Media resmi PKT baru-baru ini melaporkan bahwa untuk menghindari kontroversi lebih jauh mengenai pidato Perdana Menteri Li Keqiang yang mengatakan “membiarkan rakyat mengawasi pemerintah”, maka laporan tersebut segera dihapus.
Analisis menunjukkan bahwa alasan penghapusan laporan adalah karena “mengawasi tindakan pemerintah secara penuh” dapat memprovokasi masalah kepada PKT sendiri. Bagaimanapun juga, stabilitas adalah prioritas yang paling diutamakan oleh PKT.
Menurut laporan media resmi PKT bahwa, Li Keqiang pada 27 April di rapat kerja pertama dari Dewan Negara mengatakan : “Pemerintah harus secara komprehensif mempromosikan keterbukaan dalam urusan pemerintahan dan terus meningkatkan pengawasan, khususnya lebih memanfaatkan teknologi informasi modern seperti internet dan data yang memungkinkan masyarakat dapat ikut mengawasi berjalannya pemerintah”.
Namun, artikel pidato Li Keqiang yang diberi judul ‘Lie Keqiang : Membiarkan Rakyat Ikut Mengawasi Tindakan Pemerintah’ yang semula dimuat dalam situs Dewan Negara segera dihapus.
Tapi menggunakan fasilitas pencarian dengan kata-kata tersebut, masih dapat ditemukan di situs resmi Dewan Negara di bagian belakang dari artikel yang berjudul ‘Li Keqiang : Meminimalkan Alokasi Sumber Daya Pasar Langsung dari Pemerintah’
Pidato tersebut memicu banyak komentar di internet, ada warganet Tiongkok yang menulis : Apa yang dapat digunakan rakyat untuk ikut mengawasi Anda ? Surat kabar, televisi, jaringan internet, studio radio, meriam, polisi, Pasukan 50 sen, para sinisme semua berada dalam genggaman, pengawasan Anda …. begitu warga menulis di microblog, Anda hapus sesuka hati. Dimintai keterangan, diancam, ditangkap. Mohon petunjuk donk para pembesar, Apa yang dapat saya gunakan untuk mengawasi pemerintah ?
Ada juga netizen yang menulis : Ucapan yang enak didengarkan tidak akan keluar dari Zhongnanhai.
Komentator Yuan Bin menganalisa mengapa pidato Li Keqiang ini juga dihapus. Ia berpendapat bahwa PKT yang belum pernah berbuat baik selalu menggunakan manis di mulut untuk membohongi rakyat. Ucapan Li ini sekedar membuat pikiran rakyat melayang, semestinya tidak perlu dihapus, bahkan seharusnya ditempatkan pada sudut yang menyolok mata.
Tetapi mengapa ucapan tersebut dihapus ? Ia berpendapat, pertama, soal sensitifitasnya ucapan ini. soal kekuasaan yang diawasi. Kedua, dengan semakin mendalamnya krisis kekuasaan, pemerintah semakin rentan dalam mengendalikan rakyar. sehingga dalam beberapa tahun terakhir pemerintah terus mengupayakan peningkatan monitoring.
Dalam situasi demikian, pemerintah jelas takut jika rakyat memanfaatkan ucapan Li Keqiang itu untuk benar-benar menggunakan internet, dan teknologi informasi modern lainnya ikut mengawasi tindakan pemerintahan. Daripada mencari masalah dan mengganggu stabilitas, mendingan tulisannya yang dihapus.
Dari kejadian tulisan netizen dihapus, ucapan Li Keqiang pun dihapus kita melihat bahwa, PKT sudah berada dalam keadaan sangat cemas terhadap kekuasaannya yang semakin sulit dipertahankan. (Sinatra/asr)
Epochtimes.id- Setidaknya delapan orang tewas setelah sejumlah ledakan di sebuah stadion Olahraga di Jalalabad City, di Provinsi Nangarhar timur, Afghanistan.
Ledakan itu terjadi ketika kerumunan massa sedang menonton pertandingan kriket di sebuah stadion lokal di kota itu. Kejadian ini dibenarkan oleh juru bicara gubernur provinsi, Attaullah Khogyani kepada TOLOnews, Sabtu (19/05/2018).
Penyelenggara turnamen kriket, Hedayatullah Zahir, dan Dr Nikmal, wakil wali kota Provinsi Mehtarlam di Kota Laghman, termasuk di antara mereka yang tewas dalam ledakan itu.
Pertandingan itu adalah bagian dari turnamen kriket yang diadakan antara tim lokal untuk menandai Ramadhan.
Tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas pemboman mematikan tersebut. Taliban membantah terlibat dalam ledakan Jalalabad.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) menyatakan mengutuk serangan di sebuah stadion kriket ini. Tak hanya menewaskan delapan warga sipil, insiden ini melukai sedikitnya 55 orang lainnya.
Menurut pernyataan UNAMA, dua dari bahan peledak itu diledakkan di dalam stadion, dan dua lainnya di luar. Waktu ledakan dinilai dalam upaya untuk menargetkan mereka yang melarikan diri dari ledakan pertama.
“Ledakan itu menyebabkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, dengan banyak yang terluka sekarang dalam kondisi kritis.”
“Saya marah dengan serangan yang menggunakan empat bom yang dengan dikalkulasikan dihitung untuk membunuh dan melukai warga sipil yang menonton pertandingan kriket,” kata Tadamichi Yamamoto, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan.
“Tindakan dingin dan brutal ini tidak bisa dibenarkan sama sekali; mereka yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab.”
“Pada saat ketika orang-orang Afghanistan mencari perdamaian yang sangat dibutuhkan, kita tidak boleh membiarkan serangan seperti itu untuk menghalangi keputusan bersama kita untuk membuat kemajuan dalam mengakhiri konflik,” kata Yamamoto, selaku kepala UNAMA.
“Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama rakyat Afghanistan dalam solidaritas dan tetap berkomitmen pada proses perdamaian yang dipimpin Afghanistan yang akan mengakhiri perang dan memungkinkan Afghanistan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk melindungi semua warga negara dari kekejaman semacam itu.”
Utusan PBB menyatakan belasungkawa kepada mereka yang tewas. Pimpinan lembaga PBB ini berharap pemulihan penuh dan cepat bagi mereka yang terluka. (asr)
Ketika rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) terus melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penindasan terhadap para pembangkang politik di Tiongkok, maka anggota Kongres AS, para pembangkang Tiongkok, dan para aktivis hak asasi manusia di Barat menyatakan dukungan bagi rakyat Tiongkok yang menolak keanggotaan mereka di PKT atau organisasi afiliasinya, yang telah dilakukan lebih dari 300 juta.
Pada tanggal 9 Mei, sebuah panel tentang “Gerakan Tuidang di Tiongkok dan Tujuan Utama Komunisme” yang disponsori oleh Pusat Tuidang telah diadakan di Gedung Kantor Gedung Cannon di Capitol Hill.
“Tuidang” diterjemahkan secara harfiah sebagai “mundur atau keluar dari partai [komunis].”
Pusat Tuidang mengatakan ini adalah dalam usaha “membebaskan hati dan pikiran di Tiongkok,” dan bekerja untuk “membantu semua orang Tionghoa di seluruh dunia untuk meninggalkan Partai Komunis Tiongkok dan organisasi afiliasinya.” Ini termasuk Pionir Muda dan Liga Pemuda Komunis, di mana hampir semua anak muda di Tiongkok adalah anggota.
PKT menganggap pemunduran semacam itu sebagai tindakan tidak setuju, karena Partai tidak mengizinkan anggotanya keluar. Mereka hanya bisa ditendang keluar oleh Partai.
Dimulai pada tahun 2004, Pusat Tuidang telah mencatat lebih dari 300 juta pengingkaran oleh orang-orang Tionghoa di Tiongkok dan di seluruh dunia. Demi keamanan, mereka yang Tuidang biasanya menggunakan nama pena.
Dukungan Kongres
Anggota Kongres Republik, Dana Rohrabacher (R-Calif.) memberikan dukungan kuat untuk gerakan Tuidang tersebut. Berbicara tentang keberanian mereka yang menentang rezim berandal di Tiongkok, dia berkata, “Mari kita sekali lagi, dengan suara keras, memberi tahu orang-orang Tionghoa bahwa kita ada di pihak Anda, jangan kehilangan harapan!”
Anggota Kongres Republik, Steve King (R-Iowa) mengirim ke panel tersebut sebuah pernyataan yang ia tawarkan di lantai DPR, memasukkannya ke dalam catatan Kongres. King mengatakan bahwa gerakan Tuidang bukanlah gerakan politik, tetapi “hanya membantu orang-orang Tionghoa merebut kembali hati nurani yang diberikan Tuhan.”
