Xu Lin, ajudan kepercayaan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, telah ditunjuk untuk mengepalai Kantor Informasi Dewan Negara, pusat pers pemerintah pusat yang bertindak sebagai markas besar Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk propaganda internasional.
Xu telah menjadi bawahan Xi saat menjabat yang terakhir sebagai bos partai Shanghai. Penunjukan tersebut adalah indikasi terbaru bahwa Beijing sedang merombak aparatur propaganda berita.
Xu akan digantikan kedudukannya sebagai kepala badan sensor internet Tiongkok, Administrasi Urusan Cyberspace, oleh Zhuang Rongwen, yang merupakan salah satu kepercayaan Xi saat hari-hari mereka bekerja di Provinsi Fujian.
Penunjukan tersebut, yang diumumkan pada 21 Agustus, mengikuti artikel-artikel media pemerintah baru-baru ini yang telah memasukkan kritik terselubung tentang cara propaganda berita Tiongkok dalam beroperasi, dan mempertegas beberapa rumor bahwa Xi berencana untuk membersihkan kerugian lainnya dari kesalahan strategi oleh rezim tersebut terhadap perang perdagangan.
Retorika Agresif
Dalam beberapa tahun terakhir, rezim Tiongkok telah menggunakan retorika agresif untuk menggambarkan ambisinya, termasuk produksi beberapa film yang membanggakan kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok.
Selain itu, Beijing memperkenalkan kebijakan ekonomi “Made in China 2025”, rencana besar bagi Tiongkok untuk menggantikan pesaing global di 10 sektor teknologi utama, yang memperingatkan pemerintahan AS terhadap motif-motif rezim tersebut. Dalam memberlakukan tarif hukuman atas barang-barang Tiongkok, pemerintah AS telah mengarah pada kebijakan tersebut sebagai bukti rencana Beijing dalam mencuri kekayaan intelektual untuk memajukan tujuan-tujuan nasionalnya.
Pada bulan Juni, Beijing memerintahkan media negara untuk meredam penyebutan kebijakan tersebut; pejabat-pejabat senior berpikir itu adalah kesalahan pimpinan yang mendorong rencana tersebut secara paksa dan terbuka sehingga meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok, kata sumber diplomatik kepada Reuters.
Kemudian, selama berminggu-minggu, nama Xi gagal muncul di halaman depan surat kabar resmi partai, People’s Daily, bahkan ketika kritik online terhadap Xi dan kebijakan ekonomi Tiongkok beredar luas.
Desas-desus mulai beredar bahwa sebuah faksi oposisi di PKT tidak senang dengan kepemimpinan Xi, dan bahwa Wang Huning, seorang ahli strategi politik utama yang diyakini sebagai dalang dibalik banyak kampanye politik Beijing, akan menghadapi hukuman sebagai akibatnya.
Perubahan Rencana
Ketidakpuasan PKT dengan propaganda seputar perang dagang dan kebijakan ekonomi ditampilkan dalam artikel-artikel media pemerintah baru-baru ini.
Minggu ini, People’s Daily menerbitkan serangkaian artikel tentang bagaimana “mempromosikan gagasan propaganda bekerja”, yang mengkritik “suasana kemegahan dalam propaganda Tiongkok.”
Pada 21 Agustus, kantor berita Xinhua yang dikelola negara menerbitkan artikel berjudul, “Berita dan Opini Publik di Mata Xi Jinping,” yang menekankan pentingnya propaganda dan media negara untuk “memahami arah politik” dan mematuhi prinsip-prinsip yang “mempertahankan semangat Partai.”
Perubahan personel propaganda, bersamaan dengan artikel terbaru tentang cara melakukan propaganda dengan benar tersebut, adalah bukti bahwa para pemimpin “tidak senang dengan cara Wang Huning melakukan pekerjaan [propaganda],” seorang sarjana anonim yang akrab dengan lingkaran politik Beijing mengatakan kepada Radio Free Asia dalam sebuah wawancara.
Penunjukan tersebut menandai perubahan dalam bagaimana PKT ingin menampilkan citra dirinya, Patricia M. Thornton, seorang ahli Tiongkok di Universitas Oxford, mengatakan kepada South China Morning Post.
“Tampaknya ada kekhawatiran umum retorika rasa puas pencapaian diri dan nasionalistik yang berlebihan yang ditampilkan di beberapa sudut dunia media Tiongkok yang telah mengakibatkan pukulan dalam bentuk sanksi-sanksi perdagangan baru-baru ini,” katanya kepada surat kabar Hong Kong tersebut. (ran)
Epochtimes.id- Pemimpin kelompok teroris ISIS Abu Bakr al-Baghdadi diduga muncul kembali pada 22 Agustus 2018. Kemunculannya ini untuk pertama kalinya setelah jeda hampir setahun ini.
Pimpinan ISIS ini mendesak para pengikutnya untuk “bertahan” dan terus memerangi “musuh.”
Audio 54 menit itu dirilis oleh kelompok media utama kelompok ekstrimis, al-Furqan Foundation, pada 22 Agustus 2018 malam.
Keberadaan Abu Bakar al-Baghdadi dan pertanyaan apakah dia hidup atau tewas tetap tidak terpecahkan.
Kelompok ini telah kehilangan sekitar 90 persen dari wilayah yang pernah dikuasai di Irak dan Suriah. Wilayah ini sebelumnya diumumkan sebagai pusat kekhalifahan pada Juni 2014.
Pesan audio terakhir Al-Baghdadi sebelumnya pada 28 September 2017.
Dalam rekaman yang dirilis 22 Agustus, al-Baghdadi menyinggung perselisihan Turki dengan AS atas penahanan terhadap pendeta Amerika, Andrew Brunson.
Jika suara pada audio dikonfirmasikan benar sebagai suara al-Baghdadi, maka sekaligus membantah laporan tentang kematiannya.
Al-Baghdadi mengatakan bahwa AS sedang mengalami masa terburuk di seluruh posisinya. Dia mengatakan Rusia bersaing dengan AS atas pengaruh regional.
Dia juga mengkritik pemberontak yang menyeraha di Suriah selatan kepada pasukan Presiden Bashar Assad. Dia menyebut mereka pengkhianat dan mendesak pejuang untuk bergabung dengan ISIS sebagai gantinya.
Pemimpin ISIS ini mendesak terus melanjutkan jihad.
Al-Baghdadi baru muncul di depan umum pada tahun 2014 di kota Mosul, Irak utara.
Ada sejumlah laporan tentang kematian atau cederanya, termasuk laporan oleh pejabat Rusia tahun lalu yang mengatakan ada “kemungkinan besar” bahwa al-Baghdadi tewas dalam serangan udara Rusia di pinggiran kota Raqqa di Suriah.
Sejumlah pejabat AS kemudian mengatakan percaya Al-Baghdadi masih hidup.
Keberadaan Al-Baghdadi tidak diketahui tetapi ia diyakini bersembunyi di padang pasir yang membentang di wilayah perbatasan Suriah-Irak. (asr)
EpochTimesId – Dua orang tewas dan satu orang terluka parah dalam serangan pisau di barat Paris. Korban diduga anggota teroris, namun polisi meragukan dugaan itu. Korban adalah ibu dan saudara perempuan dari penyerang.
Penyerang ditembak mati oleh polisi setelah mengancam para petugas dengan pisau. ISIS dengan cepat mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi tidak memberikan bukti. Klaim mereka datang sebelum dikonfirmasi bahwa korban adalah kerabat penyerang.
Menurut BFM TV, pria itu berteriak “Allah Akbar,” tetapi polisi tidak dapat mengkonfirmasi kesaksian itu.
Menteri dalam negeri Prancis Gerard Collomb mengatakan dalam konferensi pers bahwa, “Penyerang memiliki masalah kejiwaan yang serius, dan tidak mampu mengikuti instruksi dari kelompok Negara Islam (ISIS).”
Mendagri mengirim belasungkawa kepada para korban dan kerabat, via Twitter. Dia juga memberi selamat kepada aparat kepolisian yang berhasil melumpuhkan penyerang.
“Operasi polisi berakhir. Orang itu dinetralkan dan tewas,” kata prefektur setempat.
Serangan itu terjadi di Trappes, sebuah kota tertinggal yang terletak sekitar 18 mil di sebelah barat Paris.
