Home Blog Page 1965

Penurunan Ekonomi Terbesar dalam 2 Dasawarsa Korea Utara: Akankah Kelaparan Parah akan Terulang?

0

Ekonomi Korea Utara menyusut 3,5 persen tahun lalu, menurut laporan yang dirilis pada Jumat, 20 Juli, oleh bank sentral Korea Selatan. Itu adalah penurunan terbesar sejak 1997, ketika Produksi Domestik Bruto (PDB) Korea Utara menurun tajam sebesar 6,5 persen.

Sebaliknya, ekonomi yang diatur secara demokratis, Korea Selatan tumbuh 3,1 persen pada tahun 2017.

Bank of Korea (BOK) menghubungkan penyusutan ekonomi di Korea Utara tersebut dengan penurunan output pertambangan dan penyusutan dalam industri berat dan kimia.

Data menunjukkan produksi di sektor tersebut menurun 10,4 persen, yang dipandang sebagai hasil dari larangan-larangan PBB baru-baru ini yang diadopsi dan diterapkan pada tahun lalu sebagai tanggapan terhadap serangkaian tes nuklir yang mengganggu dari Kim Jong-Un.

Ekspor mineral Korea Utara, termasuk batu bara, dilarang berdasarkan resolusi 2371 PBB, diadopsi pada Agustus tahun lalu. Dewan Keamanan PBB juga dengan suara bulat menjatuhkan sanksi lain terhadap Korea Utara dalam resolusi 2397 pada 22 Desember 2017.

Terlepas dari pelanggaran langka tersebut, “sanksi-sanksi itu pada dasarnya ditahan,” Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats mengatakan pada NPR. Pejabat BOK juga memperhatikan transaksi-transaksi antara Korea Utara dan Tiongkok telah jatuh “secara signifikan” di paruh pertama tahun ini, Yonhap News Agency melaporkan.

Kim Jong-Un sepertinya tidak akan diberi kabar baik tahun ini di sisi ekonomi.

Resolusi 2397 PBB membatasi pemasukan minyak mentah Korea Utara hingga 500.000 barel mulai 1 Januari 2018. Ia juga mengharuskan negara-negara yang menggunakan pekerja Korea Utara untuk mengirim mereka kembali tidak lebih dari 24 bulan sejak berlakunya resolusi tersebut.

“PBB memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara pada Agustus dan Desember, dan itu akan membuat tekanan serius dalam ekonomi Korea Utara tahun ini,” kata pejabat BOK kepada Kantor Berita Yonhap.

Kemunduran ekonomi terakhir Korea Utara pada 1997 terjadi di tengah kelaparan parah di mana dua hingga tiga juta orang, menurut perkiraan sejumlah ahli, meninggal antara tahun 1995 dan 1998, New York Times melaporkan.

BOK telah memperkirakan PDB Korea Utara setiap tahun sejak 1991 menggunakan data dasar yang disediakan oleh lembaga-lembaga terkait. Dengan tidak adanya data yang dapat diandalkan dari rezim komunis, estimasi BOK tersebut secara luas dianggap sebagai sumber yang paling dapat diandalkan atas status ekonomi Korea Utara. (ran)

ErabaruNews

Promosikan Asian Games 2018, Kominfo Gelar Pesta Rakyat dan Kompetisi Konten Kreatif

0

Epochtimes.id- Pelaksanaan Asian Games 2018 makin dekat, kurang dari 28 hari lagi, gelaran olah raga terbesar di Asia itu akan berlangsung di Jakarta, Palembang dan sekitarnya. Berbagai kegiatan untuk menyemarakkan digelar oleh semua kalangan, dari  masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar berbagai ivent untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan Asian Games 2018, mulai dari kompetisi konten kreatif dan pesta rakyat. Sejumlah kegiatan itu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Noor Iza mengatakan pesta rakyat dikemas sebagai kegiatan terbuka bagi masyarakat untuk unjuk kreatifitas dalam bentuk tarian dan kreasi konten digital dalam bentuk foto atau video.

“kompetisi tarian modern digelar di panggung Pesta Rakyat yang juga dimeriahkan dengan pameran produk UMKM lokal dan potensi wisata setempat,” tambahnya.

Gelaran Pesta Rakyat bertema Semangat Sang Juara itu telah berlangsung di Jambi, Pekan Baru (Riau), Solo (Jawa Tengah), Makassar (Sulsel), Padang (Sumbar) dan Banyuwangi (Jatim). 

Dalam minggu ini sampai pertengahan Agustus akan berlangsung di Denpasar (Bali), Sorong (Papua Barat), Medan (Sumut),  Ambon (Maluku), Lombok (NTB), Yogyakarta (DIY), Banjarmasin (Kalsel), Bandung (Jabar), dan Bandar Lampung (Lampung). Pesta Rakyat itu dilaksanakan di kota-kota yang dilalui jalur Torch Relay atau estafet api obor Asian Games 2018 keliling Indonesia. 

Dalam Pesta Rakyat yang digelar dalam ajang Car Free Day (CFD), masyarakat sekitar lokasi, selain mengikuti Kompetisi Tarian Modern, juga bisa mengikuti kuis atau trivia dengan merchandise yang menarik serta mendaftarkan diri menjadi Duta Suporter Indonesia atau memberikan dukungan untuk atlet Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2018.

Duta Suporter Indonesia (DSI) yang digagas oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara merupakan aplikasi untuk menggalang dukungan dan partisipasi para pengguna internet di Tanah Air. 

Aplikasi itu diluncurkan untuk mengajak masyarakat, khususnya pengguna internet, ikut mendukung pelaksanaan Asian Games 2018. Hal tersebut disebabkan tingginya angka pengguna internet di Indonesia yang menjadi nilai tambah istimewa, terutama generasi muda (milenial).

Sejak diluncurkan Kementerian Kominfo pada 10 Juli lalu, tercatat hingga update data terakhir Minggu (22/7/2018), sebanyak 82.777 menjadi pendukung aplikasi DSI. Sedangkan jumlah Duta telah mencapai 3126.

Jumlah user yang terdata aktif di aplikasi DSI per tanggal 22 Juli berjumlah 30.808 dan melalui mobilesite yakni 55.095. Kemudian untuk pemenang kuis harian yang ada di aplikasi DSI yaitu sebanyak 150. Sementara untuk keseluruhan jumlah vote yang dilakukan pengguna internet untuk memilih para DSI telah mencapai 105.366.

Berdasarkan data yang dihimpun terakhir per tanggal 22 Juli, sebanyak 3327 menjadi partisipan aktif aplikasi DSI dari 34 provinsi di Indonesia yang terbagi menjadi dua kategori yaitu duta dan suporter. (asr)

Diapresiasi Kepala Daerah yang Membentuk Layanan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak

Epochtimes.id- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise menyampaikan apresiasi terhadap para kepala daerah yang telah membentuk dan menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui lembaga layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak).

Hal demikian disampaikannya dalam acara Peringatan Hari Anak Nasional 2018 di Kota Pahlawan, Surabaya, Senin (23/7/2018).

Atas apresiasinya, Menteri Yohana menyampaikan penghargaan kepada Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Bireuen-Aceh, Kota Bandung-Jawa Barat, Kota Surakarta-Jawa Tengah, Kabupaten Sleman-DIY, Kabupaten Bantul-DIY, Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur.

Apresiasi juga disampaikan kepada para kepala daerah yang telah berhasil membentuk UPTD PPA seperti Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Kota Metro-Lampung, Kabupaten Subang-Jawa Barat, Kota Denpasar-Bali, Kabupaten Hulu Sungai Utara-Kalimantan Selatan.

Komitmen Kepala Daerah menjadi kunci utama atas terbentuknya unit layanan ini sebagaimana amanat dalam Permendagri No 12 Th 2017 bahwa pembentukan UPTD merupakan hasil dari executive review dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Mengingat proses yang terus berjalan, saat ini banyak daerah juga tengah mengupayakan pembentukannya. Penyediaan unit layanan teknis semacam ini merupakan langkah maju Negara dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap Perempuan dan Anak.

Melalui Peraturan Menteri PPPA No 4 Thn 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, Negara sungguh hadir dalam memberikan perlindungan. Disebutkan bahwa tugas UPTD PPA antara lain menerima pengaduan, menjangkau korban, mengelola kasus, menyediakan penampungan sementara sesuai kebutuhan korban, memfasilitasi mediasi serta mendampingi korban untuk mendapatkan layanan lainnya sesuai kebutuhannya.

Pada kesempatna yang sama di Surabaya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise sehari sebelumnya, Minggu (22/07/2018) resmi menutup Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) 2018 yang telah berlangsung sejak 18 Juli lalu di Kota Surabaya, Jawa Timur.

“Saya berharap setelah kalian kembali ke daerah masing-masing, jadilah Pelopor dan Pelapor atas berbagai permasalahan yang kalian lihat dan temukan. Jadilah motivator, fasilitator, inovator, dan kreator demi kemajuan anak-anak Indonesia,” harap Yohana.

Salah satu peserta Forum Anak Nasional 2018 dari Prov.Maluku, Marsya Pelamonia mengatakan bahwa Pertemuan FAN 2018  memberinya kesempatan untuk bersuara dan bertemu anak-anak dari seluruh poelosok Nusantara.

