Home Blog Page 1911

Penjualan Mobil Tiongkok Turun dengan Cepat, Dealer Mulai Perang Harga

admin
-
0
Penjualan Mobil Tiongkok Turun dengan Cepat, Dealer Mulai Perang Harga

Di bawah pukulan ganda perang perdagangan Sino-AS dan tekanan ekonomi domestik, penjualan industri otomotif Tiongkok telah menunjukkan pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya sejak tahun 1990.

Sejak Juni 2018, industri otomotif Tiongkok mengalami penurunan penjualan berkesinambungan. Data terbaru menunjukkan bahwa penjualan mobil dalam tiga minggu pertama bulan Oktober turun 23 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan diperkirakan akan menurun sebesar 20 persen lainnya, menurut Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok (CPCA), sebagaimana dilaporkan oleh Zhejiang Daily Online yang dikelola negara pada 31 Oktober.

Menurut analisis Nomura Securities memperkirakan penjualan mobil Tiongkok akan turun 7,5 persen pada kuartal keempat, dan volume penjualan tahunan akan turun 1,6 persen.

Penjualan yang buruk menjadikan persediaan menjadi lebih tinggi di antara para penjual mobil. Indeks Peringatan Inventaris Kendaraan terbaru, Vehicle Inventory Alert Index (VIA) yang diterbitkan oleh CPCA menunjukkan bahwa VIA pada bulan Oktober adalah 66,9 persen, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 17 persen dan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Bulan tersebut, VIA melampaui ambang peringatan resmi.

Sementara itu, suku cadang mobil termasuk di antara daftar panjang impor Tiongkok yang Amerika Serikat telah terapkan tarif perdagangan sebagai hukuman terhadapnya. Para ahli memperkirakan bahwa ini akan menaikkan harga kendaraan otomatis yang diproduksi di Tiongkok. Rezim Tiongkok kemudian memberlakukan tarif pembalasan atas impor mobil AS.

Menurut para profesional industri, pasar mobil Tiongkok sedang mengalami krisis bahwasanya kebijakan-kebijakan istimewa pemerintah yang baru-baru ini dilaksanakan telah bekerja sedikit untuk meringankan.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional telah mengusulkan pengurangan pajak pembelian pada mobil penumpang dari 10 hingga 5 persen untuk mempromosikan penjualan mobil baru, namun kebijakan tersebut belum secara resmi dijalankan.

Wu Zhoutao, wakil presiden BAIC Motor Co., LTD. dan manajer umum BAIC Motor Sales Co. LTD. di Beijing, mengatakan kepada Securities Daily pada 6 November bahwa dia percaya pengurangan pajak penjualan akan merangsang pasar mobil dalam jangka pendek sementara memiliki sedikit pengaruh untuk kepercayaan konsumen yang rendah dalam jangka panjang. Wu mengatakan bahwa pihak berwenang seharusnya membantu meningkatkan pendapatan pribadi dan perusahaan.

Menghadapi tekanan persediaan, dealer mobil telah mulai terlibat dalam perang harga. Banyak kendaraan baru yang mencoba meraih harga yang lebih rendah daripada mobil bekas, termasuk merek-merek mewah, surat kabar mingguan independen Tiongkok, Economic Observer telah melaporkan pada 6 November.

Penurunan harga tersebut telah mempengaruhi profitabilitas industri otomotif. Hanya 32,8 persen dari dealer mobil nasional menghasilkan keuntungan antara Januari hingga September tahun ini, sementara 40,5 persen dari dealer telah kehilangan uang, kata riset dan analisis laporan CPCA dari periode itu, Pengamat Ekonomi melaporkan pada 2 November.

Beijing Business Today melaporkan pada 5 November bahwa laporan laba kuartal ketiga JAC Motors, sebuah perusahaan mobil dan kendaraan komersial milik negara Tiongkok yang berbasis di Provinsi Anhui, menunjukkan total pendapatan operasi perusahaan dalam tiga kuartal pertama tahun ini sebagai 36,31 miliar yuan, meningkat 2,22 persen, tetapi laba bersih tahun-ke-tahun turun 78,13 persen. JAC Motors telah menerima 1,028 miliar yuan ($148,25) dari subsidi pemerintah, sebuah peningkatan 739 juta yuan dibanding periode yang sama tahun lalu.

Wu Zhoutao mengatakan berdasarkan situasi saat ini, produsen mobil telah memulai kompetisi sistem gugur untuk menentukan perusahaan mana yang akan tetap berada di pasar atau tersingkirkan. (ran)

Rekomendasi video:

Mampukah Tiongkok Bertahan 10 Tahun Perang Dagang Lawan Amerika?

Makin Banyak Perusahaan Teknologi Tiongkok Dapat Terpukul oleh Larangan Ekspor Amerika

admin
-
0
Makin Banyak Perusahaan Teknologi Tiongkok Dapat Terpukul oleh Larangan Ekspor Amerika

Pengumuman terbaru tentang larangan ekspor oleh Departemen Perdagangan AS terhadap pembuat chip Tiongkok Fujian Jinhua telah memicu spekulasi bahwa perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok lainnya mungkin akan segera menghadapi hukuman yang sama, menurut laporan media Jepang.

Otoritas AS menyatakan pada 29 Oktober bahwa Fujian Jinhua akan dilarang membeli komponen-komponen chip, perangkat lunak, dan barang-barang teknologi AS. Pembatasan tersebut mirip dengan tindakan yang diambil terhadap raksasa telekomunikasi Tiongkok ZTE awal tahun ini.

Lebih dari 10 perusahaan Tiongkok telah diidentifikasi dalam laporan kongres April 2018 sebagai “tunduk pada risiko kontrol ekspor”, yang berarti bahwa Amerika Serikat dapat menerapkan larangan pada mereka, kata harian bisnis Jepang, Nikkei, dalam artikel 2 November.

Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok, komite kongres yang mengawasi masalah ekonomi dengan Tiongkok, memperingatkan bahwa ketergantungan industri teknologi AS pada para pemasok Tiongkok, lebih dari separuh suku cadang yang digunakan untuk memproduksi barang-barang teknologi di tujuh besar produsen IT, termasuk IBM, Microsoft, dan Intel, yang berasal dari Tiongkok, menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan daya saing ekonomi AS.

Laporan tersebut telah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan Tiongkok serta lembaga-lembaga penelitian, termasuk raksasa telekomunikasi Huawei dan ZTE, pembuat layar kristal BOE Global, pembuat server Inspur Group, group manajemen aset Tsinghua Holdings, dan pembuat komputer Lenovo sebagai di antara pemasok teknologi yang dimiliki dan dikendalikan negara, atau memiliki koneksi-koneksi lain pada rezim Tiongkok, dan menimbulkan risiko keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Laporan tersebut belum termasuk Fujian Jinhua.

Sebagai contoh, laporan tersebut telah menggambarkan bagaimana Lishen Power Battery System, pemasok untuk pembuat komputer AS Dell, memiliki hubungan dengan program-program militer dan mata-mata Tiongkok.

Larangan ekspor terbaru tersebut adalah sebuah peringatan bagi industri teknologi Tiongkok lainnya. “AS menggunakan kasus Fujian Jinhua untuk menunjukkan kemampuannya untuk membunuh setiap proyek semikonduktor ini atau memukul perusahaan teknologi top menjadi sangat buruk dalam satu hari,” Roger Sheng, seorang analis berbasis di Shanghai pada perusahaan riset Gartner, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Nikkei.

Menurut media Tiongkok, Fujian Jinhua telah beberapa bulan jauh dari pembuatan massal chip DRAM miliknya, sejenis chip semikonduktor yang digunakan untuk menyalakan hampir semua komputer dan perangkat elektronik. Saat ini, sektor DRAM didominasi oleh perusahaan Korea Selatan Samsung dan SK Hynix, dan chip mikron memori AS, Micron. Ketiganya bersama-sama memegang lebih dari 90 persen pangsa pasar global pada kuartal pertama tahun 2018.

Beberapa hari setelah larangan ekspor tersebut, pada 1 November, Fujian Jinhua disebut dalam dakwaan oleh Departemen Kehakiman AS karena mencoba mencuri teknologi manufaktur DRAM dari Micron. Disebutkan juga dalam dakwaan tersebut bahwa produsen kontrak yang berbasis di Taiwan, UMC, yang di bawah perjanjian kerja sama yang ditandatangani dengan Fujian Jinhua pada tahun 2016, telah ditugaskan untuk mengembangkan teknologi-teknologi DRAM untuk perusahaan Tiongkok tersebut.

Setelah larangan ekspor, UMC mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan kegiatan-kegiatannya dengan Fujian Jinhua.

