’ untuk menjamin Eropa bahwa perangkatnya tidak “berpintu belakang,” bisa berhasil?

Sejumlah pengamat menilai hal itu bakal sia-sia. Menurut mereka, perjanjian semacam itu seharusnya ditandatangani oleh komunis Tiongkok.

Soal pemutusan hubungan bisnis itu, seorang juru bicara perusahaan Google mengatakan, “Kami sedang mengambil langkah-langkah untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan memahami konsekuensi dari arahan tersebut”.

Selain ponsel yang dijual di pasar dalam negeri Tiongkok, sebagian besar ponsel Android yang dijual di seluruh dunia sebelumnya sudah diinstal dengan aplikasi Google. Banyak aplikasi pihak ketiga mengandalkan layanan Google Framework.

Dalam wawancara tertulis dengan Deutsche Welle pada 20 Me 2019 lalu, pihak berwenang Huawei mengatakan bahwa produk smartphone dan tabletnya yang telah dijual atau telah dikirim ke inventaris global akan terus menerima layanan seperti pembaruan keamanan dan dukungan purna jual.

Seorang juru bicara Google mengatakan bahwa ponsel Huawei yang telah terjual masih dapat terus menggunakan Google Play store dan perlindungannya.

Namun, baik pernyataan Google atau tanggapan tertulis Huawei terhadap Deutsche Welle, semua itu tidak menerangkan secara jelas apakah ponsel Android Huawei yang diproduksi di masa depan setidaknya dimungkinkan bagi penggunanya untuk setidaknya menginstal aplikasi Google secara manual.

Kementerian Urusan Ekonomi Federal Jerman mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari seberapa besar sanksi Amerika Serikat terhadap Huawei akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan Jerman.

 Huawei saat ini adalah pembuat dan penjual ponsel pintar terbesar kedua di dunia, dengan kuantitas pengiriman tahunan di bawah Samsung Korea Selatan.

Orang dalam industri memperkirakan bahwa pemutusan Google hanya akan berdampak pada penjualan produk Huawei di luar negeri. Perangkat lunak ponsel yang dijual di pasar domestic dikonfigurasikan secara berbeda, yaitu, produk perangkat lunak pada umumnya tidak diinstal sebelumnya dengan aplikasi Google.

Pada tahun 2018, Huawei memproduksi total 208 juta buah smartphone, dan hampir setengahnya dijual ke pasar luar negeri. Eropa adalah pasar terbesar kedua untuk ponsel Huawei, kedua setelah pasar domestik Tiongkok.

Menurut sebuah laporan awal tahun yang diterbitkan oleh perusahaan riset pasar Amerika Serikat,  ‘IDC’ bahwa, ponsel Huawei menyumbang 29% dari pangsa pasar ponsel di Eropa.

Baik dalam laporan Deutsche Presse Agentur maupun Agence France-Press semuanya menunjukkan bahwa jika telepon seluler Huawei tidak dilengkapi dengan aplikasi Google ini di masa depan, maka konsumen Eropa akan kehilangan daya tarik dengan ponsel Huawei. Dalam kasus-kasus ekstrim, Huawei bahkan mungkin terpaksa meninggalkan pasar ponsel pintar Eropa.

Huawei kini sibuk melobi pemerintah-pemerintah Eropa untuk menjamin bahwa perangkatnya tidak “berpintu belakang” melalui ‘perjanjian non-spionase’ demi memperoleh dukungan dari Eropa.

Menurut Deutsche Welle, Huawei telah berulang kali menegaskan bahwa tidak akan ada celah keamanan yang dieksploitasi oleh mata-mata. Mengapa negara-negara Eropa masih saja tidak percaya?

Sebuah artikel berjudul ‘Salah Sinyal’ dimuat di harian Jerman ‘Süddeutsche Zeitung’ yang oleh penulisnya dikatakan bahwa upaya Huawei itu hanya sis-sia saja. Perjanjian semacam itu seharusnya ditandatangani oleh pemerintah Tiongkok.

Isi artikel itu menyebutkan bahwa dalam beberapa hari ini, perwakilan Huawei melakukan perjalanan ke Eropa untuk melakukan negosiasi rahasia atau memberikan pernyataan publik.

Huawei berharap melalui penandatanganan ‘perjanjian non-spionase’ dengan negara-negara Eropa untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui perangkat Huawei tidak akan dikirimkan ke pemerintah Tiongkok. Huawei berharap bisa menghilangkan keraguan pihak luar melalui metode itu.

Huawei juga mengusulkan kepada pemerintah Jerman untuk menandatangani perjanjian itu, tetapi pemerintah Jerman, kurang menanggapinya.

Di Berlin, hanya sedikit orang yang  bersedia menyebutkan istilah ‘perjanjian non-spionase’. Di masa lalu, di mana Jerman pernah dikuping oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, antara Jerman dan Amerika Serikat kemudian bernegosiasi untuk menyelesaikan kejadian itu dengan menandatangani perjanjian non-spionase. Tetapi akhirnya juga tidak berkelanjutan.  

Artikel itu juga menyebutkan bahwa meskipun jika Huawei dapat menemukan kata yang lebih tepat, pemerintah Jerman juga tidak akan menandatangani perjanjian dengan Huawei.

Seorang juru bicara untuk Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman telah mengatakan bahwa kunci masalahnya adalah apakah pemerintah Tiongkok bersedia menandatangani perjanjian seperti itu. Pihak Jerman mengklaim belum melihat munculnya tanda-tanda itu. (Sin/rp/asr)

Video Rekomendasi :

https://www.youtube.com/watch?v=l4yQjS1MqNA

Atau Simak Ini :