Sebagai upaya mengimplementasikan tema “Bakti Anak Untuk Negeri”, peserta FAN telah mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya pembekalan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan diskusi mencari solusi permasalahan terkait isu-isu pemenuhan hak dan perlindungan anak oleh narasumber dari berbagai Kementerian/Lembaga, organisasi, NGO, bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu dan kurang beruntung agar mereka belajar berbagi untuk mewujudkan kebhinekaan dalam persatuan; dan fun games berupa outbond agar terwujud rasa persaudaraan, kebersamaan, dan rasa senasib sepenanggungan meski berasal dari daerah yang berbeda-beda.

Hingga saat ini telah terbentuk 34 Forum Anak Provinsi, 418 Forum Anak Kabupaten dan Kota, 841 Forum Anak Kecamatan, dan 1.080 Forum Anak Desa dan Kelurahan.

Forum Anak ini diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan anak-anak dan sesama anak-anak antar wilayah dalam proses pembangunan. (asr)

Industri Surya Tiongkok Dalam Masalah Meskipun Ada Dukungan Pemerintah Bertahun-tahun

0

Industri surya AS telah dihancurkan oleh produsen Tiongkok yang membanjiri produk-produk mereka di pasar AS dengan praktik dumpingnya, merusak industri setemapt. Penurunan industri yang pernah booming di Amerika Serikat tersebut berjalan seiring dengan evolusi Tiongkok menjadi pembuat panel surya terbesar di dunia.

Tiongkok melampaui Jerman pada tahun 2015 untuk menjadi negara dengan kapasitas panel surya yang terpasang paling banyak. Pada tahun 2017, pasar photovoltaic (PV) di Tiongkok melewati tonggak 100 gigawatt (GW), energi yang cukup untuk menghasilkan 70 juta rumah.

Pemerintah AS telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah kerugian yang terjadi pada industri surya AS. Pada bulan Januari, pemerintahan Trump memberlakukan tarif pada panel surya dan modul yang diimpor dari Tiongkok, 30 persen pada tahun pertama, diikuti oleh penurunan tahunan sebesar 5 persen, mencapai 15 persen pada tahun 2021.

Kemudian, pada bulan Juni, panel-panel surya dan modul-modul yang diimpor dari Tiongkok menjadi sasaran tarif 25 persen, bagian dari produk-produk Tiongkok senilai $50 miliar yang akan dipukul dengan tarif di tengah perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

panel surya terapung
Para pekerja Tiongkok berjalan di bagian proyek ladang surya mengambang yang sedang dibangun di Huainan, Provinsi Anhui, pada 14 Juni 2017. (Kevin Frayer / Getty Images)

Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang mencoba melindungi industri surya domestiknya sendiri terhadap produk-produk solar Tiongkok. Pada 18 Juli, India, importir terbesar peralatan surya Tiongkok, mengumumkan bahwa mereka akan mengenakan tarif pengaman 25 persen pada modul dan panel-panel surya yang diimpor dari Tiongkok.

Masih harus dilihat berapa banyak industri surya AS akan mendapat manfaat dari tarif-tarif yang diusulkan tersebut, karena produsen-produsen panel surya dan modul yang berbasis di AS benar-benar menyumbang hanya 15 persen dari pekerjaan surya di Amerika, menurut sensus National Solar Jobs Census tahun 2017 yang dilakukan oleh yayasan nonprofit AS, Solar Foundation.

Sementara itu, perusahaan instalasi panel surya baik di Amerika Serikat maupun Uni Eropa, yang mengandalkan impor murah Tiongkok untuk memperluas bisnis mereka, telah mengeluh bahwa tarif untuk panel surya Tiongkok dapat memotong keuntungan mereka karena mereka dipaksa untuk menaikkan harga bagi konsumen yang mungkin tidak mau membayar.

Namun, sudah ada tanda-tanda bahwa industri tenaga surya Tiongkok tidak berkelanjutan, setelah bertahun-tahun bergantung pada subsidi-subsidi pemerintah yang besar.

Subsidi Pemerintah

Pada bulan Juni, rejim Tiongkok membuat pengumuman mengejutkan bahwa pihaknya akan menerapkan langkah-langkah untuk mendinginkan industri solar yang terlalu padat yang sudah memasok lebih dari permintaan, mengungkapkan betapa banyak perusahaan surya Tiongkok bergantung pada dukungan keuangan negara.

Sebuah pengumuman bersama yang diterbitkan oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC), Kementerian Keuangan, dan Administrasi Energi Nasional menyatakan bahwa otoritas pusat akan memotong tarif subsidi nasional untuk energi yang dihasilkan oleh matahari sebesar 0,05 yuan (sekitar $0,007 ) per kilowatt-jam, menurut laporan 4 Juni oleh koran harian People’s Daily milik pemerintah. Itu adalah pembayaran yang dilakukan untuk rumah tangga dan bisnis dalam menggunakan listrik yang dihasilkan dari sumber-sumber terbarukan. Perusahaan-perusahaan energi surya juga menerima subsidi untuk menghasilkan energi.

Selain itu, pihak berwenang setempat telah menghentikan pembangunan proyek-proyek solar bersubsidi sampai pemberitahuan lebih lanjut.

turbin angin dan ladang surya
Panel surya dan turbin angin di sebuah gunung tandus di Desa Shenjing di Zhangjiakou, Provinsi Hebei, pada 2 Juli 2018. (VCG)

Sementara itu, dana-dana negara Tiongkok untuk mensubsidi perusahaan-perusahaan energi terbarukan mulai menipis. Menurut laporan 5 Juli oleh situs berita teknologi Tiongkok, OFweek, dana negara mengalami defisit sebesar 112,7 miliar yuan (sekitar $16,6 miliar) pada akhir tahun 2017, dimana 45,5 miliar yuan (sekitar $6,7 miliar) dihabiskan hanya untuk subsidi surya saja, mengutip data dari Administrasi Energi Nasional.

Laporan OFweek, mengutip penelitiannya sendiri, menyatakan bahwa jika NDRC belum mengumumkan pemotongan nasional pada bulan Juni, defisit subsidi solar dana negara akan menggelembung menjadi 81 miliar yuan (sekitar $11,9 miliar) pada akhir 2018, dan 97,2 miliar (sekitar $14,3 miliar) pada 2019, serta 111,1 miliar (sekitar $16,4 miliar) pada 2020.

Akan tetapi produsen-produsen peralatan surya di seluruh dunia masih akan dirugikan dalam bersaing melawan rekan-rekan Tiongkok mereka. Banyak pejabat provinsi dan kota Tiongkok terus menyediakan paket keuangan regional mereka sendiri ke sektor surya domestik.

Di Shenzhen, sebuah kota di Tiongkok selatan yang berbatasan dengan Hong Kong, pemerintah setempat mengumumkan pada 12 Juni bahwa mereka akan mensubsidi proyek photovoltaic (PV) dengan 0,4 yuan ($0,06) per kilowatt-jam, dengan subsidi tahunan maksimum dibatasi pada 500.000 yuan ($73.850 ). Selain itu, setiap meter persegi panel surya yang dipasang akan disubsidi dengan 390 yuan ($57,60).

Di Beijing, program subsidi yang ada untuk proyek PV berlangsung dari 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2019, dengan subsidi 0,3 yuan ($0,04) per kilowatt-jam.

Program Perekrutan Luar Negeri

Sektor surya Tiongkok telah tumbuh secara eksponensial, sebagian karena program perekrutan yang disponsori negara yang memikat para pebakat PV dari negara lain untuk bekerja di Tiongkok, dengan janji-janji paket pekerjaan yang menguntungkan.

Misalnya, Zhu Xin meraih gelar doktor dalam bidang teknik elektro dari University of Michigan dan merupakan insinyur senior dengan Solusi PDF yang berbasis di San Jose, yang mengembangkan teknologi integrasi proses-desain untuk sirkuit terpadu (ICs). Dia kembali ke Tiongkok di bawah program rekrutmen pemerintah, Rencana Seribu Talenta, pada tahun 2012. Saat ini, Zhu adalah pendiri dan presiden Fotolistrik Suzhou Juzhen di Kota Zhangjiagang, Provinsi Jiangsu.

perusahaan panel surya cina tiongkok
Seorang pekerja Tiongkok memeriksa sel surya di sebuah pabrik di Nantong di Provinsi Jiangsu bagian timur Tiongkok pada 28 Maret 2018. (AFP / Getty Images)

Rencana Seribu Talenta diluncurkan pada 2008 untuk menarik pekerja di bidang sains dan teknologi dari seluruh dunia untuk mengambil pekerjaan di Tiongkok. Tujuan program ini adalah untuk mendorong kemajuan teknologi Tiongkok, yang pada akhirnya mengubah negara tersebut menjadi pembangkit tenaga listrik berteknologi tinggi.

Lebih dari 7.000 profesional Tiongkok dan asing tingkat atas telah direkrut berdasarkan rencana tersebut. Warga negara Tiongkok yang kembali ke Tiongkok setelah bekerja atau belajar di luar negeri ditawarkan paket satu kali sebesar 1 juta yuan ($151.140).