Sumber-sumber industri juga mengatakan pada Nikkei bahwa dua produsen chip Tiongkok lainnya, Innotran Memory, produsen DRAM yang berlokasi di Kota Hefei, ibukota Provinsi Anhui Tiongkok timur; dan Yangtze Memory Technologies, pembuat memori flash NAND yang berbasis di Kota Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei Tiongkok tengah, sebagai “pihak yang berutang kesetiaan pada pemerintah yang berisiko tinggi terhadap risiko politik”, yang berarti bahwa mereka juga kemungkinan akan terkena larangan ekspor AS.

DRAM dan NAND flash adalah chip memori semikonduktor yang menyimpan data dalam produk-produk digital.

Yangtze Memory Technologies memiliki hubungan dengan Tsinghua Holdings, perusahaan manajemen aset yang dikendalikan negara yang disebutkan di dalam laporan komisi. Perusahaan tersebut adalah anak perusahaan dari pembuat chip Tiongkok Tsinghua Unigroup, yang merupakan anak perusahaan dari Tsinghua Holdings.

Menurut Nikkei, baik Memory Innotran maupun Yangtze Memory Technologies sudah mulai menghasilkan pendapatan karena mereka masih dalam tahap produksi terbatas.

“Jika salah satu dari proyek-proyek chip ini mendapat larangan yang sama, itu juga berarti kiamat bagi para pemain baru tersebut,” kata Sean Yang, seorang analis semikonduktor di perusahaan riset CINNO, dalam sebuah wawancara dengan Nikkei. “Tidak mungkin bagi produsen chip apa pun di dunia untuk menyingkirkan pemasok AS dalam waktu dekat.”

Dalam industri semikonduktor, diketahui secara luas bahwa lima produsen peralatan semikonduktor: Applied Materials, Lam Research, dan KLA-Tencor yang berbasis di California; Veeco yang berbasis di New York; dan perusahaan Belanda ASML, menyediakan sebagian besar bagi produsen chip sirkuit terpadu (IC) di seluruh dunia.

Fujian Jinhua, Innotran Memory, dan Yangtze Memory, semua didirikan pada tahun 2016, adalah peserta utama dari rencana industri Tiongkok yang tertuang di dalam “Made in China 2025”, menurut Nikkei. Rencana tersebut menggambarkan tujuan rezim Tiongkok untuk mencapai 70 persen swasembada di 10 industri teknologi tinggi, termasuk teknologi informasi canggih dan teknologi semikonduktor.

Pada bulan Maret, pada sebuah pertemuan yang diadakan oleh Kongres Rakyat Nasional legislatif stempel karet Tiongkok, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengulangi perlunya meningkatkan pengembangan sektor teknologi seperti IC dan komunikasi bergerak generasi mendatang 5G, menurut situs berita yang dikelola pemerintah Tiongkok, China.com.

Pada bulan Juni, Tiongkok mengumumkan akan meluncurkan dana yang didukung negara sebesar 300 miliar yuan (sekitar $47 miliar) untuk investasi di industri-industri strategis dan sedang berkembang, menurut Reuters. Dana tersebut sebagian bertujuan untuk memacu industri semikonduktor Tiongkok, setelah dana serupa senilai 139 miliar yuan (sekitar $22 miliar) diwujudkan pada tahun 2014. (ran)

Rekomendasi video:

Rasio Utang Rumah Tangga PDB Tiongkok Capai Rekor Tertinggi

https://www.youtube.com/watch?v=4qXDvdomaAo

Ini Fakta Baru KNKT Ungkap Jatuhnya Lion Air PK-LQP, Ditemukan Kerusakan AOA

EpochTimesId
-
0
Ini Fakta Baru KNKT Ungkap Jatuhnya Lion Air PK-LQP, Ditemukan Kerusakan AOA

Epochtimes.id. Setelah mengungkap adanya kerusakan pada penunjuk kecepatan di pesawat atau airspeed indicator Lion Air PK-LQP, KNKT kembali menemukan fakta baru. Terungkap bahwa sensor AOA atau angle of attack mengalami kerusakan hingga kemudian diganti.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan setelah investigator menggelar investigasi pada sumber persoalan maka ditemukan adanya kerusakan pada AOA.

Sensor AOA berfungsi untuk mengetahui posisi hidung atau sikap pesawat. Sehingga saat terbang, sensor ini menjaga pesawat tak menukik secara tajam atau kehilangan ketinggian terbang.

” Setelah dilakukan troubleshooting, yang rusak adalah AOA. Pada penerbangan Bali ke Jakarta muncul perbedaan yang mana AOA sebelah kiri berbeda 20 derajat terhadap yang kanan,” katanya Soerjanto kepada wartawan di Kantor KNKT, Rabu (7/11/2018).

Penerbangan Denpasar-Jakarta yang dimaksud adalah pada 28 Oktober 2018, atau sehari sebelum Lion Air PK-LQP jatuh.

Soerjanto menjelaskan fungsi AOA mengukur sudut atau sikap pesawat terhadap aliran udara. Jika kemudian, tambah dia, pesawat naik maka AOA dapat membaca tentang berapa derajat  aliran udara di pesawat.

Perbedaan yang dimaksud adalah sensor bagi pilot dan co-pilot. Hingga kemudian pada akhirnya, pilot melakukan beberapa prosedur dan akhirnya dapat mengatasi masalah dan pesawat dapat mendarat di Jakarta dengan selamat.

Pada kesempatan itu, Soerjanto mengungkapkan bahwa saat di Denpasar terungkap bahwa adanya kerusakan sehingga sensor AOA itu diganti. Adapun AOA ini merupakan satu bagian dari sistem penunjuk kecepatan.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Subkomite Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo menuturkan bahwa AOA yang sudah dilepas di Bali akan dilakukan uji coba untuk mengetahui komponen yang terkandung di dalamnya. Sensor AOA ini selanjutnya akan diperiksa di pabrik Chicago, Amerika Serikat.

“Kalau dibongkar kita ingin melihat kira-kira apa kerusakan di sensor itu,” katanya.

Tak hanya itu, Nurcahyo mengungkapkan investigator akan mengungkap sensor AOA yang terpasang pada Lion Air PK-LQP saat kecelakaan terjadi.

Lebih jauh investigator juga akan menyelidiki apakah sensor AOA tersebut sudah dikenakan di pesawat lainnya serta mengetahui secara rinci mengenai perbaikan-perbaikan sebelumnya termasuk teknisi yang memperbaiki.

“Semuanya akan kita usut mengenai komponen yang terpasang di pesawat,” jelasnya. (asr)

Parlemen Kenya Mengkritik Bisnis-bisnis Tiongkok Mengusir Keluar Perusahaan Lokal

admin
-
0
Parlemen Kenya Mengkritik Bisnis-bisnis Tiongkok Mengusir Keluar Perusahaan Lokal

NAIROBI, Kenya – Seorang anggota parlemen dari partai berkuasa Kenya telah mengusulkan membatasi keterlibatan asing dalam kontrak-kontrak publik setelah apa yang dia katakan adalah sebuah kecaman tentang masuknya bisnis-bisnis Tiongkok mengusir keluar perusahaan-perusahaan lokal.

Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Kenya, menyumbang 17 persen dari perdagangan tahunan negara Afrika Timur berdasarkan nilainya, atau lebih dari US$4 miliar, sangat miring demi kepentingan Tiongkok. Ketidakseimbangan tersebut, bersama dengan meningkatnya pinjaman dari Tiongkok, yang diperkirakan mencapai 21 persen dari total utang publik Kenya sebesar 2,51 triliun shilling ($24,67 miliar), telah mulai membuat marah di antara warga Kenya.

“Rona dan jeritan itu disebabkan oleh apa yang saya sebut invasi Tiongkok,” Rigathi Gachagua, seorang anggota parlemen dari Kenya tengah, mengatakan kepada Reuters melalui telepon.

Gelombang investasi Tiongkok baru-baru ini di sektor real estat, ritel dan pembangunan jalan telah semakin menambah kegelisahan.

Gachagua mengusulkan perubahan terhadap Undang-undang Pengadaan Publik dan Penyelesaian Aset (Public Procurement and Asset Disposal Act) tahun 2015, untuk mencegah orang asing melakukan penawaran untuk setiap kontrak senilai hingga satu miliar shilling ($9,83 juta). Dia mengatakan, usulan tersebut sedang melalui proses legislatif; dia bertujuan untuk membawanya ke parlemen untuk dibahas pada awal tahun 2019. Usulan tersebut telah mendapat dukungan luas di dalam partai Jubilee yang berkuasa dan partai-partai lain, katanya.

Juru bicara untuk Jubilee dan kementerian perdagangan Kenya tidak segera membalas beberapa panggilan dan email yang meminta komentar.

Pemerintah pada akhir Oktober mengeluarkan pemberitahuan untuk melarang impor ikan nila mulai tahun depan, sebuah langkah yang secara luas ditafsirkan sebagai penargetan Tiongkok, sumber utama impor ikan nila ke Kenya.

