Epochtimes.id- BMKG telah melaporkan adanya gempabumi dengan kekuatan Magnitudo 5.4 yang berlokasi di 103 km BaratDaya Denpasar, Bali dengan kedalaman 10 Km, Kamis (23/08/2018) pada 05:48:40 WIB.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Posko BNPB telah mengkonfirmasi dampak gempa ke BPBD setempat.
Sutopo mengatakan kondisi terkini gempa dirasakan sedang oleh masyarakat di Bali bagian selatan dan Jawa Timur di bagian tenggara dan selatan selama 1-3 detik.
Sedangkan fempa tersebut tidak berpotensi tsunami serta tidak ada dampak korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa.
Sutopo menambahkan, berdasarkan laporna yang dirilis BMKG bahwa sumber gempa berasal dari zona subduksi (pertemuan) lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia di selatan Bali.
Gempa yang baru terjadi ini bukan dalam rangkaian rentetan gempa yang mulai 6,9 dan 6,5 Magnitudo melanda di Lombok beberapa waktu terakhir.
“Gempa ini tidak ada kaitan dengan gempa yang terjadi di Lombok,” jelas Sutopo dalam rilisnya.
Gempa yang melanda Bali ini tak menimbulkan kepanikan dari warga. Bahkan , sejumlah masyarakat masih berakitivitas seperti biasanya.
“Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal,” pungkas Sutopo dalam laporannya. (asr)
Media Korea Selatan mengutip ucapan sumber pada Selasa (21 Agustus) memberitakan bahwa Korea Utara setuju untuk memberikan informasi kunci mengenai jumlah senjata nuklir yang dimilikinya dan letak fasilitas nuklir yang mereka rahasiakan selama ini kepada Amerika Serikat.
Situs web Korea Times mendapat informasi dari seorang sumber yang menyebutkan bahwa Korea Utara berencana untuk menyerahkan daftar lokasi uji nuklir rahasia dan jumlah hulu ledak nuklirnya kepada AS melalui Menlu Mike Pompeo yang akan berkunjung ke Pyongyang bulan ini.
Menurut sumber tersebut, Kim Jong-un akan secara pribadi bertemu dengan Mike Pompeo untuk membahas informasi rinci tentang bagaimana dan kapan Korea Utara akan menyerahkan senjata nuklir.
Selama kunjungan terakhirnya ke Pyongyang, Pompeo pernah mengatakan bahwa timnya berharap dapat ‘dalam waktu tidak lama lagi mengambil langkah besar untuk mengatasi masalah ini’.
Sumber lain yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan : “Washington meminta Pyongyang menyerahkan semua informasi yang terkait dengan senjata nuklirnya. Meskipun tidak pasti apakah Korea Utara menerima permintaan ini, tetapi mengajukan daftar senjata nuklir termasuk lokasi pembuatan dan penyimpanannya akan mennjadi pendorong kelancaran negosiasi denuklirisasi yang mengalami stagnasi.”
Sebelumnya, Korea Utara tampaknya membongkar sebuah tempat uji coba rudal balistik. Langkah ini dilihat oleh banyak orang sebagai isyarat bahwa Pyongyang bersedia memenuhi perjanjian yang dibuat pada bulan Juni, ketika itu Kim Jong-un secara langsung menyebutkan ia juga menghendaki Semenanjung Korea bebas dari nuklir. Namun, Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan itu masih belum cukup dan meminta Pyongyang untuk mengambil langkah pembuktian lainnya.
Seorang pejabat senior Blue House mengatakan bahwa Seoul berharap bahwa langkah terbaru Korea Utara dan Amerika Serikat akan membangun saling kepercayaan di antara mereka untuk mencairkan rasa permusuhan yang terjadi di masa dulu.
Setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump mencapai kesepakatan di KTT bersejarah di Singapura pada 12 Juni lalu untuk menyetujui penghentian program nuklir Korea Utara, kunjungan Pompeo ke Korea Utara tampaknya lebih releks.
Pada KTT Singapura, Kim Jong-un telah membuat komitmen yang luas dan tidak jelas dengan mengatakan : Akan bekerja keras untuk mencapai denuklirisasi. Tetapi ia tidak memberikan rincian tentang bagaimana Korea Utara akan merealisasikan hal ini.
Sumber mengatakan bahwa apakah Pompeo nantinya akan merundingkan sebuah tanggal pelaksanaan (denuklirisasi) selama kunjungannya di Pyongyang, atau setidaknya jadwal untuk menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Korea, masih perlu kita pantau.
Media resmi dan situs web Korea Utara baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mengakhiri Perang Korea adalah tujuan negosiasi terbaru Pyongyang.
Moon Sung-mook, seorang peneliti senior Korea Research Institute for National Strategy yang berada di Seoul mengatakan : “Korea Utara ingin mempertahankan momentum ini, Sedangkan Amerika Serikat berharap untuk melihat kemajuan nyata yang dilakukan Korea Utara dalam upayanya untuk mencapai perdamaian di semenanjung Korea.”
“Jika Korea Utara menyerahkan daftar kemampuan nuklir, termasuk lokasinya, Presiden Moon Jae-in mungkin akan meminta Washington untuk melonggarkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, dan ini merupakan faktor keunggulan dalam perluasan kerjasama ekonomi antar kedua Korea.”, kata sumber.
Pada hari Selasa itu Presiden Trump mengatakan bahwa ia akan berusaha membujuk Pyongyang untuk mengakhiri sepenuhnya program senjata nuklirnya, dan mengisyaratkan bahwa KTT kedua dengan Kim Jong-un dapat diselenggarakan.
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Trump mengatakan : “Banyak hal baik sedang terjadi”. Ia percaya bahwa Korea Utara telah mengambil langkah spesifik untuk mencapai denuklirisasi, meskipun masih banyak pihak mencurigai niat Kim Jong-un yang bersedia meninggalkan persenjataan nuklirnya.
Dalam laporan terkait, pejabat Blue House (Cheong Wa Dae) mengatakan bahwa Korea Utara dalam waktu dekat akan mengumumkan pemulihan kerjasama dengan Korea Selatan dalam pembangunan Taman Industri Kaesong. Pejabat ini mengatakan pemerintah Korea Selatan tidak menganggap bahwa kerjasama dalam pengembangan kawasan industri tersebut merupakan hal yang melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan kepada Korea Utara. (Sin/asr)
UPDATE: Taliban kini telah membebaskan lebih dari 160 penumpang sipil dari bus sehari setelah mereka diculik dari tiga bus di Afghanistan utara. Namun mereka menahan sedikitnya 20 tentara dan polisi sebagai tawanan.
Taliban menolak tawaran gencatan senjata pemerintah Afghanistan pada 20 Agustus 2018. Pihak militan mengatakan mereka akan bertahan dengan serangan mereka, sementara gerilyawan menyergap tiga bus yang dinaiki hampir 200 penumpang saat perjalanan untuk liburan.
Dua komandan Taliban mengatakan pemimpin tertinggi mereka menolak penawaran Minggu lalu dari Presiden Ashraf Ghani tentang gencatan senjata tiga bulan, dimulai dengan libur Idul Adha Muslim minggu ini.
Pada bulan Juni, Taliban menyetujui gencatan senjata dengan pemerintah selama tiga hari Idul Fitri. Perdamaian sementara ini mengarah ke adegan belum pernah terjadi sebelumnya saat tentara pemerintah dan militan saling berpelukan.
Namun salah satu komandan Taliban menuding gencatan senjata Juni lalu telah membantu pasukan AS. Pemimpin Taliban Sheikh Haibatullah Akhunzada menolak tawaran baru itu dengan alasan hanya akan membantu misi yang dipimpin Amerika.
“Kepemimpinan kami merasa bahwa mereka akan memperpanjang masa tinggal mereka di Afghanistan jika kami mengumumkan gencatan senjata sekarang,” seorang komandan senior Taliban, yang menolak untuk disebut identitasnya melalui sambungan telepon dilansir Reuters.
Seorang pejabat di kantor Ghani mengatakan gencatan senjata tiga bulan yang dinyatakan oleh pemerintah itu bersyarat. Namun demikian, jika Taliban tidak menghormatinya, pemerintah akan mempertahankan operasi militer.
Taliban telah melancarkan gelombang serangan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk di kota Ghazni, barat daya Kabul. Ratusan orang tewas saat terjadi pertempuran.