Pemerintah daerah di Tiongkok memiliki program rekrutmen serupa dengan paket insentif unik mereka untuk menarik pebakat luar negeri.

Yang Liyou, general manager dari Jinergy, sebuah perusahaan PV yang berbasis di Kota Jinzhong, Provinsi Shanxi, kembali ke Tiongkok di bawah Rencana Seribu Talenta di 2013.

Yang Liyou memiliki karier yang luas di sektor energi dan teknologi terbarukan di AS: Dia bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan departemen untuk perusahaan PV Spanyol, BP Solar. Dia juga kepala departemen penelitian bahan-bahan baru di Sarnoff, perusahaan teknologi semikonduktor berbasis di New Jersey. (ran)

ErabaruNews

Pompeo Peringatkan Negara-negara Melawan Sanksi Korea Utara

0

Sekretaris Negara Mike Pompeo mengatakan pada 20 Juli bahwa ketika Amerika Serikat sedang berkomitmen untuk mempertahankan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara sampai mereka membongkar persenjataan nuklirnya, beberapa negara telah melanggar sanksi-sanksi yang telah disepakati dengan memberikan minyak kepada rezim nakal tersebut di atas dan melampaui apa yang diperbolehkan.

Berbicara di New York pada hari Jumat, ia memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB dalam perjalanannya ke Korea Utara awal bulan ini. Dia juga bertemu dengan duta besar Korea Selatan untuk AS dan menteri luar negeri Jepang di Misi Korea Selatan untuk PBB

Pada jumpa pers bersama dengan duta besar AS untuk PBB, Nikki Hayley, Pompeo mengatakan bahwa mereka akan terus menekan negara-negara lain untuk menegakkan sanksi-sanksi tersebut sampai Korea Utara memenuhi janji-janjinya.

“Kita juga harus menindak tegas bentuk-bentuk penghindaran sanksi-sanksi lainnya, termasuk penyelundupan batu bara lewat laut, penyelundupan melalui perbatasan darat, dan kehadiran pekerja tamu Korea Utara di negara-negara tertentu,” katanya. “Pencurian siber Korea Utara dan kegiatan kriminal lainnya juga menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi rezim, dan mereka harus dihentikan.”

Amerika Serikat mencoba untuk menghentikan pengiriman lebih lanjut produk-produk minyak olahan ke Korea Utara, tetapi tindakan itu diblokir oleh Rusia dan Tiongkok, yang juga anggota Dewan Keamanan PBB, Hayley mengatakan.

“Bagi Tiongkok dan Rusia untuk memblokirnya, apa yang mereka katakan kepada kita?” katanya. “Apakah mereka mengatakan kepada kita bahwa mereka ingin terus memasok minyak ini?”

Baik dia maupun Pompeo tidak menyebutkan negara-negara yang dituduh telah melanggar sanksi-sanksi tersebut, tetapi Hayley mengatakan mereka memiliki gambar pengiriman dari kapal ke kapal minyak murni secara ilegal, cara utama Korea Utara menghindari sanksi-sanksi tersebut, kata Pompeo.

“Transfer ini terjadi setidaknya 89 kali dalam lima bulan pertama tahun ini dan terus terjadi. Amerika Serikat mengingatkan setiap negara anggota PBB tentang tanggung jawabnya untuk menghentikan pengiriman ilegal dari kapal ke kapal, dan kita mendesak mereka untuk meningkatkan upaya penegakan hukum mereka juga,” katanya.

Pada bulan Februari, pemerintah AS merilis laporan yang mendaftar 27 bisnis yang katanya terlibat dalam memasok minyak secara ilegal ke Korea Utara, sebagian besar melalui pengiriman dari kapal ke kapal. Negara-negara dimana kapal-kapal tersebut berbendera, terdaftar, atau tertangkap adalah Korea Utara, Tiongkok, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Kepulauan Marshall, Tanzania, Panama, dan Komoro.

negara pelanggara sanksi pbb
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berbicara kepada para anggota media di sebelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, di markas PBB pada 20 Juli 2018, di New York City. Pompeo bertemu dengan Dewan Keamanan PBB untuk briefing tentang KTT Korea Utara. (Kena Betancur / Getty Images)

Mengutip sebuah sumber yang berbasis di Tiongkok, surat kabar Korea Selatan, Chosun Ilbo, melaporkan pada hari Kamis bahwa Tiongkok telah hampir dua kali lipat ekspor minyak mentah ke Korea Utara sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berkunjung ke sana pada bulan Juni.

Laporan tersebut mengikuti pernyataan Presiden Trump, yang mengatakan bahwa Tiongkok mungkin melonggarkan perbatasannya sehubungan dengan Korea Utara, menimbulkan kekhawatiran di masyarakat internasional bahwa Tiongkok dapat memberi Korea Utara sumber hidup yang akan menjegal upaya-upaya internasional untuk denuklirisasi.

“Tiongkok harus terus menjadi kuat & ketat di Perbatasan Korea Utara sampai kesepakatan dibuat,” dia tulis di twitternya pada bulan Mei. “Kata-kata tersebut adalah bahwa baru-baru ini Perbatasan itu telah menjadi lebih berpori [mudah ditembus] dan lebih banyak lagi yang disaring.”

Setelah kunjungan Pompeo ke Korea Utara awal bulan ini, seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya dalam kementerian luar negeri dikutip oleh KCNA yang dikelola negara mengatakan bahwa Amerika Serikat menggunakan taktik “seperti gangster” untuk membuat Korea Utara menghentikan program nuklirnya, menambahkan bahwa Sikap Amerika Serikat “sangat mengganggu.”

Pomeo telah berulang kali menolak pernyataan-pernyataan tersebut, dan Trump telah mengatakan mereka mungkin telah dihasut oleh Tiongkok, yang sedang menderita dari tarif-tarif AS yang baru-baru ini dikenakan pada barang-barang Tiongkok. (ran)

ErabaruNews

Pemerintah Korsel Dituntut Bertanggungjawab Atas Tragedi Feri Sewol yang Menewaskan 304 Orang

Epochtimes.id- Setelah empat tahun lamanya, Pengadilan Korea Selatan pada Kamis (19/07/2018) menyatakan pertama kalinya tanggungjawab pemerintah atas tenggelamnya feri Sewol 2014 silam yang menewaskan 304 orang.

Korban ini terutama anak-anak sekolah. Pengadilan setempat memerintahkan untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban.

Kegagalan penyelamatan terhadap korban anak-anak di salah satu negara di ekonomi Asia yang paling maju secara teknis mengejutkan dan membuat marah warga Korea Selatan. Pemerintahan mantan Presiden Park Geun-hye adalah fokus dari sebagian besar kemarahan masyarakat.

Kapal feri tersebut diketahui mengalami kelebihan muatan hingga ketika terbalik di lepas pantai barat daya pada 16 April 2014, para penyelidik mengatakan, membuat bangsa ini tenggelam dalam kesedihan yang mendalam selama berbulan-bulan.

Pengadilan Distrik Pusat Seoul memerintahkan agar setiap keluarga menerima 200 juta won ($ 177.000) untuk setiap korban, dan kompensasi tambahan mulai dari 5 juta ($ 4.400) hingga 80 juta won ($ 70.000) untuk setiap anggota keluarga.

“Para korban meninggal dunia ketika menunggu penyelamatan di dalam kapal, tanpa mengetahui tentang situasi rinci,” kata Hakim Lee Sang-hyun dalam dokumen pengadilan.

“Tapi setelah lebih dari empat tahun, masalah masih berlanjut tentang siapa yang bertanggung jawab atas tenggelamnya dan kompensasi.”

Tidak diketahui apakah pemerintah dan operator feri akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut.

Sekitar 354 anggota keluarga yang ditinggalkan dari 118 siswa telah mengajukan gugatan pada tahun 2015 terhadap pemerintah dan operator feri, Chonghaejin Marine, setelah menolak kesepakatan kompensasi yang menutup opsi tindakan hukum.

Chonghaejin Marine membebani Sewol dan awaknya meninggalkan feri setelah mengatakan kepada para penumpang untuk tetap berada di kabin mereka seperti diungkap dalam dokumen pengadilan.

Pasukan penjaga pantai gagal mempertahankan kendali kapal dan menyelamatkan penumpang.

Lebih dari dua pertiga dari 476 penumpang Kapal Sewol adalah para siswa dalam perjalanan sekolah, banyak di antaranya meninggal karena terperangkap di kapal mengikuti arahan awak.

Putusan Kamis lalu adalah “hanya permulaan” dari perjuangan keluarga untuk kebenaran seperti diungkapkan Jeon Myung-sun, yang memimpin sebuah asosiasi keluarga korban.

“Kami tidak puas,” kata Jeon kepada Reuters.

“Pengadilan tidak menerima pembelaan kami bahwa kantor kepresidenan melanggar hukum, sebagai pengawas untuk bencana nasional. Kami akan membesarkannya lagi dalam banding. ”

Yoo Kyung-keun, anggota lain dari kelompok itu, terus menahan air mata atas perlakuan kontras terhadap anak dari tim remaja sepak bola Thailand dan pelatih mereka diselamatkan minggu lalu dari gua di mana mereka telah terperangkap selama berhari-hari.