Serangan ini terjadi ketika gelombang pemuda radikal kota itu pergi ke Suriah. Sekitar 60 hingga 80 pemuda radikal dari kota berpenduduk 30.000 orang itu telah pergi ke Suriah, menurut ‘Radio Public Broadcaster France Inter’. (The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Sebanyak dua jalur penerbangan langsung rute Amerika Serikat-Tiongkok dibatalkan awal pekan ini. Akibat persaingan yang semakin ketat dari maskapai penerbangan Tiongkok, rute dibatalkan sejak Selasa (21/8/2018.
Rute itu adalah penerbangan Chicago-Shanghai yang dilayani oleh American Airlines dan penerbangan Honolulu-Beijing oleh Hawaii Airlines.
Reuters melaporkan bahwa American Airlines pada 21 Agustus mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan penerbangan langsung Chicago-Shanghai. Ini adalah kedua kalinya dalam tahun ini maskapai AA membatalkan penerbangan non-stop Tiongkok-AS.
Selain itu, pada bulan Mei tahun ini, American Airlines juga mengumumkan rencana untuk menghentikan penerbangan langsung Chicago-Beijing mulai 21 Oktober mendatang. Saat ini, penerbangan langsung American Airlines ke Tiongkok hanya tersisa Beijing-Los Angeles dan Beijing-Dallas pulang pergi.
Vasu Raja, wakil presiden maskapai American Airlines kepada Reuters mengatakan, “Kedua jalur penerbangan tersebut, membuat kerugian besar bagi perusahaan.”
Naiknya harga bahan bakar juga memberikan kontribusi terhadap kerugian perusahaan. Dalam tahun lalu saja kenaikan harga bahan bakar pesawat sudah mencapai 30 persen.
Hawaiian Airlines pada hari yang sama juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan penerbangan langsung Honolulu-Beijing mulai Oktober tahun ini. Pertumbuhan permintaan yang lebih rendah dari yang diperkirakan menjadi alasan.
Reuters melaporkan bahwa sejak pemerintah Tiongkok secara bertahap melonggarkan kebijakan One Route, One Airline (Satu Rute, Satu Maskapai), makin banyak maskapai penerbangan Tiongkok akan mengoperasikan rute internasional jarak jauh.
Mike Boyd, presiden konsultan penerbangan Boyd Group mengatakan, “Sebagian besar permintaan dihasilkan oleh Tiongkok. Sehingga ini yang memberi keuntungan bagi perusahaan penerbangan Tiongkok. Sebaliknya membuat maskapai AS berada dalam posisi lemah.”
American Airlines dan Hawaiian Airlines juga menegaskan bahwa pembatalan penerbangan langsung tidak ada kaitannya dengan permintaan Tiongkok yang menghendaki perubahan nama Taiwan. Pada 25 April tahun ini, Otoritas Penerbangan Sipil Tiongkok mengirim surat kepada 44 maskapai penerbangan asing di seluruh dunia.
Rezim komunis ‘memaksa’ maskapai untuk menggunakan Tiongkok Taipei menggantikan sebutan Taiwan yang selama ini digunakan dalam web site mereka. Awalnya otoritas itu memberikan batas waktu selama 30 hari untuk melakukan perubahan, kemudian diundur hingga 25 Juli.
United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines mengganti nama pada hari terakhir. Sementara Hawaiian Airlines mengubah pada 24 Juli 2018.
CEO Hawaiian Airlines Peter Ingram kepada Reuters mengatakan, “Bagaimana untuk menyebut Taiwan dalam situs web kami tidak ada hubungannya dengan keputusan tersebut (pembatalan penerbangan langsung). Evaluasi untung/rugi melayani jalur penerbangan itu telah kami lakukan sebelum isu ganti nama.” (Wen Wenqing/ET/Sinatra/waa)
LONDON — Pameran tubuh manusia yang telah diplastinasi telah bertahun-tahun diklaim bahwa mayat-mayat tersebut kemungkinan berasal dari para tahanan hati nurani dari Tiongkok. Secara tidak percaya telah disangkal oleh pihak-pihak penyelenggara pemeran tur tersebut. Para kritikus secara berkala melayangkan ide pengujian DNA, tetapi sejauh ini, ilmu pengetahuan tersebut masih teoritis.
Namun, sekarang, seorang dokter di Inggris mendorong ekstraksi DNA pertama dari jaringan yang telah diplastinasi tersebut, untuk memelopori sains guna menyelidiki pameran-pameran masa depan.
Konsultan ahli saraf, Dr. David Nicholl, adalah salah satu dari beberapa tokoh medis terkemuka dan aktivis hak asasi manusia yang menyerukan penyelidikan atas pameran Real Bodies di National Exhibition Centre (NEC) di Birmingham karena kekhawatiran tentang sumber tubuh-tubuh tersebut.
Pameran yang menampilkan 20 mayat dan lebih dari 200 organ, yang bersumber dari Tiongkok, dan telah diawetkan dalam keadaan seperti hidup dengan mengganti cairan tubuh dengan bahan sintetis yang mengeras, dan disajikan sebagai “pengalaman pendidikan dengan narasi multi lapis” oleh penyelenggara pameran, Imagine Exhibitions.
Dr. David Nicholl mengumumkan ia sedang mencari jaringan untuk merintis tes DNA jaringan plastinated di Sandwell General Hospital di Inggris, pada 21 Agustus 2018. (Simon Gross / Epoch Times)
Sehari setelah pameran berakhir pada 21 Agustus, Nicholl mengumumkan bahwa dia menyerukan sumbangan untuk bahan percobaan demi dapat membuktikan bahwa DNA dapat diekstraksi.
“Tampaknya dunia benar-benar gila bahwa kita dapat melacak steak [untuk seekor sapi], tetapi kita tidak dapat melacak mayat di NEC,” katanya kepada wartawan.
“Saya pikir itu akan memberikan tindakan penghentian kepada banyak orang Tiongkok yang kehilangan kerabatnya.”
Dilarang di Beberapa Negara
Dalam sebuah surat terbuka yang dikirim ke pemerintah Inggris, lebih dari 30 profesional medis, anggota parlemen, dan aktivis menyerukan agar pameran Tubuh Nyata (Real Bodies) di Birmingham ditutup dan diselidiki, menuduh bahwa tubuh-tubuh tersebut tidak memiliki dokumentasi untuk mengkonfirmasi sumber asal mereka.
Perusahaan di belakang pameran, bersama dengan NEC, membantah melakukan kesalahan, dan menolak tuduhan tersebut.
Pameran-pameran saingan lainnya juga telah melakukan tur ke dunia.
Pameran tubuh yang diplastinasi tersebut telah dilarang di Israel, Prancis, Hawaii, dan beberapa kota di Amerika Serikat. Republik Ceko mengubah undang-undangnya pada 7 Juli 2017, untuk meminta bukti tentang persetujuan dari almarhum yang tubuhnya telah diplastinasi sebelum pameran tersebut diizinkan masuk ke negara tersebut.
Nicholl menekankan bahwa pameran Real Bodies tidak melanggar undang-undang Inggris, tetapi memanfaatkan celah dalam undang-undang tentang jaringan impor.
Pameran The Real Bodies digambarkan di sini di Sydney, Australia, sebelum sampai ke Inggris. (Melanie Sun / Epoch Times)
Undang-Undang Jaringan Manusia (Human Tissue Act) Inggris tahun 2004 mengatakan bahwa “membuang, menyimpan, atau menggunakan jaringan manusia … tanpa izin yang sesuai” adalah pelanggaran, tetapi karena spesimen yang dipakai dalam Real Bodies diimpor dari luar negeri, Undang-Undang tersebut tidak berlaku.
Ketika tes DNA sangat mudah dan murah, Nicholl mengatakan bahwa ekstraksi DNA dari jaringan yang telah diplastinasi merupakan bagian rumit yang perlu didirikan.
Awalnya skeptis, Nicholl mengatakan dia telah menghubungi sejumlah ahli genetika yang mengatakan kepadanya bahwa mereka percaya itu mungkin untuk mengekstrak DNA dari jaringan plastinasi.
Mencari Tulang atau Gigi
Nicholl percaya ini akan menjadi yang pertama. “Saya telah berhubungan dengan editor Journal of Plastination, dan mereka mengatakan bahwa sejauh yang mereka tahu itu belum selesai.”
Nicholl mengatakan itu bisa menjadi proyek penelitian tingkat Master dan mungkin membutuhkan waktu satu atau dua tahun.