Kedutaan Tiongkok di Nairobi menolak berkomentar mengenai prakarsa Gachagua, tetapi mengatakan pihaknya berharap masalah impor ikan akan diselesaikan secara damai, demi hubungan yang lebih luas antara kedua negara tersebut.

“Sebagai mitra strategis Kenya, Tiongkok tidak akan terlibat dalam perang dagang dengan Kenya, atau bahkan menghubungkan masalah impor ikan tersebut dengan proyek-proyek kerja sama lainnya,” kata kedutaan dalam sebuah pernyataan.

Seperti halnya negara-negara Afrika lainnya, Kenya telah beralih ke Tiongkok selama beberapa tahun terakhir untuk dana, teknologi, dan peralatan yang digunakan dalam mengembangkan infrastrukturnya, termasuk proyek terbesarnya sejak kemerdekaan, kereta api senilai 3,2 miliar dolar AS yang menghubungkan Mombasa ke Nairobi, yang dibuka tahun lalu.

Ketergantungan yang tumbuh pada keuangan Tiongkok telah menyebabkan kemarahan di antara banyak warga Kenya, dengan kritik mengatakan bahwa hal itu telah menempatkan beban utang yang tak tertahankan pada generasi mendatang. Banyak warga Kenya menganggap Tiongkok sebagai ancaman terbesar bagi pembangunan ekonomi negara tersebut, menurut sebuah artikel oleh Daily Nation, mengutip survei yang dilakukan antara 25 Juli dan 2 Agustus oleh peneliti pasar Ipsos Synovate.

Di antara mereka yang disurvei, 26 persen melihat Tiongkok sebagai ancaman terhadap pembangunan Kenya, sementara 38 persen mengatakan hubungan antara Kenya dan Tiongkok akan menyebabkan hilangnya pekerjaan. 25 persen lainnya mengatakan bahwa ekonomi Kenya akan dirugikan oleh impor barang-barang murah Tiongkok, sementara 8 persen percaya bahwa pengaruh Tiongkok akan mendorong korupsi di Kenya.

Korupsi adalah salah satu dari kekhawatiran yang telah disuarakan dalam laporan yang dipresentasikan pada sidang subkomite kongres AS tentang Afrika dan hak asasi manusia global pada tanggal 7 Maret. Laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa kontrak yang telah ditandatangani antara Tiongkok dengan pejabat tinggi pemerintah Kenya adalah kotor, diperlicin dengan suap dan hal-hal lainnya yang terjadi sebelumnya, seperti perjalanan belanja semua biaya-dibayar ke Tiongkok dan beasiswa yang diberikan kepada pejabat-pejabat elit Kenya.

“Tiongkok memainkan peran besar dalam merusak para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan bisnis melalui korupsi di Afrika, terutama di Kenya,” kata surat kabar tersebut.

Gachagua mengatakan Tiongkok menggunakan posisinya sebagai pemberi pinjaman untuk memberi perusahaan-perusahaannya keuntungan yang tidak adil atas rekan-rekan lokal mereka, ketika datang untuk bersaing untuk mendapatkan kontrak.

“Mereka telah mengambil semua bisnis dan mereka juga akan membeli semua barang dari Tiongkok,” katanya. (ran)

(US$1 = 101,7500 shilling Kenya)

Rekomendasi video:

Komunis tertampar, Mahathir Tolak Proyek OBOR Tiongkok di Malaysia

Australia Merinci Investasi di Pasifik Sejak Pengaruh Tiongkok Tumbuh Menciptakan ‘Gajah Putih’

admin
-
0
Australia Merinci Investasi di Pasifik Sejak Pengaruh Tiongkok Tumbuh Menciptakan ‘Gajah Putih’

CANBERRA — Perdana Menteri Australia pada 7 November menguraikan rencana untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur di Pasifik Selatan saat pengaruh Tiongkok tumbuh di negara-negara tersebut.

Perdana Menteri Scott Morrison juga merencanakan secara terperinci untuk keterlibatan militer dan diplomatik yang lebih besar dengan tetangga pulau Australia yang semakin mencari Tiongkok untuk mendapatkan bantuan melalui program infrastruktur “One Belt, One Road” (OBOR atau Belt and Road) Beijing.

“Pemerintah saya sedang mengembalikan Pasifik ke tempat yang seharusnya, di depan dan di tengah pandangan strategis Australia, kebijakan luar negeri dan koneksi-koneksi pribadi, termasuk di tingkat-tingkat tinggi pemerintahan,” kata Morrison dalam sebuah pidato.

Sebanyak 2 miliar dolar Australia (US$1,4 miliar) Fasilitas Pendanaan Infrastruktur Australia untuk Pasifik akan memberikan sumbangan-sumbangan dan pinjaman-pinjaman jangka panjang untuk investasi di bidang telekomunikasi, energi, transportasi dan infrastruktur air, kata Morrison.

Sebanyak AU$1 miliar (US$728 juta) akan disuntikkan ke dalam Export Finance and Insurance Corp, lembaga kredit ekspor Australia, yang akan diberikan lebih banyak fleksibilitas untuk mendukung investasi-investasi di kawasan tersebut yang akan membantu Australia, katanya.

Wilayah Pasifik diperkirakan membutuhkan investasi $3,1 miliar per tahun hingga tahun 2030, katanya.

“Ini demi kepentingan kita, itu sebabnya kita perlu melakukannya,” tambahnya.

Pasukan Pertahanan Australia juga akan membentuk Tim Pelatihan Pasifik (Pacific Mobile Training Teams) yang berbasis di Australia yang akan mengunjungi tetangga-tetangga pulau untuk melatih militer mereka dalam respon kemanusiaan, bencana, pemeliharaan perdamaian dan infanteri.

Australia juga akan menempatkan diplomat di semua 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik tersebut, dengan kedutaan baru yang direncanakan untuk Palau, Kepulauan Marshall, Polinesia Prancis, Nui dan Kepulauan Cook.

Pada bulan Januari, Tiongkok memprotes kritik menteri Australia tentang program-program bantuan Tiongkok di negara-negara miskin di kepulauan Pasifik adalah sedang menciptakan “gajah-gajah putih” (white elephants), kepemilikan yang jarang digunakan dengan pemeliharaan yang sangat mahal, yang mengancam stabilitas ekonomi tanpa memberikan manfaat.

Senator Concetta Fierravanti-Wells, menteri untuk pembangunan internasional dan Pasifik, mengatakan kepada surat kabar Australia bahwa Tiongkok sedang memberikan pinjaman kepada negara-negara Pasifik dengan syarat yang tidak menguntungkan untuk membangun “bangunan yang tidak berguna” dan “jalan-jalan sampai tempat terpencil yang tidak jelas.”

“Anda telah membuat Pasifik penuh dengan bangunan-bangunan tak berguna di mana tidak ada siapa pun yang memelihara, yang pada dasarnya adalah gajah-gajah putih,” katanya kepada surat kabar tersebut.

Fierravanti-Wells kemudian mengatakan bahwa bertahan di bawah utang merupakan ancaman signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara-negara di Pasifik.

Tiongkok telah mentransfer setidaknya $1,8 miliar bantuan dan pinjaman ke negara-negara Pasifik Selatan dalam satu dekade hingga tahun 2016, berdasarkan lembaga think tank kebijakan internasional Lowy Institute yang berbasis di Sydney.

Perusahaan Investasi Swasta Luar Negeri AS (Overseas Private Investment Corp), Bank Jepang untuk Kerja Sama Investasi (Japan Bank for Investment Cooperation) dan pemerintah Australia telah mengumumkan pada bulan Juli sebuah kemitraan trilateral untuk berinvestasi dalam infrastruktur di wilayah tersebut.

Menteri Perdagangan saat itu, Steve Ciobo, menyangkal pada saat itu bahwa inisiatif tiga arah tersebut adalah sebuah tantangan untuk Tiongkok, dan mengatakan bahwa hal tu hanya menambah berbagai program regional yang sudah berlangsung.

Seorang diplomat AS mengungkapkan pada bulan September bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Australia sedang bekerja sama dalam sebuah proposal kabel internet domestik untuk tetangga terdekat Australia, Papua Nugini, sebagai sebuah alternatif dari tawaran oleh Huawei, raksasa telekomunikasi Tiongkok yang dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman cybersecurity.

Seorang diplomat AS yang diberi kuasa ke Australia, James Carouso, mengatakan tiga sekutu pertahanan Pasifik tersebut sedang bernegosiasi dengan negara kepulauan Pasifik Selatan yang miskin, berpenduduk 8 juta orang, kebanyakan petani untuk mencari nafkah, tentang kontrak internetnya.