“Ini adalah pertama kalinya ketika saya iri pada orang-orang Thailand dan saya akan terus iri pada mereka,” kata Yoo kepada wartawan di luar pengadilan setelah keputusan itu, mengatakan dia berharap dia adalah warga negara Thailand.

“Aku sangat senang semua orang hidup dan aman.”

“Para korban meninggal ketika menunggu penyelamatan di dalam kapal, tanpa mengetahui tentang situasi rinci,” kata Hakim Lee Sang-hyun dalam dokumen pengadilan. (Sin/asr)

Mantan Pemimpin Hong Kong Kembali ke Penjara dengan Hukuman 12 Bulan

0

Mantan pemimpin Hong Kong Donald Tsang dikirim kembali ke penjara pada hari Jumat setelah penolakan banding terhadap hukuman atas pelanggaran di kantor publik, tetapi dengan hukumannya berkurang dari 20 bulan menjadi 12 bulan.

Keputusan dengan suara bulat oleh tiga hakim Pengadilan Banding berarti bahwa Tsang (73 tahun) yang sebelumnya dibebaskan dengan jaminan setelah menjalani sekitar dua bulan, harus kembali ke penjara.

Pengacara Tsang segera mengindikasikan bahwa dia bermaksud mengajukan banding dan berusaha mengajukan jaminan, tetapi hakim menasihatinya untuk membaca putusan tersebut sebelum melakukan apapun.

Tsang, pemimpin kedua Hong Kong sejak penyerahan kota tahun 1997 dari Inggris ke rezim Tiongkok, adalah pejabat paling tinggi di wilayah tersebut yang melanggar hukum.

Dia dipenjara pada bulan Februari atas tuduhan pelanggaran di kantor publik karena gagal untuk menjelaskan transaksi-transaksi tertentu dengan seorang taipan bisnis.

Hukuman tersebut membawa akhir yang memalukan untuk apa yang telah menjadi karier bintang untuk Tsang mencakup lebih dari empat dekade.

Pelanggaran Tsang terjadi tepat sebelum dia pensiun pada tahun 2012 ketika laporan mulai muncul dari perjalanannya yang mewah, kadang-kadang oleh jet pribadi dan kapal pesiar mewah, dengan pengusaha kaya.

mantan kepala eksekutif hong kong naik banding
Mantan kepala eksekutif Hong Kong Donald Tsang dan istrinya Selina tiba di Pengadilan Tinggi untuk banding tentang putusan pengadilan atas tuduhan pelanggaran di Hong Kong, Tiongkok, 20 Juli 2018. (Bobby Yip / REUTERS)

Tuduhan pelanggaran berpusat pada bagaimana Tsang dengan sengaja menyembunyikan transaksi-transaksi sewa pribadi dengan taipan properti, Bill Wong, sementara kabinetnya telah membahas dan menyetujui lisensi penyiaran digital untuk perusahaan radio yang sekarang sudah mati, Wave Media, di mana Wong adalah pemegang saham utama.

Sementara para hakim memutuskan untuk memangkas delapan bulan dari hukuman asli Tsang, mereka masih menganggap tindakannya telah merusak reputasi pemerintah Hong Kong.

“Pelanggaran pemohon dalam pandangan kami sangat serius mengingat posisinya yang terkemuka di masyarakat dan bahaya yang diakibatkan oleh tindakannya di antara orang-orang Hong Kong karena kepercayaan mereka terhadap cara pemerintah melakukan bisnisnya, dengan para pejabat yang dipercaya untuk mengawasi integritas sistem dan, akhirnya, di dalam pengambilan keputusan itu sendiri,” kata putusan pengadilan.

“Sampai hari ini, tidak pernah ada penjelasan yang tepat tentang mengapa pemohon melakukan apa yang dia lakukan, dan pertanyaan atas tindakan-tindakannya dan integritasnya tidak akan dapat dihindari dan sayangnya tetap sebagai penilaian atas masa periodenya sebagai Kepala Eksekutif.”

Istri Tsang, Selina Tsang, mengatakan dia merasa “sangat kecewa” setelah putusan tersebut dan tidak menerima pertanyaan wartawan. (ran)

ErabaruNews

Catatan Intelijen Asing AS Perkuat Dugaan Operasi yang Didanai Capres Clinton

0

EpochTimesId – Dokumen-dokumen yang baru dibuka dan dirilis pada 21 Juli 2018 di Amerika Serikat memperkuat kecurigaan lama, bahwa sekelompok pejabat pemerintahan era Presiden Barack Obama menggunakan dokumen penelitian oposisi yang tidak diverifikasi. Kegiatan itu diduga didanai oleh tim kampanye calon presiden Hillary Clinton dan Komite Nasional Demokrat (DNC), untuk mendapatkan surat perintah untuk memata-matai mantan anggota tim Kampanye Trump, sukarelawan Carter Page, namun gagal menginformasikan kepada pengadilan tentang siapa yang mendanai dokumen tersebut.

Kemudian, Direktur FBI kala itu, James Comey dan Wakil Jaksa Agung, Sally Yates menandatangani permohonan pengajuan surat perintah awal kepada Pengadilan Pengawasan Intelijen Asing (FISC), menurut kumpulan dokumen yang dirilis oleh Departemen Kehakiman. Meskipun memberi tahu komite intelijen Senat bahwa dirinya tahu pada bulan Januari tahun lalu bahwa berkas itu ‘tidak jelas dan tidak terverifikasi’, Comey menandatangani dua permohonan surat perpanjangan izin.

Sebanyak 400 halaman dokumen pengadilan rahasia, mencakup aplikasi surat perintah awal dan tiga pembaruan, tidak ada yang mengungkapkan kepada hakim bahwa bukti yang diajukan dibayar oleh tim kampanye Clinton dan DNC.

FBI memperbarui surat perintah awal untuk mengawasi Carter Page sebanyak tiga kali, dengan Comey dan Yates menandatangani perpanjangan awal. Perpanjangan yang kemudian diikuti dengan persetujuan oleh Jaksa Agung, Dana Boente, Wakil Direktur FBI, Andrew McCabe, dan Wakil Jaksa Agung Rod Rosenstein. Meskipun ada pengawasan selama setahun, tidak ada tuduhan (dakwaan) yang diajukan terhadap Page. Dokumen yang dirilis juga menunjukkan bahwa Page tidak mungkin menjadi subjek penyelidikan.

Dalam hampir 40 tahun sejarah FISC sebelum 21 Juli, Departemen Kehakiman tidak pernah merilis aplikasi surat perintah kepada publik. Penyingkapan dokumen mentah adalah bukti utama pertama dari bukti yang mendukung bahwa tim kampanye Trump menjadi sasaran pengintaian yang dipolitisasi.

Dokumen FISC sangat tipis pada bukti, dengan klaim dari dokumen yang didanai Clinton yang menyusun inti dari klaim terhadap Page. Christopher Steele, mantan mata-mata Inggris, menggunakan sumber-sumber bekas untuk menyusun dokumen itu, dokumen-dokumen itu menunjukkan. Steele dipekerjakan oleh Fusion GPS atas perintah Perkins Coie, sebuah firma hukum yang bekerja untuk Clinton dan DNC.

Para pejabat Obama mengakhiri klaim dari dokumen Steele dengan hampir delapan halaman klaim yang dikumpulkan dari artikel media. Setiap laporan media menggunakan sudut negatif pada tim kampanye Trump.

Dalam satu contoh, pejabat FBI mengutip ‘spekulasi di media AS’ sebagai bukti bahwa pemerintah Rusia berada di balik peretasan server DNC.

Dalam contoh lain, surat perintah menjelaskan artikel yang berspekulasi bahwa Trump tidak akan memberikan senjata ke Ukraina jika dia terpilih sebagai presiden. Tahun lalu, Trump menyetujui penjualan rudal tank-busting Javelin ke Ukraina.

Dalam contoh ketiga, para pejabat mengutip sebuah artikel yang melaporkan bahwa Halaman sedang diselidiki. Para pejabat menyebut ‘sumber intelijen Barat’ sebagai salah satu sumber dalam artikel itu, tetapi, dengan sadar atau tidak, gagal mengungkapkan bahwa sumber artikelnya adalah Steele.

Di kalangan intelijen, menggunakan bukti semacam itu disebut pelaporan melingkar: tindakan mengutip bukti yang sama melalui berbagai sumber untuk menciptakan kesan yang menguatkan. Dalam contoh lain dari taktik ini, aplikasi surat perintah mengutip surat dari Senator Harry Reid (D-Nevada) untuk kemudian Direktur FBI James Comey. Reid memperoleh tuduhan dalam surat itu dari Direktur CIA masa itu, John Brennan, yang pada gilirannya mengetahui klaim dari dokumen yang didanai Clinton.

Dokumen FISA juga mengungkapkan, untuk pertama kalinya, bahwa FBI membayar Steele untuk jasanya. Diketahui bahwa biro berencana membayar Steele 50.000 dolar AS, tetapi memutuskan hubungan dengannya karena Steele mulai berbicara kepada media yang melanggar kebijakan sumber FBI. Dokumen-dokumen baru menegaskan bahwa Steele menerima uang meskipun melanggar aturan.

