Baru-baru ini, sejumlah pejabat pensiunan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dilaporkan “menghilang” secara kolektif setelah meninggalkan negara, memicu kewaspadaan di kalangan pimpinan tinggi. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa otoritas terkait telah secara signifikan memperketat proses persetujuan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi, serta menerapkan pemantauan rutin terhadap aset dan pergerakan lintas batas bagi pejabat aktif maupun pensiunan, guna mencegah pelarian dana dan kebocoran informasi sensitif.

Terlebih setelah mantan pejabat tinggi Front Persatuan, Ma Ruilin, berbicara secara terbuka, pengawasan terhadap perjalanan pejabat dinaikkan ke tingkat “keamanan politik”. Para sumber menyebutkan bahwa saat ini suasana di kalangan birokrasi sangat tegang.

EtIndonesia. Menurut sumber internal bernama samaran Shen Qingtian, sejak Januari tahun lalu, sejumlah pejabat pensiunan menghilang setelah pergi ke luar negeri. Ia mengatakan: “Saya dengar dari teman, setidaknya ada enam orang, tapi jumlah pastinya belum jelas. Mereka umumnya pejabat setingkat kepala biro atau kepala bagian. Keluarga mereka sudah lama tinggal di AS, Australia, atau Eropa. Setelah keluar negeri, mereka memutus kontak dengan dalam negeri. Sebelum pergi, mereka sudah menjual properti dan menarik sebagian besar simpanan, bahkan rela meninggalkan pensiun mereka.”

Shen menganalisis bahwa pelarian ini sebagian besar telah direncanakan sebelumnya. Meskipun mereka tidak termasuk dalam daftar investigasi saat ini, melihat rekan-rekan mereka satu per satu jatuh dalam kasus, mereka memilih “menyelamatkan diri” dengan membawa aset ke luar negeri.

Ketidakpuasan Internal Picu Pembatasan Keluar Negeri

Baru-baru ini, mantan Wakil Sekretaris Departemen Front Persatuan Provinsi Gansu, Ma Ruilin, melarikan diri ke Amerika Serikat bersama keluarganya dan menerima wawancara dari CNN, yang menjadi pemicu utama. Dalam wawancara tersebut, ia mengkonfirmasi keberadaan kamp penahanan di Xinjiang dan menyatakan bahwa banyak pejabat hanya “memuji secara lahiriah” terhadap Xi Jinping, tetapi sebenarnya sangat tidak menyukainya.

Shen menyatakan bahwa pernyataan terbuka Ma membuat pihak atas “sangat malu”, dan menjadi alasan utama pengetatan keluar negeri bagi pejabat pensiunan. Pihak berwenang khawatir lebih banyak orang dalam yang mengetahui informasi sensitif akan berbicara di luar negeri.

Sebagai pejabat etnis Hui yang telah lama menangani urusan etnis dan agama selama 20 tahun, kepergian Ma dianggap sebagai kebocoran besar dalam sistem Front Persatuan.

Sumber lain bernama samaran Xu Jian menambahkan bahwa keberhasilan Ma keluar negeri sudah merupakan kasus khusus, dan kemungkinan besar akan menyebabkan pejabat yang menyetujui keberangkatannya dimintai pertanggungjawaban serius.

Paspor Pejabat Terjebak dalam Kebuntuan “Tak Ada yang Berani Menjamin”

Xu Jian mengungkapkan bahwa lembaga pusat PKT dan unit di bawah Dewan Negara baru-baru ini mengeluarkan pemberitahuan internal untuk memperketat pemeriksaan pengajuan dan pembaruan paspor pejabat, serta memperkuat mekanisme pemeriksaan di perbatasan.

Ia menjelaskan: “Sekarang semua unit sedang memeriksa kondisi keluarga pensiunan, termasuk hubungan luar negeri, aktivitas anak-anak, jumlah properti, dan simpanan. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara aset dan pendapatan, maka akan dibatasi keluar negeri.”

Ia menambahkan bahwa bagi pejabat dari departemen inti seperti Front Persatuan, kepolisian, dan keamanan negara, pemeriksaan setelah pensiun memang sudah ketat, namun kini menjadi situasi “tak ada yang berani menyetujui atau menjamin”.

Sumber lain, Ding Yuqi (nama samaran), menggambarkan: “Pejabat aktif hampir tidak bisa keluar negeri. Persetujuan perjalanan luar negeri adalah sistem tanggung jawab berantai—siapa yang menyetujui harus bertanggung jawab. Jika pejabat pensiunan tidak kembali ke negara, pejabat yang menyetujui akan dicopot.”

Sistem tanggung jawab kolektif ini membuat unit SDM tingkat bawah memilih untuk “menunda, menghalangi, atau menolak” semua permohonan keluar negeri demi melindungi diri, sehingga secara de facto membekukan hak perjalanan banyak pejabat.

Gelombang Penjualan Aset, Birokrasi Dilanda Kepanikan

Di bawah tekanan kebijakan anti-korupsi yang menelusuri hingga 20 tahun ke belakang, para pejabat pensiunan dari tingkat rendah hingga menengah kini mempercepat penjualan aset mereka.

Ding Yuqi mengamati bahwa banyak orang terburu-buru menjual properti dan berusaha menetap di luar negeri untuk menghindari risiko. Ia mengatakan bahwa otoritas telah memperhatikan fenomena ini dan sedang melakukan investigasi khusus.

Seorang akademisi di Beijing bermarga Li menyatakan bahwa rasa takut ini telah menyebar ke pejabat tingkat menengah dan bawah: “Gelombang baru penyelidikan anti-korupsi membuat mereka yang merasa sudah ‘aman’ kembali panik.”

Seorang pensiunan pejabat di Taiyuan, Shanxi (nama samaran Lao Huang) menggambarkan suasana saat ini sebagai “seperti menghadapi musuh di segala arah”. Para pejabat hidup dalam kecemasan terus-menerus, khawatir kapan saja tentang masa lalu mereka akan diselidiki kembali. Bahkan ada yang menjadi sangat tegang hanya karena tidak dipromosikan, merasa dirinya mungkin sedang diam-diam diperiksa.

Pembelotan terbuka Ma Ruilin serta hilangnya para pejabat pensiunan secara berturut-turut semakin memperparah ketegangan dalam sistem PKT, dan memperlihatkan kepada dunia luar bahwa struktur kekuasaan internal sedang berada dalam kondisi sangat tidak stabil.

Disadur ulang dari The Epoch Times / Editor: Yue Yuan