“Yang berarti waktu salah satu pameran berikutnya datang ke kota ini, kita dapat mengatakan kepada petugas koroner (penyelidik kematian), ‘Kami telah memublikasikan ini, kami dapat menunjukkan yang dapat Anda lakukan. Mengapa Anda tidak meminta sampel DNA untuk mengidentifikasi siapa orang-orang ini?’”
Dengan pameran-pameran yang tidak mungkin untuk menyerahkan sampel-sampel untuk pengujian, Nicholl berharap rumah sakit pendidikan di Inggris, di mana spesimen plastinasi digunakan, akan menawarkan sampel tulang atau gigi.
Nicholl mengatakan bahwa Otoritas Jaringan Manusia telah memberitahunya bahwa tidak ada masalah dalam menggunakan spesimen semacam itu.
Pengujian DNA terhadap 17 Juta Muslim Uyghur
Ahli Tiongkok dan jurnalis investigasi, Ethan Gutmann, yakin bahwa pengambilan sampel DNA dapat “membuka” isu-isu tentang pengambilan organ dari para tahanan hati nurani, subjek yang telah dikampanyekan Gutmann selama lebih dari satu dekade.
“Tiongkok sekarang sedang mengejar kebijakan untuk mencoba menguji DNA orang Tiongkok yang hidup,” kata Gutmann. “Mereka telah menguji 17 juta Muslim Uyghur dan mereka dapat mempersempitnya menurun dalam tiga generasi keluarga, jadi itu menjadi mungkin untuk mendapatkan kecocokan.”
Gutmann telah menghabiskan 10 tahun terakhir meneliti pengambilan organ dari para tahanan di Tiongkok, terutama dari para praktisi Falun Gong.
Falun Gong adalah disiplin spiritual yang mengacu pada tradisi latihan meditasi, dipadukan dengan penekanan pada pengembangan karakter moral.
Menurut penelitian Gutmann, episentrum (pusat kejadian) penganiayaan Falun Gong adalah provinsi Liaoning, dan, terutama, kota Dalian, yang merupakan tempat proses plastinasi tersebut dipelopori.
NEC di Birmingham mengatakan bahwa spesimen-spesimen tersebut semuanya adalah “tubuh tanpa ada kerabat yang mengklaim” yang disumbangkan oleh “otoritas-otoritas yang relevan untuk universitas-universitas kedokteran di Tiongkok.”
NEC mengatakan spesimen-spesimen tersebut “disumbangkan secara legal, bukan dari tahanan apa pun, tidak menunjukkan tanda-tanda trauma atau cedera, bebas dari penyakit menular, dan meninggal karena sebab alami.”
Namun, Tom Zaller, kepala eksekutif Imagine Exhibitions, mengatakan pada bulan April bahwa “tidak ada dokumentasi” untuk membuktikan identitas tubuh-tubuh tersebut atau apakah mereka telah setuju untuk menyumbangkan tubuh mereka setelah kematiannya. (ran)
Epochtimes.id- BMKG telah melaporkan kejadian gempabumi berkekuatan magnitudo 5.5, Kamis (23/08/2018) pada pukul 10:44 WIB. Gempa ini berlokasi di 156 km BaratDaya pesisirbarat-lampung dengan kedalaman 10 Km.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan posko BNPB telah mengkonfirmasi dampak gempa yang dirasakan sedang hingga keras oleh masyarakat di Pesisir Barat Lampung dan Lampung Barat selama 2-4 detik.
Menurut Sutopo, berdasarkan data dihimpun BNPB bahwa sebagian masyarakat merespon keluar rumah dan gedung.
Akan tetapi, gempa ini tidak berpotensi terjadinya tsunami. Hingga kini tidak ada laporan terjadinya korban jiwa dan kerusakan berat dari bangunan.
Posko BNPB melaporkan pasca gempa ini tak membuat masyarakat menghentikan kegiatan mereka sehar-hari.
“Aktivitas masyarakat telah kembali normal seperti biasa,”ujar Sutopo dalam rilisnya.
Adapun sumber gempa berasal dari zona subduksi pertemuan lempeng Hindia Australia dan Eurasia.
Berdasarkan analisis peta gempa dirasakan, di wilayah Kabupaten Pesisir Barat Lampung dan Lampung Barat memiliki intensitas gempa dirasakan III-IV MMI (ringan).
“(Gempa) tidak membahayakan konstruksi bangunan,”imbuh Sutopo. (asr)
Selama tiga dekade terakhir, kebijakan “keluarga berencana” Tiongkok telah berusaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kebijakan satu-anak, khususnya, telah menghancurkan banyak kehidupan keluarga, memaksa jutaan wanita hamil untuk menerima aborsi atau membayar denda berat karena memiliki lebih dari satu anak.
Kantor “keluarga berencana” negara memutuskan berapa banyak anak yang dapat dimiliki keluarga berdasarkan keadaan mereka, seperti apakah mereka tinggal di daerah pedesaan, di mana lebih banyak tenaga kerja diperlukan untuk mendukung keluarga, atau di kota, di mana sebagian besar pasangan hanya dapat memiliki satu anak.
Tetapi beberapa dasawarsa kemudian, dampak dari kebijakan satu-anak tersebut telah begitu melemahkan demografi populasi Tiongkok yang sekarang berbalik arah. Baru-baru ini, negara telah menguji beberapa laporan media tentang proposal untuk mendorong pasangan agar memiliki lebih banyak anak.
Pada 14 Agustus, Harian Xinhua, surat kabar yang dikelola negara di Provinsi Jiangsu, menerbitkan sebuah artikel berjudul “Untuk Meningkatkan Kesuburan: Sebuah Tugas Baru untuk Pengembangan Demografi Tiongkok di Era Baru,” di mana ia meningkatkan kemungkinan untuk mendirikan “dana kelahiran” nasional.
Dana kelahiran akan mengharuskan semua warga Tiongkok yang bekerja di bawah usia 40, tanpa memandang jenis kelamin, untuk mentransfer sebagian tertentu dari gaji mereka ke dana ini, yang dimaksudkan untuk mengurangi biaya persalinan, setiap tahun. Ketika keluarga melahirkan anak kedua (atau lebih banyak anak, jika negara memungkinkan), mereka dapat mengajukan permohonan untuk menarik uang dari dana tersebut. Tetapi bagi pasangan yang tidak melahirkan anak kedua, uang hanya dapat ditarik pada saat mereka pensiun.
Dua hari kemudian, Hu Jiye, seorang profesor di Universitas Ilmu Politik dan Hukum Tiongkok yang bergengsi di Beijing, menyuarakan dukungannya untuk proposal dana kelahiran tersebut dalam sebuah wawancara media. Dia juga menyarankan agar pemerintah memberlakukan pajak tambahan pada keluarga DINK (double income, no kid) untuk mencegah warga tidak memiliki anak.
Kedua proposal tersebut segera menuai kritik dan perdebatan luas di kalangan masyarakat.
Banyak netizen yang mengeluh tentang berbagai rencana rezim untuk mengumpulkan uang dari rakyat, dengan menggunakan kontrol atas tubuh dan ukuran keluarga para warga. Beberapa mencerminkan bahwa sikap negara saat ini adalah pembalikan tajam dari penegakan kekerasan kebijakan satu anak di masa lalu, di mana negara memaksa perempuan untuk menggugurkan anak-anak mereka bahkan pada tahap akhir kehamilan.
“Anda didenda karena melahirkan anak-anak, dan Anda diharuskan membayar jika Anda tidak mempunyai anak, saya tidak tahu bagaimana melakukan pertanyaan pilihan ganda ini,” kata komentar populer online, mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang saling berlawanan (kontradiktif).
Penuaan Populasi
Populasi Tiongkok cepat menua. Hingga akhir 2017, jumlah orang berusia 60 tahun atau lebih telah mencapai 241 juta, mewakili 17,3 persen dari total populasi, menurut data sensus yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok. Populasi lansia itu diperkirakan akan mencapai 487 juta pada 2050, atau 34,9 persen dari total populasi yang diproyeksikan, menurut Wu Yuzhao, wakil direktur Komite Nasional Tiongkok untuk Penuaan.
Namun, Tiongkok kekurangan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung para lansia tersebut. Banyak provinsi memiliki utang besar dan tidak dapat mengeluarkan semua pembayaran pensiun, membebani pemerintah pusat untuk membayar kekurangannya.
