Grand Mercure Malang Mirama Gelar Perayaan Tahun Baru 2026 dengan Konsep “Fur & Fiction” dan “Antartika”
Malang – Grand Mercure Malang Mirama resmi mengumumkan konsep unik untuk perayaan Malam Tahun Baru 2026. Mengusung tema “Fur & Fiction (2F) & Antartika”, acara ini dirancang tidak hanya sebagai pesta tahun baru, tetapi juga sebagai kampanye literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Sugito Adhi, Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama & Mercure Surabaya Grand Mirama, menjelaskan bahwa tema Fur & Fiction diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap rendahnya minat baca di Indonesia. “Momen tahun baru ini tidak sekadar selebrasi, tetapi ada makna terkait kampanye literasi untuk mengajak masyarakat akan minat membaca. Kami kemas acara ini dengan meriah dan representatif sebagai hotel berbintang 5 di Malang Raya,” ujar Sugito.
Perayaan akan diisi dengan berbagai penampilan menarik dari talent lokal Malang Raya, yang dikemas dengan nuansa kemewahan bulu dan berbagai elemen bertema buku. Selain itu, konsep Antartika akan memberikan sensasi dingin yang menyegarkan, menciptakan pengalaman tahun baru yang berbeda dan tak terlupakan.
Tidak hanya dari sisi hiburan, Grand Mercure Malang Mirama juga menjanjikan pengalaman kuliner premium. Tamu dapat menikmati special buffet dengan lebih dari 150 varian hidangan, atau set menu eksklusif di lantai 19 dengan latar pemandangan malam Kota Malang.
Hotel ini mengundang publik untuk merayakan pergantian tahun bersama keluarga dan kerabat. Reservasi dapat dilakukan melalui situs web miramafoods.com atau akun Instagram resmi @grandmercuremalangmirama. Informasi lebih lanjut juga tersedia di all.accor.com/9824 atau nomor WhatsApp +62 811-3789-824.
Grand Mercure Malang Mirama, sebagai hotel premium pertama di Malang Raya, terus berkomitmen memberikan inovasi dan pengalaman terbaik bagi tamu, sekaligus berkontribusi dalam kampanye sosial yang positif bagi masyarakat.
Mercure Surabaya Grand Mirama Hadirkan “Mirama Games Land” untuk Rayakan Malam Tahun Baru
Surabaya – Mercure Surabaya Grand Mirama siap mengakhiri tahun 2025 dengan keceriaan melalui perayaan Malam Tahun Baru bertema “Mirama Games Land”. Konsep unik ini dirancang sebagai taman hibiran seru yang mengajak seluruh keluarga, sahabat, dan berbagai kalangan usia untuk merayakan kebersamaan menyambut Tahun Baru 2026.
Bertema dunia permainan yang penuh warna, Mirama Games Land akan menghadirkan berbagai permainan interaktif, games zone dengan VR, PS5, Nintendo Switch, serta kids zone dan permainan tradisional. Suasana akan semakin meriah dengan dekorasi tematik, hiburan langsung dari DJ Henry, Hi Music Band, ULALA Dancer, dan atraksi street magic.
“Kami ingin menghadirkan pengalaman malam tahun baru yang berbeda, di mana semua umur dapat menikmati kebersamaan dalam suasana seru dan hangat. Semoga ini menjadi momen berkesan bagi masyarakat Surabaya,” ujar Sugito Adhi, Cluster General Manager Mercure Surabaya Grand Mirama & Grand Mercure Malang Mirama.
Para tamu akan menikmati gala dinner spesial dengan sajian buffet internasional dan lokal, live cooking stations, serta hidangan khas seperti beef wellington. Acara puncak akan dimeriahkan dengan pengundian hadiah menarik, termasuk grand prize Nintendo Switch dan sepeda listrik, serta hadiah lainnya seperti air fryer, oven, rice cooker, dan voucher menginap.
Mercure Surabaya Grand Mirama menawarkan harga early bird untuk tiket gala dinner sebesar Rp 300.000 nett per orang (hingga 25 Desember 2025). Tersedia juga room package mulai Rp 1.608.000 nett per kamar yang sudah termasuk sarapan dan gala dinner untuk dua orang dengan ketentuan reservasi yang sama.
Hotel yang terletak di pusat Kota Surabaya ini berkomitmen menghadirkan pengalaman tak terlupakan melalui konsep inovatif dan relevan. Dengan Mirama Games Land, Mercure Surabaya Grand Mirama mengajak masyarakat menutup tahun penuh keceriaan dan menyambut 2026 dengan kenangan indah.
