Oleh: Leo Timm, The Epoch Times
Di Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lainnya, narasi tentang ketidakadilan rasial, keadilan sosial, dan isu-isu lain mendominasi budaya politik yang semakin memecah belah dan terpolarisasi.
Sebuah artikel dalam National Review berbunyi: “Orang Amerika telah semakin terbiasa dengan pandangan bahwa politik Anda ditentukan oleh identitas ras, etnis, atau gender Anda.”
Wacana-wacana kiri yang aktif membingkai bentuk-bentuk politik identitas yang tepat sebagai penentangan terhadap fenomena sosial, seperti rasisme, seksisme, atau penindasan yang dirasakan oleh kaum minoritas oleh kelompok-kelompok yang dianggap memiliki hak dan kekuasaan yang tidak semestinya.
Namun, terlepas dari penolakan terhadap hal-hal ini, aktivisme dan agitasi politik yang didasarkan pada identitas kelompok pada kenyataannya menyebabkan dan mendorong orang untuk melihat dan menilai orang lain sesuai jenis kelamin, warna kulit mereka, dan atribut sosial yang dikenakan secara politis. Ironisnya menyebabkan mereka menjadi diskriminator mereka bersatu melawan.
Perwujudan dalam dari politik identitas dapat disaksikan dalam serentetan insiden kekerasan baru-baru ini di mana anggota kelompok ekstremis sayap kiri “Antifaschistische Aktion” (Antifa) dan kelompok radikal lainnya bentrok dengan kelompok pemerotes termasuk aktivis konservatif dan sejumlah kecil supremasi kulit putih.
Perjuangan Dialektis
Selain ras, jenis kelamin, atau gagasan lain tentang pengelompokan sosial dan politik, politik identitas memiliki akar yang sama dengan gagasan Marxis tentang materialisme dialektis dan perjuangan kelas.
Materialisme dialektis adalah teori untuk memahami semua politik, sejarah, budaya, dan fenomena alam sebagai proses konflik dan perjuangan terus-menerus.
Seperti yang dijelaskan dalam artikel Epoch Times sebelumnya, “dialektika komunis melihat berbagai isu di masyarakat, mengidentifikasi pertentangan kutub mereka, kemudian menganggap pembalikan mereka sebagai sudut pandang komunis – yang kemudian mendorongnya sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak perlu diragukan lagi.”
Pemimpin komunis seperti Vladimir Lenin dan Mao Zedong sangat bergantung pada teori ini untuk merebut kekuasaan politik dan membentuk dua rezim paling mematikan di dunia, Partai Komunis Soviet dan Tiongkok. Gerakan-gerakan ini memanfaatkan kemarahan di antara kelas buruh dan dikatalisis oleh trauma kekalahan militer tuan rumah mereka.
Setelah berkuasa, komunis Soviet dan Tiongkok meluncurkan kampanye melawan kelas orang yang dituduh melakukan penindasan, seperti tuan tanah, petani “kaya”, bangsawan, dan pendeta. Puluhan juta orang terbunuh akibat politik identitas ini.
Di Nazi Jerman, Adolf Hitler menggunakan politik identitas untuk menggambarkan orang-orang Yahudi, Eropa Timur, dan kelompok etnis dan agama lainnya yang secara inheren bertentangan dengan kemakmuran dan kelangsungan hidup bangsa Jerman dan ras Arya.
‘Meniadakan Jalan Tengah’
Dengan menyamakan individu dengan ras atau kelompok sosial mereka, akademisi dan aktivis yang terlibat dalam politik identitas membuat penilaian yang kritis dan ekstremisme tentang karakter moral, tindakan, dan niat mereka.
Meskipun komunisme dan Nazisme tidak mampu mengakar dalam masyarakat arus utama Amerika, aliran sosiologi Frankfurt School of sociology meningkat menjadi terkenal di komunitas akademis A.S. pasca perang.
Konsep “teori kritis” yang dipelopori oleh para ilmuwan di Frankfurt School memperluas dogma Marxisme klasik yang berpusat pada ekonomi untuk memasukkan ketentuan untuk mencari dan memperparah kontradiksi di semua aspek masyarakat dan pengalaman manusia.
Dalam bukunya ” Dialectics and Logic” teoretikus Marxis Georgi Valentinovich Plekhanov berpendapat bahwa dialektika komunis mengikuti tiga hukum identitas, kontradiksi, dan untuk “meniadakan jalan tengah.”
Beberapa dasawarsa setelah Sekolah Frankfurt memulai pekerjaan transformatif mereka, kurangnya nuansa yang disengaja dalam wacana politik dan aktivis kontemporer Amerika Serikat sangat jelas.
Dalam pemilihan presiden tahun 2016 A.S., calon kandidat Partai Demokrat Hillary Clinton mensponsori saingannya, Donald Trump, sebagai kritik yang “menyedihkan terhadap Trump sebelum dan sesudah kemenangannya ditandai oleh kerusuhan politik yang keras dan slogan-slogan yang disamarkan.
Bagi aktivis politik yang berorientasi pada identitas, Trump, pemerintahannya, dan pendukungnya telah ditampar dengan label politik rasisme, seksisme, dan lain-lain. Dengan menggabungkan lawan politik mereka dengan nilai negatif moral yang mutlak, kelompok seperti Antifa dan pendukung mereka telah dimanipulasi untuk melihat bentuk politik yang keras dan tidak beradab – seperti yang ditunjukkan oleh totalitarian di masa lalu – sebuah kewajiban etika dan politik.
Kearifan tradisional seperti yang terkandung dalam ajaran orang bijak kuno seperti Yesus, Konfusius, dan Sakyamuni menyerukan jalan tengah menuju peningkatan moral. Melontarkan warisan ini, politik identitas dan dialektika komunis yang mengilhami itu adalah pertanda perjuangan dan ketidakharmonisan.
Komunisme diperkirakan telah membunuh setidaknya 100 juta orang, namun kejahatannya belum sepenuhnya disusun dan ideologinya masih ada. Epoch Times berusaha untuk mengekspos sejarah dan kepercayaan gerakan ini, yang selama ini menjadi sumber tirani dan sumber kehancuran sejak kemunculannya. (ran/asr)
ErabaruNews