Sementara itu, berkurangnya jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh tingkat kelahiran yang rendah, akibat dari kebijakan satu anak yang sudah berjalan lama, telah merugikan negara di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi secara umum.
Menurunnya jumlah angkatan kerja dan bertumbuhnya populasi yang menua juga menambah beban tambahan bagi sistem jaminan sosial negara karena lebih sedikit warga usia kerja dapat membayar manfaat kesejahteraan dari populasi yang menua saat ini.
Perencanaan Pemerintah Bagai Bumerang
Karena takut akan krisis demografis, rejim memutuskan untuk menghapus kebijakan satu anak pada tahun 2016, yang membolehkan semua pasangan memiliki dua anak.
Namun dengan meningkatnya biaya hidup, dari mulai sewa tempat tinggal hingga susu formula, serta faktor-faktor seperti pendidikan mahal dan tekanan yang dihadapi wanita hamil di tempat kerja, telah membuat membesarkan anak kedua di Tiongkok lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Banyak pasangan muda yang menolak memiliki anak kedua saat diberi tawaran tersebut, dan beberapa tidak ingin memilikinya sama sekali.
Pencabutan larangan “satu anak” karenanya tidak memiliki banyak kesuksesan jangka panjang, dengan kelahiran di Tiongkok menurun dari 17,86 juta pada 2016 menjadi 17,23 juta pada 2017, menurut Komisi Kesehatan Nasional dan Keluarga Berencana.
Ketika pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang mendorong kesuburan, termasuk subsidi untuk keluarga yang memiliki lebih banyak anak dan cuti bersalin yang lebih lama untuk kaum ibu dan bapak, statistik menunjukkan sedikit tanda perbaikan.
Selama paruh pertama tahun 2018, jumlah bayi yang baru lahir di Tiongkok turun 15 hingga 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menyiratkan bahwa kelahiran yang lebih sedikit diperkirakan akan terjadi pada tahun 2018 dibandingkan 2017, menurut surat kabar resmi provinsi Jiangsu, Xinhua Harian. Jumlah pernikahan juga turun 7 persen pada tahun 2017, menandai tahun keempat penurunan berturut-turut sejak 2014.
Hukuman Selalu Ada
Ketika pemerintah pusat berfungsi meningkatkan kecepatan produktivitas yang paling diinginkan atau paling mungkin untuk mencoba meledakkan tingkat kelahiran (baby boom), efek abadi dari era kebijakan satu anak masih ada di beberapa wilayah.
Ketika banyak provinsi telah memperkenalkan langkah-langkah yang mendorong pasangan untuk memiliki lebih banyak anak, sistem denda negara untuk keluarga yang melahirkan lebih dari jumlah anak yang diizinkan, pertama kali didirikan pada tahun 1980-an, masih efektif dan baru-baru ini diberlakukan di beberapa daerah.
Zhecheng County di Provinsi Henan, di Tiongkok tengah, misalnya, meluncurkan kampanye babak baru tersebut pada tanggal 5 Juli 2018, untuk memungut biaya pemeliharaan sosial dari keluarga yang memiliki lebih dari dua anak yang diizinkan. Satu kali biaya adalah sesuai dengan standar tiga kali pendapatan kotor pasangan tersebut di tahun sebelum kelahiran anak.
Pada 6 Agustus, komite “kelahiran berencana” di Provinsi Fujian Tiongkok tenggara, mempublikasikan pemberitahuan yang mengumumkan bahwa sebuah lingkungan Kota Fuzhou telah memberlakukan penegakan “peraturan kelahiran berencana.” Individu yang gagal membayar biaya berutang setelah dua peringatan akan ditempatkan pada “daftar hitam untuk kredit sosial pribadi.”
Sistem kredit sosial Tiongkok sedang diluncurkan sebagai bentuk kontrol sosial yang lain. Semua warga negara akan diberi skor berdasarkan tingkat kepatuhannya. Individu yang melakukan pelanggaran di dalam kehidupan sehari-hari akan dikenakan sanksi dengan pelarangan perjalanan, serta pembatasan pembelian belanja, pengajuan pinjaman, dan di mana anak-anak mereka dapat mendaftar sekolah. (ran)
Ketika Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa dia tidak “berharap banyak” dari pembicaraan perdagangan yang dilanjutkan antara pejabat AS dan Tiongkok pada 22 dan 23 Agustus, Tiongkok mungkin memberikan sinyal kesediaan untuk bernegosiasi kali ini.
Pada 21 Agustus, Kementerian Perdagangan Tiongkok, bersama dengan sembilan lembaga negara, mengeluarkan pemberitahuan untuk mengingatkan industri baja untuk “mematuhi peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” melarang subsidi ekspor atau manfaat lain yang menguntungkan produsen domestik yang melawan peraturan WTO.
Amerika Serikat dan Uni Eropa sebelumnya mengeluhkan baja Tiongkok yang membanjiri pasar dalam negeri dan telah menanggapinya dengan tarif-tarif anti dumping.
Waktu peringatan langka seperti itu datang langsung dari rezim Tiongkok terbaca oleh analis Heng He sebagai tanda bahwa Tiongkok mungkin bersedia membuat beberapa konsesi dalam negosiasi.
“Dalam pembicaraan sebelumnya, Tiongkok belum menyatakan ketulusan hati (ingin bernegosiasi). Kali ini, Tiongkok bisa serius,” katanya pada The Epoch Times.
Scott Kennedy, direktur studi Tiongkok di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, melihat pembicaraan itu sebagai lebih dari “latihan mengukur suhu,” katanya kepada Reuters. “Pengharapan mungkin rendah di kedua sisi.”
Diskusi-diskusi tersebut tidak diharapkan untuk melakukan banyak hal untuk menghentikan aktivasi 25 persen tarif AS pada $16 miliar lainnya dalam barang-barang Tiongkok, yang akan berlaku pada pukul 12:01 pada 23 Agustus, serta tarif pembalasan langsung dari Tiongkok pada $16 miliar barang AS.
Namun perundingan bisa menetapkan kerangka kerja untuk negosiasi lebih lanjut, karena Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif pada hampir semua impor Tiongkok, senilai $500 miliar, kecuali Beijing memenuhi tuntutannya.
Mata uang
Diskusi-diskusi yang sedang berlangsung tersebut terjadi bersamaan dengan gerakan yuan. Selama berminggu-minggu, nilai yuan telah jatuh terhadap dolar, terdepresiasi sebesar 6,8 persen dari 1 Juni hingga 10 Agustus. Analis telah mengamati bahwa rezim Tiongkok membiarkan nilai jatuh untuk meredam pukulan tarif-tarif AS.
Trump, dalam wawancara dengan Reuters pada 20 Agustus, juga menuduh Tiongkok telah memanipulasi mata uangnya karena alasan itu.
Tak lama setelah berita tentang perundingan-perundingan yang dihidupkan kembali diumumkan pada 16 Agustus, yuan naik 52 basis poin menjadi 6.8894 yuan terhadap dolar pada 17 Agustus, mengakhiri enam hari berturut-turut depresiasi.
Nilai yuan terus meningkat, ke tertinggi 6,8574 pada 22 Agustus pada saat penulisan.
Bukti tentang Tiongkok telah menopang nilai yuan muncul ketika pembicaraan-pembicaraan perdagangan mulai terjadi: cabang Shanghai Bank Rakyat Tiongkok mengeluarkan kebijakan pada 16 Agustus yang melarang bank-bank komersial menggunakan rekening antar bank untuk menyetor atau meminjamkan yuan ke luar negeri (offshore) melalui saluran-saluran zona perdagangan bebas.
Langkah tersebut bertujuan untuk memperketat likuiditas yuan ke luar negeri dan membuatnya lebih mahal untuk mengurangi mata uang Tiongkok.
Offshore adalah relokasi ke negara asing untuk mengambil keuntungan dari biaya yang lebih rendah.
Tiongkok juga menjadikannya lebih mahal bagi para pedagang untuk bertaruh melawan yuan dengan memungut persyaratan cadangan 20 persen pada pembelian valuta asing bank, menurut laporan Bloomberg 20 Agustus.