Pejabat pemerintah berusaha untuk mengamankan pembebasan setidaknya 170 warga sipil dan 20 anggota pasukan keamanan yang disandera oleh Taliban dari tiga bus di provinsi utara Kunduz.
Juru bicara gubernur Kunduz, Esmatullah Muradi, mengatakan penculikan itu terjadi ketika bus-bus itu melakukan perjalanan melalui Kunduz dari provinsi Takhar.
“Bus-bus itu dihentikan oleh pejuang Taliban, penumpang dipaksa turun dan mereka telah dibawa ke lokasi yang dirahasiakan,” kata Muradi.
Seorang komandan Taliban di Afghanistan mengatakan para sandera sipil dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk dikirim kembali ke rumah. Namun, anggota pasukan keamanan Afghanistan telah dipindahkan ke penjara rahasia Taliban.
“Kemungkinan besar kami akan menukar mereka dengan tahanan kami nanti,” kata sang komandan. (asr)
EpochTimesId – Mimpi buruk para ahli kesehatan hewan benar-benar terjadi. Demam Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF), penyakit yang sangat menular dan mematikan pada babi menjangkiti 4 provinsi di Tiongkok. Ratusan juta babi terserang wabah penyakit, pada negara produsen daging babi terbesar di dunia itu.
Majalah ‘Sains’ melaporkan bahwa sejauh ini, wabah ASF telah dilaporkan muncul di empat provinsi timur laut Tiongkok. Wilayah itu meliputi area seluas beberapa ribu kilometer persegi. Ada 430 juta ekor babi yang terinfeksi, banyak di antaranya adalah babi-babi yang dimiliki peternak kecil yang tidak memiliki tindakan biosekuriti.
“Wabah virus babi Afrika ini benar-benar masalah yang sangat serius,” kata Yang Hanchun, seorang virologis babi di Universitas Pertanian Tiongkok.
Karena besarnya skup ukuran industri daging babi di Tiongkok, maka dampaknya terhadap ekonomi tidak tanggung-tanggung. Bahkan mungkin saja bersifat menghancurkan.
Yang Hanchun mengatakan, masuknya ASF ke Tiongkok mengancam sumber protein utama bagi masyarakat, dalam risiko. Virus-virus ini mungkin juga menyebar dari Tiongkok ke negara lain.
Francois Roger, seorang ahli epidemiologi di Pusat Pengembangan Internasional Prancis mengatakan bahwa jika demam ASF berubah menjadi pandemi, “itu akan menjadi ancaman besar bagi bagian dunia lainnya, termasuk benua Amerika.”
Virus penyebab demam babi Afrika memang tidak membahayakan bagi manusia. Akan tetapi, virus dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung atau ditularkan melalui sepatu, pakaian dan peralatan peternak.
Virus itu selain mampu bertahan hidup dalam suhu panas maupun dingin, juga mampu bertahan hidup sampai beberapa pekan dalam bangkai, kotoran babi dan produk daging setengah jadi. Terinfeksi virus tersebut dapat menyebabkan demam tinggi, pendarahan internal, dan sering menyebabkan kematian. Wabah ASF ini sampai sekarang belum ada obatnya yang dianggap efektif.
Wabah yang populer terjadi di Afrika sejak tahun 2007 ditemukan berjangkit pada babi di Georgia, Afrika. Wabah kemudian menyebar ke Rusia. ASF juga muncul di Polandia dan Republik Ceko. Para ilmuwan khawatir, bahwa wabah penyakit babi tersebut sampai menyebar ke negara produsen daging babi besar dunia seperti Jerman dan Denmark.
Hingga 21 Agustus, diketahui bahwa virus ASF telah menyerang 4 provinsi timur laut Tiongkok.
Menurut Kementerian Pertanian Tiongkok, wabah babi pertama di Asia Timur ditemukan di kota Shenyang pada 1 Agustus tahun ini. Penyelidik melacak sumber penyakit tersebut dan menyimpulkan bahwa virus telah menyebar di Shenyang sejak bulan Maret lalu.
Analisis genetika menunjukkan bahwa virus yang muncul di Timur Laut terkait erat dengan virus yang beredar di Rusia sebelumnya. Para ilmuwan di Changchun Institut Kedokteran Hewan Militer mengatakan bahwa peningkatan permintaan daging babi telah menyebabkan peningkatan jumlah permintaan produk babi.
Peningkatan yang akhirnya juga meningkatkan risiko aliran virus. Menurut ahli hewan FAO, virus babi Afrika mungkin masuk Tiongkok bersamaan dengan masuknya produk daging babi ke Tiongkok.
Wabah ASF gelombang kedua terjadi pada 14 Agustus 2018 di sebuah lokasi rumah potong di kota Zhengzhou. Babi yang terinfeksi berasal dari pasar Jiamusi di Heilongjiang. Wabah gelombang ketiga terjadi di Lianyungang, Jiangsu pada 15 Agustus. Pemerintah Tiongkok telah memburu hewan yang sakit dan hewan yang terinfeksi. Di Shenyang saja, 9.000 ekor babi dibantai untuk mencegah penularan.
Mengatasi wabah virus babi Afrika adalah tantangan besar. Produsen daging babi Tiongkok termasuk perusahaan besar dan maju, maupun peternakan kecil dan terbelakang menghadapi tantangan terbesar dalam mengendalikan demam babi Afrika.
Pengembangan ukuran untuk semua produsen adalah tantangan terbesar dalam mengendalikan demam babi Afrika. Melacak jalur infeksi juga merupakan tugas yang sulit dipecahkan. Pemerintah Tiongkok perlu membujuk para produsen babi untuk membunuh hewan dan memberi kompensasi kepada mereka. Pemerintah juga perlu menghentikan para peternak babi yang meyembelih babi terinfeksi dan menjual dagingnya. (Qin Yufei/ET/Sinatra/waa)
EpochTimesId – Pemerintah Ekuador mengatakan ingin menjadi tuan rumah KTT regional untuk membahas eksodus yang semakin memburuk dari para migran yang melarikan diri dari Venezuela, pada 21 Agustus 2018. Venezuela semakin porak poranda, sehingga rakyatnya kabur ke sejumlah negara tetangga di Amerika Selatan.
Kementerian luar negeri mengatakan, pihaknya mengundang Argentina, Brasil, Bolivia, Kolombia, Kosta Rika, dan Chili. Mereka juga mengundang Meksiko, Peru, Paraguay, Panama, Republik Dominika, Uruguay, dan Venezuela untuk hadir ke pertemuan antar kepala negara atau kepala pemerintahan pada 17-18 September di Quito.
Seruan diplomatik itu terjadi di tengah-tengah eksodus yang menggelembung. Eksodus yang telah membanjiri kota-kota perbatasan dan membanjiri beberapa pasar kerja di Amerika Latin. Orang-orang Venezuela berketrampilan rendah yang putus asa menawarkan diri untuk bekerja, sehingga dapat mengirim uang kembali ke tanah air mereka.
Perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF), inflasi Venezuela bisa mencapai 1 juta persen pada akhir tahun 2018. Kini, malnutrisi sedang meningkat di negara sosialis itu, upah minimum bulanan hanya beberapa dolar AS. Kondisi itu menempatkan produk dasar seperti ayam, berada di luar jangkauan bagi banyak orang.
Pada minggu terakhir, baik Ekuador dan Peru telah mengumumkan persyaratan masuk yang lebih ketat untuk Venezuela. Sementara di Brazil para perusuh mendorong ratusan migran kembali ke perbatasan.
“Ini adalah momen untuk bertukar pendapat, untuk melihat apa yang negara-negara berbeda lakukan dalam berbagai aspek,” kata Wakil Menteri Perwakilan Rakyat untuk Mobilitas Manusia EKuador, Santiago Chavez dalam pernyataannya.
“Yang terburuk yang bisa terjadi ke negara (Ekuador) adalah kekacauan bermigrasi,” tambah Chavez. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Untuk pertama kalinya sejak kemenangannya yang mengejutkan dalam pemilihan bulan Mei, perdana menteri veteran Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Agustus melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok dalam perjalanan lima hari, atas undangan dari perdana menteri Li Keqiang.
Mahathir, perdana menteri Malaysia yang ketujuh, bertemu dengan mitranya di Balai Agung Rakyat di Beijing pada 20 Agustus sebelum mengumumkan pembatalan dua proyek besar yang didukung negara Tiongkok sebagai bagian dari inisiatif ‘One Belt, One Road’ (OBOR) ) selama konferensi pers pada hari terakhir kunjungan resminya.