Steele menyewa ‘sub-sumber’ untuk melakukan penelitian untuk berkasnya, dokumen menunjukkan. Tetapi alih-alih memverifikasi kredibilitas sumber-sumber itu, para pejabat FBI menggunakan klaim dalam dokumen berdasarkan penilaian bahwa Steele adalah sumber yang dapat dipercaya. Asisten direktur divisi kontra intelijen di FBI, Bill Priestap, mengakui di bawah sumpah di Kongres bahwa verifikasi dari dokumen yang didanai Clinton itu masih dalam tahap awal selama aplikasi FISA pertama, menurut memo (pdf) oleh komite intelijen DPR.

Mata-mata Politik
Presiden Donald Trump menyatakan pada 22 Juli 2018 bahwa dokumen FISA mendukung dugaan bahwa tim kampanye Trump adalah target mata-mata yang dipolitisir untuk menguntungkan lawan Trump dalam pemilu 2016.

“Melihat lebih banyak & lebih seperti Tim Kampanye Trump untuk Presiden secara ilegal dimata-matai (pengawasan) untuk keuntungan politik Hillary Clinton dan DNC,” tulis Trump di Twitter pada 22 Juli. “Partai Republik harus bersikap keras sekarang. Scam ilegal!”

Dokumen FISA menunjukkan bagaimana mereka memata-matai Page dapat membuka pintu untuk memata-matai seluruh tim kampanye Trump. Dalam aplikasi awal, pejabat FBI menyatakan bahwa otoritas yang sama ini mungkin juga secara kebetulan memerlukan informasi intelijen asing lainnya, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa tim FBI menerima persetujuan untuk mengumpulkan pengawasan pada individu yang terhubung ke Page. Sebagai contoh, jika FBI mengawasi Page secara elektronik, yang hampir pasti diberikan daftar hampir lima halaman, yang sepenuhnya disunting dari otoritas tertentu yang diminta, para agen dapat menarik dari database, komunikasi National Security Agency menggunakan aturan ‘dua-hop’.

Di bawah aturan itu, surat perintah pengintaian meluas ke komunikasi semua orang yang menghubungi target, dalam hal ini, Page. Selanjutnya, melalui ‘hop’ kedua, komunikasi semua orang yang menghubungi orang-orang yang menghubungi Page juga dapat diperoleh oleh FBI, sebuah web yang dapat dengan mudah menyebar ke seluruh tim kampanye Trump.

Trump mengindikasikan, dia menyadari kemungkinan itu sebagai bagian dari pesan Twitter lain pada 22 Juli, mengutip penyiar Fox News, Pete Hegseth.

“Carter Page hanya kaki untuk mengawasi tim kampanye Trump,” tulis Trump.

Page membantah keras tuduhan dalam dokumen selama tampil di CNN pada 22 Juli 2018.

“Ini sangat konyol, itu hanya di luar kata-kata,” Page mengatakan “State of the Union.”

“Saya tidak pernah menjadi agen kekuatan asing dengan imajinasi apa pun. Benar-benar terbalik.”

Sebelas anggota kongres menuduh Comey, McCabe, Yates, dan Boente merampas hak-haknya dan kesalahan penyelidikan dalam rujukan kriminal yang dikirim pada 18 April 2018 kepada Jaksa Agung Jeff Sessions dan Direktur FBI Christopher Wray.

Trump memecat Yates karena pembangkangan Januari lalu dan menyingkirkan Comey pada Mei lalu karena merebut kewenangan jaksa agung, di antara beberapa kesalahan lainnya. Sessions memecat McCabe karena membocorkan informasi ke media dan berbohong tentang hal itu kepada para penyelidik. Boente sekarang adalah penasihat umum FBI. (Ivan Pentchoukov/The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Korea Selatan Selidiki Impor Batubara Ilegal dari Korea Utara

Oleh Allen Zhong

Epochtimes.id- Pihak berwenang Korea Selatan sedang menyelidiki dua impor ilegal dari batubara Korea Utara yang dicurigai setelah ekspor batubara dilarang dari Korea Utara pada Agustus 2017.

Ekspor mineral Korea Utara, termasuk batu bara, dilarang berdasarkan resolusi PBB 2371, diadopsi pada Agustus tahun lalu.

Sumber-sumber intelijen yang diduga Korea Utara melanggar larangan AS pada Januari, menurut laporan Reuters. Laporan AS, diperbaharui pada 27 Juni, menegaskan bahwa Korea Utara mengekspor batu bara ke Korea Selatan melalui Rusia.

Korea Selatan memiliki pengetahuan tentang asal batubara. Pihak berwenang menggeledah dua kapal dengan batubara dari Rusia, tetapi tidak menangkap atau menahan mereka seperti laporan Financial Times.

Kapal-kapal itu tidak ditahan sebagian karena sanksi PBB tidak membutuhkannya kecuali ada catatan penghindaran sanksi seperti diungkapkan pejabat Kementerian Luar Negeri kepada The Wall Street Journal.

Kantor Bea Cukai Korea sekarang sedang menyelidiki importir Korea Selatan.

“Impor batu bara Korea Utara dan distribusi domestiknya telah diketahui oleh pihak berwenang kami melalui koordinasi internasional yang erat dan penyelidikan sedang dilakukan,” kata Noh Kyu-Duk, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, kepada Financial Times.

Menurut laporan PBB, batubara telah dikirim dari pelabuhan Wonsan dan Chongjin di Korea Utara ke Kholmsk Rusia pada enam kesempatan dari Juli hingga September tahun lalu. Batubara tersebut kemudian dimuat ke dua kapal menuju Korea Selatan.

Sky Angel, sebuah kapal yang terdaftar di Panama, dimuat dengan batubara di terminal di Kholmsk, Rusia, di mana batubara Korea Utara telah habis. Batubara dibongkar di Incheon, Korea Selatan, pada 2 Oktober 2017.

Jumlah batubara yang dikirim oleh Sky Angel, yang saat ini mengibarkan bendera Tiongkok, tidak ditentukan, menurut laporan PBB.

Pengiriman lainnya oleh Rich Glory, sebuah kapal yang terdaftar di Sierra Leone.

Lebih dari 5.500 ton batubara, senilai $ 325.000, dibongkar di Pelabuhan Pohang di Korea Selatan pada 11 Oktober. Laporan PBB mengatakan batu bara berasal dari Korea Utara.

Kementerian luar negeri Seoul menegaskan kembali penyelidikan yang sedang berlangsung. Kantor berita Yonhap mengutip sumber Kemenlu Kosel menyebutkan,
siapa pun yang terlibat dalam impor ilegal batubara Korea Utara akan dihukum. (asr)

NTD.tv

Senator Dukung Donald Trump Menentang Pipa Minyak Rusia-Jerman

0

EpochTimesId – Tiga senator Partai Republik Amerika Serikat, mendukung Presiden AS, Donald Trump, dalam menentang pipa minyak Rusia ke Eropa. Senator John Barrasso (negara bagian Wyoming), Cory Gardner (Colorado), Dan Steve Daines (Montana) mengedepankan legislasi yang akan mendukung sikap Presiden Donald Trump terhadap saluran pipa Nord Stream 2 dengan sanksi.

Trump menjadi berita utama di KTT NATO di Brussels dengan mengkritik saluran pipa, yang membentang dari Rusia dekat St. Petersburg, di bawah Laut Baltik menuju Jerman. Itu dinilai sebagai ancaman terhadap kemerdekaan dan keamanan energi Jerman dan Eropa, dan merendahkan sanksi Barat terhadap Rusia.

Kerjasama Keamanan Energi dengan Mitra Sekutu di Eropa Act, atau ‘ESCAPE Act’ memberi wewenang sanksi wajib pada pengembangan proyek pipa energi Rusia, seperti Nord Stream 2.

RUU itu juga mendorong anggota NATO untuk bekerja sama demi keamanan energi; Seruan untuk strategi energi pemerintah trans-atlantik AS; dan membutuhkan sekretaris Departemen Energi untuk mempercepat persetujuan ekspor gas alam kepada anggota NATO dan negara lain, dimana ekspor akan mempromosikan keamanan Amerika Serikat.

“Energi yang kami hasilkan adalah hubungan langsung dengan keamanan nasional kami,” kata Daines dalam sebuah pernyataan di situsnya. “Kita tidak hanya harus mandiri secara energi tetapi kita harus menjadi energi yang dominan di seluruh dunia.”

“The ESCAPE Act akan mengambil (memasok kebutuhan) gas alam dari meja (kebijakan) untuk digunakan oleh Rusia sebagai senjata bagi sekutu kita. Amerika Serikat berada dalam posisi untuk menggunakan energi Amerika untuk sekutu kita dan kita harus melakukannya.”

Meskipun Trump mendapatkan bagian terbesar publisitas, dan (termasuk) kritik di media Amerika, karena penentangannya terhadap saluran pipa, dia tidak sendirian.