Chen Bo, seorang profesor ekonomi di Universitas Sains dan Teknologi Huazhong Tiongkok, mengatakan kepada Kantor Berita Pusat Taiwan bahwa upaya-upaya bank sentral baru-baru ini tersebut untuk campur tangan dalam devaluasi yuan adalah indikasi bahwa rezim Tiongkok bersedia dan siap untuk berunding. (ran)
Lembaga pemeringkat kredit terbesar Tiongkok, Dagong Global Credit Rating Co., telah diperintahkan oleh regulator negara untuk menangguhkan operasinya selama setahun setelah diketahui telah menjual peringkat pada perusahaan-perusahaan klien.
Seorang pengungkap fakta di Dagong melaporkan kelakuan buruk perusahaan tersebut kepada regulator negara, menurut majalah berita bisnis Tiongkok, Caixin.
Ketika para penerbit obligasi dinilai oleh Dagong, agensi tersebut meminta agar mereka membeli perangkat lunak konsultasi yang dijual oleh perusahaan-perusahaan afiliasinya.
Untuk mendapatkan peringkat AA+, Dagong akan memerintahkan agar perusahaan membeli sistem manajemen datanya, dengan harga 9,7 juta yuan ($1,4 juta), serta tambahan biaya layanan sebesar 800.000 yuan (sekitar $116.000) per tahun.
Sebanyak 26 perusahaan telah membeli perangkat lunak konsultasi Dagong dengan imbalan peringkat nilai yang baik, termasuk Shin Kong Group, konglomerat yang terlibat dalam jasa keuangan, manufaktur, dan layanan medis.
Para investor khawatir ketika likuiditas Shin Kong terlihat dalam bahaya selama paruh kedua tahun 2017. Pada satu titik, imbal hasil pada banyak obligasi telah melebihi 30 persen. Namun pada Maret 2018, Dagong masih memberi perusahaan tersebut peringkat A+, menurut Chinabond, penyedia informasi di pasar obligasi Tiongkok.
South China Morning Post juga mengutip kasus Sunshine Kaidi New Energy Group, sebuah perusahaan swasta yang membangun pembangkit listrik dan membuat produk-produk energi baru. Awal tahun ini, ia menerima peringkat AA meskipun ada laporan tentang kesengsaraan dalam perusahaannya. Perusahaan tersebut akhirnya gagal melakukan kewajiban obligasinya senilai 18 miliar yuan ($2,6 miliar) pada bulan Juni. Sejak itu, Dagong menurunkan peringkatnya menjadi C. Regulator negara tidak menyebut Sunshine Kaidi terlibat dalam kesalahan apa pun sehubungan dengan Dagong.
Bagaimanapun perilaku Dagong telah menyoroti kurangnya lembaga penilaian kredit yang benar-benar independen untuk menilai obligasi di Tiongkok.
Komisi Pengaturan Sekuritas Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 17 Agustus bahwa sebuah pemeriksaan lokasi juga mengungkapkan bahwa agensi tersebut memiliki “tata kelola internal yang kacau,” menyewa “eksekutif tanpa kualifikasi profesional,” dan telah kehilangan “dokumen-dokumen asli.”
Selain itu, National Association of Financial Market Institutional Investors, pengawas pasar bank internet Tiongkok, mengatakan Dagong telah memberikan pernyataan-pernyataan palsu selama penyelidikan.
Dagong didirikan pada tahun 1994 dan telah memberi peringkat kepada perusahaan lebih dari 70 industri dengan total penerbitan obligasi lebih dari 1 triliun yuan ($145,8 milyar), menurut situs webnya.
Saat ini, pasar Tiongkok sebagian besar tertutup bagi lembaga pemeringkat kredit asing. Mereka hanya diperbolehkan menilai perusahaan-perusahaan patungan.
Surat kabar milik pemerintah Tiongkok, Securities Times, memperkirakan bahwa penangguhan layanan Dagong akan melibatkan 272 perusahaan, dengan 1.781 obligasi senilai 1,92 triliun yuan (280 miliar dolar AS). Ini adalah penalti paling keras pada perusahaan pemeringkat hingga saat ini.
Surat kabar Tiongkok, National Business Daily, juga mencatat bahwa sejak tahun 2014, ada 116 insiden pelanggaran peringkat kredit obligasi yang terlibat; 12 melibatkan Dagong.
“Di mana kredibilitasnya? Dimana kepercayaannya? Hanya karena latar belakang pemerintah milik Dagong sehingga ia dapat dikecualikan dengan mengesampingkan ketentuan hukum Tiongkok,” kata ekonom independen Gong Shengli dalam wawancara dengan Epoch Times edisi Bahasa Mandarin.
Dagong didirikan di bawah naungan bank sentral Tiongkok, Bank Rakyat Tiongkok (People’s Bank of China), serta Komisi Ekonomi dan Perdagangan Negara. (ran)
Epochtimes.id- BMKG telah melaporkan adanya gempabumi dengan kekuatan Magnitudo 5.4 yang berlokasi di 103 km BaratDaya Denpasar, Bali dengan kedalaman 10 Km, Kamis (23/08/2018) pada 05:48:40 WIB.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Posko BNPB telah mengkonfirmasi dampak gempa ke BPBD setempat.
Sutopo mengatakan kondisi terkini gempa dirasakan sedang oleh masyarakat di Bali bagian selatan dan Jawa Timur di bagian tenggara dan selatan selama 1-3 detik.
Sedangkan fempa tersebut tidak berpotensi tsunami serta tidak ada dampak korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa.
Sutopo menambahkan, berdasarkan laporna yang dirilis BMKG bahwa sumber gempa berasal dari zona subduksi (pertemuan) lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia di selatan Bali.
Gempa yang baru terjadi ini bukan dalam rangkaian rentetan gempa yang mulai 6,9 dan 6,5 Magnitudo melanda di Lombok beberapa waktu terakhir.
“Gempa ini tidak ada kaitan dengan gempa yang terjadi di Lombok,” jelas Sutopo dalam rilisnya.
Gempa yang melanda Bali ini tak menimbulkan kepanikan dari warga. Bahkan , sejumlah masyarakat masih berakitivitas seperti biasanya.
“Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal,” pungkas Sutopo dalam laporannya. (asr)
Media Korea Selatan mengutip ucapan sumber pada Selasa (21 Agustus) memberitakan bahwa Korea Utara setuju untuk memberikan informasi kunci mengenai jumlah senjata nuklir yang dimilikinya dan letak fasilitas nuklir yang mereka rahasiakan selama ini kepada Amerika Serikat.
Situs web Korea Times mendapat informasi dari seorang sumber yang menyebutkan bahwa Korea Utara berencana untuk menyerahkan daftar lokasi uji nuklir rahasia dan jumlah hulu ledak nuklirnya kepada AS melalui Menlu Mike Pompeo yang akan berkunjung ke Pyongyang bulan ini.
Menurut sumber tersebut, Kim Jong-un akan secara pribadi bertemu dengan Mike Pompeo untuk membahas informasi rinci tentang bagaimana dan kapan Korea Utara akan menyerahkan senjata nuklir.
Selama kunjungan terakhirnya ke Pyongyang, Pompeo pernah mengatakan bahwa timnya berharap dapat ‘dalam waktu tidak lama lagi mengambil langkah besar untuk mengatasi masalah ini’.
Sumber lain yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan : “Washington meminta Pyongyang menyerahkan semua informasi yang terkait dengan senjata nuklirnya. Meskipun tidak pasti apakah Korea Utara menerima permintaan ini, tetapi mengajukan daftar senjata nuklir termasuk lokasi pembuatan dan penyimpanannya akan mennjadi pendorong kelancaran negosiasi denuklirisasi yang mengalami stagnasi.”
Sebelumnya, Korea Utara tampaknya membongkar sebuah tempat uji coba rudal balistik. Langkah ini dilihat oleh banyak orang sebagai isyarat bahwa Pyongyang bersedia memenuhi perjanjian yang dibuat pada bulan Juni, ketika itu Kim Jong-un secara langsung menyebutkan ia juga menghendaki Semenanjung Korea bebas dari nuklir. Namun, Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan itu masih belum cukup dan meminta Pyongyang untuk mengambil langkah pembuktian lainnya.
Seorang pejabat senior Blue House mengatakan bahwa Seoul berharap bahwa langkah terbaru Korea Utara dan Amerika Serikat akan membangun saling kepercayaan di antara mereka untuk mencairkan rasa permusuhan yang terjadi di masa dulu.
Setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump mencapai kesepakatan di KTT bersejarah di Singapura pada 12 Juni lalu untuk menyetujui penghentian program nuklir Korea Utara, kunjungan Pompeo ke Korea Utara tampaknya lebih releks.