‘One Belt, One Road,’ pertama kali diumumkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping, adalah proyek perdagangan dan infrastruktur yang saat ini bertujuan untuk menghubungkan 70 negara di seluruh Eropa, Asia, Afrika, dan Oseania ke Tiongkok.
Great map illustrating the scope of #China's “One Belt, One Road” (#OBOR) strategy. If successful, it would arguably be the largest overseas investment drive ever launched by a single country. Via @TheEconomist. pic.twitter.com/UcwjXqAhLB
Perdana Menteri Malaysia telah membatalkan East Coast Rail Link (ECRL) dan proyek Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP), mengatakan prioritas utama negara tersebut sekarang adalah untuk meminimalkan utang dan pinjamannya.
Dia mengatakan pada 21 Agustus sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, “Proyek-proyek itu tidak akan berjalan … itu akan ditunda sampai saat ketika kita mampu, dengan begitu kemungkinan kita akan mengurangi biayanya.
“Saya percaya Tiongkok sendiri tidak ingin melihat Malaysia menjadi negara bangkrut.”
Mahathir menambahkan: “Jika kita harus membayar kompensasi, kita harus bayar. Ini adalah kebodohan negosiasi kita sebelumnya. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari proyek-proyek ini.”
Hasil dari perjalanan diplomatik tersebut sangat diharapkan di seluruh dunia setelah pemimpin berusia 93 tahun itu memperingatkan pekan lalu bahwa pemerintahnya, Pakatan Harapan (Alliance of Hope), ingin membatalkan atau menegosiasikan kembali inisiatif OBOR atau biasa juga disebut Belt and Road (Sabuk dan Jalan) yang kontroversial. Inisiatif bernilai miliaran dolar yang didukung oleh negara Tiongkok tersebut telah ditandatangani di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib tun Razak, pendahulunya yang dilanda skandal.
Menteri keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, telah mengecam inisiatif itu karena “benar-benar berat sebelah,” sementara Mahathir mengatakan kepada The Associated Press pekan lalu: “Di mana kita dapat membatalkan proyek ini, kita akan melakukannya. Tetapi kita mungkin harus menunda beberapa karena kita telah membuat perjanjian, dan melanggar perjanjian akan sangat merugikan kita.”
Ketika ditanya oleh Li apakah Malaysia berjuang bersama Tiongkok dalam perdagangan bebas selama konferensi pers pada 20 Agustus, pemimpin Malaysia itu menjawab, “Perdagangan bebas juga harus adil.”
Malaysia supports free trade, but it should also be fair trade. Malaysia will not support any form of colonisation under the name of trade: PM @chedetofficialpic.twitter.com/Q7MdTL21dK
Mahathir juga memperingatkan bahwa negara-negara yang kurang maju tidak boleh dimanfaatkan oleh negara-negara kaya.
“Anda tidak ingin situasi dimana ada kolonialisme versi baru terjadi karena negara-negara miskin tidak dapat bersaing dengan negara-negara kaya dalam hal perdagangan bebas yang terbuka,” katanya.
Kekhawatiran Mahathir Tentang Inistiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road) Tiongkok
Sejak kembali berkuasa tiga bulan lalu, Mahathir telah mengecam keras proyek-proyek infrastruktur yang didukung pemerintah Tiongkok senilai 23 miliar dolar yang telah ditandatangani oleh pendahulunya di tengah tuduhan korupsi. Baru bulan ini, Najib dituntut dengan tiga tuduhan pelanggaran pencucian uang terkait dengan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Malaysia saat ini sedang menyelidiki apakah pemerintah koalisi Najib, Barisan Nasional (BN), menggunakan uang tunai yang ditujukan untuk proyek infrastruktur bernilai miliaran dengan Tiongkok untuk melunasi utangnya sendiri pada saat itu.
Diperkirakan bahwa jumlah hingga $700 juta yang diutang oleh 1MDB dibayar dengan dana yang ditransfer melalui perusahaan-perusahaan kerang (shell companies) lepas pantai, menurut pejabat pemerintah yang terlibat dalam meninjau proyek.
Shell company adalah perusahaan yang hampir mati, tetapi mempertahankan pendaftarannya di bursa efek, digunakan sebagai kendaraan untuk perusahaan lain yang baru berkembang untuk menghindari biaya dan kesulitan dalam mendaftarkan perusahaan baru.
Dakwaan tersebut, dimana Najib mengaku tidak bersalah, dapat menghadapi hukuman 15 tahun penjara dengan denda paling sedikit lima kali dari jumlah dana yang tersangkut. Pada bulan Juni, mantan perdana menteri Malaysia itu juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan pelanggaran kriminal kepercayaan dan korupsi.
Ada juga kekhawatiran yang meningkat atas manfaat jangka panjang Sabuk dan Jalan untuk negara. Mahathir khawatir transaksi saat ini, yang disepakati oleh Najib, dapat menyebabkan tingginya tingkat utang dan ketergantungan keuangan pada Tiongkok, ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.
Proyek kereta api senilai $20 miliar yang ambisius dan kesepakatan $2.5 miliar untuk dua proyek pipa gas, yang akan dibangun oleh raksasa energi milik negara, China National Petroleum Corporation, adalah salah satu rencana yang dibatalkan oleh pemimpin Malaysia, yang mengatakan bahwa proyek tersebut tidak menciptakan keuntungan finansial untuk negara.
OBOR mungkin Merugikan Malaysia untuk Jangka Panjang
Beberapa negara yang telah melaksanakan inisiatif OBOR mengalami kesulitan keuangan sejak proyek infrastruktur mereka dimulai, memicu lonceng peringatan lebih lanjut tentang seberapa menguntungkan proyek-proyek tersebut untuk Malaysia.
Tahun lalu, dalam kesepakatan utang, Sri Lanka telah menyerahkan pelabuhan strategis utama, bersama dengan 15.000 hektar lahan pada Tiongkok dengan sewa 99 tahun, setelah utangnya ke perusahaan milik negara Tiongkok menggelembung. Pelabuhan Hambantota telah diakuisisi oleh Tiongkok setelah beberapa bulan negosiasi dan tekanan kuat.
Jens Roehrich, Profesor Inovasi Rantai Pasokan di University of Bath, mengatakan kepada The Epoch Times, “Kekhawatiran tentang utang-utang yang tidak dapat dikelola terhadap Tiongkok telah ditampakkan oleh negara-negara seperti Sri Lanka, dan dengan pengambilalihan oleh Tiongkok atas pelabuhan yang bermasalah tersebut, ini telah menimbulkan pertanyaan tentang hilangnya sebuah kedaulatan.”
Roehrich mengatakan ada kekhawatiran bahwa ekonomi Tiongkok yang melambat dan pertumbuhan yang lamban dapat memaksa perusahaan-perusahaannya untuk memindahkan fasilitas-fasilitas produksi ke negara-negara lain di Asia untuk membantu mereka membangun infrastruktur mereka.
Dia menambahkan, “Ini mungkin berdampak negatif pada pasar negara itu sendiri.”
Pelabuhan Gwadar di Pakistan, proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar dari investasi Tiongkok sebagai bagian dari prakarsa ‘One Belt, One Road’. Beijing juga memiliki ambisi untuk memperluas inisiatif ke Arctic, membuka rute pelayaran yang akan membentuk “Polar Silk Road.” (Amelie Herenstein / AFP / Getty Images)
Demikian pula, komponen Pakistan dari inisiatif OBOR Tiongkok, Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), senilai $62 miliar yang seharusnya menjanjikan pembangunan dan kemakmuran negara tersebut, telah terbukti tidak disukai di kalangan rakyatnya.
Balochistan, di pusat CPEC dan provinsi terbesar di Pakistan berdasarkan wilayah, telah menyaksikan protes-protes yang dipimpin oleh anak-anak karena diabaikan oleh proyek energi dan infrastruktur bernilai miliaran dolar tersebut. Hanya dua dari 21 proyek energi CPEC yang direncanakan akan dipasang di daerah tersebut meskipun kekurangan listrik, dan tidak ada rencana untuk membangun jalan utama enam jalur di kawasan itu, Financial Times melaporkan.