Ukraina menentang saluran pipa Rusia-Jerman itu karena akan menghilangkan mereka dari penghasilan miliaran dolar dan membuat mereka kurang aman. Komisi Eropa menentang karena saluran pipa mengganggu rencananya untuk serikat energi. Selain Ukraina dan Komisi Eropa, Denmark, Finlandia, dan Swedia prihatin tentang implikasi ekologi dari pipa gas alam di bagian bawah Laut Baltik.

Dua belas negara bagian di seluruh Baltik dan Balkan membentuk Inisiatif Tiga Laut. Mereka bekerjasama untuk mencari alternatif ke Nord Stream. Bagian dari alternatif itu adalah membeli gas alam cair Amerika. Penjualan gas alam cair AS ke Eropa adalah alasan lain Trump menentang Nord Stream. (The Epoch Times/waa)

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Perlawanan Tiongkok ‘Perang Nyata’ untuk Mencuri Inovasi AS

0

WASHINGTON — Tiongkok mengeksploitasi keterbukaan jaringan inovasi AS, dari Silicon Valley hingga universitas-universitas negeri itu, namun Amerika Serikat mungkin masih meremehkan skala ancaman Tiongkok, kata para ahli memperingatkan.

“Terjadi perang nyata,” kata James Phillips, ketua dan CEO dari NanoMech, Inc., pada sidang kongres berjudul “Ancaman Tiongkok terhadap Pemerintahan Amerika dan Penelitian Sektor Swasta dan Kepemimpinan Inovasi.”

“Ini adalah perang siber (cyber), tidak seperti sebelumnya, di mana mereka menyerang Amerika Serikat setiap hari, mencoba mengambil alih Amerika Serikat dalam semua hal teknologi sains kita.”

NanoMech, perusahaan nanomanufaktur terkemuka yang berbasis di Arkansas, sering menjadi target serangan siber. Baru-baru ini, FBI memperingatkan perusahaan tersebut bahwa ia adalah firewall paling terpukul kedua oleh milisi siber Tiongkok di Amerika Serikat bagian selatan.

“Sementara saya kira kita bisa menganggap ini sebagai pujian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi superior kita, kita bergerak cepat untuk meredam upaya ini sebelum mendapat peluang untuk berhasil,” kata Phillips.

Perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya yang signifikan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan firewallnya.

“Semua orang melihat militer, semua orang melihat Rusia,” kata Phillips, mengacu pada laporan media tentang pertemuan puncak Trump-Putin di Helsinki.

Dia mengatakan pemerintahan Amerika sebagai pemimpin ekonomi dunia akan berakhir jika tidak memberi perhatian pada Tiongkok.

“Ketika PDB melampaui Amerika, Tiongkok akan mendominasi dunia secara ekonomi dengan selisih jauh lebih banyak daripada yang dimiliki Amerika Serikat dan pada titik itu, Tiongkok akan berada dalam kendali penuh,” katanya.

Rejim Tiongkok meluncurkan cetak biru 2025 tiga tahun lalu, mengumumkan tujuan mencapai dominasi pada tahun 2025 di 10 industri teknologi tinggi, termasuk teknologi informasi canggih, robotika dan peralatan mesin otomatis, dan pesawat terbang.

Untuk mewujudkan ambisi ekonominya, rezim tersebut telah menggunakan berbagai taktik termasuk spionase industri, pencurian siber, memaksa usaha patungan sebagai pertukaran untuk akses pasar, dan akuisisi perusahaan-perusahaan asing untuk mencapai teknologi-teknologi sensitif.

Modal Besar

Perusahaan milik negara Tiongkok (BUMN) mengendalikan sektor-sektor strategis seperti pertahanan, energi, telekomunikasi, dan penerbangan. Rezim menghabiskan ratusan miliar dolar untuk mendukung monopoli-monopolinya.

“Akses mereka ke modal murah dan input yang tidak mahal sangat tidak tersedia bagi saingan internasional mereka,” kata Michael Pillsbury, direktur Pusat Strategi Tiongkok di Hudson Institute, dalam kesaksiannya.

Untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan asing, para pemimpin Tiongkok dapat mendanai BUMN melalui cadangan devisa yang sangat besar. Dari tahun 1985 hingga 2005, Tiongkok menghabiskan $300 miliar untuk mendukung perusahaan-perusahaan terbuka terbesar, menurut Pillsbury.

Menurut laporan baru-baru ini oleh kantor Perwakilan Perdagangan AS, Tiongkok terus melindungi industri-industrinya dengan subsidi domestik yang berlebihan, penimbunan barang-barang, dan pajak diskriminatif. Semua tindakan ini melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia.

Tidak bermain dengan aturan menghasilkan keuntungan, kata Pillsbury.

Tiongkok memperluas pangsa pasarnya dalam dekade terakhir dan melampaui para pesaingnya di industri-industri utama seperti baja, suku cadang mobil, pembuatan kaca, dan produksi kertas.

“Tiongkok bergeser dari pengimpor baja pada tahun 2000 menjadi produsen dan eksportir terbesar dunia, sebesar 40 persen dari pasar global,” katanya.

Skala investasi Tiongkok di perusahaan-perusahaan teknologi tahap permulaan AS juga mengkhawatirkan

“Partisipasi Tiongkok dalam pembiayaan transaksi ventura berada pada tingkat rekor 16 persen dari semua transaksi usaha yang dibiayai pada tahun 2015 dan tetap pada 10 persen pada tahun 2016 dan 11 persen dalam sepuluh bulan pertama tahun 2017. Ini memprihatinkan,” kata Michael Brown, mantan CEO Symantec Corporation mengatakan dalam kesaksiannya.

Brown melakukan penelitian tentang bagaimana Tiongkok mentransfer teknologi melalui investasi di perusahaan-perusahaan tahap awal untuk Departemen Pertahanan dan menemukan bahwa lebih dari 500 entitas berbasis Tiongkok atau berafiliasi telah berinvestasi di perusahaan-perusahaan tahap permulaan AS tahun lalu.

Perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok juga sering menjadi sasaran spionase industri.

American Superconductor, perusahaan teknologi energi AS, adalah korban baru-baru ini. Perusahaan tersebut bermitra dengan perusahaan lokal, Sinovel, untuk mengakses pasar turbin angin Tiongkok. Sinovel menggunakan salah satu karyawan Superkonduktor Amerika sebagai mata-mata orang dalam dan mencuri kode perangkat lunak kontrolnya. Akibatnya, perusahaan AS kehilangan lebih dari $350 juta dalam pendapatan dan $1 miliar dalam ekuitas. Ia juga harus mem-PHK ratusan karyawan.

Menargetkan Universitas

Mengendalikan universitas-universitas dan laboratorium Amerika telah menjadi sasaran spionase Tiongkok dan serangan siber, menurut para ahli.

“Dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah gangguan yang menargetkan universitas yang terlibat dalam penelitian sensitif atau militer, termasuk Penn State dan Universitas Virginia,” Elsa Kania, seorang asisten di Pusat Keamanan Amerika Baru, mengatakan selama sidang.

Dia mengklaim universitas adalah target yang mudah karena mereka sedikit memperhatikan keamanan siber.

Rezim Tiongkok juga menargetkan para pebakat dan menggunakan mahasiswa-mahasiswa Tiongkok dengan menempatkan mereka di wilayah penelitian sensitif AS, kata Brown.

Menurut Brown, sepertiga dari semua mahasiswa asing di Amerika Serikat adalah warga negara asing Tiongkok. Lingkungan akademik di Amerika Serikat sangat terbuka dan karenanya beberapa mahasiswa ini memiliki akses ke penelitian-penelitian sensitif yang didanai oleh militer AS, katanya.

Untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh investasi Tiongkok di Amerika Serikat, anggota parlemen baru-baru ini mengeluarkan RUU bipartisan untuk mereformasi pengawasan dan otoritas Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), komite antar-lembaga yang bertanggung jawab untuk menilai ancaman terhadap keamanan nasional yang ditimbulkan oleh jenis-jenis investasi asing tertentu.

RUU baru tersebut merupakan langkah penting, menurut para ahli, karena akan memungkinkan pemerintah AS untuk meneliti berbagai kesepakatan yang lebih besar. Presiden Donald Trump mendesak Kongres untuk memberlakukan RUU itu dengan cepat.

Pillsbury berkata, “Ini jelas merupakan masalah keamanan nasional yang bersifat bipartisan. … Kita telah membuat awal yang baik menuju strategi baru terhadap Tiongkok, tetapi kita mungkin masih meremehkan masalah tersebut dan penolakan Tiongkok untuk berubah.” (ran)

ErabaruNews

Ledakan di Markas Militer Pennsylvania Amerika Tewaskan Seorang Korban

0

EpochTimesId – Sebuah ledakan terjadi di gedung cat di Markas Angkatan Darat Letterkenny, Pennsylvania, Amerika Serikat, akhir pekan lalu. Ledakan menewaskan seorang pegawai sipil, sementara lima korban lainnya mengalami luka-luka.

Korban tewas bernama Eric Byers, 29 tahun, dari Satillo, Pennsylvania. Dia bekerja di gedung 350, markas cat dan kimia, pada markas angkatan darat seluas 17.500 acre di barat laut Chambersburg itu.