Untuk informasi dan reservasi, hubungi +62 811 3326 155, kunjungi all.accor.com/6155, atau Instagram @mercuresurabayagrandmirama.
Mesin Pertumbuhan Tiongkok Tersendat: Ekonomi Tiongkok Memburuk Serentak di Berbagai Sektor, Masalah Fundamental Terbuka
EtIndonesia. Biro Statistik Nasional Partai Komunis Tiongkok (PKT) merilis data ekonomi terbaru yang menunjukkan bahwa pada November, kinerja sektor industri, belanja konsumsi, dan investasi aset tetap secara umum berada di bawah ekspektasi. Investasi properti pada periode Januari hingga November tercatat turun 15,9% secara tahunan, menandakan bahwa indikator ekonomi Tiongkok semakin melambat.
Berdasarkan data resmi tersebut, momentum pertumbuhan ekonomi pada November secara umum melemah. Belanja konsumsi menurun secara signifikan, sementara sektor investasi dan properti menunjukkan kondisi yang lesu.
Pada November, total penjualan ritel barang konsumsi meningkat 1,3% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan pasar, dan turun 1,6 poin persentase dibandingkan Oktober, menandai perlambatan selama enam bulan berturut-turut. Untuk periode Januari–November, pertumbuhannya hanya 4%.
Produksi industri tumbuh 4,8% secara tahunan, menjadi laju terendah sejak Agustus 2024, dan lebih rendah dari 4,9% pada Oktober.
Kondisi sektor properti kembali memburuk, dengan investasi properti turun 15,9% secara tahunan pada Januari–November, lebih dalam dibandingkan penurunan 14,7% pada Januari–Oktober.
Menanggapi hal ini, para akademisi mengemukakan masalah inti ekonomi Tiongkok.
“Di permukaan, kontradiksi utamanya ada tiga. Pertama, permintaan yang tidak mencukupi. Kedua, tekanan hutang yang sangat besar pada keuangan pemerintah daerah, perusahaan, dan sektor properti. Ketiga, kontradiksi antara tekanan deflasi yang besar dan kebijakan stimulus fiskal. Namun semua ini hanyalah gejala. Masalah sesungguhnya terletak pada struktur ekonomi,” ujar Ekonom Amerika, David Huang (Davy J. Wong).
“Struktur ekonomi Tiongkok didominasi oleh ekonomi milik negara, dan terus mengalami fenomena ‘negara maju, swasta mundur’. Sejarah telah membuktikan bahwa model seperti ini sulit menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dan tidak memiliki vitalitas ekonomi,” tambahnya.
Selain itu, pada periode Januari–November, tingkat pengangguran hasil survei di perkotaan secara nasional rata-rata sebesar 5,2%. Pada November, tingkat pengangguran perkotaan tercatat 5,1%, sama dengan Oktober.
“Angka ini tampak stabil karena ada alasannya. Banyak anak muda kini tidak punya pilihan selain melanjutkan pendidikan, dari sarjana ke magister, dari magister ke doktor. Namun kita juga melihat bahwa tingkat pengangguran pemuda pernah mendekati 19% pada Agustus, dan masih sekitar 17% pada Oktober,” ujarnya.
“Secara keseluruhan, bahkan berdasarkan data resmi yang dirilis, tingkat pengangguran pemuda sudah sangat mencengangkan. Soal kredibilitas, data ini tidak mencerminkan tingkat pengangguran yang sebenarnya, karena berkaitan dengan metode survei dan kemungkinan penyesuaian data sebelum dirilis, sehingga nilai referensinya sangat terbatas,” katanya.
“Permintaan agregat yang tidak mencukupi” disebut sebagai kontradiksi paling menonjol dalam operasi ekonomi Tiongkok saat ini. Media resmi PKT, People’s Daily, mengutip pidato Xi Jinping dalam Konferensi Kerja Ekonomi Pusat, yang secara langsung menyoroti berbagai penyimpangan pembangunan daerah, serta menuntut penghentian manipulasi data, proyek palsu, dan proyek infrastruktur yang selesai dibangun namun tidak digunakan, yang hanya menjadi “bangunan kosong”.
Para pengamat menilai bahwa pernyataan Xi Jinping ini justru menyingkap kenyataan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
“Sekarang kita semua bisa melihat bahwa kondisi ekonomi di daratan Tiongkok semakin memburuk. Bisa dikatakan Xi Jinping menyadari bahwa Tiongkok menghadapi masalah besar, tetapi apakah ia mampu mengajukan solusi nyata? Para pejabat juga tidak mampu mengusulkan cara yang layak untuk menyelamatkan kondisi sosial dan ekonomi Tiongkok,” kata Doktor ilmu politik dari Universitas New South Wales, Australia, Lin Song.