Pelemahan PKT dari dalam akan bermanfaat bagi seluruh dunia, kata King.
Anggota Kongres Republik, Chris Smith (R-NJ), yang merupakan ketua Komisi Eksekutif Kongres mengenai Tiongkok (CECC) dan salah satu pengkritik paling lantang untuk rezim Tiongkok di Kongres, mengirim surat yang memuji gerakan Tuidang karena membantu jutaan orang-orang Tionghoa untuk menolak PKT.
“Meskipun para pemimpin di Beijing marah ketika kita mengungkit penganiayaan mereka, kita harus memastikan mereka tahu dunia mengutuk pelanggaran hak asasi manusia mereka yang mengerikan,” tulis Smith.
Rohrabacher, yang menjabat sebagai anggota senior Komite Dewan Luar Negeri, terutama terkenal sebagai kritikus jangka panjang terhadap PKT dan banyak pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya ia telah berulang kali memilih penganiayaan latihan spiritual Falun Gong (juga dikenal sebagai Falun Dafa) sebagai salah satu dosa terbesar rezim.
“Sudah saatnya bagi kita untuk memastikan bahwa kita menegaskan kembali di pihak siapa kita berada,” kata Rohrabacher, “Ada orang-orang di dunia ini rindu untuk hidup dalam kebebasan. Mereka tahu kita tidak bisa bertempur untuk mereka, tetapi mereka harus tahu kita ada di pihak mereka.”
Perubahan di Tiongkok
Forum 9 Mei tersebut dimoderatori oleh Profesor Sen Nieh, wakil ketua Pusat Tuidang, dan menampilkan sejumlah kritikus terkenal tentang rezim Tiongkok termasuk aktivis hak asasi manusia terkenal Wei Jingsheng, yang mengatakan bahwa orang-orang Tionghoa membutuhkan gerakan seperti Tuidang yang berfungsi sebagai platform untuk memisahkan diri dari penyalahgunaan PKT.
Pembangkang Tiongkok yang terkenal Wei Jingsheng berbicara di forum “Gerakan Tuidang di Tiongkok dan Tujuan Utama Komunisme,” di Gedung Kantor DPR Cannon di Capitol Hill pada 9 Mei 2018 (Lisa Fan)
Gerakan Tuidang, kata Wei, adalah “menciptakan kondisi yang sangat penting untuk perubahan di Tiongkok.”
Trevor Loudon, seorang penulis dan pembuat film dokumenter yang berbasis di Selandia Baru, berkata, “Tidak ada ancaman yang lebih besar terhadap kebebasan di planet saat ini daripada Partai Komunis Tiongkok.” Dia melihat gerakan Tuidang seperti memainkan peran penting dalam melemahkan PKT dan membangun kembali karakter moral rakyat Tionghoa, yang dia katakan telah dirusak oleh rezim komunis.
“Gerakan Tuidang mungkin adalah hal paling penting yang sedang dilakukan di planet ini sekarang, karena bagaimana hal itu akan menentukan apa yang terjadi bukan hanya pada orang Tionghoa tetapi orang yang mencintai kebebasan di mana saja.”
Loudon mendeskripsikan manfaat dari Tiongkok yang bebas.
“Anda tidak dapat membayangkan apa yang dapat diberikan Tiongkok yang bebas ke planet ini. Industri, budaya, etika orang-orang Tionghoa, ketika dilepaskan dengan benar dan bebas dari kontrol Partai Komunis Tiongkok, dapat berkontribusi lebih banyak untuk perbaikan planet ini dibanding negara lain manapun,” kata Loudon.
Keteguhan Moral
Di antara para pembangkang terkemuka yang menghadiri panel tersebut adalah Liu Jianguo, mantan supir Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) yang mempunyai mantan komandan Letnan Jenderal Xu Qinxian terkenal karena menolak melaksanakan perintah untuk memindahkan Angkatan Darat ke-38 ke Beijing untuk menekan mahasiswa prodemokrasi menjelang protes Lapangan Tiananmen 1989.
Trevor Loudon, penulis dan pembuat film Selandia Baru, mengatakan bahwa rezim Partai Komunis Tiongkok adalah ancaman terbesar terhadap kebebasan di planet ini, dalam sebuah forum yang diadakan di Gedung Kantor DPR Cannon di Capitol Hill pada 9 Mei 2018. (Li Sha / The Epoch Times)
Berkaca pada keputusan mantan komandannya untuk tidak berpartisipasi dalam penumpasan terkenal pada tanggal 4 Juni tersebut, Liu mengatakan bahwa Jenderal Xu kemudian dilucuti dari komandonya dan dianiaya berat oleh rezim Tiongkok. Pada tahun-tahun setelah penumpasan berdarah tersebut, pembangkangan Xu telah secara luas dipuji oleh orang-orang Tiongkok yang tidak ingin melihat pasukan mereka membantai mahasiswa mereka sendiri dan para warga Beijing.
Liu menggambarkan kesejajaran antara tindakan keberanian moral mantan komandannya dengan gerakan Tuidang yang sejaman, dan menyatakan rasa terima kasihnya kepada para sukarelawan yang membantunya menyelesaikan penolakannya sendiri terhadap keanggotaan PKT. Liu melarikan diri dari Tiongkok pada akhir 2017 dan sekarang tinggal di Amerika Serikat.
Dalam sepucuk surat yang dikirim ke forum tersebut, Marion Smith, direktur eksekutif Yayasan Peringatan Korban Komunisme, menulis tentang ini adalah “peristiwa penting.” Ia menceritakan ketidaktahuan yang meluas tentang catatan hak asasi manusia PKT: “Karena penyensoran sendiri yang ditegakkan oleh media Barat sendiri, karena takut ‘menyinggung’ Partai Komunis Tiongkok, banyak dunia bebas yang berada dalam kegelapan ketidaktahuan tentang ‘kamp pendidikan ulang’ Xinjiang, pusat-pusat pengambilan organ yang dipenuhi dengan praktisi-praktis Falun Gong orang yang tidak bersalah, dan di bawah jaringan pengawasan Orwellian di mana semua warga Tiongkok tinggal hari ini.”
Surat dukungan juga dikirim oleh: Prof. Daniel Mark, komisaris dan ketua Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional; dan Duta Besar Ellen Sauerbrey, mantan kepala Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, serta mantan perwakilan AS untuk Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Perempuan, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Peserta lain termasuk: Richard Swett, mantan anggota Kongres AS (D-NH) dan mantan duta besar AS untuk Denmark; Göran Lindblad, mantan Anggota Parlemen Swedia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Majelis Parlemen Dewan Eropa; Ning Ye, seorang pengacara dan komentator untuk Radio Free Asia; Rong Yi, presiden Pusat Tuidang; Dr Charles Lee, direktur untuk kesadaran publik, Global Tuidang Center; dan Dr. Wang Zhiyuan, Presiden Organisasi Dunia untuk Menyelidiki Penganiayaan Falun Gong (WOIPFG). (ran)
Anggota parlemen di Parlemen Inggris mendengar bukti dari para peneliti terkemuka pada 17 April tentang pengambilan organ paksa di Tiongkok.
Para peneliti mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa organ-organ secara paksa diambil dari para tahanan nurani di Tiongkok dan kemudian dijual untuk keuntungan dalam skala “industri.”
“Ini ribuan dari ribuan orang yang dipaksa untuk menyerahkan, dengan tidak rela, organ-organ mereka,” kata anggota parlemen Jim Shannon, yang menjadi pemandu pembicaraan tersebut dengan anggota parlemen Fiona Bruce di gedung parlemen.
“Di ruangan hari ini, Anda memiliki partai Konservatif, DUP, Buruh dan lain-lain yang akan memegang posisi sebagai sesama rekan di rumah,” katanya. “Kita semua ngeri, benar-benar ngeri tentang apa yang terjadi.”
Di antara sembilan pembicara tersebut adalah nominasi Nobel Perdamaian Ethan Gutmann, mantan Sekretaris Negara Kanada (Asia-Pasifik) David Kilgour, dan Benedict Rogers, Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif.
Penelitian oleh Gutmann, Kilgour, dan pengacara hak asasi manusia David Matas, menemukan bahwa pasokan utama organ yang dipanen adalah dari para praktisi Falun Gong, sebuah latihan meditasi tradisional Tiongkok yang berlandaskan ajaran moral dengan prinsip-prinsip sejati-baik-sabar, yang telah dianiaya oleh rezim Tiongkok sejak tahun 1999 dan hingga kini masih berlangsung.