Kantor Koroner Lehigh County mengatakan kepada Fox News bahwa Byers sedang menangani bahan kimia ketika ledakan menyebabkan kebakaran.

Menurut NBC News, kebakaran itu menyebabkan dua pekerja menderita luka yang membuat mereka dalam kondisi kritis tetapi stabil. Salah satunya diterbangkan ke rumah sakit daerah Baltimore untuk perawatan luka bakar.

Dua pegawai sipil lainnya diangkut dengan ambulans ke Rumah Sakit Chambersburg, di mana mereka dirawat dan sudah diperbolehkan pulang.

Menurut NBC, ‘Letterkenny Army Depot’ sempat memposting pemberitahuan ini di halaman Facebook-nya pada jam 8:30 pagi pada tanggal 19 Juli 2018. Namun, postingan itu kemudian menghilang setelah beberapa saat.

“Ada ledakan di kawasan industri di Bldg 350, Depot Angkatan Darat Letterkenny. Insiden ini terkandung dan tidak akan mempengaruhi operasi depot atau keselamatan tenaga kerja di tempat lain.”

“Ada (korban) cedera yang ditangani oleh layanan darurat dan kebakaran dan orang-orang telah diangkut ke fasilitas medis.”

Ledakan dan kebakaran di Markas Militer Letterkenny di Pennsylvania menewaskan seorang pegawai sipil pada 19 Juli 2018. (Letterkenny Army Depot/Facebook)

Sebuah pemberitahuan juga diposting pada 8:01 pagi yang mengatakan, “Pegawai LEAD-tolong jangan posting atau berbagi informasi mengenai kejadian di 350 di Facebook atau dengan media manapun. Terima kasih.”

Pemberitahuan itu juga dihapus, setelah beberapa saat.

Pada hari Jumat, 20 Juli 2018, Komandan Markas Kolonel Stephen Ledbetter memposting pernyataan duka cita. “Dengan berat hati saya mengumumkan ‘kepergian’ anggota khusus dari keluarga LEAD kami yang terluka dalam ledakan hari Kamis.”

“Seluruh keluarga Letterkenny berduka atas kehilangan ini. Kami akan terus menjaga keluarganya di dalam hati dan doa kami,” sambung sang Kolonel.

Gubernur Pennsylvania, Tom Wolf membenarkan adanya ledakan itu. Dia menyatakan pihaknya fokus pada pemulihan keluarga korban jiwa dan korban luka-luka.

“Perhatian pertama saya adalah untuk pengobatan yang bijaksana bagi mereka yang terluka dan keselamatan mereka yang bekerja atau mengunjungi Letterkenny,” kata Wolf.

“Saya telah berhubungan dengan Badan Manajemen Keadaan Darurat Pennsylvania, yang telah bekerja dengan pejabat darurat daerah untuk memastikan negara melakukan segala upaya untuk membantu dalam situasi ini,” kata gubernur Wolf.

“Penanggap pertama telah berada di tempat kejadian sejak setelah ledakan dan telah menyarankan pemulihan area gudang. Saya menerima pembaruan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi,” kata Wolf.

Pada konferensi pers, Ledbetter mengatakan bahwa mereka memperlakukan ledakan itu sebagai kecelakaan industri. Dia mengatakan depot militer akan melakukan penyelidikan keselamatan internal. OSHA, Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, juga akan menyelidiki peristiwa itu. (Chris Jasurek/NTD.tv/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Korban Racun Saraf Novichok Jilid II di Inggris Sembuh dan Tinggalkan Rumah Sakit

0

EpochTimesId – Salah satu dari dua warga Inggris yang menjadi korban racun pelumpuh saraf jilid II, Charlie Rowley, diperbolehkan pulang dari rumah sakit Salisbury, akhir pekan lalu. Korban diserang dengan agen saraf Novichok era Soviet bulan lalu.

Rowley, 45 tahun, dan kekasihnya, Dawn Sturgess, 44, jatuh sakit setelah terkena racun di Inggris barat daya. Lokasi mereka terpapar dan rumah mereka, dekat tempat agen ganda Rusia Sergei Skripal dan putrinya Yulia diserang dengan zat yang sama pada bulan Maret 2018.

“Saya senang untuk mengkonfirmasi bahwa kemarin, Charlie Rowley keluar dari rumah sakit. Charlie telah melalui pengalaman mengerikan yang kebanyakan dari kita tidak pernah bayangkan,” ujar Lorna Wilkinson, Direktur Keperawatan di Salisbury District Hospital, dalam sebuah pernyataan.

Sturgess sendiri meninggal awal bulan ini. Kematiannya ditetapkan sebagai kasus pembunuhan.

Inggris menyalahkan Rusia berperan dalam operasi meracuni duo Skripal. Kremlin membantah keterlibatannya, dan insiden itu memicu pengusiran diplomatik besar-besaran ketika hubungan antara negara-negara memburuk.

Polisi mengatakan sumber Novichok yang membunuh Sturgess adalah botol kecil yang mereka temukan di rumah Rowley. Lebih dari 400 barang telah ditemukan sebagai bagian dari investigasi kasus pembunuhan.

Paul Cosford dari dinas kesehatan publik Inggris mengatakan bahwa Rowley sudah aman untuk meninggalkan rumah sakit.

“Keberhasilan Rowley (melewati fase kritis keracunan) tidak menimbulkan risiko bagi siapa pun di masyarakat,” ujar Cosford, dalam sebuah pernyataan. (Reuters/The Epoch Times)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Perusahaan Huawei Tiongkok Memberi ‘Resiko Serius’ Bagi Telkom Inggris

LONDON – Dewan yang memantau penggunaan teknologi komunikasi yang dibuat oleh perusahaan Tiongkok Huawei di Inggris mengatakan bahwa ia hanya dapat memberikan “jaminan terbatas” yang tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.

Laporan dari Pusat Evaluasi Keamanan Siber Huawei, Huawei Cyber Security Evaluation Center (HCSEC), meminimalkan pentingnya penaksiran-penaksiran sebelumnya bahwa risiko-risiko apapun dari perusahaan Tiongkok “cukup dikurangi.”

Huawei adalah pemasok utama perangkat broadband dan jaringan seluler di Inggris, yang berarti produk-produknya digunakan dalam infrastruktur nasional penting yang dapat ditargetkan oleh musuh-musuh asing.

Perusahaan tersebut telah mendapat kecaman di Amerika Serikat dan Australia atas kekhawatiran ia dapat memfasilitasi mata-mata pemerintahan Tiongkok.

Di Amerika Serikat, Best Buy telah menghentikan persediaan produk-produk Huawei, dan potensi terobosan kesepakatan dengan operator AS, AT&T, telah gugur pada bulan Januari.

Pemerintah AS telah melarang perusahaan tersebut untuk mengajukan penawaran kontrak.

Dan di Australia, pemerintah berencana untuk melarang Huawei dalam memasok peralatan untuk jaringan 5G yang akan datang, setelah badan-badan intelijen memperingatkan bahwa Beijing dapat memaksa perusahaan tersebut untuk menyerahkan data sensitif.

huawei dicurigai mata-mata
Presiden Tiongkok Xi Jinping (depan kiri) diperlihatkan di sekitar kantor perusahaan teknologi Tiongkok Huawei oleh Presiden Ren Zhengfei di London selama kunjungan kenegaraan pada 21 Oktober 2015. (Matthew Lloyd / AFP / Getty Images)

Sebuah laporan, yang dirilis pada Kamis, 19 Juli, mengatakan bahwa ada “risiko signifikan di dalam infrastruktur telekomunikasi Inggris” dari menggunakan peralatan Huawei.

Para pejabat mengatakan HCSEC telah memberikan “jaminan keahlian keamanan siber dan jaminan teknis kelas dunia yang unik,” tetapi juga mengatakan bahwa mereka telah mengidentifikasi masalah-masalah teknis yang membatasi kemampuan para peneliti keamanan untuk memeriksa kode produk internal.

Ada juga kekhawatiran tentang keamanan komponen dari pemasok luar yang digunakan dalam produk Huawei, kata laporan itu.

‘Risiko Jangka Panjang’

Telah ada “penemuan berulang tentang kekurangan-kekurangan penting yang gawat … dalam praktik-praktik dan proses-proses rekayasa Huawei yang akan menyebabkan peningkatan risiko jangka panjang di Inggris,” laporan tersebut menyimpulkan.

Reuters melaporkan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan langsung tentang pekerjaan Huawei dengan pemerintah Inggris mengatakan bahwa penaksiran-penaksiran baru yang HCSEC dapatkan sekarang tersebut yang hanya dapat memberikan jaminan terbatas adalah sebuah “perubahan besar, meskipun diungkapkan dengan cara yang halus.”

Huawei menyediakan peralatan broadband ke penyedia (provider) telekomunikasi terbesar di Inggris, British Telecommunications (BT), dan jaringan seluler untuk Vodafone. Baik BT maupun Vodafone keduanya memiliki perwakilan di dewan pengawas yang menghasilkan laporan tersebut.

huawei mengancam keamanan perusahaan telekomunikasi negara
Personil keamanan di dekat pilar dengan logo Huawei pada acara peluncuran Huawei MateBook di Beijing. (Mark Schiefelbein / AP / File Photo)

HCSEC didirikan pada tahun 2010 sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran pemerintah Inggris tentang kemungkinan ancaman-ancaman keamanan terhadap infrastruktur nasional oleh Huawei. Pejabat keamanan Inggris, termasuk dari agen mata-mata Kantor-kantor pusat Komunikasi Pemerintah (GCHQ), duduk di dewan pengawasnya dan melaporkan setiap tahun tentang pekerjaannya.