Menteri Papua Nugini Justin Tkatchenko mengatakan bahwa pemerintahnya bersedia bekerja sama dengan Australia di jaringan internet jika ia menawarkan kesepakatan yang lebih baik daripada Huawei, surat kabar Australia melaporkan. (ran)

Rekomendasi video:

Tiongkok Menabur Benih Kesengsaraan di Lahan Afrika

BPOM dan WHO Manfaatkan Aplikasi Smartphone Berantas Peredaran Obat Substandar dan Palsu

EpochTimesId
-
0
BPOM dan WHO Manfaatkan Aplikasi Smartphone Berantas Peredaran Obat Substandar dan Palsu

Epochtimes.id- Maraknya peredaran obat ilegal dan obat  palsu merupakan hal yang mengancam kesehatan. Tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional, begitu pula dengan peredaran obat substandar yang dapat merugikan kesehatan karena obat yang dikonsumsi tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat.

Pelaporan obat palsu dan obat substandar diyakini berperan penting dalam menanggulangi peredaran obat palsu dan obat substandar di suatu negara. Karena dengan pelaporan tersebut, diharapkan dapat menjadi sinyal awal untuk mengatasi peredaran obat palsu dan obat substandar di tempat lain.

Untuk itu, World Health Organization (WHO) dan BPOM RI memanfaatkan kemajuan dan kemudahan teknologi informasi yang ada saat ini untuk mengembangkan WHO Pilot Project Pelaporan Obat Palsu dan Substandar Melalui Aplikasi Smartphone.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, dalam penjelasannya mengatakan pilot project ini merupakan terobosan pemanfaatan teknologi informasi dari BPOM RI untuk melakukan sinergitas dengan WHO, lintas sektor dan tenaga kesehatan.

“Kami berupaya meningkatkan budaya pelaporan oleh tenaga kesehatan terkait dugaan obat palsu dan obat substandar di lingkup kerja mereka ke BPOM RI melalui aplikasi khusus yang mudah diakses. Selanjutnya BPOM RI dengan timeline tertentu harus menanggapi dan menindaklanjuti laporan tersebut,” katanya dalam siaran pers tertulis di Jakarta, Kamis (08/11/2018)

Penny menambahkan, pelaporan ini diharapkan dapat menjadi deteksi dan respon cepat (rapid and early warning system) terhadap adanya dugaan obat palsu dan substandar yang beredar.

Hasil pilot project ini juga diharapkan menjadi masukan bagi kementerian atau lintas sektor terkait untuk mengambil kebijakan terkait pengawasan obat.

WHO pilot project ini telah dilaksanakan di 6 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, diikuti oleh 129 tenaga kesehatan dari 53 rumah sakit dan 9 puskesmas.

Pelaksanaannya dilakukan melalui 3 tahap, diawali dengan Tahap Persiapan yang dilaksanakan tahun 2017, dilanjutkan dengan Tahap Implementasi yang dilaksanakan Bulan Januari – Agustus 2018, dan diakhiri dengan Tahap Evaluasi yang dilaksanakan pada bulan September hingga November 2018.

Selama rentang waktu implementasi, hasil pelaporan oleh tenaga kesehatan yang diterima oleh BPOM RI adalah sebanyak 17 pelaporan.

Aplikasi yang digunakan sejauh ini dirasa telah user friendly dan sederhana, sekalipun masih ada fitur-fitur aplikasi yang perlu disempurnakan.

Tenaga kesehatan sebagai pelapor telah memberikan respon yang baik, namun komitmen para tenaga kesehatan untuk melakukan pelaporan secara konsisten perlu terus didorong untuk meningkatkan efektivitas sistem pelaporan. (asr)

Mesir Vonis 65 Tersangka Terorisme Terkait dengan ISIS

EpochTimesId
-
0
Mesir Vonis 65 Tersangka Terorisme Terkait dengan ISIS

Epochtimes.id- Pengadilan Mesir pada Kamis (8/11/2018) memvonis 65 tersangka ekstremis daesh atau Islamic State. Mereka dijerat dengan kurungan lima tahun dan penjara seumur hidup karena mendirikan “sel teroris” sebagaimana diungkap oleh seorang pejabat pengadilan.

Sel teroris diduga memiliki anggota di berbagai bagian Mesir yang dipimpin oleh “emir” Mostafa Ahmed Abdelaal.

Pejabat pengadilan mengatakan Militan ini dijerat pada tahun 2017 lalu. Dia telah “membentuk sel teroris di Mesir yang menyatakan kesetiaan kepada (pemimpin IS) Abu Bakr al-Baghdadi.”

Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap 18 dari terdakwa dengan hukuman seumur hidup (25 tahun) dan hukuman penjara 41 hingga 15 tahun.

Sejak militer Mesir melengserkan Mohamed Morsi pada tahun 2014, pemerintah dan pasukan keamanan telah menindak keras oposisi sekuler dan ekstremisme.

Cabang Mesir dari Daesh telah memimpin pemberontakan di Sinai Utara dan melakukan serangan di seluruh negeri.

Tentara Mesir melancarkan serangan besar pada bulan Februari yang dijuluki “Sinai 2018” untuk mengusir para pemberontak dari semenanjung itu.

Lebih dari 450 orang yang diduga ekstrimis dan sekitar 30 tentara Mesir telah tewas sejak serangan dimulai.

Serangan jihadis dalam beberapa tahun terakhir telah membunuh ratusan polisi, tentara dan warga sipil.

Daesh mengaku bertanggung jawab atas serangan pekan lalu terhadap umat Kristen Mesir di provinsi Minya, yang menewaskan enam orang Kristen Koptik dan seorang kristen Anglikan.

Pengadilan Mesir telah menghukum banyak ekstremis yang dicurigai dalam pengadilan massal yang telah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia.

Pengadilan militer Mesir pada Rabu lalu menghukum mati delapan anggota Daesh karena melakukan serangan mematikan terhadap tentara pada tahun 2016 silam. (asr)

Sumber : Arabnews/AFP

Rezim Tiongkok Bergulat dengan Korupsi di Sektor Keuangan Milik Negara

admin
-
0
Rezim Tiongkok Bergulat dengan Korupsi di Sektor Keuangan Milik Negara

Ketika ekonomi Tiongkok bergulat dengan risiko keuangan dan pertumbuhan yang melambat, Partai Komunis Tiongkok (PKT) baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan memperketat upaya anti korupsi terhadap sektor keuangan milik negara.

Itu termasuk bank-bank milik negara, perusahaan-perusahaan investasi, perusahaan manajemen aset, dan perusahaan atau konglomerat apa pun di mana negara memiliki mayoritas saham, seperti China Life, perusahaan asuransi jiwa terbesar di negara tersebut.

Pada 2 November, Zhao Leji, kepala badan anti korupsi internal Partai, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI), berbicara pada pertemuan internal untuk para personil anti korupsi, di mana ia mengumumkan bahwa “tim inspeksi” khusus akan dikirim ke perusahaan-perusahaan milik negara di sektor keuangan dalam upaya untuk memerangi korupsi, menurut media yang dikelola pemerintah Xinhua.

Beijing Youth Daily, media lain yang dikelola negara, melaporkan tentang Zhao mengatakan mengirim tim inspeksi akan sama dengan “memasang kamera pengintai” pada puluhan perusahaan keuangan yang dimiliki oleh negara.

Berita ini adalah petunjuk bahwa sektor keuangan akan segera menghadapi pemecatan dan pembersihan.

Sejak berkuasa pada tahun 2012, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah mengarahkan kampanye anti korupsi untuk menyingkirkan pejabat-pejabat Partai yang nakal.

Sektor keuangan sebelumnya telah melihat beberapa pejabat senior yang telah terjerat, termasuk Yao Zhongmin, wakil presiden dan wakil ketua komite Partai di China Development Bank, yang dinyatakan bersalah telah menerima suap sebesar 36 juta yuan (5,3 juta dolar AS) oleh pengadilan Tiongkok pada bulan Agustus tahun lalu. Dia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara.

Pada bulan April, sidang dibuka untuk kasus penyuapan Wang Yincheng, mantan presiden perusahaan asuransi People’s Insurance Company of China milik negara. CCDI menuduh dia melakukan berbagai kejahatan, seperti mengejar kesenangan yang berlebihan, menggunakan dana publik untuk membayar biaya-biaya perjalanan pribadinya, dan mengubah jadwal perjalanan bisnisnya untuk bermain golf.

CCDI juga menemukan bahwa Wang telah menerima suap sebagai imbalan untuk membantu individu-individu dan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh kontrak proyek, memberikan promosi pegawai, dan mempekerjakan anak-anak mereka di perusahaan tersebut.

Dan kembali pada bulan November, Partai telah menunjukkan tanda-tanda bahwa sektor keuangan akan menjadi fokus berikutnya dari kampanye anti korupsi sejak CCDI menunjuk direktur baru untuk memantau korupsi di bank sentral Tiongkok, People’s Bank of China, dan pada dua regulator negara, Komisi Regulator Perbankan, dan Komisi Regulator Asuransi.

Pengumuman-pengumuman Zhao juga datang karena Tiongkok telah berusaha untuk mengekang risiko keuangan. Pihak berwenang pusat telah mencoba deleveraging; menahan kenaikan harga properti untuk mencegah gelembung perumahan meledak; dan mewajibkan perusahaan-perusahaan manajemen aset milik negara untuk menyerap utang bermasalah.