“Organ vital mereka, termasuk ginjal, hati, kornea dan jantung, disita secara tidak sukarela untuk dijual dengan harga tinggi, kadang-kadang untuk orang asing, yang biasanya menunggu lama untuk sumbangan sukarela organ-organ tersebut di negara asal mereka,” catat laporan tahun 2006 oleh David Matas dan David Kilgour.
Laporan tersebut menemukan bahwa orang-orang Uyghur, Buddha Tibet, dan beberapa orang Kristen rumah juga menjadi korban.
Transplantasi-transplantasi dari orang-orang yang secara sukarela menyumbangkan organ tubuh mereka dan dari tahanan terpidana mati tidak berhasil menjelaskan jumlah total transplantasi yang terjadi di Tiongkok. Di Tiongkok ada larangan budaya untuk menyumbangkan organ, dan sistem donasi organ sukarela masih dalam tahap awal.
Menurut para peneliti, praktisi Falun Gong yang ditahan secara ilegal tetapi kemudian keluar dari Tiongkok hampir semuanya berbicara tentang pengalaman yang sama: mereka menjalani tes darah dan organ diperiksa ketika mereka berada di kamp kerja paksa. Menurut para peneliti, ini bukan karena alasan kesehatan, karena mereka adalah korban penyiksaan, tetapi sebuah tes untuk menilai apakah organ mereka cocok untuk dipanen.
“Sampai Anda mulai membaca laporan-laporan dan penyelidikan-penyelidikan dengan semua bukti tersebut, saya tidak berpikir Anda dapat memahami betapa seriusnya itu,” kata ketua acara tersebut, Becky James, yang merupakan salah satu pendiri Bristol Against Forced Organ Harvesting (Bristol Menentang Pengambilan Organ Paksa).
Bristol kembar dengan Guangzhou, sebuah kota di Tiongkok yang memiliki beberapa rumah sakit yang terlibat dalam pengambilan organ, menurut para peneliti.
“Ini sangat mengerikan, orang dapat dengan mudah berpikir itu tidak benar.”
Mantan Menteri Luar Negeri Kanada David Kilgour (tengah, berdiri) berbicara pada diskusi di parlemen. (Justin Palmer)Mantan ahli bedah Enver Tohti (tengah) sebelumnya telah bersaksi di parlemen Inggris tentang pengalamannya mengambil organ dari tahanan hidup di Xinjiang pada tahun 1995, sebuah pengalaman yang masih menghantui dia hari ini. Di sebelah kirinya adalah Lord David Alton dari Liverpool. (Justin Palmer)Becky James, salah satu pendiri Bristol Against Forced Organ Harvesting, menyelenggarakan briefing. (Justin Palmer)
Laporan komprehensif 2016 oleh Kilgour, Matas, dan Gutmann yang disebut “Bloody Harvest / The Slaughter: An Update” termasuk penelitian atas catatan-catatan publik dari 712 rumah sakit di Tiongkok yang melakukan transplantasi hati dan ginjal. Ditemukan bahwa jumlah transplantasi organ secara eksponensial lebih tinggi daripada “statistik resmi” 10.000 hingga 20.000 per tahun.
Pada Juni 2016, Kongres AS dengan suara bulat mengeluarkan undang-undang yang mengutuk pengambilan organ dari praktisi Falun Gong di Tiongkok, dan Parlemen Eropa mengeluarkan undang-undang tentang penghentian pengambilan organ dari para tahanan nurani di Tiongkok pada bulan Juli tahun yang sama.
“Kami akan terus melakukannya”
Pihak berwenang Tiongkok mengatakan mereka akan menghentikan semua pengambilan organ dari tahanan pada 1 Januari 2015, tetapi bukti yang disajikan pada diskusi ini menunjukkan sebaliknya.
“Posisi resmi dari masyarakat transplantasi adalah bahwa hal-hal telah berubah di Tiongkok … tetapi masalahnya adalah, tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan tidak ada cara untuk memverifikasi itu,” kata Dr. Adnan Sharif, seorang nephrologist konsultan dan Sekretaris Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH).
“Kita akan terus melanjutkan sampai kita memiliki bukti yang lengkap bahwa [pengambilan organ paksa] telah berhenti dan ada beberapa akuntabilitas dan pengakuan atas apa yang telah terjadi. Dan sampai itu terjadi, kita akan terus melakukan,” katanya.
Ini adalah tekad yang digemakan oleh Benedict Rogers, Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif yang menulis laporan (pdf) untuk komisi mengenai pengambilan organ paksa di Tiongkok pada tahun 2016.
“Jika mereka [otoritas Tiongkok] mengatakan mereka telah menghentikan ini, mereka harus membuka semua rumah sakit di negara itu untuk inspeksi internasional yang benar-benar independen, inspeksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” katanya. (ran)
FOTO : Ilustrasi Pengambilan organ secara paksa saat “donor” masih hidup. (Minghui.org)
Organisasi tuan rumah yang mengundang Shen Yun Performing Arts yang berbasis di AS untuk tampil di Hong Kong tidak dapat menyewa tempat pertunjukan selama 10 tahun. Petunjuk baru-baru ini menunjukkan bahwa Liaison Office (Kantor Penghubung) rezim Tiongkok di Hong Kong, telah menjadi kekuatan di balik upaya-upaya untuk mencegah pemilik teater, pemerintah dan swasta, menyewakan tempat mereka untuk pertunjukkan Shen Yun.
Shen Yun Performing Arts, sebuah perusahaan seni tari dan musik klasik Tiongkok ternama, didirikan di New York pada tahun 2006 oleh para seniman Tiongkok yang ingin menghidupkan kembali budaya tradisional Tiongkok. Shen Yun telah tampil di bioskop top di lebih dari 100 kota di seluruh dunia.
Penampilan pemain di akhir pertunjukan para pemain Shen Yun di National Arts Centre di Ottawa pada 30 Desember 2017. (Evan Ning / The Epoch Times)
Gambaran Shen Yun tentang penindasan rezim Tiongkok terhadap latihan spiritual Falun Dafa dan peradaban Tiongkok yang diilhami secara ilahi tersebut, telah membuat jengkel otoritas komunis Tiongkok yang secara resmi ateis, telah berulang kali mencoba untuk menghalangi pertunjukan Shen Yun di seluruh dunia sejak awal, menurut situs webnya.
Penyelenggara Shen Yun Hong Kong juga terus mengalami gangguan dalam upaya mereka untuk membuat Shen Yun dapat tampil di kota selatan Tiongkok tersebut, yang memiliki sistem politik dan ekonomi yang independen dari Tiongkok daratan, berkat sejarahnya sebagai bekas koloni Inggris, tetapi memiliki gangguan yang semakin berpengalaman dari rezim Tiongkok sejak kota tersebut dikembalikan ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997.
Wu Xue’er, yang mewakili penyelenggara Shen Yun di Hong Kong, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa organisasi tuan rumah telah mengajukan permohonan untuk menyewa delapan gedung teater milik pemerintah ratusan kali dalam dekade terakhir sejak Maret 2008, tetapi semua surat pengajuan tersebut ditolak tanpa penjelasan.
Maka pada bulan Maret ini, Wu mengajukan surat pengajuan agar Shen Yun tampil di teater swasta di dalam gedung Heung Yee Kuk selama dua minggu pada bulan September. Namun, Heung Yee Kuk, yang merupakan asosiasi yang mewakili desa-desa dan kota-kota pasar di Hong Kong, memberi tahu Wu bahwa tempat tersebut tidak akan tersedia karena departemen pemerintah Hong Kong baru-baru ini menyewa teater tersebut untuk seluruh bulan September.
Wu mengatakan dia telah belajar dari orang-orang yang akrab dengan Home Affairs Bureau (Biro Urusan Dalam Negeri) kota tersebut bahwa agensi kota telah memesan teater tersebut di bawah arahan dari Liaison Office.
Home Affairs Bureau adalah agensi yang mengatur urusan budaya Hong Kong, dan dengan demikian memiliki akses ke banyak tempat pertunjukan yang dimiliki pemerintah di kota tersebut. Wu mempertanyakan mengapa pemerintah kota ingin menyewa teater swasta selama sebulan penuh.
Pertunjukan Shen Yun Performing Arts World Company memukau penonton di Long Beach Terrace Theatre, di Long Beach, Calif., Pada 22 April 2018. (JiYuan / The Epoch Times)
Menurut situs web asosiasi Heung Yee Kuk, ia mengenakan biaya lebih dari 60.000 dolar Hong Kong ($7,644) per hari untuk menyewa teater. Menyewa selama sebulan penuh akan menghabiskan hampir dua juta dolar Hong Kong (sekitar $230.000), sementara Biro Urusan Dalam Negeri dapat menyewa tempat-tempat sendiri di kota tersebut tanpa biaya.