Pada KTT Singapura, Kim Jong-un telah membuat komitmen yang luas dan tidak jelas dengan mengatakan : Akan bekerja keras untuk mencapai denuklirisasi. Tetapi ia tidak memberikan rincian tentang bagaimana Korea Utara akan merealisasikan hal ini.
Sumber mengatakan bahwa apakah Pompeo nantinya akan merundingkan sebuah tanggal pelaksanaan (denuklirisasi) selama kunjungannya di Pyongyang, atau setidaknya jadwal untuk menandatangani perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Korea, masih perlu kita pantau.
Media resmi dan situs web Korea Utara baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mengakhiri Perang Korea adalah tujuan negosiasi terbaru Pyongyang.
Moon Sung-mook, seorang peneliti senior Korea Research Institute for National Strategy yang berada di Seoul mengatakan : “Korea Utara ingin mempertahankan momentum ini, Sedangkan Amerika Serikat berharap untuk melihat kemajuan nyata yang dilakukan Korea Utara dalam upayanya untuk mencapai perdamaian di semenanjung Korea.”
“Jika Korea Utara menyerahkan daftar kemampuan nuklir, termasuk lokasinya, Presiden Moon Jae-in mungkin akan meminta Washington untuk melonggarkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara, dan ini merupakan faktor keunggulan dalam perluasan kerjasama ekonomi antar kedua Korea.”, kata sumber.
Pada hari Selasa itu Presiden Trump mengatakan bahwa ia akan berusaha membujuk Pyongyang untuk mengakhiri sepenuhnya program senjata nuklirnya, dan mengisyaratkan bahwa KTT kedua dengan Kim Jong-un dapat diselenggarakan.
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Trump mengatakan : “Banyak hal baik sedang terjadi”. Ia percaya bahwa Korea Utara telah mengambil langkah spesifik untuk mencapai denuklirisasi, meskipun masih banyak pihak mencurigai niat Kim Jong-un yang bersedia meninggalkan persenjataan nuklirnya.
Dalam laporan terkait, pejabat Blue House (Cheong Wa Dae) mengatakan bahwa Korea Utara dalam waktu dekat akan mengumumkan pemulihan kerjasama dengan Korea Selatan dalam pembangunan Taman Industri Kaesong. Pejabat ini mengatakan pemerintah Korea Selatan tidak menganggap bahwa kerjasama dalam pengembangan kawasan industri tersebut merupakan hal yang melanggar sanksi Dewan Keamanan PBB yang diberlakukan kepada Korea Utara. (Sin/asr)
UPDATE: Taliban kini telah membebaskan lebih dari 160 penumpang sipil dari bus sehari setelah mereka diculik dari tiga bus di Afghanistan utara. Namun mereka menahan sedikitnya 20 tentara dan polisi sebagai tawanan.
Taliban menolak tawaran gencatan senjata pemerintah Afghanistan pada 20 Agustus 2018. Pihak militan mengatakan mereka akan bertahan dengan serangan mereka, sementara gerilyawan menyergap tiga bus yang dinaiki hampir 200 penumpang saat perjalanan untuk liburan.
Dua komandan Taliban mengatakan pemimpin tertinggi mereka menolak penawaran Minggu lalu dari Presiden Ashraf Ghani tentang gencatan senjata tiga bulan, dimulai dengan libur Idul Adha Muslim minggu ini.
Pada bulan Juni, Taliban menyetujui gencatan senjata dengan pemerintah selama tiga hari Idul Fitri. Perdamaian sementara ini mengarah ke adegan belum pernah terjadi sebelumnya saat tentara pemerintah dan militan saling berpelukan.
Namun salah satu komandan Taliban menuding gencatan senjata Juni lalu telah membantu pasukan AS. Pemimpin Taliban Sheikh Haibatullah Akhunzada menolak tawaran baru itu dengan alasan hanya akan membantu misi yang dipimpin Amerika.
“Kepemimpinan kami merasa bahwa mereka akan memperpanjang masa tinggal mereka di Afghanistan jika kami mengumumkan gencatan senjata sekarang,” seorang komandan senior Taliban, yang menolak untuk disebut identitasnya melalui sambungan telepon dilansir Reuters.
Seorang pejabat di kantor Ghani mengatakan gencatan senjata tiga bulan yang dinyatakan oleh pemerintah itu bersyarat. Namun demikian, jika Taliban tidak menghormatinya, pemerintah akan mempertahankan operasi militer.
Taliban telah melancarkan gelombang serangan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk di kota Ghazni, barat daya Kabul. Ratusan orang tewas saat terjadi pertempuran.
Pejabat pemerintah berusaha untuk mengamankan pembebasan setidaknya 170 warga sipil dan 20 anggota pasukan keamanan yang disandera oleh Taliban dari tiga bus di provinsi utara Kunduz.
Juru bicara gubernur Kunduz, Esmatullah Muradi, mengatakan penculikan itu terjadi ketika bus-bus itu melakukan perjalanan melalui Kunduz dari provinsi Takhar.
“Bus-bus itu dihentikan oleh pejuang Taliban, penumpang dipaksa turun dan mereka telah dibawa ke lokasi yang dirahasiakan,” kata Muradi.
Seorang komandan Taliban di Afghanistan mengatakan para sandera sipil dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk dikirim kembali ke rumah. Namun, anggota pasukan keamanan Afghanistan telah dipindahkan ke penjara rahasia Taliban.
“Kemungkinan besar kami akan menukar mereka dengan tahanan kami nanti,” kata sang komandan. (asr)
EpochTimesId – Mimpi buruk para ahli kesehatan hewan benar-benar terjadi. Demam Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF), penyakit yang sangat menular dan mematikan pada babi menjangkiti 4 provinsi di Tiongkok. Ratusan juta babi terserang wabah penyakit, pada negara produsen daging babi terbesar di dunia itu.
Majalah ‘Sains’ melaporkan bahwa sejauh ini, wabah ASF telah dilaporkan muncul di empat provinsi timur laut Tiongkok. Wilayah itu meliputi area seluas beberapa ribu kilometer persegi. Ada 430 juta ekor babi yang terinfeksi, banyak di antaranya adalah babi-babi yang dimiliki peternak kecil yang tidak memiliki tindakan biosekuriti.
“Wabah virus babi Afrika ini benar-benar masalah yang sangat serius,” kata Yang Hanchun, seorang virologis babi di Universitas Pertanian Tiongkok.
Karena besarnya skup ukuran industri daging babi di Tiongkok, maka dampaknya terhadap ekonomi tidak tanggung-tanggung. Bahkan mungkin saja bersifat menghancurkan.
Yang Hanchun mengatakan, masuknya ASF ke Tiongkok mengancam sumber protein utama bagi masyarakat, dalam risiko. Virus-virus ini mungkin juga menyebar dari Tiongkok ke negara lain.
Francois Roger, seorang ahli epidemiologi di Pusat Pengembangan Internasional Prancis mengatakan bahwa jika demam ASF berubah menjadi pandemi, “itu akan menjadi ancaman besar bagi bagian dunia lainnya, termasuk benua Amerika.”
Virus penyebab demam babi Afrika memang tidak membahayakan bagi manusia. Akan tetapi, virus dapat menyebar dengan cepat melalui kontak langsung atau ditularkan melalui sepatu, pakaian dan peralatan peternak.
Virus itu selain mampu bertahan hidup dalam suhu panas maupun dingin, juga mampu bertahan hidup sampai beberapa pekan dalam bangkai, kotoran babi dan produk daging setengah jadi. Terinfeksi virus tersebut dapat menyebabkan demam tinggi, pendarahan internal, dan sering menyebabkan kematian. Wabah ASF ini sampai sekarang belum ada obatnya yang dianggap efektif.
Wabah yang populer terjadi di Afrika sejak tahun 2007 ditemukan berjangkit pada babi di Georgia, Afrika. Wabah kemudian menyebar ke Rusia. ASF juga muncul di Polandia dan Republik Ceko. Para ilmuwan khawatir, bahwa wabah penyakit babi tersebut sampai menyebar ke negara produsen daging babi besar dunia seperti Jerman dan Denmark.
Hingga 21 Agustus, diketahui bahwa virus ASF telah menyerang 4 provinsi timur laut Tiongkok.