Sementara itu, kereta api Tiongkok-Laos, yang mulai dibangun pada tahun 2016, diperkirakan menelan biaya hingga 50 persen dari PDB negara tersebut.
Setelah kembali ke kantor, Mahathir berkata, “Kita tidak dapat memiliki cukup uang untuk membayar terlalu banyak utang dari Tiongkok.”
Utang nasional Malaysia saat ini mencapai angka sekitar $250 miliar.
Mungkinkah Keputusan Mahathir Merusak Hubungan Malaysia-Tiongkok?
Saat berbicara pada 400 pengusaha dan pemimpin bisnis Tiongkok pada 19 Agustus, Mahathir memperjelas tujuannya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan mitra dagang terbesar Malaysia.
Tahun lalu, total perdagangan Malaysia dengan Tiongkok mencapai lebih dari $92 juta, lebih dari $30 juta dengan Singapura, di tempat kedua, menurut data Bloomberg.
Sosok berusia 93 tahun tersebut mengatakan kepada Forum Pemimpin Pengusaha Tiongkok bahwa jangankan konfrontasi, Malaysia harus fokus pada hubungan ekonomi yang lebih baik, karena hubungan Malaysia-Tiongkok telah hampir 2.000 tahun, katanya.
Mahathir berkata, “Kita tidak menentang perusahaan Tiongkok tetapi melawan orang Malaysia yang meminjam uang dalam jumlah besar untuk melaksanakan proyek yang tidak perlu.”
Mahathir juga mendesak Beijing untuk bersimpati dengan Malaysia mengenai masalah fiskal saat ini selama konferensi pers bersama dengan Li Keqiang pada 20 Agustus.
Dalam wawancara dengan The Epoch Times, Syed Ahmad Israa’, CEO Institut Penelitian Interdisipliner dan Strategi Internasional (IRIS), mengatakan dia percaya ketidaksepakatan dengan Tiongkok atas inisiatif Sabuk dan Jalan tidak akan mengakhiri hubungan positif dengan negara.
“Mahathir sedang berusaha mencari dan menuntut persyaratan yang lebih adil dalam berhubungan dengan Tiongkok, sehingga kita tidak akan terlalu bergantung, kita tidak akan benar-benar menutup pintu kepada siapa pun hanya karena kita memiliki beberapa ketidaksepakatan,” katanya.
Li mengatakan kepada Mahathir, “Tiongkok tidak akan mengubah kebijakan persahabatan jangka panjangnya dengan Malaysia karena perubahan-perubahan situasi dalam negeri.”
Kondisi ‘Ikan Kecil Menyambut Investasi dari Ikan Besar’ Berlaku
Meski membatalkan dua proyek yang terkait dengan proyek Sabuk dan Jalan Tiongkok, Mahathir menegaskan dia terbuka untuk investasi asing.
“Para investor Tiongkok merasa khawatir karena saya mengambil alih, orang-orang mengatakan saya anti Tiongkok, tetapi apa yang saya katakan kepada mereka adalah kita harus menjaga kepentingan Malaysia.
“Apa yang kita khawatirkan adalah proyek-proyek yang tidak layak dan utang besar yang terjadi,” kata Mahathir dalam konferensi pers pada 21 Agustus.
Dia menambahkan: “Sejauh itu bisnis yang bersahabat, itu masih berlaku. Mereka harus menyesuaikan dengan kondisi normal investasi asing.”
Dalam hal investasi dari Tiongkok di masa depan, Mahathir mengatakan akan “ditangguhkan sampai saat ketika kita mampu, maka mungkin kita akan mengurangi biayanya”.
Israa’ berkata, “Mahathir telah menunjukkan bahwa meskipun kita lebih kecil, dan kita benar-benar harus bergantung pada keuangan Tiongkok, kita masih memiliki posisi dan kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi kita, dan kita tidak boleh hanya tunduk pada apa yang Tiongkok inginkan.” (ran)
EpochTimesId – Banjir bandang di wilayah Calabria di Italia selatan membuat 10 pendaki tewas. Sekitar tiga korban dikabarkan masih hilang. Para pendaki itu tersapu air bah yang datang tiba-tiba di sebuah ngarai yang sempit, akibat hujan deras di bagian hulu.
Departemen perlindungan sipil Italia, mengatakan 23 orang berhasil diselamatkan setelah banjir 20 Agustus 2018, waktu setempat. Lokasi kejadian ada di Raganello Creek, bagian dari Taman Nasional Pollino. Sebagian dari korban selamat mengalami luka cukup serius dan masih dirawat di rumah sakit.
Televisi lokal masih terus menampilkan upaya tim penyelamat (SAR) menuruni tebing batu curam dengan alat panjat tebing. Mereka berusaha mencari para pendaki yang masih dikabarkan hilang. Tragedi di tempat wisata populer ini diduga melibatkan 36 pejalan kaki.
Korban tewas sempat direvisi turun menjadi 10 dari 11. Satu korban keliru diumumkan oleh badan perlindungan sipil pada 21 Agustus waktu setempat.
“Ini benar-benar medan yang sulit, penuh dengan rintangan karena formasi [geologi] daerah tersebut,” kata Eugenio Facciolla, kepala jaksa ibukota provinsi, Cosenza.
Dia mengatakan penyelamat yang bekerja dengan bantuan lampu sorot sedang mencoba untuk menemukan daerah-daerah cukup tinggi. Mereka menduga dan berharap, korban hilang berada atau terjebak di dinding ngarai atau pulau-pulau kecil di sungai.
Kewarganegaraan korban tewas, hilang, dan terluka belum dikabarkan oleh otoritas setempat. Akan tetapi beberapa orang wisatawan asing yang selamat setelah terperangkap dalam insiden mengerikan, berbicara kepada wartawan lokal.
“Air bah tiba-tiba datang. Kami tidak punya waktu untuk melakukan apa pun, saya benar-benar beruntung, luar biasa,” kata seorang turis Belanda kepada media setempat. “Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata dan saya menangis untuk orang-orang yang tidak bisa diselamatkan.”
Alun-alun utama di Civita, kota terdekat ke ngarai, telah menjadi pusat untuk membantu mereka yang terjebak dalam banjir bandang itu.
Surat kabar Italia Corriere della Sera melaporkan adegan yang memilukan di kota terdekat. Seorang wanita berteriak histeris sambil menangis, “Di antara yang mati, apa ada seorang pria tanpa rambut? Jika ada pria tanpa rambut, katakan padaku, itu suamiku.”
Menurut surat kabar itu, seorang wanita lain mengatakan kepada seorang penyelamat bahwa dia mendengar suara gemuruh. Air bah kemudian datang dan menyapu para pendaki yang tengah berjalan di aliran sungai dangkal.
“Saya berhasil bergerak dan melekat pada sebatang pohon. Tetapi saya melihat mayat-mayat diseret dengan kekerasan dan kecepatan gila,” katanya.
Mereka yang terluka termasuk seorang gadis 8 tahun, yang ditemukan menderita hipotermia, menurut surat kabar Italia Repubblica. Gadis itu, yang diidentifikasi hanya sebagai Chiara di surat kabar, dibawa ke rumah sakit di Cosenza.
“Saya tidak akan pernah melupakan bahwa tremor dan tangannya yang menyentuh tangan kami saat kami mengangkatnya,” kata penyelamatnya, Pasquale Gagliardi, dalam sebuah posting di Facebook.
Tersesat Keluar
“Ngarai ini penuh dengan air dalam waktu yang sangat singkat dan orang-orang ini terlempar keluar seperti peluru. Mereka berakhir sekitar tiga kilometer dari lembah,” kata Carlo Tansi, kepala departemen perlindungan sipil di Calabria.
Tansi mengatakan jurang itu hanya selebar sekitar empat meter (13 kaki) di beberapa tempat. Kondisi itu meningkatkan kecepatan air dan membuat operasi penyelamatan lebih sulit. Dia mengatakan bahwa operasi penyelamatan terus berlanjut sepanjang malam. (JANE GRAY dan Reuters/The Epoch Times/waa)
Epochtimes.id- Banjir yang melanda negara Bagian Kerala, India telah mulai surut di beberapa bagian Kerala.
Melansir dari ntdin.tv, Selasa (21/08/2018) negara tersebut mengalami babak belur oleh musim hujan pada tahun ini. Akibatnya menjadikan tugas bagi otoritas setempat untuk membangun negara bagian tersebut.