Wu mengatakan bahwa ketika dia menghubungi teater swasta lainnya untuk pertunjukan Shen Yun, teater mengatakan mereka telah diancam oleh rezim Tiongkok. Satu organisasi setempat, yang ingin tetap anonim, mengatakan berulang kali telah menerima panggilan telepon dari Kantor Penghubung dan organisasi pro komunis lainnya, mengatakan kepada mereka bahwa Kantor Penghubung telah mengeluarkan perintah, mengatakan kepada gedung teater bahwa mereka tidak boleh menyewakan tempat mereka kepada Shen Yun. Mereka bahkan menekan pihak gedung untuk memberikan informasi tentang pembuat surat pengajuan Shen Yun.
Leung Yiu-chung, anggota parlemen lama di Dewan Legislatif Hong Kong, mengatakan bahwa pemerintah harus menjelaskan secara rinci mengapa mereka memilih untuk menyewa teater Heung Yee Kuk selama sebulan penuh. Dia menduga bahwa pemerintah sengaja menekan kebebasan berekspresi.
Leung menambahkan sangat khawatir bahwa Shen Yun tidak dapat menyewa teater begitu lama, menyebutnya sebagai penghinaan terhadap prinsip “satu negara, dua sistem” yang menjamin pemerintahan terpisah Hong Kong ketika Tiongkok dan Kerajaan Inggris menandatangani Deklarasi Sino-Inggris pada tahun 1997. “Ruang untuk ‘satu negara, dua sistem’ telah semakin menyusut. Undang-Undang Dasar Hong Kong [konstitusi] menyatakan bahwa kebebasan berkumpul dan ekspresi budaya di Hong Kong dilindungi. Pemerintah seharusnya tidak menghalangi [pertunjukan budaya] tersebut,” katanya.
Wu Chi-wai, ketua Partai Demokrat dan Anggota Dewan Legislatif Hong Kong saat ini, mengatakan bahwa dia kecewa karena sebuah perusahaan seni berperforma tinggi seperti Shen Yun telah dicegah dari berbagi keseniannya karena faktor politik. “Baik pejabat pemerintah maupun pemilik tempat Heung Yee Kuk berutang penjelasan kepada publik.” (ran)
Epochtimes.id- Buletin Al-fatihin yang diterbitkan oleh Daesh (Daulah Islamiyah) atau ISIS turut beredar di Indonesia. Ternyata buletin yang aslinya bahasa arab ini sudah beredar dengan menggunakan bahasa Indonesia secara online.
Direktur Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga untuk menangkal penyebaran bulletin radikal ini sesuai dengan wewenang dan peranan lembaga masing-masing.
“Semuanya kementerian lembaga melakukan upaya-upaya meng-conter sesuai dengan tupoksi masing-masing,” katanya di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/05/2018).
Menurut Wawan, lembaga negara selanjutnya diharapkan turut memberikan pemahaman yang benar tentang isu-isu yang disebarkan oleh paham radikal. Jadi, kata dia, lembaga-lembaga negara tak hanya sebatas menangkal penyebaran lebih lanjut buletin ini.
“Semua lembaga diharapkan masuk bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat dan dukungan pemikiran maupaun isu-isu yang ada,” tambahnya.
Buletin ISIS (Istimewa)
Menurut dia, Kominfo berada di barisan terdepan melakukan tindakan terhadap penyebaran buletin tersebut. Apalagi Kominfo berwenang menindak semua sesuai dengan UU ITE yakni pelanggaran-pelanggaran yang bisa dipidanakan bagi penyebar konten ini.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto mengimbau bagi anggota masyarakat yang telah menerima buletin untuk segera menghapus. Dia berharap penyebaran buletin diharapkan berhenti di tangan si penerima dan tak disebarkan lebih lanjut secara luas.
Menurut Setyo, buletin digital Al-Fatihin berasal dan diterbitkan dari Suriah. Adapun versi bahasa Indonesia diterjemahkan secara langsung oleh WNI yang berada di Suriah.
“Itu dibuat dari luar. Itu ada orang Indonesia di Suriah sana,” kata Setyo. (asr)
Epochtimes.id- Badan Intelijen Negara (BIN) membantah lembaga spionase di dalam negeri kecolongan alias kebobolan terkait maraknya aksi teror bom oleh pelaku terduga aksi terorisme di tiga gereja dan polrestabes di Surabaya, Jawa Timur.
“Tidak ada kecolongan, karena kita dan polisi semuanya terawasi,” kata Direktur Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/05/2018).
Menurut dia, aparat intelijen sudah memiliki data serta mengidentifikasi para pelaku teror di wilayah Indonesia. Hanya saja, kata Wawan, aparat hukum tak bisa serta merta menangkap para pelaku tanpa adanya bukti hukum.
“Tetapi memang tak ada bukti, ya akhirnya tidak bisa ditindak pada waktu itu, mereka kelompok lama artinya dalam keterlibatan mereka serta pertemuan kelompok ekstrem itu sudah ada, dan terkendala bukti,” katanya.
Atas kebutuhan di lapangan ini, BIN berharap revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dipercepat apalagi Undang-undang sekarang mengandung kelemahan mendasar dan memungkinkan untuk terus diserang.
Menurut Wawan dirinya tak bermaksud menyalahkan pihak manapun atas insiden yang terjadi. Hanya saja, kata dia, waktu itu ada euforia demokrasi yang berkembang di Indonesia dan seolah-olah ingin menjadikan negara yang sebebas-bebasnya.
Menurut dia, dampak lemahnya UU Terorisme bisa dirasakan sekarang ini. Bahkan ideologi Pancasila pun tidak lagi diajarkan di sekolah hingga dikhawatirkan ideologi asing masuk ke dalam negeri.
Dia mengibaratkan, seperti gigi kalau dicabut selanjutnya tak bisa difungsikan sesuai kegunaan semestinya. Meskipun pada kenyataan aparat keamanan mengetahui gerak terorisme, aparat hanya bisa mengawasi .
“Kalau pun tau, terpaksa hanya diawasi, ditongkrongi tapi tidak bisa ditangkap. Hal-hal seperti ini menjadi kendala,” katanya.
Wawan mencontohkan Malaysia dan Singapura yang memiliki hukum untuk menindak keras para pelaku terorisme. Hingga kemudian aksi terorisme sulit berkembang dan justru berpindah ke wilayah Indonesia.
“Mengapa orang-orang dari negeri jiran justru beroperasi di sini seperi dr Azhari, Noordin M Top ke sini? Karena di sana pasti ditangkap. Di sini longgar Undang-undangnya,” katanya. (asr)
Epochtimes.id- Pasca bos Daesh atau Daulah Islamiyah di Indonesia Aman Abdurahman dituntut hukuman mati oleh Jaksa, Badan Intelijen Negara (BIN) sudah melakukan langkah-langkah untuk mempersempit ruang gerak terorisme di wilayah Indonesia.
“Memang ada kemungkinan-kemungkinan. Tetap diantisipasi dan diminimalisir ruang geraknya serta dipersempit,” kata Direktur Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/05/2018).
Menurut Wawan, para teroris adalah masih saudara sebangsa yang perlu didekati. Oleh karena itu, kata Wawan, tindakan bersama perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir gerak teroris termasuk upaya penyadaran kepada saudara-saudara yang kebetulan memiliki pandangan yang berbeda ini.
“Mereka saudara kita juga,” katanya.
Wawan menegaskan vonis mati yang dijeratkan oleh Jaksa kepada Aman Abdurahman bukan hanya sebatas kemungkinan pemicu adanya gerakan terorisme ini. Apalagi, kelompok-kelompok ini beraksi atas perintah pimpinan mereka di Suriah.
“Tidak ada tuntutan hukuman mati pun, mereka memang sudah diperintahkan oleh koordinator mereka di ISIS untuk menyerang di negeri masing-masing. Jadi, harus kita antisipasi,” kata Wawan.
Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dituntut hukuman mati oleh Jaksa Jumat (18/5/2018). Aman diduga sebagai aktor di balik aksi di Gereja Oikumene di Samarinda pada 2016, Bom Thamrin 2016, dan Bom di Terminal Kampung Melayu 2017.
Aman disangka melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6, subsider Pasal 15 juncto Pasal 7 UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati.