Menurut Kementerian Pertanian Tiongkok, wabah babi pertama di Asia Timur ditemukan di kota Shenyang pada 1 Agustus tahun ini. Penyelidik melacak sumber penyakit tersebut dan menyimpulkan bahwa virus telah menyebar di Shenyang sejak bulan Maret lalu.
Analisis genetika menunjukkan bahwa virus yang muncul di Timur Laut terkait erat dengan virus yang beredar di Rusia sebelumnya. Para ilmuwan di Changchun Institut Kedokteran Hewan Militer mengatakan bahwa peningkatan permintaan daging babi telah menyebabkan peningkatan jumlah permintaan produk babi.
Peningkatan yang akhirnya juga meningkatkan risiko aliran virus. Menurut ahli hewan FAO, virus babi Afrika mungkin masuk Tiongkok bersamaan dengan masuknya produk daging babi ke Tiongkok.
Wabah ASF gelombang kedua terjadi pada 14 Agustus 2018 di sebuah lokasi rumah potong di kota Zhengzhou. Babi yang terinfeksi berasal dari pasar Jiamusi di Heilongjiang. Wabah gelombang ketiga terjadi di Lianyungang, Jiangsu pada 15 Agustus. Pemerintah Tiongkok telah memburu hewan yang sakit dan hewan yang terinfeksi. Di Shenyang saja, 9.000 ekor babi dibantai untuk mencegah penularan.
Mengatasi wabah virus babi Afrika adalah tantangan besar. Produsen daging babi Tiongkok termasuk perusahaan besar dan maju, maupun peternakan kecil dan terbelakang menghadapi tantangan terbesar dalam mengendalikan demam babi Afrika.
Pengembangan ukuran untuk semua produsen adalah tantangan terbesar dalam mengendalikan demam babi Afrika. Melacak jalur infeksi juga merupakan tugas yang sulit dipecahkan. Pemerintah Tiongkok perlu membujuk para produsen babi untuk membunuh hewan dan memberi kompensasi kepada mereka. Pemerintah juga perlu menghentikan para peternak babi yang meyembelih babi terinfeksi dan menjual dagingnya. (Qin Yufei/ET/Sinatra/waa)
EpochTimesId – Pemerintah Ekuador mengatakan ingin menjadi tuan rumah KTT regional untuk membahas eksodus yang semakin memburuk dari para migran yang melarikan diri dari Venezuela, pada 21 Agustus 2018. Venezuela semakin porak poranda, sehingga rakyatnya kabur ke sejumlah negara tetangga di Amerika Selatan.
Kementerian luar negeri mengatakan, pihaknya mengundang Argentina, Brasil, Bolivia, Kolombia, Kosta Rika, dan Chili. Mereka juga mengundang Meksiko, Peru, Paraguay, Panama, Republik Dominika, Uruguay, dan Venezuela untuk hadir ke pertemuan antar kepala negara atau kepala pemerintahan pada 17-18 September di Quito.
Seruan diplomatik itu terjadi di tengah-tengah eksodus yang menggelembung. Eksodus yang telah membanjiri kota-kota perbatasan dan membanjiri beberapa pasar kerja di Amerika Latin. Orang-orang Venezuela berketrampilan rendah yang putus asa menawarkan diri untuk bekerja, sehingga dapat mengirim uang kembali ke tanah air mereka.
Perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF), inflasi Venezuela bisa mencapai 1 juta persen pada akhir tahun 2018. Kini, malnutrisi sedang meningkat di negara sosialis itu, upah minimum bulanan hanya beberapa dolar AS. Kondisi itu menempatkan produk dasar seperti ayam, berada di luar jangkauan bagi banyak orang.
Pada minggu terakhir, baik Ekuador dan Peru telah mengumumkan persyaratan masuk yang lebih ketat untuk Venezuela. Sementara di Brazil para perusuh mendorong ratusan migran kembali ke perbatasan.
“Ini adalah momen untuk bertukar pendapat, untuk melihat apa yang negara-negara berbeda lakukan dalam berbagai aspek,” kata Wakil Menteri Perwakilan Rakyat untuk Mobilitas Manusia EKuador, Santiago Chavez dalam pernyataannya.
“Yang terburuk yang bisa terjadi ke negara (Ekuador) adalah kekacauan bermigrasi,” tambah Chavez. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Untuk pertama kalinya sejak kemenangannya yang mengejutkan dalam pemilihan bulan Mei, perdana menteri veteran Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Agustus melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok dalam perjalanan lima hari, atas undangan dari perdana menteri Li Keqiang.
Mahathir, perdana menteri Malaysia yang ketujuh, bertemu dengan mitranya di Balai Agung Rakyat di Beijing pada 20 Agustus sebelum mengumumkan pembatalan dua proyek besar yang didukung negara Tiongkok sebagai bagian dari inisiatif ‘One Belt, One Road’ (OBOR) ) selama konferensi pers pada hari terakhir kunjungan resminya.
‘One Belt, One Road,’ pertama kali diumumkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping, adalah proyek perdagangan dan infrastruktur yang saat ini bertujuan untuk menghubungkan 70 negara di seluruh Eropa, Asia, Afrika, dan Oseania ke Tiongkok.
Great map illustrating the scope of #China's “One Belt, One Road” (#OBOR) strategy. If successful, it would arguably be the largest overseas investment drive ever launched by a single country. Via @TheEconomist. pic.twitter.com/UcwjXqAhLB
Perdana Menteri Malaysia telah membatalkan East Coast Rail Link (ECRL) dan proyek Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP), mengatakan prioritas utama negara tersebut sekarang adalah untuk meminimalkan utang dan pinjamannya.
Dia mengatakan pada 21 Agustus sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, “Proyek-proyek itu tidak akan berjalan … itu akan ditunda sampai saat ketika kita mampu, dengan begitu kemungkinan kita akan mengurangi biayanya.
“Saya percaya Tiongkok sendiri tidak ingin melihat Malaysia menjadi negara bangkrut.”
Mahathir menambahkan: “Jika kita harus membayar kompensasi, kita harus bayar. Ini adalah kebodohan negosiasi kita sebelumnya. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari proyek-proyek ini.”
Hasil dari perjalanan diplomatik tersebut sangat diharapkan di seluruh dunia setelah pemimpin berusia 93 tahun itu memperingatkan pekan lalu bahwa pemerintahnya, Pakatan Harapan (Alliance of Hope), ingin membatalkan atau menegosiasikan kembali inisiatif OBOR atau biasa juga disebut Belt and Road (Sabuk dan Jalan) yang kontroversial. Inisiatif bernilai miliaran dolar yang didukung oleh negara Tiongkok tersebut telah ditandatangani di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib tun Razak, pendahulunya yang dilanda skandal.
Menteri keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, telah mengecam inisiatif itu karena “benar-benar berat sebelah,” sementara Mahathir mengatakan kepada The Associated Press pekan lalu: “Di mana kita dapat membatalkan proyek ini, kita akan melakukannya. Tetapi kita mungkin harus menunda beberapa karena kita telah membuat perjanjian, dan melanggar perjanjian akan sangat merugikan kita.”
Ketika ditanya oleh Li apakah Malaysia berjuang bersama Tiongkok dalam perdagangan bebas selama konferensi pers pada 20 Agustus, pemimpin Malaysia itu menjawab, “Perdagangan bebas juga harus adil.”
Malaysia supports free trade, but it should also be fair trade. Malaysia will not support any form of colonisation under the name of trade: PM @chedetofficialpic.twitter.com/Q7MdTL21dK
Mahathir juga memperingatkan bahwa negara-negara yang kurang maju tidak boleh dimanfaatkan oleh negara-negara kaya.
“Anda tidak ingin situasi dimana ada kolonialisme versi baru terjadi karena negara-negara miskin tidak dapat bersaing dengan negara-negara kaya dalam hal perdagangan bebas yang terbuka,” katanya.
Kekhawatiran Mahathir Tentang Inistiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road) Tiongkok
Sejak kembali berkuasa tiga bulan lalu, Mahathir telah mengecam keras proyek-proyek infrastruktur yang didukung pemerintah Tiongkok senilai 23 miliar dolar yang telah ditandatangani oleh pendahulunya di tengah tuduhan korupsi. Baru bulan ini, Najib dituntut dengan tiga tuduhan pelanggaran pencucian uang terkait dengan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Malaysia saat ini sedang menyelidiki apakah pemerintah koalisi Najib, Barisan Nasional (BN), menggunakan uang tunai yang ditujukan untuk proyek infrastruktur bernilai miliaran dengan Tiongkok untuk melunasi utangnya sendiri pada saat itu.