Rejim Tiongkok sendiri tahu bahwa ekonomi negara sedang bermasalah seperti balon krisis utang. Pada hari yang sama dengan pengumuman Zhao, bank sentral merilis laporan “stabilitas keuangannya” selama tahun 2018, memperingatkan bahwa meningkatnya utang rumah tangga merupakan tren yang mengkhawatirkan, meskipun laporan tersebut mencoba mengecilkan risiko dengan menyimpulkan bahwa sistem keuangan secara keseluruhan tidak membawa “risiko sistematis.”

Rasio utang rumah tangga terhadap PDB Tiongkok mencapai rekor tertinggi 49,1 persen pada tahun 2017, menurut laporan tentang kekayaan global yang diterbitkan oleh raksasa asuransi Jerman Allianz pada bulan September. (ran)

Rekomendasi video:

Misteri Hilangnya Artis Beken Tiongkok, Fan Bingbing

Mantan Marinir Lakukan Penembakan Massal Makan Belasan Korban Jiwa

admin
-
0
Mantan Marinir Lakukan Penembakan Massal Makan Belasan Korban Jiwa

EpochTimesId – Seorang mantan marinir, Ian David Long diidentifikasi sebagai tersangka yang melepaskan tembakan di sebuah bar di Thousand Oaks, California, Amerika Serikat. Setidaknya 12 orang ditembak dan meninggal dalam penembakan massal itu. Sang Veteran kemudian meletuskan pistol pada dirinya sendiri dan turut meregang nyawa.

Pria 28 tahun itu menggunakan pistol glok kaliber 45 dengan magazin modifikasi ilegal, Fox News melaporkan. Dia melepaskan tembakan ke dalam Borderline Bar & Grill pada pukul 23:20 mendekati tengah malam.

“Ketika acara musik country digelar. Orang-orang di bar sedang menari dan berdansa pada saat kejadian,” ujar Sheriff Ventura County, California, Geoff Dean pada 8 November 2018.

Long cukup dikenal oleh aparat penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah polisi mendatangi kediamannya pada April 2018. Ketika mereka bertemu dengannya beberapa bulan lalu, dia marah dan bertindak tidak rasional. Tim intervensi krisis kemudian dipanggil untuk menangani insiden tersebut.

Petugas kesehatan mental profesional juga sempat mengevaluasi kondisi psikologinya. Akan tetapi, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan terapi, USA Today melaporkan.

Dean mengatakan Long adalah veteran Korps Marinir AS. “Kami tidak tahu apa motifnya pada titik ini,” kata Sherif, seperti dikutip CNN.

Sersan sheriff Ventura County, Ron Helus termasuk di antara mereka yang ditembak dan kehilangan nyawa dalam insiden itu. Helus, 54 tahun, telah bertugas di Departemen Sheriff Ventura selama hampir 30 tahun dan dijadwalkan pensiun pada tahun depan, CNN melaporkan.

“Ron telah memberikan semua hidupnya dan malam ini, dia meninggal sebagai pahlawan karena dia pergi menyelamatkan nyawa orang-orang,” kata Dean.

Para saksi mengatakan kepada CNN bahwa seorang pria berpakaian hitam dan mengenakan kacamata berjalan ke bar dan melepaskan tembakan. Dia ditemukan tewas di dalam bar.

“Ini adalah adegan yang mengerikan di sana,” kata Dean. “Ada darah di mana-mana dan tersangka adalah bagian dari itu, dan saya tidak ingin terlalu dekat dan mengganggu tempat kejadian dan mungkin mengganggu penyelidikan.”

Taylor Von Molt, 21, mengatakan kepada CNN bahwa dia mendengar suara letusan. “Saya mendengarnya beberapa kali, dan saya berbalik dan saya melihat dia (pria bersenjata),” kata Molt. “Dia punya… apa yang tampak seperti bandana di bagian bawah wajahnya, kacamata hitam, hoodie hitam, jeans gelap.”

“Saya mulai mendengar letusan besar ini. dor, dor, dor,” tutur John Hedge. “Saya melihat ke atas…petugas keamanan sudah meninggal. Yah, belum dapat memastikan bahwa dia meninggal, tetapi dia tertembak.”

“Situasinya kacau, orang-orang melompat keluar dari jendela, melompati gerbang dan hanya berusaha untuk keluar,” ujar Nick Steinwender, seorang mahasiswa di California Lutheran University, dikutip oleh jaringan TV itu. “Dari apa yang saya dengar, pria bersenjata itu mulai menembaki meja kantor depan. Para pelajar bersembunyi di loteng, kamar mandi dan hal-hal seperti itu.”

Sekitar 100 hingga 150 orang, termasuk mahasiswa dari California Lutheran University dan Pepperdine University, berada di bar ketika tembakan dilepaskan, lapor Fox. (JACK PHILLIPS/The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Gedung Putih Berselisih dengan Koordinator Wartawan Istana

admin
-
0
Gedung Putih Berselisih dengan Koordinator Wartawan Istana

EpochTimesId – Pihak istana kepresidenan Amerika Serikat berselisih dengan koordinator wartawan Gedung Putih, Jim Acosta. Insiden bermula ketika wartawan CNN itu ngotot bertanya kepada Presiden AS, Donald Trump. Padahal Trump sudah menjawab pertanyaannya dan mengatakan tidak akan menjawab kelanjutannya.

Acosta kemudian dicekal untuk masuk ke Gedung Putih. Sekretaris Pers Gedung Putih, Sarah Sanders mengatakan bahwa wartawan itu dinilai bertindak kasar pada staf magang istana.

Namun, The New York Times dan CNN menilai Sarah Sanders berbohong. Mereka mengatakan tidak ada kontak fisik antara Acosta dan staf magang tersebut.

Dalam sebuah pernyataan resmi, CNN mengatakan bahwa, “Sekretaris Pers Sarah Sanders berbohong”. Sedangkan New York Times menuduh Sanders, “Mengklaim dengan palsu bahwa Acosta telah menempatkan tangannya pada seorang wanita muda.” Acosta, dalam tanggapan langsung kepada Sanders juga mengatakan, “Ini bohong.”

Sanders menyebut insiden sang wartawan dengan staf magang sebagai alasan untuk mencabut ‘kartu pass’ Gedung Putih milik Acosta. Dia pun membagikan video tentang tindakan itu sebagai bukti.

Rekaman itu menunjukkan seorang staf magang berjalan ke arah Acosta setelah Trump memberitahu beberapa kali bahwa dia akan beralih untuk menjawab pertanyaan reporter berikutnya. Staf magang meraih mikrofon dua kali dengan tangan kanannya, namun Acosta melindungi mikrofon dengan tangan kiri.

Pada usaha ketiganya, pegawai magang berhasil memegang mikrofon dengan tangan kirinya. Pada titik ini, Acosta mendorong lengannya ke bawah. Kekuatan dorongan Acosta terbukti dari hempasan ringan bagi tubuh sosok anak magang itu, dan sempat kehilangan keseimbangan sesaat setelahnya. Anak magang itu sempat terlihat kesal, dan melempar tatapan tersentak di wajahnya saat kembali menghadap Acosta usai menjaga keseimbangan tubuhnya.

Meskipun Sanders mengutip insiden dengan staf magang dalam pernyataannya, New York Times dan CNN memberitakan bahwa akses Acosta ke Gedung Putih dicabut karena dia mengajukan pertanyaan sulit kepada Trump. Pemberitaan itu pun dipertanyakan oleh sejumlah kalangan.

Sebab, Acosta sudah rutin mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit dan kritis dalam dua tahun terakhir, baik kepada presiden maupun kepada sekretaris pers. Dia secara teratur mengganggu konferensi pers dan menggunakan pertanyaannya untuk mengadvokasi masalah yang sangat dia rasakan. Gedung Putih tidak pernah mengancam untuk mencabut akses masuk karena gaya monopolinya.

“Presiden Trump percaya pada pers yang bebas dan mengharapkan, bahkan menyambut pertanyaan-pertanyaan sulit dan kritis. Kami akan, bagaimanapun, tidak pernah mentolerir reporter menempatkan tangannya (menahan/menghalangi) pada seorang wanita muda yang hanya mencoba melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai staf magang di Gedung Putih,” kata Sanders dalam sebuah pernyataan.

“Perilaku ini benar-benar tidak dapat diterima. Hal ini juga sama sekali tidak menghormati kolega wartawan lain, karena tidak memberikan mereka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.”

Sarah Huckabee Sanders melanjutkan bahwa pemerintahan Trump membuat keputusan yang benar dengan melarang reporter CNN Jim Acosta memasuki Gedung Putih.

“Pertanyaannya adalah: Apakah reporter melakukan kontak atau tidak? Video itu jelas, dia melakukannya,” katanya dalam sebuah pernyataan pada 8 November.