Pusat tersebut didanai dan dijalankan oleh Huawei, dengan salah satu anggota stafnya, David Francis, melayani sebagai managing director. Namun, ia dipantau oleh dewan pengawas, yang melaporkan kegiatan-kegiatannya setahun sekali.

Dewan pengawas tersebut diketuai oleh Ciaran Martin, kepala eksekutif Pusat Keamanan Siber ​​Nasional, yang merupakan bagian dari GCHQ, tetapi ada empat anggota dari Huawei juga di dewan tersebut, serta perwakilan-perwakilan pemerintah Inggris.

Terhubung dengan Rejim Komunis

Seorang perwakilan dari Pusat Keamanan Siber ​​Nasional mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email bahwa ia “sepenuhnya berkomitmen” untuk tindakan pengawasan Huawei di dalam Inggris.

“Operator-operator telekomunikasi Inggris dan pemerintah ini bekerja dengan Huawei di dalam dan di luar negeri untuk memastikan Inggris dapat terus memanfaatkan teknologi baru sambil mengelola risiko-resiko keamanan siber,” tulis perwakilan tersebut.

Huawei mengatakan ia adalah perusahaan swasta yang tidak di bawah kendali pemerintah Tiongkok dan tidak tunduk pada undang-undang keamanan Tiongkok di luar negeri.

Namun, didokumentasikan dengan baik bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok terkait dengan rezim komunis. Banyak yang diharuskan oleh hukum untuk membentuk cabang-cabang Partai yang dapat ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut sejalan dengan kebijakan negara.

Sebuah laporan investigasi tahun 2012 tentang masalah keamanan nasional AS yang disajikan melalui Huawei dan ZTE, perusahaan telekomunikasi besar Tiongkok lainnya, mengatakan ia “menemukan bahwa Huawei tidak sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan dan tidak mau menjelaskan hubungannya dengan pemerintahan Tiongkok atau Partai Komunis Tiongkok.” (ran)

ErabaruNews

Peringatan 19 Tahun Berlangsungnya Penindasan Falun Gong di RRT Digelar di Jakarta

0

Epochtimes.id Praktisi Falun Gong atau Falun Dafa dari Jakarta, Depok dan Tangerang Selatan menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati 19 tahun berlangsungnya penindasan terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok yang digelar di Depan Kedubes RRT di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/07/2018).

Kegiatan digelar dengan pawai di seputaran Jalan Kedubes RRT hingga melewati di depan persis kantor Kedutaan tersebut. Saat pawai digelar praktisi Falun Gong dengan menyertai musik genderang pinggang tradisional Tionghoa.

Barisan praktisi Falun Dafa dalam kegiatan ini membentangkan spanduk yang dapat terlihat oleh petugas kepolisian dan warga di kawasan elit tesebut.  Spanduk yang dibentangkan bertuliskan “Hentikan Penganiayaan Falun Gong di Tiongkok.” Spanduk lainnya bertuliskan, “Praktisi Falun Gong di Tiongkok Dibunuh karena Organnya.”

Tak hanya itu, spanduk yang dibawa lainnya bertuliskan, “Tujuan Akhir Komunisme : Menghancurkan Umat Manusia.” Spanduk bertuliskan, “Satu-satunya Harapan Bagi Manusia adalah Meningkatkan Moralitas.” Termasuk spanduk bertuliskan,”Roh Jahat Komunis Tengah Menguasai Dunia Kita” menjadi tulisan yang bisa dilihat dengan jelas.

Kegiatan selanjutnya digelar di depan Jalan masuk Mega Kuningan di depan Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Genderang pinggang tradisional Tionghoa ikut didengarkan kepada masyarakat di sekitar jalan raya yang dipadati masyarakat bersamaan pada akhir pekan.

Tak hanya itu, sejumlah spanduk-spanduk yang dibawa oleh praktisi Falun Gong ikut dibentang dan bisa dilihat oleh para pengendara di sepanjang jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan.

Acara yang diselenggarakan oleh ‘Friends of Falun Gong’ di Indonesia dalam pernyataannya merinci bahwa pada 20 Juli 1999, Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang dipimpin oleh Jiang Zemin saat itu telah melancarkan penganiayaan skala nasional terhadap Falun Gong (disebut pula Falun Dafa) serta puluhan juta praktisi maupun anggota keluarganya di Tiongkok.

Bahkan, penganiayaan meluas ke masyarakat internasional karena PKT melalui media- media yang dikendalikannya menyebarkan banyak fitnahan dipenuhi dengan kebencian dan kebohongan terhadap Falun Gong.

Saat itu, Jiang Zemin dan rejimnya berencana melakukan genosida (‘membasmi’) praktisi Falun Gong hanya dalam kurun tiga bulan (yang saat itu menurut angka pemerintah, praktisinya telah berjumlah antara 70-100 juta orang di Tiongkok sendiri).

Akan tetapi, tanpa terasa 19 tahun lebih telah berlalu, sudah terlalu lama, juga sudah terlalu banyak korban penganiayaan ini sehingga tidak dapat ditolerir lagi.

“Bukan tubuh rekan praktisi kami terbuat dari baja sehingga dapat bertahan sekian lama, tetapi sesungguhnya mempertahankan prinsip Sejati-Baik-Sabar (prinsip dasar Falun Gong) adalah tidak salah, mempertahankan kebenaran pasti tidak salah,” demikian statemen FOFG dalam pernyataannya yang dibacakan di depan Kedubes RRT di Jakarta.

“Bila direnungkan, apakah ada pemerintah lain yang demikian irasional, demikian takut pada warganya yang justru ingin menjadi insan yang lebih baik: menjadi lebih lurus, belas kasih, penyabar dan penuh toleransi?,” tambah pernyataan FOFG.

Data lainnya yang diungkapkan, di tahun 2006, tim investigasi independen asal Kanada yang dimotori oleh David Matas, pengacara HAM internasional dan David Kilgour, mantan Sekretaris Negara Kanada – mengungkap kejahatan perdagangan organ tubuh yang utamanya diambil dari praktisi Falun Gong yang ditahan karena keyakinannya. David Matas dan David Kilgour menyebutnya sebagai “bentuk kejahatan yang belum pernah ada di planet ini.”

Sementara itu, meskipun dianiaya secara kejam di negeri asalnya, meditasi Falun Gong yang dibimbing prinsip Sejati-Baik-Sabar justru telah menyebar di demikian banyak negara di dunia (buku utamanya “Zhuan Falun”, yang pernah menjadi best-seller di Tiongkok sebelum penindasan, kini telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa dunia).

Bahkan, di manapun Falun Gong tidak pernah terdengar menimbulkan ancaman bagi masyarakat maupun pemerintah setempat, praktisinya tidak melibatkan diri ke dalam politik setempat, melainkan hanya ingin meningkatkan moral dan tingkat spiritual mereka.

“Falun Gong serta ‘Sejati-Baik-Sabar’ hanya dapat bermanfaat, bermanfaat bagi peningkatan moral dan kesehatan mereka yang melatihnya, serta merta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hanya dapat demikian, dan juga pasti demikian,” pernyataan FOFG.

Kini, Website Minghui.org mencatat lebih dari 250.000 warga Tiongkok telah melaporkan mantan pemimpin PKT, Jiang Zemin ke Kejaksaan Rakyat Tiongkok atas kasus penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, genosida dan lain-lain. Dan, Jiang Zemin telah digugat pula di lebih dari 20 negara.

Namun sekali dan sekali lagi, penindasan PKT terhadap Falun Gong belumlah berakhir, karena daftar kekejaman dan dosa sudah terlampau panjang untuk disebutkan, yang terlibat dalam penganiayaan Falun Gong karena keuntungan dan kepentingan pribadi – juga sudah terlalu banyak, sudah tidak dapat mundur lagi tanpa kuatir dosa kejahatan mereka suatu saat akan diungkap.

Oleh karena itu, praktisi Falun Gong di Indonesia, serentak dengan rekan-rekan di mancanegara mengadakan berbagai kegiatan damai menentang penganiayaan terhadap Falun Gong di Tiongkok.

“Selama penganiayaan ini masih berlanjut, kami praktisi Falun Gong merasa terpanggil untuk secara konsisten dan damai terus menyuarakan keadilan bagi saudara-saudara kami, dan mengungkap setiap kejahatan rejim komunis ke publik, hingga penganiayaan sungguh-sungguh dihentikan dan nama baik Falun Gong kembali dipulihkan,” tegasnya.

Menjelang malam hari acara dilanjutkan dengan malam nyala lilin.  Sejumlah foto-foto praktisi Falun Gong yang menjadi korban ikut disertakan pada kegiatan ini.  (asr)

Sumber : Erabaru.net