Sosok Aman yang dikenal sebagai penggagas dan pendiri JAD, memiliki keyakinan bahwa Indonesia adalah negara kafir dan harus diperangi.
Oleh karena itu, ajaran yang dimiliki oleh Aman selalu mendokrin pengikutnya untuk melakukan amaliyah Istisyhad atau teror. Walaupun korban-korban tak berdosa ikut menjadi sasaran.
Tak hanya bom Thamrin, sejumlah aksi pidana terorisme pernah menjerat Aman sebelumnya. Dia pernah dipenjara selama 7 tahun terkait ledakan bom di rumahnya di Cimanggis, Jawa Barat. Selanjutnya, kurungan 7 Tahun turut pernah dia alami dikarenakan kasus pelatihan bersenjata di Aceh. (asr)
Video kedua pecandu narkoba yang berkemah di stasiun BART (Bay Area Rapid Transit) telah mendorong polisi San Francisco dan pejabat BART berjanji membuat pemecahan permanen untuk masalah yang sedang berlangsung tersebut.
Pengguna BART Shannon Gafford begitu jijik oleh para pengguna narkoba dan sampah-sampah, kotoran manusia, dan jarum-jarum melapisi dinding stasiun BART Civic Center sehingga ia mengambil rekaman video dan diposting secara online beberapa minggu yang lalu. Para pecandu telah dibersihkan, katanya, tetapi itu sementara, dan sekarang mereka kembali lagi. Dia memposting video lagi minggu ini dan sekarang BART menjanjikan patroli-patroli tetap.
Bevan Dufty, anggota Dewan Direksi BART, mengatakan, “Saya sangat marah. Seperti ini benar-benar tidak dapat diterima,” ketika ditunjukkan video yang diambil Kamis menunjukkan pecandu sedang menyuntik, pingsan dan menutupi koridor stasiun. Dia menelepon kepala polisi San Francisco, kemudian mengumumkan bahwa baik polisi BART maupun SFPD akan segera memulai, patroli-patroli tetap untuk stasiun-stasiun tersebut.
Walikota San Francisco Mark Farrell setuju bahwa kondisi di stasiun BART, khususnya di San Francisco, tidak dapat diterima. Dia mengatakan kepada wartawan Fox News bahwa kota itu akan mengadakan pertemuan logistik pekan ini, dan berjanji untuk menggunakan polisi apa pun yang tersedia untuk membuat stasiun aman bagi warga. “Kita harus menyelesaikannya,” katanya.
Gafford, yang mengawasi stasiun, telah bersumpah untuk terus merekam dan memposting videonya sampai situasi ini diselesaikan secara permanen. (ran)
Sebuah dokumen baru-baru ini beredar luas di internet Tiongkok mengungkapkan skala korupsi yang sangat besar di kalangan para pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Seorang istri yang dilecehkan dengan keluhan pribadi telah mengekspos kesalahan dengan harapan membuatnya berhenti terhadap ayah mertuanya, seorang pensiunan pejabat Partai, dan kekayaan yang dimilikinya.
Di bawah sistem “jubao” rezim Tiongkok, warga negara atau pegawai publik dapat melaporkan dan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh pejabat publik.
Surat itu merinci semua properti dan aset milik pensiunan wakil direktur Komite Ekonomi dan Informasi Beijing, Wang Yingguang, total lebih dari 100 juta yuan ($15,7 juta).
Zhang Fang, penulis surat itu, mengungkapkan bahwa dia adalah menantu perempuan Wang.
Zhang dan putra Wang, Wang Chao, telah menikah pada Juni 2012 dan memiliki satu anak perempuan.
Sebelum surat yang baru saja beredar tersebut, Zhang telah memposting laporan lain pada Maret 2017, mengatakan bahwa kurang dari satu tahun dalam pernikahan mereka, suaminya memiliki banyak hubungan dengan wanita simpanan dan juga secara fisik menyiksanya. Zhang memiliki catatan perawatan medis di rumah sakit atas luka-lukanya, serta catatan dari panggilan-panggilan dari polisi pada suaminya delapan kali.
Zhang mengatakan bahwa mertuanya tidak menghentikan suaminya untuk melecehkannya dan malah memaksa dia. Pada Juli 2014, dia memilih hidup terpisah dari suaminya.
Delegasi militer Tiongkok akan memasuki Aula Besar Rakyat di Beijing, Tiongkok, pada 12 Maret 2015. (Feng Li / Getty Images)
Dalam surat terakhirnya, Zhang mendaftarkan 17 properti real estat ayah mertuanya, termasuk alamat, ukuran, dan harga mereka. Nilai totalnya lebih dari 100 juta yuan ($15,7 juta). Dua mobil mewah asingnya bernilai lebih dari satu juta yuan ($157.000). Pengeluarannya yang lain mencerminkan kekayaan luar biasa yang dia miliki, untuk membayar biaya sekolah seperti itu bagi anak-anak yang belajar di luar negeri, investasi saham, pembelian barang-barang dari gading, perhiasan, jam tangan mewah, dan banyak lagi, totalnya lebih dari 23,8 juta yuan ($3,74 juta) .
Istri-istri yang dilecehkan dan gundik-gundik para pejabat PKT yang melakukan kejahatan korupsi terhadap pasangan mereka telah menjadi tren di Tiongkok.
Pada 2015, seorang wakil kapten di sebuah kantor polisi di Provinsi Heilongjiang dilaporkan online oleh istrinya karena korupsi, suap, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga, menurut laporan oleh surat kabar Beijing News.
Pasangan para gundik terkadang juga bisa terlibat. Wu Yongwen, wakil direktur Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional di Provinsi Hubei, dilaporkan oleh suami gundiknya, yang mulai membalas dendam terhadap istrinya yang telah berzina dan mengekspos Wu atas kejahatan korupsi dan penyuapannya. Pada 2012, Wu dibawa ke Beijing untuk penyelidikan. (ran)
Dengan adany kampanye anti korupsi berkecamuk di dalam Partai Komunis Tiongkok, pejabat Tiongkok yang nakal harus kreatif dengan cara-cara curang, menyimpan kekayaan secara ilegal yang telah mereka kumpulkan, dan menyembunyikan jejaknya.
Maka para pejabat sekarang mengajukan perceraian palsu dengan pasangan mereka untuk secara rahasia mentransfer aset ke luar Tiongkok dan menghindari deteksi dari pihak-pihak berwenang.
Pada tanggal 16 Mei, surat resmi pemerintah dari badan anti korupsi rezim Tiongkok, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, menerbitkan sebuah artikel yang merinci bagaimana seorang pejabat tingkat tinggi bekerja di sebuah pemerintah provinsi yang tidak disebutkan namanya, yang diidentifikasi hanya dengan nama belakangnya, Zhang, menceraikan istrinya agar dapat membayar pajak lebih sedikit untuk sebuah rumah baru. Zhang berdiskusi dengan istrinya tentang cara mengajukan dokumen untuk menikah lagi setelah membeli rumah tersebut. Dengan cara ini, Zhang dapat menghemat sekitar 200.000 yuan (sekitar $31.000).
Perceraian palsu adalah taktik umum.
Salah satu kasus profil tinggi melibatkan Xu Chaofan, seorang manajer junior di Bank of China cabang Kota Kaiping yang bersekongkol dengan istrinya Kuang Wanfang, dan beberapa rekan pria, serta istri-istri mereka untuk menggelapkan sekitar $485 juta dari tempat kerjanya.
Kuang dan Xu mengatur untuk bercerai pada tahun 1994, kemudian Kuang pindah ke Amerika Serikat dan menikah dengan seorang pria Amerika, agar dia mendapatkan tempat tinggal permanen dan membuka jalan bagi suaminya yang sebenarnya, Xu, untuk berimigrasi ke negara tersebut. Beberapa rekan Xu dan istri mereka membuat pengaturan serupa. Pada tahun 2001, Xu dan rekan-rekannya melarikan diri ke Amerika Utara melalui Hong Kong menggunakan dokumen-dokumen perjalanan palsu. Sebuah perburuan internasional terjadi untuk menangkap para bankir buronan tersebut. Xu akhirnya ditangkap pada 2004.
Pada tahun 2009, Xu dan rekan-rekannya dijatuhi hukuman penjara AS. Istri-istri mereka dihukum karena telah membantu suami mereka mencuci uang di luar negeri.
Pada September 2015, Kuang dipulangkan ke Tiongkok setelah menjalani hukuman penjara di Amerika Serikat, untuk menghadapi tuduhan korupsi dan penyuapan. Kasus ini tetap merupakan insiden penggelapan bank terbesar di Tiongkok.