Menurut sebuah laporan dari Hindustan Times, pemerintah negara bagian telah memperkirakan kerugian material di daerah Idukki, Malappuram, Kottayam, dan Ernakulam. Wilayah ini merupakan terkena dampak terburuk saat banjir Kerala.
Ketua Menteri Pinarayi Vijayan mengatakan bahwa hari-hari sulit akan datang ketika ditanya tentang rencana pemerintah untuk memulai rekonstruksi.
“Lebih dari satu juta orang berada di kamp-kamp bantuan dan mulai sekarang mereka adalah prioritas kami. Kami menghitung kerugian,” tambahnya.
Perkiraan terbaru mengungkapkan bahwa sekitar ribuan banguna rusak, termasuk rumah warga.
Bahkan, banjir menyebabkan lebih dari 10.000 km jalan raya dan ratusan jembatan telah hanyut.
Bencana ini menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk. Jutaan hektar lahan sawath telah rusak akibat banjir dahsyat tersebut.
Seorang pejabat mengatakan bahwa pemerintah akan memulai proses untuk menghitung kerusakan secara akurat setelah usainya pekerjaan bantuan dan pertolongan terhadap korban.
Daerah yang dilanda banjir parah bisa memakan waktu hingga satu dekade untuk pemulihan sesuai berdasarkan pendapat sejumlah pakar. (asr)
Tiongkok, sebuah rezim otoriter di bawah kekuasaan satu partai, sedang memamerkan kekuatan dalam keahliannya memata-matai dunia maya (cyberespionage) untuk ikut campur dalam pemilihan umum di negara-negara demokratis.
Monovithya Kem, seorang aktivis politik Kamboja yang tinggal di Amerika Serikat, memberi tahu firma keamanan siber AS, FireEye, setelah dia menyadari tentang sebuah email yang dia terima, yang konon dari kelompok hak asasi manusia yang mengungkapkan simpati atas pemenjaraan ayahnya di Kamboja, dikirim dari sebuah akun gratis, menurut laporan 18 Agustus oleh surat kabar Jepang, Nikkei.
Kem adalah putri Kem Sokha, mantan kepala dari Partai Penyelamat Nasional Kamboja, Cambodia National Rescue Party (CNRP), yang sekarang telah bubar, yang dipenjara atas dakwaan pengkhianatan sejak September 2017. Dua bulan setelah penangkapannya, CNRP dibubarkan.
Tuduhan tersebut didasarkan atas tuduhan bahwa Sokha telah mendalangi sebuah protes (demo) jalanan pada tahun 2014. Human Rights Watch (HRW) nirlaba, dalam sebuah laporan yang diterbitkan 21 Agustus, mengatakan tuduhan terhadap Sokha adalah tidak masuk akal, dan bahwa dia dipenjara karena “keberaniannya untuk memimpin partai oposisi.” HRW menyerukan pembebasannya segera.
Sebuah laporan yang dikeluarkan pada bulan Juli oleh FireEye menyimpulkan bahwa dokumen yang dilampirkan di dalam email Kem adalah malware yang dapat mencuri informasi pribadi Kem jika dia ingin mengunduhnya. FireEye mengidentifikasi bahwa email untuk Kem tersebut berasal dari alamat IP di Hainan, sebuah provinsi di Tiongkok selatan.
Pengirim itu ternyata adalah kelompok peretas yang berbasis di Tiongkok, Temp.Periscope, yang telah dilacak FireEye sejak tahun 2013. Dan Kem bukan satu-satunya target: Temp.Periscope memiliki minat yang luas dalam politik Kamboja menjelang pemilu 29 Juli negara tersebut untuk pemilihan kursi parlemen.
FireEye telah menyusun daftar panjang organisasi pemerintah dan individu di Kamboja yang telah dikompromikan oleh Temp.Periscope, termasuk Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dua diplomat Kamboja, dan beberapa entitas media Kamboja.
Motivasi kelompok tersebut adalah untuk menjaga Hun Sen, perdana menteri pro-Beijing dan pemimpin Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang sedang memerintah, untuk berkuasa, menurut Nikkei. Dia menjabat sebagai perdana menteri sejak tahun 1985.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyampaikan pidatonya sebelum pertemuan besar bagi pekerja garmen di Phnom Penh pada 15 Agustus 2018. (AFP / Getty Images)
Pada 15 Agustus, otoritas pemilihan di Kamboja mengumumkan bahwa CPP memenangkan semua 125 kursi parlemen dalam pemilihan Juli, yang menjamin bahwa, sebagai pemimpin CPP, Hun Sen akan tetap berkuasa.
Tiongkok menganggap pengalaman peretasan yang diperoleh di Kamboja sebagai “uji coba” untuk mempengaruhi politik di negara-negara tetangga di masa depan, menurut laporan Nikkei.
Mengekspor Campur Tangan Pemilu
Amerika Serikat juga waspada tentang kemungkinan ikut campur pemilihan tersebut. Presiden Donald Trump mengindikasikan dalam sebuah posting Twitter 18 Agustus bahwa mungkin ada ancaman keamanan siber (cybersecurity) dari Tiongkok.
“Semua orang bodoh yang begitu terfokus hanya melihat ke arah Rusia harus mulai juga mencari ke arah lain, Tiongkok,” tulisnya.
Menyambut ucapan Trump, penasihat keamanan nasional John Bolton menyatakan keprihatinan tentang pengaruh-pengaruh asing, termasuk Tiongkok, saat pemilihan paruh waktu AS pada November 2018, selama wawancara dengan ABC yang ditayangkan pada 19 Agustus.
Sementara itu, demokrasi yang kemungkinan besar akan berada di bawah ancaman campur tangan Tiongkok dalam dunia maya tidak diragukan lagi adalah Taiwan. Tiongkok menganggap Taiwan, demokrasi penuh dengan konstitusi dan militernya sendiri, sebagai provinsi pengkhianat yang harus disatukan dengan daratan, dengan kekuatan militer jika perlu.
Pada bulan Juli, situs web partai penguasa Taiwan, Partai Progresif Demokratik, diretas. Para peneliti Taiwan percaya serangan siber tersebut datang dari Tiongkok, menurut laporan Financial Times.
“Kami mengantisipasi menjelang pemilihan pada akhir tahun ini dan berlanjut hingga pemilihan presiden 2020, Taiwan akan menjadi hotspot global untuk serangan siber dan berita-berita palsu,” kata seorang juru bicara Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen.
Mempengaruhi hasil pemilu bukan satu-satunya hal dalam agenda dunia maya Tiongkok, rezim tersebut tertarik untuk mendapatkan intelijen tentang masa depan proyek One Belt, One Road (OBOR), juga dikenal sebagai Sabuk dan Jalan, di seluruh Asia Tenggara, menurut sebuah laporan 15 Agustus oleh Reuters.
Di bawah OBOR, lebih dari 60 negara di Asia, Eropa, dan Afrika telah bermitra dengan Tiongkok dalam proyek-proyek infrastruktur.
Mengutip informasi dari FireEye, Reuters melaporkan bahwa Malaysia akan menjadi “target khas kegiatan siber yang disponsori negara Tiongkok.” Pengawasan siber oleh Tiongkok sudah bisa diduga, terutama setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menghentikan beberapa proyek OBOR yang telah disahkan oleh pendahulunya, Najib Razak.
Mohamad memerintahkan penundaan setelah penyelidikan negara mengungkapkan bahwa dana untuk proyek-proyek tersebut digunakan untuk membayar kembali dana investasi negara Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Razak saat ini sedang diselidiki karena diduga perannya dalam penyalahgunaan dana tersebut.
Pada 21 Agustus, Mohamad, saat melakukan kunjungan diplomatik ke Beijing, mengumumkan bahwa dia telah membatalkan dua proyek OBOR: jalur kereta api dan gas yang diusulkan, setelah berbicara dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang, menurut New Straits Times, surat kabar berbahasa Inggris di Malaysia. (ran)
Langkah El Salvador untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengubah aliansi ke Tiongkok didorong oleh pertimbangan ekonomi, kata juru bicara kepresidenan pada 21 Agustus.
Negara Amerika Latin tersebut mengumumkannya dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional mengenai keputusannya untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan pada 20 Agustus dan sebagai gantinya menjalin hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa di Tiongkok.
Keputusan itu telah memicu kecaman dari Taiwan dan Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan tidak akan terlibat dalam “persaingan uang” dengan PKT.