“Kami tetap pada keputusan kami untuk mencabut hak masuk individu ini. Kami tidak akan mentolerir perilaku yang tidak pantas,” tulis Sanders di Twitter.

Acosta, dalam sebuah pernyataan mengatakan dia dan CNN tidak akan mundur setelah pelarangan itu.

Sanders mencatat bahwa Trump menjawab 68 pertanyaan dari 35 wartawan yang berbeda selama konferensi pers yang berlangsung selama 90 menit. Ini adalah konfrensi pers pertama yang diadakan sejak pemilihan tengah waktu. Acosta, tambahnya, mengajukan beberapa pertanyaan sepanjang konferensi pers.

“Fakta bahwa CNN bangga dengan cara perilaku karyawan mereka tidak hanya menjijikkan, itu adalah contoh keterlaluan bagi semua orang, termasuk wanita muda, yang bekerja di pemerintahan ini,” kata Sanders. (IVAN PENTCHOUKOV/The Epoch Times/waa)

Video Rekomendasi :

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Survei : Angka Bunuh Diri Anak Muda di Jepang Tertinggi dalam 30 Tahun

EpochTimesId
-
0
Survei : Angka Bunuh Diri Anak Muda di Jepang Tertinggi dalam 30 Tahun

Epochtimes.id- Kementerian Pendidikan Jepang mengatakan pada 5 November 2018 bahwa angka bunuh diri pemuda Jepang mencapai angka tertinggi dalam 30 tahun.

Walaupun demikian, angka bunuh diri secara keseluruhan terus menurun selama 15 tahun terakhir.

Survei Kementerian menyebutkan sebanyak 250 anak-anak di sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah menengah melakukan bunuh diri hingga Maret tahun ini.

Jumlah ini meningkat dari 245 orang pada tahun sebelumnya. Jumlah itu tertinggi sejak 1986, ketika 268 siswa mengakhiri kehidupan mereka sendiri.

“Jumlah bunuh diri siswa tetap tinggi, dan itu adalah masalah mengkhawatirkan yang harus diatasi,” kata pejabat kementerian Noriaki Kitazaki.

“Sulit untuk menentukan faktor di balik peningkatan itu,” katanya.

Dari 250 kasus, 33 anak dilaporkan memiliki kekhawatiran tentang masa depan mereka, 31 memiliki masalah keluarga, 10 kasus jadi korban perundungan sementara 140 kasus tidak diketahui.

Siswa SMA di Jepang biasanya lulus pada usia 18 tahun.

Menurut Badan Kepolisian Nasional Jepang, pada semua kelompok usia, jumlah kasus bunuh diri di Jepang menurun pada angka 21.321 orang pada tahun 2017 dibandingkan mencapai puncaknya 34.427 orang pada tahun 2003. (asr)

oleh Ami Miyazaki dan Elaine Lies/Reuters/The Epochtimes

Jerman akan Tekan Tiongkok untuk Kontrol Senjata

admin
-
0
Jerman akan Tekan Tiongkok untuk Kontrol Senjata

BERLIN – Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan dia akan menekan Tiongkok untuk mendukung kontrol senjata selama pertemuan yang akan datang di Beijing, menyebut kebutuhan untuk mengatur robot dan senjata-senjata berbasis ruang angkasa yang bisa segera berubah dari “fiksi ilmiah” menjadi kenyataan.

Maas mengatakan pada surat kabar Jerman Die Welt bahwa Jerman akan terus menekan Moskow untuk mematuhi perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) tahun 1987, dan mengatakan masuk akal untuk memasukkan Tiongkok dalam perjanjian-perjanjian di masa depan.

Presiden Donald Trump pada 20 Oktober mengumumkan rencana untuk keluar dari Perjanjian INF, dengan menyebut apa yang dia lihat sebagai pelanggaran Rusia atas pakta tersebut dan kekhawatiran tentang perkembangan senjata baru Tiongkok karena ia bukan pihak di dalam perjanjian tersebut. Trump telah mengisyaratkan bahwa ia berusaha untuk menutup perjanjian trilateral dengan Rusia dan Tiongkok.

Maas mengatakan penting untuk menciptakan sebuah administrasi yang bertanggung jawab atas perlucutan senjata termasuk sistem persenjataan yang bermunculan dan Tiongkok.

“Senjata-senjata ruang angkasa dan senjata otonom tidak akan lagi menjadi fiksi ilmiah, tetapi mungkin kenyataan,” katanya kepada surat kabar tersebut. “Kita memerlukan aturan yang sejalan dengan perkembangan teknologi sistem persenjataan baru.”

Maas tidak memberikan rincian tentang rencananya untuk mengunjungi Tiongkok, tetapi mengatakan dia akan menggunakan diskusinya dengan para pejabat Tiongkok di “hari-hari berikutnya untuk mengadvokasi demi transparansi yang lebih besar dan kontrol senjata.”

Dia mengatakan Jerman tetap dalam diskusi erat dengan Amerika Serikat dan mitra-mitranya di NATO tentang Perjanjian INF dan ingin mencegah perlombaan senjata baru.

Para menteri luar negeri NATO akan membahas masalah ini pada bulan Desember.

Maas mengatakan dia juga mendesak Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov untuk tetap berpegang pada Perjanjian INF dan bersikap transparan tentang perkembangan senjata barunya, sesuatu yang tidak terjadi hingga saat ini.

TIONGKOK TIDAK TERIKAT OLEH PERJANJIAN INF

INF, yang telah ditandatangani oleh presiden AS pada waktu itu Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1987, dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan di Eropa, yang, pada saat itu, terbagi menjadi kelompok-kelompok komunis dan non-komunis. Pakta tersebut telah menghapuskan ribuan rudal balistik jarak menengah (IRBM) dari dudang senjata milik kedua negara adidaya tersebut.

Kedua negara sepakat untuk menghentikan produksi, pengujian, dan penyebaran rudal balistik dan balistik baru dengan jangkauan antara 310 mil (500 km) dan 3.418 mil (5.500 km).

Sementara itu, tanpa terikat oleh perjanjian tersebut, Tiongkok telah membangun persenjataan nuklirnya. Ketika Tiongkok mengklaim memiliki hanya beberapa ratus hulu ledak, pengamat internasional memperkirakan bahwa ukuran sebenarnya bisa mencapai ribuan, menempatkannya setara dengan Amerika Serikat dan Rusia.

Ada tekanan yang semakin meningkat pada Tiongkok untuk bergabung dengan perjanjian tersebut, terutama setelah temuan-temuan di tahun-tahun terakhir tentang “tembok raksasa nuklir” bawah tanah, yang terdiri dari terowongan yang mampu menyembunyikan sebanyak 3.600 rudal nuklir.

Pasukan Roket Tiongkok menangani sejumlah IRBM dan rudal balistik antar benua (ICBM). Tahun ini, Pasukan Roket tersebut telah mengerahkan IRBM Dong Feng-26, yang memiliki jangkauan 1.864 hingga 2.485 mil (3.000-4.000 km) dan melengkapi hulu ledak nuklir. DF-26 dapat mencapai instalasi-instalasi militer AS yang kritis di Guam, yang merupakan bagian dari apa yang disebut militer AS sebagai rantai pulau kedua di dalam Pasifik. Ia telah menjadikan rudal tersebut dengan nama “Guam Killer” atau “Guam Express.”

Hingga saat ini, Beijing telah mengembangkan delapan sistem rudal berkemampuan nuklir operasional, dengan jangkauan efektif antara 300 dan 3.400 mil (483-5472 km), yang dilarang di bawah perjanjian INF, menurut Center for Strategic and International Studies. (ran)

Rekomendasi video:

Misi Rahasia Penyelundupan Senjata Tiongkok di Afrika

https://www.youtube.com/watch?v=FlRR9JlP-sc

 

Informasi Tentang Wilayah Tiongkok Adalah ‘Rahasia Negara’, Kata Kehakiman

admin
-
0
Informasi Tentang Wilayah Tiongkok Adalah ‘Rahasia Negara’, Kata Kehakiman

Yin Minhong, seorang veteran Tentara Pembebasan Rakyat, telah ditolak oleh hakim Tiongkok untuk kedua kalinya setelah mengajukan pengaduan menuntut penjelasan resmi tentang status diplomatik wilayah utara Tiongkok.

Dimulai pada tahun 1800-an, sejumlah kekuatan asing memaksakan kehendak mereka pada Tiongkok yang lemah dan tidak stabil, yang tercermin secara menyakitkan dalam berbagai “perjanjian tak seimbang” dan konsesi teritorial, termasuk perjanjian paksa dengan Czarist Rusia di mana Dinasti Qing Tiongkok telah menyerahkan secara besar-besaran bagian dari Manchuria, Mongolia (saat itu adalah provinsi kekaisaran Tiongkok), dan Asia Tengah. Sekarang, wilayah-wilayah ini adalah bagian dari Timur Jauh Rusia, Mongolia, dan negara lain.