Diperkirakan bahwa jumlah hingga $700 juta yang diutang oleh 1MDB dibayar dengan dana yang ditransfer melalui perusahaan-perusahaan kerang (shell companies) lepas pantai, menurut pejabat pemerintah yang terlibat dalam meninjau proyek.
Shell company adalah perusahaan yang hampir mati, tetapi mempertahankan pendaftarannya di bursa efek, digunakan sebagai kendaraan untuk perusahaan lain yang baru berkembang untuk menghindari biaya dan kesulitan dalam mendaftarkan perusahaan baru.
Dakwaan tersebut, dimana Najib mengaku tidak bersalah, dapat menghadapi hukuman 15 tahun penjara dengan denda paling sedikit lima kali dari jumlah dana yang tersangkut. Pada bulan Juni, mantan perdana menteri Malaysia itu juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan pelanggaran kriminal kepercayaan dan korupsi.
Ada juga kekhawatiran yang meningkat atas manfaat jangka panjang Sabuk dan Jalan untuk negara. Mahathir khawatir transaksi saat ini, yang disepakati oleh Najib, dapat menyebabkan tingginya tingkat utang dan ketergantungan keuangan pada Tiongkok, ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.
Proyek kereta api senilai $20 miliar yang ambisius dan kesepakatan $2.5 miliar untuk dua proyek pipa gas, yang akan dibangun oleh raksasa energi milik negara, China National Petroleum Corporation, adalah salah satu rencana yang dibatalkan oleh pemimpin Malaysia, yang mengatakan bahwa proyek tersebut tidak menciptakan keuntungan finansial untuk negara.
OBOR mungkin Merugikan Malaysia untuk Jangka Panjang
Beberapa negara yang telah melaksanakan inisiatif OBOR mengalami kesulitan keuangan sejak proyek infrastruktur mereka dimulai, memicu lonceng peringatan lebih lanjut tentang seberapa menguntungkan proyek-proyek tersebut untuk Malaysia.
Tahun lalu, dalam kesepakatan utang, Sri Lanka telah menyerahkan pelabuhan strategis utama, bersama dengan 15.000 hektar lahan pada Tiongkok dengan sewa 99 tahun, setelah utangnya ke perusahaan milik negara Tiongkok menggelembung. Pelabuhan Hambantota telah diakuisisi oleh Tiongkok setelah beberapa bulan negosiasi dan tekanan kuat.
Jens Roehrich, Profesor Inovasi Rantai Pasokan di University of Bath, mengatakan kepada The Epoch Times, “Kekhawatiran tentang utang-utang yang tidak dapat dikelola terhadap Tiongkok telah ditampakkan oleh negara-negara seperti Sri Lanka, dan dengan pengambilalihan oleh Tiongkok atas pelabuhan yang bermasalah tersebut, ini telah menimbulkan pertanyaan tentang hilangnya sebuah kedaulatan.”
Roehrich mengatakan ada kekhawatiran bahwa ekonomi Tiongkok yang melambat dan pertumbuhan yang lamban dapat memaksa perusahaan-perusahaannya untuk memindahkan fasilitas-fasilitas produksi ke negara-negara lain di Asia untuk membantu mereka membangun infrastruktur mereka.
Dia menambahkan, “Ini mungkin berdampak negatif pada pasar negara itu sendiri.”
Pelabuhan Gwadar di Pakistan, proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar dari investasi Tiongkok sebagai bagian dari prakarsa ‘One Belt, One Road’. Beijing juga memiliki ambisi untuk memperluas inisiatif ke Arctic, membuka rute pelayaran yang akan membentuk “Polar Silk Road.” (Amelie Herenstein / AFP / Getty Images)
Demikian pula, komponen Pakistan dari inisiatif OBOR Tiongkok, Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), senilai $62 miliar yang seharusnya menjanjikan pembangunan dan kemakmuran negara tersebut, telah terbukti tidak disukai di kalangan rakyatnya.
Balochistan, di pusat CPEC dan provinsi terbesar di Pakistan berdasarkan wilayah, telah menyaksikan protes-protes yang dipimpin oleh anak-anak karena diabaikan oleh proyek energi dan infrastruktur bernilai miliaran dolar tersebut. Hanya dua dari 21 proyek energi CPEC yang direncanakan akan dipasang di daerah tersebut meskipun kekurangan listrik, dan tidak ada rencana untuk membangun jalan utama enam jalur di kawasan itu, Financial Times melaporkan.
Sementara itu, kereta api Tiongkok-Laos, yang mulai dibangun pada tahun 2016, diperkirakan menelan biaya hingga 50 persen dari PDB negara tersebut.
Setelah kembali ke kantor, Mahathir berkata, “Kita tidak dapat memiliki cukup uang untuk membayar terlalu banyak utang dari Tiongkok.”
Utang nasional Malaysia saat ini mencapai angka sekitar $250 miliar.
Mungkinkah Keputusan Mahathir Merusak Hubungan Malaysia-Tiongkok?
Saat berbicara pada 400 pengusaha dan pemimpin bisnis Tiongkok pada 19 Agustus, Mahathir memperjelas tujuannya untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan mitra dagang terbesar Malaysia.
Tahun lalu, total perdagangan Malaysia dengan Tiongkok mencapai lebih dari $92 juta, lebih dari $30 juta dengan Singapura, di tempat kedua, menurut data Bloomberg.
Sosok berusia 93 tahun tersebut mengatakan kepada Forum Pemimpin Pengusaha Tiongkok bahwa jangankan konfrontasi, Malaysia harus fokus pada hubungan ekonomi yang lebih baik, karena hubungan Malaysia-Tiongkok telah hampir 2.000 tahun, katanya.
Mahathir berkata, “Kita tidak menentang perusahaan Tiongkok tetapi melawan orang Malaysia yang meminjam uang dalam jumlah besar untuk melaksanakan proyek yang tidak perlu.”
Mahathir juga mendesak Beijing untuk bersimpati dengan Malaysia mengenai masalah fiskal saat ini selama konferensi pers bersama dengan Li Keqiang pada 20 Agustus.
Dalam wawancara dengan The Epoch Times, Syed Ahmad Israa’, CEO Institut Penelitian Interdisipliner dan Strategi Internasional (IRIS), mengatakan dia percaya ketidaksepakatan dengan Tiongkok atas inisiatif Sabuk dan Jalan tidak akan mengakhiri hubungan positif dengan negara.
“Mahathir sedang berusaha mencari dan menuntut persyaratan yang lebih adil dalam berhubungan dengan Tiongkok, sehingga kita tidak akan terlalu bergantung, kita tidak akan benar-benar menutup pintu kepada siapa pun hanya karena kita memiliki beberapa ketidaksepakatan,” katanya.
Li mengatakan kepada Mahathir, “Tiongkok tidak akan mengubah kebijakan persahabatan jangka panjangnya dengan Malaysia karena perubahan-perubahan situasi dalam negeri.”
Kondisi ‘Ikan Kecil Menyambut Investasi dari Ikan Besar’ Berlaku
Meski membatalkan dua proyek yang terkait dengan proyek Sabuk dan Jalan Tiongkok, Mahathir menegaskan dia terbuka untuk investasi asing.
“Para investor Tiongkok merasa khawatir karena saya mengambil alih, orang-orang mengatakan saya anti Tiongkok, tetapi apa yang saya katakan kepada mereka adalah kita harus menjaga kepentingan Malaysia.
“Apa yang kita khawatirkan adalah proyek-proyek yang tidak layak dan utang besar yang terjadi,” kata Mahathir dalam konferensi pers pada 21 Agustus.
Dia menambahkan: “Sejauh itu bisnis yang bersahabat, itu masih berlaku. Mereka harus menyesuaikan dengan kondisi normal investasi asing.”
Dalam hal investasi dari Tiongkok di masa depan, Mahathir mengatakan akan “ditangguhkan sampai saat ketika kita mampu, maka mungkin kita akan mengurangi biayanya”.
Israa’ berkata, “Mahathir telah menunjukkan bahwa meskipun kita lebih kecil, dan kita benar-benar harus bergantung pada keuangan Tiongkok, kita masih memiliki posisi dan kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi kita, dan kita tidak boleh hanya tunduk pada apa yang Tiongkok inginkan.” (ran)