Seorang polisi berjaga di luar Pengadilan Menengah Jinan di Kota Jinan, Provinsi Shandong di Tiongkok pada 21 Agustus 2013. (Feng Li / Getty Images)
Kasus lain juga melibatkan pejabat kecil. Pada tahun 2014, Diao Weilie, mantan direktur kantor pajak Beijing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena menerima puluhan juta yuan uang suap.
Skema Diao berjalan dengan cara demikian: dia akan menyuntik uang ke akun orang lain untuk menyesatkan para penyelidik. Kemudian, dia akan menggunakan nama-nama pengusaha lokal tersebut untuk meminjam pinjaman untuk membeli properti. Pada tahun 2005, ia menceraikan istrinya, Wang Juanjuan. Setelah itu, dia mengalihkan kepemilikan semua properti yang dibeli atas nama para pengusaha tersebut kepada istrinya.
Seorang pejabat bernama Wu, yang bekerja di kantor pengembangan ekonomi untuk Kabupaten Hanshan di Provinsi Anhui, cukup menceraikan istrinya dan memindahkan asetnya ke nama istrinya, sementara mengubur perhiasan di halamannya dan menyimpan minuman keras baijiu mahal di rumah-rumah kerabatnya.
Pejabat lain menggunakan perceraian palsu untuk cara lain.
Chen Chunlin, seorang pejabat yang bertanggung jawab atas perbedaan pendapat yang mencekik di area perumahan di Kota Chongqing, mengadakan perjamuan mewah untuk mendapatkan hadiah uang dari rekan-rekannya dan kenalan bisnisnya, menurut sebuah artikel baru yang diterbitkan di portal berita Tiongkok Sina. Dia menggunakan alasan tersebut untuk merayakan putrinya agar diterima di perguruan tinggi sebagai acara perayaan tersebut pada bulan Mei 2016.
Dia ingin mengadakan perjamuan lain pada bulan Juni sebagai cara untuk mendapatkan hadiah uang tunai. Mengetahui bahwa komite Partai lokal tidak akan mengizinkannya, Chen menceraikan istrinya. Ketika komite Partai diberitahu bahwa jamuan makan akan dipegang oleh istri “mantan” nya, Huang Meiyan, ia memberi lampu hijau. Chen dan Huang menggunakan alasan yang sama untuk merayakan penerimaan kuliah putri mereka, dan memperoleh 35.900 yuan (sekitar $5.600) dari 141 orang. (ran)
Sebuah penawaran untuk mengambil alih perusahaan utilitas terbesar Portugal Energias de Portugal (EDP) oleh perusahaan milik negara Tiongkok dapat memiliki gaung di seluruh Eropa dan Amerika Utara.
China Three Gorges Corp yang berbasis di Beijing telah mengumumkan pada 11 Mei bahwa mereka telah meluncurkan tawaran tunai 9 miliar euro ($10,9 miliar) untuk membeli EDP. Three Gorges sudah memiliki 23 persen saham di perusahaan tersebut sebelum upaya pengambilalihan tersebut.
Tawaran ini mewakili harga di bawah rata-rata 5 persen atas harga saham penutupan EDP pada 10 Mei, dan nilai bersih keseluruhan perusahaan tersebut pada 11,8 miliar euro dari total utang.
Tawaran pembelian semua saham EDP tidak mengherankan, karena perusahaan tersebut telah dikabarkan menjadi target akuisisi selama bertahun-tahun, termasuk dari pesaing Eropa seperti Energie milik Prancis dan Gas Natural milik Spanyol. Selama dua tahun terakhir, Three Gorges terus meningkatkan kepemilikan pemegang saham di perusahaan tersebut untuk mengantisipasi dari pengambilalihan. Perusahaan investasi milik negara Tiongkok lainnya, CNIC, memiliki 5 persen dari EDP, memberikan Tiongkok kepemilikan total 28 persen sebelum penawaran terbaru tersebut.
EDP merupakan bagian integral dari energi dan infrastruktur bisnis Portugal. Ini bukan hanya perusahaan terbesar Portugal berdasarkan aset, tetapi juga pembangkit listrik, distributor, dan operator jaringan terbesar di negara tersebut. EDP juga memiliki aset di Brasil, Amerika Serikat, dan Spanyol.
Kesepakatan tersebut akan membutuhkan persetujuan di Portugal serta Amerika Serikat, di mana EDP memiliki portofolio besar aset-aset pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Reuters melaporkan bahwa Perdana Menteri Portugal Antonio Costa mengatakan kepada wartawan pada 11 Mei bahwa “pemerintah [Portugis] tidak menentangnya, tidak ada keberatan” mengenai kesepakatan tersebut.
Tiongkok Mengambil Keuntungan dari Eropa Selatan
Jika kesepakatan EDP tersebut terlaksana, itu akan mewakili yang terbaru dalam serangkaian pembelian aset oleh perusahaan Tiongkok di Portugal.
Tahun-tahun anggaran dan keuangan yang salah urus di perusahaan-perusahaan ini telah bermain benar di tangan-tangan orang Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah melahap aset sejak krisis utang Portugal tahun 2010–2013, membeli perusahaan dengan harga murah di industri asuransi, perbankan, dan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah mengambil keuntungan dari upaya privatisasi di dalam utilitas tersebut dan sektor-sektor infrastruktur transportasi.
Beberapa perusahaan yang penting bagi ekonomi dan infrastruktur Portugal adalah setidaknya sebagian dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok, termasuk EDP, penyedia energi REN (Redes Energeticas Nacionais), grup asuransi terbesar di negara tersebut Caixa Seguros, dan Millennium BCP, salah satu dari bank-bank terbesar Portugal.
Selain perusahaan-perusahaan, Portugal menawarkan apa yang disebut “visa emas” (Otorisasi Tempat Tinggal untuk Investasi) kepada individu asing. Siapa pun yang berinvestasi sekitar 350.000 euro atau membeli properti seharga 500.000 euro akan menerima tempat tinggal permanen di negara-negara Eropa selatan.
Untuk Portugal yang kekurangan modal, kesepakatan tersebut adalah mendekati kesepakatan Faustian (seorang pesulap dan ahli alkimia dalam legenda Jerman yang menjual jiwanya kepada setan dengan imbalan kekuatan dan pengetahuan). Partai Komunis Tiongkok (PKT) ingin memperluas pengaruhnya di luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika Utara, dan kebanyakan dari investasi langsung di luar negeri lebih melayani tujuan-tujuan politik daripada ekonomi.
Untuk mengatakan, bagian kecil dan sedikit yang telah dibahas dalam kesimpulan dari KTT Dewan Eropa Juni 2017 menggarisbawahi meningkatnya pengaruh politik Beijing mengendalikan dengan keterampilan dan kemudahan di dalam negara-negara Eropa tertentu.
Di pertemuan puncak, para pemimpin Prancis, Jerman, dan Italia menginginkan otoritas Uni Eropa untuk melindungi sektor-sektor strategis tertentu dari pengambilalihan asing.
“Bahasa proteksionis muncul dalam konsep awal tetapi tidak membuatnya menjadi kesimpulan akhir dari pertemuan tersebut,” lapor Politico. “Sebaliknya, ia diganti dengan kata-kata yang mempunyai kekuatan lemah menyambut inisiatif Komisi yang ada menjadi ‘menganalisis investasi dari negara-negara ketiga di sektor-sektor strategis’.”
Perubahan kecil ini secara efektif menurunkan rintangan bagi perusahaan-perusahaan asing Tiongkok dan lainnya untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan Eropa dalam sektor-sektor strategis dan sensitif.
Perwakilan dari koalisi negara-negara Uni Eropa yang lebih kecil, termasuk Portugal, Republik Ceko, dan Yunani, tampaknya menolak usulan-usulan awal tersebut. Swedia juga menentangnya, yang “bisa dikaitkan dengan fakta bahwa dua pembuat mobil besar di Swedia dimiliki oleh investor-investor Tiongkok,” kata anggota parlemen Swedia, Said Abdu, kepada majalah tersebut.
Tantangan AS Baru-baru Ini
Tawaran dari Three Gorges untuk EDP membutuhkan persetujuan dari Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang akan berfungsi sebagai pengujian penting sebagai dasar penilaian bagi selera Washington untuk akuisisi-akuisisi Tiongkok di masa depan.
DEP memiliki aset-aset pembangkit listrik tenaga angin dan matahari yang besar di Amerika Serikat, yang mewakili 65 persen dari semua investasi baru yang dibuat pada tahun 2017 oleh kekuatan energi terbarukan EDP, menurut laporan Reuters.