Ketika sebagian besar perlakuan tak senonoh kolonial tersebut dibalikkan oleh pemerintah republik Tiongkok selama dan sekitar Perang Dunia II, Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang telah memegang kekuasaan sejak tahun 1949, telah menolak untuk membahas peran Rusia dalam apa yang biasa diajarkan Tiongkok untuk dilihat sebagai “Abad Penghinaan” (Century of Humiliation).

Menurut Liberty Times di Taiwan, Yin telah mengajukan dua pengaduan terhadap pemerintah Tiongkok karena menyembunyikan sejarah wilayah utara Tiongkok yang telah hilang.

Dalam kasus awal yang diajukan kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok Agustus lalu, Yin bertanya “apakah Republik Rakyat Tiongkok telah menandatangani perjanjian untuk menyerahkan wilayah Tiongkok [Tannu Uriankhai] setelah 1949.” Dia menerima jawaban pada bulan berikutnya, yang menyatakan bahwa data tentang wilayah nasional diklasifikasikan khusus dan tidak terbuka untuk akses publik.

Tannu Uriankhai adalah wilayah sekitar 168.600 kilometer persegi di Rusia yang berbatasan dengan negara modern Mongolia. Sampai pendudukan oleh Rusia pada tahun 1800-an, Tannu Uriankhai adalah wilayah kedaulatan Qing Tiongkok. Pada tahun 1921, revolusioner komunis Rusia mendirikan Republik Rakyat Tuvan, yang kemudian secara sah digabungkan dengan Uni Soviet pada tahun 1944.

Republik Tiongkok (Republic of China), nama resmi Taiwan, yang dipukul mundur keluar dari daratan Tiongkok oleh PKT pada tahun 1949, tidak pernah secara resmi menyerahkan klaim kedaulatannya atas wilayah-wilayah Qing yang hilang tersebut.

Kementerian Luar Negeri juga telah mencatat bahwa jika Yin tidak puas dengan tanggapannya, ia dapat mengajukan peninjauan administratif atau mengajukan gugatan di pengadilan. Pada bulan Maret, Yin mengajukan kasus kedua pada Pengadilan Rakyat Menengah No. 3 Beijing, yang menolak gugatannya. Yin telah mengajukan banding, tetapi pada 10 September, kasus tersebut ditolak lagi, kali ini oleh Pengadilan Tinggi.

Pada tahun 1999, pemimpin PKT masa lalu, Jiang Zemin telah menandatangani protokol dengan mantan presiden Rusia Boris Yeltsin untuk menyelesaikan masalah daratan yang telah diserahkan oleh Qing Tiongkok tersebut secara permanen di dalam perjanjian yang tidak seimbang.

Sebagai hasil dari kesepakatan antara Jiang dan Yeltsin tersebut, Republik Rakyat Tiongkok (People’s Republic of China) telah mengakui kedaulatan Rusia hingga lebih dari 1 juta kilometer persegi wilayah yang disengketakan, termasuk Tannu Uriankhai.

Tindakan hukum Yin Minhong yang ditolak telah menarik perhatian publik.

“Mengapa mereka harus membuat pertanyaan sederhana menjadi begitu rumit?” sebuah posting media sosial WeChat oleh Lüku Law Service Company Tiongkok mengatakan pada 5 November. “Tanggapan dari Kementerian Luar Negeri [sama dengan mengatakan] bahwa wilayah Tiongkok adalah informasi rahasia, sehingga orang-orang Tiongkok tidak memiliki hak atas pengetahuan ini. Balasan Pengadilan Tinggi Beijing menegaskan bahwa tanggapan Kementerian Luar Negeri benar, jadi mereka tidak akan mengurusnya. … Bahkan jika orang Tiongkok sendiri tidak memiliki hak untuk mengetahui tentang wilayah Tiongkok, siapa yang diizinkan untuk mengetahuinya?”

Firma hukum tersebut juga mengatakan bahwa Pasal 282 dari Undang-Undang Pidana Tiongkok menetapkan bahwa suatu kejahatan karena secara ilegal mendapatkan rahasia-rahasia negara dapat dihukum penjara sampai tiga tahun, penahanan kriminal, kontrol administratif, atau perampasan hak-hak politik; untuk kasus-kasus serius, hukum menghendaki hukuman antara tiga dan tujuh tahun penjara.

“Orang-orang tertentu harus berhati-hati,” firma hukum tersebut menambahkan secara sindiran, “karena jika Anda tahu tentang peta yang sebenarnya tentang Tiongkok, Anda berisiko ditahan secara kriminal.” (ran)

Rekomendasi video:

Dokter Ungkap Kejahatan Pengambilan Organ Tubuh di Tiongkok

Peretasan Telkom Tiongkok Menyoroti Kurangnya Respek untuk Kesepakatan dan Hubungan Timbal Balik

admin
-
0
Peretasan Telkom Tiongkok Menyoroti Kurangnya Respek untuk Kesepakatan dan Hubungan Timbal Balik

Oleh Rahul Vaidyanath

ANALISIS BERITA

Dua tema umum terus bermunculan dalam interaksi Tiongkok dengan Kanada dan Amerika Serikat: menghindari perjanjian dan kurangnya hubungan timbal balik. Selalu, di pusat masalah adalah tindakan-tindakan curang dari perusahaan milik negara komunis Tiongkok (BUMN).

Contoh terbaru tentang mata-mata cyber Tiongkok di Kanada dan Amerika Serikat adalah mengalihkan lalu lintas internet. Upaya-upaya lain untuk spionase dunia maya (cyber espionage) mencakup back door (sarana rahasia) di smartphone dan router Huawei, malware, dan microchip khusus pada motherboard.

Tentu saja, Tiongkok tidak menghormati semangat pemahaman dengan Kanada dan Amerika Serikat tentang peretasan dunia maya, yang semakin nampak seperti ompong.

Para peneliti Chris C. Demchak dari Akademi Angkatan Laut AS dan Universitas Tel Aviv Yuval Shavitt baru-baru ini menjelaskan bagaimana Tiongkok membajak lalu lintas internet dalam sebuah makalah yang ditulis untuk jurnal Urusan Militer Internasional yang bermarkas di AS.

Laporan, berjudul “China’s Maxim—Leave No Access Point Unexploited: The Hidden Story of China Telecom’s BGP Hijacking”, menyatakan bahwa perkembangan ekonomi Tiongkok bergantung pada “pengambilalihan besar-besaran R&D luar negeri.” Border Gateway Protocol (BGP), atau protokol gerbang perbatasan, adalah salah satu dari dua protokol perangkat lunak yang digunakan dengan “perekat” yang menahan internet secara berbarengan.

China Telecom Canada, BUMN Tiongkok dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh China Telecom Americas, telah membuka kantor cabang pada tahun 2005 dan berkantor pusat di Markham, Ontario.

Anggota Parlemen Konservatif Tom Kmiec, yang telah memperingatkan pemerintah tentang kemungkinan pengambilalihan infrastruktur Kanada dan raksasa konstruksi Aecon oleh BUMN Tiongkok terhadap keselamatan publik dan alasan keamanan nasional, memperlihatkan kekhawatirannya bermain dengan China Telecom.

“Masa depan dalam hal perdagangan global dan kesepakatan perdagangan, perlu ada pembahasan yang lebih luas tentang perusahaan-perusahaan milik negara,” katanya dalam sebuah wawancara. “Kita harus memiliki pembahasan yang lebih luas di Kanada tentang apakah kita harus mengizinkan mereka untuk melakukan bisnis di sini dengan cara yang signifikan.”

Dengan Amerika Serikat mengencangkan tali di leher Huawei dan ZTE, China Telecom, perusahaan telekomunikasi Tiongkok terbesar ketiga, tampaknya beroperasi lebih berhati-hati secara diam-diam sampai sekarang dan kemungkinan telah diperintahkan untuk meningkatkan upaya-upaya pengumpulan intelijennya.

KESEPAKATAN TIDAK DIHORMATI

Pada September 2015, Presiden AS Barack Obama dan Presiden Tiongkok Xi Jinping setuju untuk menghentikan pasukan militer melakukan peretasan perusahaan-perusahaan komersial. Untuk beberapa waktu, kesepakatan tersebut tampaknya berhasil, karena jauh lebih sedikit peretasan yang dilaporkan, namun karena perjanjian tersebut hanya mencakup kegiatan militer, tidak mencegah BUMN Tiongkok mencuri rahasia dagang dan banyak lagi.

“Ketika perjanjian 2015 tersebut melarang serangan langsung pada jaringan komputer, ia tidak melakukan apa pun untuk mencegah pembajakan pada saluran komunikasi internet vital negara-negara Barat,” kata laporan.