Dia menuduh negara Amerika Latin tersebut terus-menerus meminta “dukungan pendanaan besar-besaran” untuk pembangunan pelabuhan sejak tahun lalu, yang dianggap Taiwan sebagai “proyek tidak layak” setelah penilaiannya. Tidak jelas apakah PKT telah menawarkan bantuan khusus atau insentif ekonomi kepada El Salvador.
Dalam wawancara baru-baru ini pada 21 Agustus, juru bicara kepresidenan Roberto Lorenzana membantah tuduhan yang mengatakan keputusan untuk bertukar aliansi dengan PKT adalah karena keuntungan ekonomi karena dapat berdagang dengan Tiongkok. Dia mengatakan investasi dan mengembangkan ekonomi adalah tujuan utama di balik keputusan tersebut.
“Pada dasarnya, ada minat bertaruh pada pertumbuhan negara kita dengan salah satu ekonomi paling booming di dunia,” katanya. “El Salvador tidak dapat mengubah realitas internasional.”
Selama pengumuman pertama tersebut, presiden El Salvador, Salvador Sanchez Ceren, mengatakan keputusan untuk menjadi lebih dekat dengan rezim komunis dilakukan setelah studi “hati-hati”. Dia menambahkan bahwa dia yakin ini adalah langkah ke arah yang benar karena “sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional hubungan internasional dan tren yang tak terelakkan demi waktu kita.”
Namun, Presiden Tsai Ing-wen menyalahkan tekanan dari PKT untuk keputusan El Salvador pada konferensi pers pada 21 Agustus tersebut, mengatakan bahwa itu adalah contoh lain dari bagaimana rezim Tiongkok telah berusaha menekan Taiwan untuk mengurangi pengakuan internasional pada negara kepulauan tersebut.
“Kita akan beralih ke negara-negara dengan nilai-nilai yang sama untuk berjuang bersama melawan perilaku internasional Tiongkok yang semakin tidak terkendali,” kata Tsai.
Tanggapan AS
Langkah 20 Agustus telah meninggalkan Taiwan dengan hanya 17 sekutu. El Salvador adalah negara Amerika Latin ketiga dalam dua tahun terakhir yang memutuskan hubungan dengan negara kepulauan tersebut. Panama telah membuang Taiwan demi Tiongkok pada tahun 2017, dan Burkina Faso dan Republik Dominika menyusul awal tahun ini.
Taiwan adalah negara demokrasi penuh dengan memiliki konstitusi sendiri, pejabat terpilih, dan militer; Beijing menganggap negara pulau itu sebagai provinsi pemberontak yang suatu saat akan disatukan dengan daratan, dengan kekuatan militer jika diperlukan.
Rezim Tiongkok secara strategis telah menjalin aliansi dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, dengan memberikan pinjaman dan investasi dalam jumlah besar, sebagai cara untuk menekan mereka agar mengakui hanya “satu Tiongkok.”
Duta Besar AS di El Salvador, Jean Manes, mengatakan dalam tweet pada 21 Agustus bahwa keputusan El Salvador “mengkhawatirkan karena berbagai alasan.” Dia menambahkan bahwa keputusan tersebut “pasti berdampak pada hubungan kita dengan pemerintahan itu.”
Amerika Serikat menjaga hubungan tidak resmi dengan Taiwan, menjadi sumber ketegangan dengan PKT.
EE.UU está analizando la decisión de #ElSalvador. Es preocupante por muchas razones, entre las que se incluye romper una relación de más de 80 años con #Taiwán. Sin duda, esto impactará nuestra relación con el gobierno. Seguimos apoyando al pueblo salvadoreño.
— Jefe de Misión de la Embajada de EE.UU. en E.S. (@USAmbSV) August 21, 2018
Setelah pengumuman itu, Senator Florida Marco Rubio mengatakan dalam tweet akan ada “konsekuensi nyata” jika El Salvador memutuskan hubungan dengan Taiwan.
“Mereka pikir kita akan bereaksi dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan terhadap Panama & DominicanRepublic. Mereka sangat keliru,” tulis dalam twitter-nya.
Dalam sebuah tweet berikutnya, dia menulis bahwa dia telah bergabung dengan Senator Colorado Cory Gardner untuk menyusun amandemen untuk mengakhiri bantuan asing ke El Salvador sebagai tanggapan atas keputusan 20 Agustus tersebut.
“Saya telah bergabung dengan @SenCoryGardner dalam amandemen untuk mengakhiri bantuan asing ke El Salvador setelah pemerintah kiri mereka memutuskan untuk meninggalkan Taiwan demi Tiongkok. Saya juga telah berbicara dengan @realdonaldtrump tentang memotong bantuan untuk mereka hanya beberapa menit yang lalu,” tulisnya. (ran)
I have joined @SenCoryGardner in an amendment to end foreign aid to #ElSalvador after their leftist government decided to abandon #Taiwan in favor of #China. I also spoke to @realdonaldtrump about cutting off their aid just a few minutes ago.
El Salvador has made the wrong decision regarding Taiwan, and it will negatively influence US relations with El Salvador. The US govt must stand up to China’s campaign to bully Taiwan with every tool we have. https://t.co/CfnJBKEck9
Tiongkok baru-baru ini menangkap lima orang sehubungan dengan kasus pencurian data terbesar dalam sejarah negara tersebut, dengan lebih dari 3 miliar item data pengguna yang dicuri dari 96 perusahaan internet, termasuk raksasa industri Baidu, Tencent, dan Alibaba.
Polisi di Distrik Yuecheng, Kota Shaoxing, Provinsi Zhejiang, menangkap para tersangka karena mencuri data dan mengambil keuntungan melalui bisnis pemasaran yang mereka dirikan. Komplotan pencuri tersebut diperkirakan telah memperoleh lebih dari 30 juta yuan ($4,38 juta) setahun, koran yang dikelola pemerintah Beijing Youth Daily melaporkan pada 20 Agustus.
Salah satu tersangka dibebaskan dari tahanan karena alasan kesehatan fisik. Sementara itu, pemimpin komplotan tersebut, yang hanya diidentifikasi dengan nama keluarga Xing, adalah buronan, media yang dikelola pemerintah Tiongkok Xinhua melaporkan pada 20 Agustus.
Menurut Beijing Youth Daily, banyak warga dan perusahaan melaporkan kepada polisi bahwa selama dua bulan terakhir, akun media sosial mereka mulai mengikuti akun-akun yang tidak dikenal atau ditambahkan orang asing sebagai “teman.” Mereka juga menerima iklan spam, pop-up, dan pesan teks. di ponsel mereka.
Polisi menyelidiki, dengan bantuan teknis dari Alibaba, dan menemukan bahwa kelompok kriminal tersebut mencuri data dengan menggunakan perusahaan publik yang mereka dirikan, Ruizhi Huasheng Technology Corp di Beijing, yang, pada gilirannya, mengoperasikan tiga perusahaan untuk melaksanakan skema tersebut.
Sejak tahun 2014, Ruizhi Huasheng menandatangani kontrak pemasaran dengan operator telekomunikasi seperti China Unicom dan China Mobile Tietong di lebih dari 10 provinsi dan kota di Tiongkok. Melalui kesepakatan itu, mereka mendapat izin masuk dari server perusahaan-perusahaan ini.
Setelah mendapatkan izin akses, komplotan kriminal mulai memasang program-program jahat di server internal, yang secara otomatis mengumpulkan data penting seperti cookie pengguna, riwayat pencarian, catatan transaksi, catatan perjalanan, dan check-in hotel, menurut laporan situs berita bisnis Tiongkok, Yicai. Data tersebut kemudian diekspor ke beberapa server Ruizhi Huasheng di dalam negeri dan di luar negeri.
Dengan kedok bisnis pemasaran online Ruizhi Huasheng, komplotan tersebut kemudian menggunakan informasi yang dicuri untuk tujuan periklanan di platform media sosial, seperti WeChat dan situs mikroblogging Weibo, sehingga mendapatkan keuntungan dari data tersebut.
Selama penyelidikan, polisi menemukan komplotan kriminal itu menyimpan data dalam jumlah besar pada server di Jepang untuk menghindari deteksi. Polisi juga mengatakan bahwa merkea telah menghapus lebih dari 100 juta data lain yang telah mereka kumpulkan, dalam upaya untuk menyembunyikan kejahatannya. (ran)
EpochTimesId – Pemerintah Turki membatalkan keputusan untuk melarang seorang jurnalis Jerman meninggalkan negara itu. Sang wartawan, Mesale Tolu, tengah menunggu persidangan atas tuduhan menjadi anggota organisasi teroris.