Energi terbarukan berada di persimpangan energi dan teknologi, dua sektor investasi keluar yang paling menarik oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Program “Made in China 2025” Beijing adalah cetak biru untuk rencana Tiongkok dalam mendominasi manufaktur dan penelitian teknologi tinggi di industri maju seperti kecerdasan buatan, robotika, energi baru, serta penerbangan dan kedirgantaraan.
Bagian dari rencana tersebut adalah untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan asing yang sudah mengembangkan teknologi-teknologi tersebut. Pada 2017, perusahaan Tiongkok telah menginvestasikan total $29,4 miliar dalam aset AS, menurut data Rhodium Group. Angka-angka tersebut adalah penurunan 35 persen dari tahun 2016 sebagian besar karena kontrol modal Tiongkok dan penyaringan akuisisi dari AS oleh CFIUS, terutama selama kepresidenan Trump.
Mungkin akuisisi terbesar yang telah ditenggelamkan oleh CFIUS adalah usulan pembelian seluruh saham Lattice Semiconductor oleh perusahaan investasi Tiongkok ,Canyon Bridge Capital. Alasan yang dikutip oleh Washington termasuk transfer kekayaan intelektual dan penggunaan produk-produk Lattice oleh pemerintah AS.
Pada bulan Februari, CFIUS bahkan telah menolak investasi oleh dana investasi Tiongkok ke perusahaan Xcerra Corp, sebuah perusahaan pengujian semikonduktor berbasis AS yang tidak memproduksi atau mendesain semikonduktor. (ran)
Epochtimes.id- Demi penyelidikan Najib Razak, kepolisian Malaysia menggeledah rumah dan kantor mantan perdana menteri yang baru digulingkan tersebut. Penggeledahan menemukan sejumlah besar tas tangan dan yang di antaranya sudah terisi penuh oleh uang kontan dan perhiasan berharga, jumlahnya masih sulit untuk diperkirakan.
Central News Agency mengutip laporan Reuters memberitakan bahwa, hasil penggeledahan dilakukan pada beberapa jam menjelang subuh di kediamanan Najib Razak yang sangat mewah. Barang-barang yang kemudian diangkut polisi tersebut termasuk perhiasan, jam tangan, dan sejumlah barang mewah lainnya.
Amar Singh, Direktur Kantor Polisi Unit Investigasi Kejahatan Komersial hari ini 18 Mei siang pada sebuah lokasi penggeledahan memberitahu media bahwa, karena jumlahnya terlalu besar, tidak bisa langsung memperkirakan nilai total barang yang disita.
Ia mengatakan : “Staf kami memeriksa tas dan menemukan bahwa di dalam 72 tas tersebut berisi berbagai mata uang, termasuk Ringgit dan Dolar AS, serta jam tangan dan perhiasan”
“Saya tidak bisa merinci banyaknya permata yang kita sita kecuali kantung yang dipakai untuk mengisi barang sitaan, yang pasti jumlah dan nilainya mencengangkan” Singh mengatakan bahwa polisi telah melakukan penggerebekan ke enam lokasi yang mencurigakan, termasuk kantor Perdana Menteri yang berada di Putrajaya, dan empat rumah pribadi yang berhubungan dengan Najib.
AFP melaporkan, sejumlah besar barang-barang berharga yang disita polisi tampaknya didapat dari apartemen mewah gedung tinggi di Kuala Lumpur.
Saat ini belum ada indikasi tentang penangkapan Najib Razak.
Tetapi Perdana Menteri baru Mahathir Bin Mohamad dan Anwar Ibrahim, mantan pemimpin oposisi yang dipenjarakan Najib yang dibebaskan pada tanggal 16 Mei mengatakan akan segera membuat tuduhan terhadap Najib.
Polisi Malaysia Menemukan 284 buah tas bermerek di rumah Najib.
Polisi Malaysia tadi malam menggerebek lagi rumah kerabat mantan Perdana Menteri Najib, penggeledahan menemukan selain perhiasan yang bernilai miliaran Ringgit, juga menyita mata uang nasional Ringgit, dan 284 buah tas bermerek seperti Hermes dan Chanel dan tas desainer lainnya.
Polisi dari Kantor Investigasi Kejahatan Komersial Bukit Aman di Malaysia, pada 17 Mei pergi ke Rumah Mewah Pravilion, Kuala Lumpur untuk melakukan penggeledan kembali dan menggunakan lima truk polisi besar untuk mengangkut semua barang sitaan yang ditemukan.
Pernyataan polisi menyebutkan bahwa setelah menerima instruksi untuk menyelidiki kasus pencucian uang oleh Malaysia Development Corporation (1MDB), polisi mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh surat perintah penggeledahan sebelum bertindak, Pada 17 Mei sekitar pukul 19.00 aparat polisi melakukan penggeledahan rumah di Pavilion tapi tidak ada orang dalam rumah.
Setelah 5 jam penggeledahan, selain 72 buah kopor dan tas yang digunakan untuk mengisi barang sitaan, 284 tas bermerek, polisi menghabiskan 2 jam untuk mengangkut barang-barang tersebut ke dalam truk.
Pernyataan menyebutkan, aparat polisi membawa barang-barang sitaan tersebut ke kantor sebagai barang bukti penyidikan. Penggeledahan masih akan dilanjutkan tetapi tidak ada perintah penangkapan.
‘China News’ Malaysia memberitakan, unit perumahan yang digeledah itu dimiliki oleh istri Najib, Rosmah Mansor, dan putranya yang lahir dari mantan suaminya.
Polisi Malaysia pernah melakukan penggeledahan apartemen ini pada 12 Mei untuk menemukan dokumen yang relevan, Pemerintah Malaysia khawatir informasi sensitif dapat dibawa ke luar negeri. (Sinatra/asr)
BEIJING – Tiongkok telah kehilangan pegangan penyelidikan anti dumping atas impor-impor sorgum AS dan membatalkan bea masuk anti dumping pada 18 Mei, memukul mundur dengan terburu-buru dari perselisihan yang menimbulkan kekacauan di pasar gandum global dan menyuarakan kekhawatiran tentang meningkatnya biaya dan kerusakan keuangan di rumahnya.
Langkah itu dipandang sebagai konsesi niat baik sejak Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He di Washington melakukan pembicaraan yang ditujukan untuk menyelesaikan ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.
Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyelidikan terhadap bahan penting untuk pakan ternak dan minuman keras telah mengungkapkan bahwa hukuman anti dumping dan anti subsidi akan menggelembungkan biaya bagi konsumen-konsumen Tiongkok.
Investigasi tersebut telah diluncurkan pada awal Februari. Kemudian, bulan lalu, Beijing juga memberlakukan deposit-deposit anti dumping pada impor gandum.
“Mereka [Tiongkok] menunjukkan niat baik dengan menghentikan penyelidikan anti dumping terhadap impor sorgum, tetapi ini adalah cara murah untuk menunjukkan niat baik karena AS tidak memiliki banyak sorgum yang tersisa untuk diekspor. Tanaman sorgum AS berikutnya akan dipanen pada bulan Agustus,” kata Ole Houe, direktur layanan konsultasi di Broker IKON Commodities di Sydney, Australia.
Produk-produk pertanian dianggap sebagai salah satu senjata paling kuat di dalam gudang senjata Beijing karena serangan terhadap ekspor-ekspor pertanian ke Tiongkok akan merugikan sebagian besar negara-negara bagian yang menjadi basis pemilih untuk Presiden AS Donald Trump.
Amerika Serikat menyumbang lebih dari 90 persen dari total pengiriman sorgum ke Tiongkok, dengan impor dari AS senilai $1,1 miliar tahun lalu, menurut data pabean Tiongkok.
Para importir Tiongkok yang panik, yang menghadapi biaya ekstra yang melumpuhkan untuk melakukan bisnis-bisnis, telah melobi rejim Tiongkok untuk memikirkan kembali rencana tersebut.
Penyelidikan rezim Tiongkok tersebut telah memicu kekhawatiran bahwa biaya yang ditimbulkan tarif-tarif untuk gandum tersebut akan diteruskan ke para produsen pakan ternak dan akhirnya mendorong harga daging eceran lebih tinggi.
Komoditas jagung, kedelai, dan soymeal jatuh setelah berita tentang penyelidikan tersebut turun, karena kekhawatiran-kekhawatiran para produsen pakan ternak harus menemukan bahan-bahan alternatif telah terhapus.