Mulai Februari 2016 dan selama sekitar enam bulan, China Telecom telah membajak lalu lintas internet dari Kanada ke situs-situs pemerintah Korea dan mengalihkannya melalui Tiongkok.

Ini dicapai melalui titik-titik akses di internet yang disebut titik kehadiran points of presence (PoPs), yang memungkinkan pihak yang mengendalikannya untuk mengarahkan kembali dan menyalin data. Tiongkok memiliki delapan PoP di Amerika Serikat dan dua di Kanada, namun negara-negara Amerika Utara tidak memilikinya di Tiongkok.

Mirip dengan kurangnya hubungan timbal balik dalam perdagangan dan investasi asing langsung antara Kanada dengan Tiongkok dan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, negara-negara Amerika Utara telah naif dalam membiarkan Tiongkok mendirikan PoP-PoP ini.

“Sejujurnya saya tidak tahu bagaimana mereka mendapat PoP di Amerika Serikat tanpa seseorang di pemerintah AS menutup mata atau memberi persetujuan di tingkat Departemen Luar Negeri,” kata pakar cybersecurity Gary Miliefsky dalam sebuah wawancara. Miliefsky adalah anggota yayasan Department of Homeland Security AS dan penerbit majalah Cyber Defense Magazine.

“Kisah ini baru saja berlangsung dan sangat besar dalam hal kebodohan dan tidak ada timbal balik. Jadi mengapa kita membiarkannya terjadi?” katanya.

Juga, Tiongkok tidak menghormati Canada-China National Security and Rule of Law Dialogue, yang dimulai pada bulan September 2016.

“Kedua belah pihak sepakat bahwa pemerintah negara tidak akan melakukan maupun secara sadar mendukung pencurian cyber kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang atau informasi rahasia bisnis lainnya, dengan maksud memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan atau sector-sektor komersial,” menurut pernyataan dari dialog tersebut yang dirilis pada Juni 2017.

Global Affairs Canada tidak menanggapi permintaan pembaruan 2018 tentang dialog tersebut dan tindakan-tindakan terbaru untuk China Telecom.

“Timbal balik, itulah kata kuncinya sekarang. … Benar-benar sebuah harapan bahwa mereka [Tiongkok] akan memperlakukan kita … dengan cara yang sama,” kata Kmiec. “Itu selalu menjadi masalah.”

Penulis laporan “Maxim Tiongkok” merekomendasikan kebijakan timbal balik, dengan satu versi adalah agar Beijing mengizinkan PoP di daratan Tiongkok berdasarkan rasio ukuran populasi antara Tiongkok dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, ini berarti Tiongkok mengijinkan tiga kali lebih banyak PoP di daratannya (24) sederajat dengan delapan yang ada di Amerika Serikat.

Miliefsky sangat skeptis bahwa Amerika Serikat dan Kanada akan mendapatkan PoP milik mereka di Tiongkok. Selain penyadapan kekayaan intelektual Tiongkok, hal itu dapat secara mendasar mengancam kontrol yang dikendalikan oleh rezim komunis yang berkuasa atas rakyat Tiongkok.

“Itu bisa mengarah pada pengetahuan yang tidak terkontrol oleh warga negara mereka sendiri dan bahkan menginginkan perubahan pertama seperti yang kita miliki di sini di Amerika Serikat,” katanya.

MENGAKHIRI PERANG

Perang cyber telah berlangsung selama beberapa dekade, meskipun banyak yang tidak menjadi berita utama.

“Mari kita beri Tiongkok jempol, dengan cara yang buruk, karena menjadi yang paling proaktif dan multi generasi yang serius tentang itu,” kata Miliefsky.

“Sebagian besar perangkat lunak perusak (malware) terbesar di dunia dikerahkan dari Tiongkok dan sebagian besar perangkat keras yang dibuat di negara tersebut dirancang dengan kekurangan yang disengaja, dalam beberapa kasus untuk eksploitasi dengan sangat mudah,” tambahnya.

Dengan demikian, chip-chip komputer, perangkat-perangkat mobile, dan perangkat internet-of-things (IoT) telah menjadi risiko keamanan utama bagi perusahaan-perusahaan dan warga negara. Ini adalah salah satu tuduhan utama yang dipaksakan terhadap Huawei, bahwa ia membangun kerentanan-kerentanan atau pintu belakang (back doors) di dalam produk-produknya.

Huawei telah mempertahankan kepolosannya, namun kisah 2 November oleh The Weekend Australian telah menyoroti peran perusahaan Tiongkok tersebut dalam spionase dunia maya. Menurut sumber keamanan nasional Australia, intelijen asing Tiongkok diduga memperoleh bantuan Huawei untuk mendapatkan kode-kode akses untuk masuk ke jaringan asing.

“Saya pikir kita tidak akan melihat Tiongkok menyerah, tetapi kita akan terus menangkap mereka dalam tindakan melakukan kesalahan, jika Anda mau,” kata Miliefsky.

Dia berharap melanjutkan manajemen cerdas agar hubungan Sino-AS yang rumit membawa perubahan mendasar.

“Butuh waktu 20 tahun atau lebih untuk melakukan perbaikan yang diperlukan … di mana perilaku ini menjadi … menjijikkan bagi orang-orang Tiongkok,” kata Miliefsky.

Bagi Kanada, karena ia mempertimbangkan tawaran-tawaran dari Tiongkok untuk memperbarui pembicaraan perdagangan bebas, ia harus mempertimbangkan perilaku bermuka dua tersebut tidak hanya dalam perdagangan internasional, tetapi juga berkenaan dengan kesepakatan bilateral dan pemahaman tentang cyber.

“Pemerintah Kanada harus mengambil sikap yang sangat jelas bahwa tidak akan ada lagi negosiasi perjanjian apapun sampai saat pengalihan lalu lintas internet dan spionase benar-benar berhenti,” kata Kmiec. (ran)

Ikuti Rahul di Twitter @RV_ETBiz

Rekomendasi video:

“Bom Maya” Tiongkok yang Mengkhawatirkan

https://www.youtube.com/watch?v=rvIS2eUnc7M

78 Anak-anak yang Sempat Diculik Separatis di Kamerun Akhirnya Dibebaskan

EpochTimesId
-
0
78 Anak-anak yang Sempat Diculik Separatis di Kamerun Akhirnya Dibebaskan

Epochtimes.id- Sebanyak 78 anak dan seorang sopir yang diculik dari sekolah asrama di Kamerun telah dibebaskan. Laporan ini disampaikan oleh pihak sekolah pada Rabu, 7 November 2018.

Namun demikian, seorang Imam yang memperanankan sebagai negosiator mengatakan bahwa kepala sekolah dan seorang guru masih ditahan.

Anak-anak ini diculik pada Senin lalu di wilayah Bamenda, pusat komersial wilayah bergolak berbahasa Inggris di Kamerun.

“Puji Tuhan 78 anak-anak dan supirnya telah dibebaskan. Kepala sekolah dan seorang guru masih bersama para penculik. Mari kita terus berdoa,” kata Samuel Fonki, seorang menteri Gereja Presbyterian di Kamerun. Namun demikian, seorang anak lainnya yang berhasil melarikan diri lebih awal.

Tokoh agama yang bertindak sebagai negosiator ini tidak mengatakan dengan tepat kapan anak-anak itu dibebaskan. Dia juga tak mengatakan adanya kesepakatan dengan para penculik.

Dia sebelumnya mengatakan 11 anak sekolah lainnya diculik oleh kelompok bersenjata yang sama pada 31 Oktober, lalu dibebaskan setelah sekolah membayar tebusan 2,5 juta CFA Franc ($ 4.400).

Menteri gereha dan militer Kamerun menuduh separatis anglophone melakukan penculikan, tetapi seorang juru bicara separatis membantah ikut terlibat.

Kaum separatis telah memberlakukan jam malam dan menutup sekolah-sekolah. Aksi mereka sebagai bagian dari protes mereka terhadap pemerintah berbahasa Prancis yang berbahasa Biya dan dianggap sebagai marginalisasi minoritas berbahasa Inggris.

Gerakan separatis Kamerun menjadi kekerasan pada tahun 2017 setelah tindakan keras pemerintah terhadap demonstrasi damai yang dilakukan oleh para penutur Inggris.

Perpecahan linguistik adalah warisan dari bekas koloni Jerman di Afrika Tengah yang dibagi antara sekutu Perancis dan Inggris pada akhir Perang Dunia pertama.

Serangan terhadap anak-anak mengingatkan terjadinya penculikan tahun 2014 terhadap lebih dari 200 anak perempuan. Penculikan ini dilakukan oleh kelompok milita Boko Haram di Chibok di negara tetangga Nigeria. Tindakan ini menuai kritikan dari berbagai kelompok-kelompok hak asasi manusia. (asr)

Oleh Blaise Eyong/The Epochtimes

1...1,9101,9111,912...2,281Page 1,911 of 2,281
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: idepochtimes@gmail.com

WordPress Theme by ET Indonesia.com