Wartawan itu mengabarkan di akun Twitter-nya pada 20 Agustus 2018, waktu Eropa. Tolu mengkonfirmasi di akun Twitternya, terkait laporan media Jerman bahwa larangan perjalanan yang dikenakan pemerintah Turki sejak dia dibebaskan dari penjara pada bulan Desember 2018 telah ditangguhkan.
Tolu dibebaskan pada akhir tahun setelah delapan bulan mendekam dalam tahanan. Namun, setelah dibebaskan, dia dilarang meninggalkan negara yang baru selesai mengalami insiden kodeta gagal.
“Sebagai akibat dari permohonan pengacara saya, larangan saya bepergian ke luar negeri telah dicabut,” tulis Tolu di akun Twitter-nya dalam bahasa Turki. “(Sidang) Penuntutan saya akan berlanjut pada 16 Oktober 2018.”
Jerman telah menuntut pembebasan beberapa warganya yang ditahan atau disidang secara tidak wajar di Turki, sebagian dari asal kelahiran negara perbatasan Eropa Timur Tengah itu. Kebijakan ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan hubungan baik Jerman dengan Turki.
Hubungan antara mitra NATO itu memburuk setelah Jerman mengutuk penangkapan besar-besaran Turki setelah kudeta 2016 gagal. Sekitar 50.000 orang ditangkap, dan disertai dengan penangguhan status atau pemecatan 150.000 orang pegawai pemerintah dan negara lainnya, termasuk guru, hakim, dan tentara.
Hubungan dua negara mulai membaik dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah Turki melepas jurnalis Jerman-Turki, Deniz Yucel pada Februari 2018.
Delapan warga Jerman ditahan di Turki atas dasar politik, termasuk satu yang ditangkap minggu lalu. Turki juga telah menangkap beberapa warga Amerika Serikat.
Jerman telah mendesak Turki untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat dan Jerman. Kebijakan diplomatik yang diharapkan akan meredakan krisis ekonomi yang dipicu oleh penurunan tajam mata uang lira. (Reuters/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Insiden penembakan terjadi di stasiun kereta bawah tanah Kingsbury di London. Penembakan itu menyebabkan tiga orang cedera, menurut polisi pada 20 Agustus 2018.
Polisi menambahkan, insiden penembakan itu hampir dipastikan tidak terkait dengan teror islam garis keras.
“Polisi dan LAS (London Ambulance Service) disiagakan sekitar pukul 21.45, pada hari Senin, 20 Agustus 2018 malam, untuk menanggapi laporan penembakan di Kingsbury Road, NW9,” kata polisi Met dalam sebuah pernyataan.
An investigation by #Brent and Trident officers continues after a shooting in #Kingsbury Road, NW9. Two men (aged 18 and 24) remain in hospital; neither in a life-threatening condition. A woman has been discharged from hospital https://t.co/qSQ4oYRUl1pic.twitter.com/pFqpWKmkQ9
“Polisi menemukan dua pria, berusia 28 dan 24 tahun, dan seorang wanita menderita luka tembak. Korban yang terluka diyakini tidak berada dalam kondisi luka yang mengancam jiwa,” sambung Polisi London.
Korban wanita bahkan langsung diperbolehkan meninggalkan rumah sakit setelah sempat diberikan perawatan.
“Lokasi TKP dan jalan setempat ditutup. Tidak ada penangkapan pada tahap awal ini,” tambah pernyataan itu.
Polisi telah memulai penyelidikan. Mereka juga sudah meminta kepada publik untuk memberikan informasi atau melapor, jika memiliki informasi mengenai insiden tersebut. (Reuters/The Epoch Times/waa)
SHENZHEN / SHANGHAI / HONG KONG — Larry Sloven tiba di Tiongkok selatan tiga dekade lalu, tepat ketika kawasan tersebut mulai landas sebagai pusat manufaktur berbiaya rendah di dunia. Sejak itu, ia telah mengekspor jutaan dolar barang, mulai dari alat listrik hingga lampu LED, ke beberapa pengecer terbesar di Amerika.
Era itu mungkin akan segera berakhir.
Selama bertahun-tahun, Slovenia telah melihat keuntungan telah berkurang karena meningkatnya biaya, peraturan yang lebih ketat, dan kebijakan-kebijakan rezim Tiongkok yang bertujuan untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berorientasi jasa yang telah memeras pabrikan-pabrikan kelas bawah.
Namun tindakan terakhir dalam serangkaian peristiwa negatif yang membuat situasi tidak lagi dapat ditoleransi tersebut mungkin menjadi harapan dari tarif-tarif yang disebabkan dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan dunia yang lebih proteksionisme.
“Telah selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Dan semakin mahal untuk memproduksi produk-produk di Tiongkok, ”kata Sloven, presiden Capstone International HK, divisi Capstone Companies, dari Deerfield Beach, Florida, pembuat barang-barang elektronik konsumen.
Para produsen telah merasakan tekanan karena Tiongkok mengubah prioritasnya dari manufaktur kelas bawah ke industri teknologi tinggi sebagai bagian dari tawaran yang lebih luas untuk meningkatkan ekonominya.
Bagaimanapun dengan tarif yang menjulang, “semua orang akhirnya terbangun sejauh ‘mungkin saya harus menghadapi kenyataan’,” katanya. Produsen semakin khawatir bahwa “kelompok tarif-tarif berikutnya akan menjadi pembunuh.”
Slovenia sekarang sedang meningkatkan upaya untuk memangkas menjadi sasaran tindakan Tiongkok, melakukan diversifikasi ke pusat-pusat manufaktur yang sedang tumbuh seperti Thailand.
“Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja adalah negara-negara yang memiliki peluang potensial,” katanya. “Namun, itu tidak akan semudah yang dibayangkan banyak orang. Dan Anda tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di Tiongkok.”
Wawancara dengan lebih dari selusin produsen dari para pembuat peralatan medis sampai perusahaan-perusahaan peralatan pertanian menggambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan yang mengekspor ke Amerika Serikat sekarang memikirkan kembali perhitungan mereka tentang membuat produk-produk di Tiongkok.
“Sebelum tarif masuk, kami ingin memindahkan sekitar 30 persen produksi kami dari Tiongkok ke Amerika Serikat,” kata Charles M. Hubbs, direktur Eropa di Premier Guard, produsen produk medis, mengutip alasan-alasan seperti kenaikan upah, angkatan kerja yang menyusut, dan biaya yang melonjak.
“Dengan perkembangan tarif-tarif terbaru, dengan asumsi tarif tersebut akan berlaku, kami mungkin akan memindahkan sekitar 60 persen produksi kami dari Tiongkok ke Amerika Serikat.”
Perusahaan-perusahaan lain dengan cermat meninjau opsi-opsi mereka.
“Dalam lingkungan tarif saat ini, wajar saja bagi perusahaan seperti kami dan yang lain untuk menilai kembali dampaknya secara internal dan mengambil langkah untuk mengurangi itu,” kata seorang eksekutif senior yang berbasis di Tiongkok bersama produsen-produsen besar AS.
Perpindahan dapat mencakup “mendapatkan sumber tambahan yang terbatas dari Tiongkok, mengalihkan sumber ke negara lain, atau membawa pekerjaan kembali ke Amerika Serikat.”
Para pejabat tingkat menengah dari kedua negara tersebut akan mengadakan pembicaraan perdagangan minggu ini di Washington, meskipun kesenjangan antara kedua belah pihak atas tuntutan AS untuk akses pasar yang lebih besar tetap lebar.
Ancaman Rantai Pasokan
Perang perdagangan saling balas yang meningkat antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan Presiden Donald Trump mengancam untuk mengenakan tarif atas barang-barang buatan Tiongkok, dapat memiliki implikasi besar bagi rantai pasokan yang sangat terintegrasi dan terglobalisasi.
Bagi beberapa orang, dampaknya sudah jelas dan langsung.
AGCO Corp yang bermarkas di Georgia mengatakan kepada Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat bahwa tarif-tarif tersebut akan membuat peralatan pertanian yang dibuatnya di Changzhou, sebuah kota di Provinsi Jiangsu, Tiongkok, “tidak kompetitif” di Amerika Serikat.