Kementerian mengatakan akan mengembalikan deposit-deposit yang telah dikumpulkan. Berita tersebut membawa beberapa kelegaan yang tak terduga kepada para pembeli Tiongkok yang masih memiliki kargo-kargo yang tertahan di pelabuhan.
“Ini adalah berita bagus! Kita sekarang telah selamat,” kata seorang pedagang sorgum pribadi yang memiliki lebih dari 600 ton sorgum AS yang terdampar di pelabuhan Tiongkok. “Kita akan membersihkan barang-barang kita segera hari ini.”
Ketegangan-ketegangan perdagangan antara kedua negara tetap tinggi. Beijing masih mengancam untuk mengenakan tarif-tarif pembalasan 25 persen pada barang-barang pertanian AS, termasuk sorgum dan kedelai, setelah Amerika Serikat mengusulkan tarif senilai $50 miliar untuk barang-barang teknologi impor Tiongkok. (ran)
WASHINGTON – Presiden Donald Trump berusaha untuk meredakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada 17 Mei setelah Pyongyang mengancam akan membatalkan pertemuan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengatakan keamanan Kim akan dijamin dalam kesepakatan apapun dan negaranya tidak akan menderita seperti nasib Muammar Gaddafi Libya, kecuali bahwa tidak dapat tercapai.
Dalam komentar yang diberikan di kantor presiden Gedung Putih di mana dia juga mengkritik tajam Tiongkok atas perdagangan, Trump mengatakan bahwa sejauh yang dia tahu, pertemuan dengan Kim masih di atas jalur, tetapi bahwa pemimpin Korea Utara mungkin telah dipengaruhi oleh Beijing setelah dua kunjungan baru-baru ini dilakukan di sana.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, di Kota Dalian di Tiongkok timur laut dalam foto tak bertanggal yang dirilis pada 9 Mei 2018 oleh Korea Central News Agency (KCNA) Korea Utara. (KCNA / via Reuters)
Trump menjauhkan diri dari komentar-komentar oleh penasihat keamanan nasionalnya John Bolton, yang telah membuat marah Korea Utara dan menjadikan rezim tersebut meragukan KTT, yang telah direncanakan untuk tanggal 12 Juni di Singapura.
“Korea Utara sebenarnya berbicara kepada kita tentang waktu dan segala hal lain seolah-olah tidak ada yang terjadi,” kata Trump kepada wartawan pada awal pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg.
Trump mengatakan dia tidak memburu “model Libya” dalam mendapatkan Korea Utara untuk meninggalkan program senjata nuklirnya. Bolton telah berulang kali menyarankan model Libya tentang pelucutan senjata sepihak untuk Korea Utara, paling baru pada 13 Mei, Minggu lalu.
Gaddafi digulingkan dan terbunuh setelah Libya bergabung dengan unjuk rasa Musim Semi Arab 2011, dibantu oleh sekutu NATO yang telah mendorongnya untuk menyerahkan senjata pemusnah massal terlarangnya di bawah kesepakatan tahun 2003.
Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 16 Mei yang mengancam pemunduran dari pertemuan puncak tersebut, wakil menteri pertama Korea Utara Luar Negeri, Kim Kye Gwan, mencemooh saran Bolton yang “tidak masuk akal” tentang kesepakatan serupa dengan Libya, di mana komponen program-program nuklirnya yang dikirimkan ke Amerika Serikat.
Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mendengarkan pernyataan Presiden AS Donald Trump ketika ia berbicara kepada negara tersebut di Washington, DC pada 13 April 2018. (Mike Theiler – Pool / Getty Images)
“Dunia tahu benar bahwa negara kita bukan Libya atau Irak yang telah mengalami nasib buruk,” kata Kim Kye Gwan yang merujuk pada kehancuran Gaddafi dan mantan presiden Irak Saddam Hussein.
Trump mengatakan, kesepakatan yang dia cari tersebut akan memberi Kim Jong Un, seorang pemimpin turun-temurun yang memimpin sebuah negara yang dikecam secara luas karena pelanggaran hak asasi manusia yang serius, “perlindungan yang akan sangat kuat.”
“Dia akan ada di sana, dia akan menjalankan negaranya, negaranya akan sangat kaya,” kata Trump.
“Model Libya adalah model yang jauh berbeda. Kita menghancurkan negara itu,” katanya, menambahkan bahwa itu hanya faktor dalam situasi tertentu “kemungkinan besar” jika kesepakatan tidak dapat dicapai dengan Korea Utara.
Trump menekankan bahwa Korea Utara harus meninggalkan senjata nuklirnya.
“Kita tidak dapat membiarkan negara itu memiliki nuklir. Kita tidak dapat melakukannya,” katanya tentang Korea Utara, yang telah bekerja dengan misil yang mampu menghantam Amerika Serikat.
Amerika Serikat telah menuntut pembongkaran “senjata nuklir Korea Utara” yang lengkap (total), dapat diverifikasi (dibuktikan), dan tidak dapat diubah (dikembalikan seperti semula).
Pyongyang menolak perlucutan senjata sepihak dan tidak memberikan indikasi bahwa ia bersedia untuk menjalankan pernyataan-pernyataan pasti tentang dukungan luas untuk konsep denuklirisasi universal tersebut.
Korea Utara telah mengatakan sebelumnya, pembicaraan yang telah gagal agar ia dapat mempertimbangkan menyerahkan gudang senjatanya jika Amerika Serikat menyediakan jaminan keamanan dengan memindahkan pasukan AS dari Korea Selatan dan menarik kembali apa yang disebut payung pencegahan nuklir dari Korea Selatan dan Jepang.
Trump: Jika Terjadi, Terjadilah
Trump mengatakan kepada wartawan bahwa jika pertemuan dengan Kim terjadi, maka “itu terjadi” dan jika tidak, Amerika Serikat akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Dia tidak merinci.
Pembatalan KTT tersebut, yang pertama antara AS dan para pemimpin Korea Utara, akan menghadapi pukulan besar terhadap apa yang bisa menjadi pencapaian diplomatik terbesar dari kepresidenan Trump, yang disarankan oleh para pendukungnya akan layak untuk Hadiah Nobel Perdamaian.
Pada tanggal 16 Mei, Bolton menepis komentar Korea Utara terhadapnya dan mengatakan peluang masih mendukung KTT akan terjadi.
“Kita akan melakukan segala yang kita bisa untuk datang ke pertemuan yang sukses, tapi kita tidak akan mundur dari tujuan pertemuan tersebut dimana merupakan denuklirisasi Korea Utara yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah,” katanya.
Pernyataan-pernyataan Korea Utara pada 16 Mei menandai pembalikan nada dramatis dari beberapa bulan terakhir dan telah membuat para pejabat AS lengah setelah berbulan-bulan mengurangi ketegangan.
Pada awal Mei, tiga orang Amerika yang ditahan di Korea Utara telah dibebaskan oleh rezim tersebut, dan hanya beberapa hari sebelumnya, Pyongyang mengumumkan akan menutup secara terbuka tempat uji coba nuklirnya minggu depan.
Korea Utara juga membatalkan putaran pembicaraan dengan Korea Selatan, yang presidennya, Moon Jae-in, akan bertemu Trump di Washington pekan depan pada 22 Mei. Rezim itu menyatakan ketidaksenangan pada latihan militer gabungan AS-Korea Selatan, dimana keduanya sekutu yang telah mengatakan akan berjalan sesuai rencana.
Presiden AS Donald Trump menyambut Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in selama kedatangannya di luar Sayap Barat Gedung Putih di Washington, DC pada 30 Juni 2017. (Alex Wong / Getty Images)
Kepala negosiator Korea Utara dengan Korea Selatan menyebut pemerintah Korea Selatan “tidak tahu apa-apa dan tidak kompeten” pada 17 Mei dan mengancam akan menghentikan semua pembicaraan dengan Seoul kecuali tuntutannya dipenuhi.
Beberapa analis dan para pejabat AS percaya bahwa rezim Korea Utara mungkin telah menguji kesediaan Trump untuk melunakkan permintaan AS tentang denuklirisasi lengkap. Mungkin juga sedang mencoba memanfaatkan celah yang jelas dalam pesan antara Bolton dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.
Pompeo, yang kembali dari kunjungan keduanya ke Pyongyang pekan lalu, telah mengambil garis yang lebih lunak daripada Bolton, menekankan manfaat ekonomi, mungkin termasuk investasi AS, yang bisa mengalir ke Korea Utara jika setuju untuk denuklirisasi.
Kim Kye Gwan mengatakan Korea Utara tidak akan pernah menghentikan program nuklirnya sebagai pertukaran perdagangan dengan Amerika Serikat. (ran)