Maroon Group, pembuat bahan kimia dari Amerika Utara, mengatakan akan “menghilangkan permintaan dengan menetapkan harga terlalu tinggi,” sebuah kekhawatiran menggema oleh Goodman Global, unit Industri Daikin Jepang yang merakit AC di Houston dari komponen-komponen buatan Tiongkok.
Beberapa perusahaan telah membuat gerakan mereka. Pembuat furnitur At Home Group dan RH mengatakan mereka akan mengurangi produksi di Tiongkok.
Yang lain mencoba menyesuaikan rantai pasokan. DSM China, bagian dari perusahaan nutrisi Belanda, Royal DSM, sedang mencari untuk menggantikan kedelai AS dengan bahan-bahan baru seperti bubuk kacang polong yang dapat menjadi sumber lokal untuk menghindari bea impor pembalasan Beijing.
Meningkatnya risiko dari ketegangan perdagangan “memberi kami dorongan yang baik untuk memeriksa bagaimana kami melihat keseluruhan bisnis,” kata Bernard Cheung, direktur pemasaran strategis global di DSM Tiongkok.
Bagi sebagian, tanggapan-tanggapan tersebut telah ditentukan oleh tempat mereka berada dalam rantai pasokan tersebut.
Pelapisan Antilengket GMM yang berbasis di AS telah memindahkan beberapa produksi ke India setelah penurunan 30-40 persen dalam pesanan Tiongkok untuk bahan kimia canggih yang digunakan untuk melapisi merek peralatan dapur rumah tangga Amerika seperti George Foreman dan Baker’s Secret, sejak klien-kliennya memindahkan beberapa produksi keluar dari Tiongkok.
“Hal tarif ini akan menambah gesekan ekstra untuk berada di Tiongkok dan ia akan membuat keputusan” untuk mengalihkan produksi “cukup mudah untuk departemen pengadaan sumber AS,” kata Ravin Gandhi, chief executive GMM.
Melakukan Perhitungan
Di delta Pearl River Tiongkok Selatan, biaya menyewa ruang industri dan komersial telah melonjak sekitar 80 persen dalam delapan tahun terakhir, sementara perusahaan-perusahaan mengeluhkan lonjakan biaya tenaga kerja.
“Biaya produksi lebih murah di AS daripada di Tiongkok,” kata Yuan Juyou, wakil kepala pemasaran di Wonderful Group, pembuat keramik. “Meskipun biaya tenaga kerja lebih mahal, kami telah mengotomatisasi banyak proses. Ditambah listrik, tanah, biaya semacam ini lebih murah daripada Tiongkok.”
Luar biasa, sebuah unit pabrikan Tiongkok, Marco Polo, mulai mengirimkan produk dari pabrik barunya di Tennessee pada bulan Juni.
Pesaing-pesaing regional juga mulai merasakan peluang untuk melangkah maju dan masuk ke ruang kompetitif Tiongkok. Thailand secara aktif mempromosikan dirinya sebagai pusat manufaktur regional, menawarkan insentif seperti pembebasan hingga delapan tahun pada pajak penghasilan perusahaan untuk industri tertentu dan pembebasan bea masuk untuk beberapa bahan baku.
Tarif pajak penghasilan perusahaan negara tersebut sebesar 20 persen juga menempatkannya sebagai yang terendah kedua di antara negara-negara ASEAN, menurut Dewan Investasi Thailand.
Thailand sudah menjadi pusat utama untuk beberapa elektronik dan komponen, dan pemerintah telah merencanakan serangkaian zona industri untuk mendorong pengembangan target industri.
Kesepakatan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN juga membantu mengurangi risiko perang perdagangan bagi perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok.
“Pemerintah Thailand membuatnya sangat mudah sekarang untuk pindah ke sana,” kata Sloven. (ran)
Sebuah dokumen internal yang bocor, konon dari seorang pejabat di perusahaan raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei, tentang perang perdagangan AS-Sino yang sedang berlangsung, telah menghasilkan banyak penalaran berdasarkan bukti yang tidak meyakinkan disebabkan oleh tingkat retorika nasionalis dalam memo tersebut.
Pada 16 Agustus, Cao Shanshi, seorang komentator dan tokoh berita keuangan Tiongkok yang terkenal, mengungkapkan memo tersebut di akun Twitter-nya, mengatakan bahwa Presiden Huawei, Ren Zhengfei, telah mengeluarkannya untuk para staf perusahaan.
“Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah bahwa hubungan kita dengan Amerika Serikat bisa menjadi lebih tegang, yang harus kita siapkan sepenuhnya,” tulisan dalam dokumen tersebut, menurut Cao.
“Tidak ada jalan keluar jika kita menyerah. Menjadi seorang pria tanpa negara berarti menjadi budak. Kita tidak mau menjadi budak.
“Oleh karena itu, kita harus mengurangi investasi marjinal di berbagai bidang, sambil meningkatkan investasi di bidang utama, untuk menghindari situasi di mana garis hidup kita berada di tangan seseorang.”
Bahasa dalam dokumen tersebut berkaitan dengan kenangan Ren yang muncul ketika perusahaan telekomunikasi besar Tiongkok lainnya, ZTE, dipaksa untuk menghentikan sementara operasi-operasinya setelah terpukul dengan larangan ekspor AS karena melanggar sanksi-sanksi untuk Iran.
Larangan yang mencegah perusahaan membeli komponen-komponen teknologi AS, yang diperlukan untuk memproduksi produk-produknya. ZTE kembali bekerja pada bulan Juni setelah larangan AS dicabut sebagai bagian dari kesepakatan dimana perusahaan setuju untuk membayar denda $1 miliar dan diajukan untuk langkah-langkah kepatuhan yang ketat.
Retorika dalam memo tersebut mirip dengan taktik yang diterapkan oleh Partai Komunis Tiongkok: media pemerintah Tiongkok telah menerbitkan sejumlah artikel untuk membangkitkan perasaan anti-Amerika Serikat sejak perang dagang dimulai.
Pada tahun 2017, Beijing mendesak warga untuk memboikot Lotte Group, perusahaan Korea Selatan, setelah konglomerat tersebut setuju meminjamkan tanahnya untuk menjadi tuan rumah sistem pertahanan anti-rudal Amerika.
Sejak kesimpulan akhir-akhir ini dari pertemuan politik tahunan para pejabat senior Partai Komunis Tiongkok di kota wisata Beidaihe di luar Beijing, belum ada pernyataan resmi mengenai apa yang akan dilakukan Beijing selanjutnya dalam konflik perdagangannya dengan Amerika Serikat, kecuali pembicaraan tingkat rendah antara pejabat dari dua negara tersebut yang akan berlangsung akhir bulan ini.
Akibatnya, pandangan Ren tentang perang dagang dianggap signifikan karena ia adalah anggota Partai; mantan perwakilan Kongres Rakyat Nasional, legislatif stempel karet Tiongkok, pada tahun 1982; dan mantan insinyur militer Tiongkok (dikenal sebagai Tentara Pembebasan Rakyat). Hubungan Huawei dengan militer, yang dirinci dalam laporan 2012 yang disusun oleh Komite Intelijen DPR AS, telah membuat khawatir pemerintah AS.
Negara-negara lain, termasuk Kanada, Australia, dan Kerajaan Inggris, juga telah meningkatkan kewaspadaan keamanan tentang produk-produk Huawei, memperingatkan bahwa produk tersebut dapat digunakan untuk kegiatan mata-mata oleh rezim Tiongkok.
Pada bulan Januari, AT&T mundur dari kesepakatan menjual smartphone Huawei karena masalah keamanan.
Di Sina Weibo, setara dengan Twitter di Tiongkok, banyak netizen bersikap kritis terhadap logika di balik kata-kata Ren.
Seorang netizen dari Provinsi Zhejiang Tiongkok di pesisir menulis: “Sangat aneh bagaimana perang dagang dapat dihubungkan dengan jatuhnya suatu negara. Tiongkok tidak pernah jatuh, apa yang bisa jatuh adalah sebuah pemerintahan yang korup.”
“Mengapa saya merasa bahwa ini bukan dokumen internal, tetapi dokumen yang ditujukan untuk publik? Huawei, berhentilah menggunakan retorika seperti itu untuk mengejek para konsumen,” tulis seorang netizen dari Beijing. (ran)