Komentator urusan terkini yang bermukim di AS, Tang Jingyuan, menyatakan: “Saat ini, nada resmi PKT di permukaan masih menggambarkan seolah-olah situasi ekonomi sangat baik. Namun kenyataannya, data-data tersebut kemungkinan besar dibesar-besarkan atau direkayasa. Dengan kata-kata Xi Jinping sendiri, data itu ‘mengandung air’, bahkan sangat banyak air. Artinya, kondisi ekonomi Tiongkok yang sebenarnya terus memburuk.”
Tang Jingyuan menambahkan bahwa Xi Jinping sudah mengetahui ekonomi berada dalam kondisi sangat buruk, tetapi tidak memiliki solusi.
“Pimpinan tertinggi PKT kini benar-benar tidak punya cara apa pun untuk menyelamatkan ekonomi Tiongkok. Jika hanya dengan beberapa pidato yang meminta data tidak dimanipulasi lalu ekonomi bisa membaik, maka ekonomi Tiongkok sudah lama pulih. Namun yang kita lihat hingga sekarang adalah tidak ada perbaikan sama sekali, ekonomi terus memburuk, dan kemerosotan ekonomi ini pasti akan memperuncing konflik sosial,” ujarnya.
The Wall Street Journal baru-baru ini juga memuat analisis yang menunjukkan bahwa meskipun ekspor Tiongkok dalam 11 bulan pertama tahun ini terlihat kuat dan surplus perdagangan mencapai 1,1 triliun dolar AS, berbagai indikator tetap menunjukkan kelemahan struktural ekonomi. Masalah yang lebih mendalam masih terkonsentrasi pada sektor properti.
Menurut data terbaru Biro Statistik Nasional PKT, pada November, harga jual rumah komersial di 70 kota besar dan menengah di Tiongkok—baik rumah baru maupun rumah bekas—terus mengalami penurunan yang semakin melebar.
Analisis tersebut memperingatkan bahwa jika krisis properti terus menumpuk, dampaknya pada akhirnya bisa begitu besar hingga bahkan sistem pemerintahan Tiongkok yang sangat tersentralisasi pun sulit menanggungnya. (Hui)
Huang Yimei/Luo Ya/Zhou Tian
Perang Belum Selesai, Eropa Sudah Pasang Perangkap: Rusia Terancam Bayar Mahal
EtIndonesia. Eropa mengirimkan sinyal strategis yang sangat kuat dan mengejutkan pada 16 Desember 2025. Benua itu tidak hanya ingin memastikan Ukraina dapat hidup lebih aman setelah perang, tetapi juga secara terbuka menyatakan tekadnya untuk membuat Rusia membayar harga penuh atas agresi militer yang telah berlangsung hampir empat tahun.
Langkah ini menandai perubahan fundamental dalam pendekatan Eropa: dari sekadar dukungan politik dan bantuan terbatas, menuju keterlibatan keamanan, hukum, ekonomi, dan militer yang terstruktur serta berjangka panjang.
KTT Helsinki: Aliansi Militer Baru Eropa Utara Dibentuk
Pada hari yang sama, tiga negara Baltik—Estonia, Latvia, dan Lituania—bersama lima negara Nordik—Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Islandia—menggelar KTT Pertahanan Musim Dingin pertama di Helsinki, Finlandia.
Dalam pertemuan bersejarah tersebut, mereka secara resmi mengumumkan pembentukan aliansi militer baru dan menyampaikan pernyataan yang sangat tegas:
Jika Ukraina kalah dan Rusia melanjutkan ekspansi militernya, negara-negara ini siap turun langsung ke medan perang tanpa ragu.
Pernyataan tersebut menepis anggapan bahwa negara-negara kecil Eropa Utara hanyalah aktor pinggiran. Estonia dan Lituania, misalnya, telah mengalokasikan lebih dari 2% Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk mendukung Ukraina—angka yang melampaui standar NATO.
Jika aliansi ini digabungkan dengan kekuatan besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, serta negara-negara Eropa Barat lainnya, maka terbentuklah blok militer Barat berkekuatan kelas berat, baik dari sisi personel, teknologi, maupun pendanaan.
Langkah Hukum Bersejarah: Komisi Klaim Internasional Ukraina Dibentuk
Masih pada 16 Desember 2025, Eropa melangkah lebih jauh ke ranah hukum internasional. Ukraina bersama 35 negara secara resmi mendirikan Komisi Klaim Internasional Ukraina di Den Haag, Belanda, dan menandatangani konvensi pendiriannya.
Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, menyampaikan pernyataan lugas yang langsung menarik perhatian dunia internasional: “Jika kita tidak menegakkan keadilan bagi jutaan warga Ukraina yang menderita akibat agresi, itu sama saja membuka pintu bagi kekerasan baru di masa depan.”
Menurut perhitungan Bank Dunia, dalam jangka sepuluh tahun ke depan, Rusia berpotensi diwajibkan membayar hingga 524 miliar dolar AS sebagai ganti rugi perang.
Pembentukan komisi semacam ini bukan formalitas simbolik. Dalam praktik internasional, komisi klaim hanya dibentuk ketika hasil konflik dinilai mulai mengerucut. Setelah proses ini berjalan, tuntutan ganti rugi dan pengadilan kejahatan perang hampir pasti menyusul.
Dari Retorika ke Perencanaan Militer Nyata
Di bidang militer, perubahan paling mencolok terlihat di Inggris. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer menyampaikan di parlemen bahwa Inggris kini memimpin pembentukan koalisi sukarela untuk mendukung Ukraina secara berkelanjutan.
Koalisi ini, yang diprakarsai bersama Presiden Prancis, Emmanuel Macron, melibatkan sekitar 35 negara, termasuk anggota Uni Eropa dan sekutu non-UE. Berbeda dari forum diskusi sebelumnya, koalisi ini telah menyusun rencana aksi militer konkret yang mencakup operasi darat, laut, dan udara.
Ini menandai pergeseran besar: Eropa tidak lagi berhenti pada janji politik, melainkan masuk ke tahap perencanaan militer yang dapat langsung dijalankan.
Starmer menjelaskan bahwa koalisi ini berjalan di dua jalur utama:
- Jalur politik, untuk menjaga kesatuan sikap dan koordinasi antar pemimpin negara.
- Jalur militer, di mana perencana profesional menyusun skema operasi spesifik sekaligus membangun kekuatan tempur Ukraina dalam jangka panjang.
Rencana operasi darat, laut, dan udara kini telah disusun dengan sasaran jelas dan dapat dieksekusi.
Isu Sensitif: Penempatan Pasukan Darat Inggris
Terkait kemungkinan pengerahan pasukan darat Inggris ke Ukraina, Starmer tidak menghindar. Dia menegaskan bahwa opsi tersebut tetap terbuka jika situasi menuntut, meskipun prioritas saat ini adalah mendorong tercapainya perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan benar-benar menjamin keamanan Ukraina.
Dia mengingatkan bahwa sejarah telah berulang kali membuktikan satu hal:
Perdamaian tanpa sandaran kekuatan militer hampir selalu gagal, bahkan sering kali justru memicu konflik yang lebih besar.
Ukraina Disiapkan dengan Jaminan Keamanan Setara NATO
Eropa kini juga merancang penguatan besar-besaran militer Ukraina pasca-perang. Ini bukan bantuan sementara, melainkan strategi jangka panjang. Targetnya jelas: memberikan jaminan keamanan yang mendekati Pasal 5 NATO.
Rencana tersebut meliputi:
- Penempatan pasukan Eropa di wilayah Ukraina,
- Berbagi intelijen Amerika Serikat secara berkelanjutan,
- Mempertahankan kekuatan militer Ukraina di kisaran 800 ribu personel, bahkan dalam masa damai.
Negara-negara Barat akan terus memasok persenjataan, sementara pasukan Eropa berfokus pada keamanan udara dan laut. Dengan demikian, keamanan Ukraina tidak lagi bertumpu pada kertas perjanjian, melainkan pada kekuatan nyata di lapangan.
Sebagai bagian dari strategi ini, Inggris juga mengumumkan paket bantuan pertahanan udara senilai 600 juta pound sterling, khusus untuk memperkuat pertahanan musim dingin Ukraina dari serangan drone Rusia.
Tekanan Menyeluruh terhadap Rusia
Dua pesan utama dari Eropa kini sangat jelas:
- Ganti rugi perang tidak dapat dihindari—Rusia harus bertanggung jawab.
- Keamanan Ukraina pasca-perang tidak bisa dikompromikan, dan Eropa telah menyiapkan langkahnya sejak dini.
Bagi Kyiv, ini adalah payung pelindung nyata sekaligus sumber kepercayaan diri strategis. Bagi Moskow, tekanan meningkat tajam di semua lini.
Ancaman Keamanan Eropa Meningkat
Menurut informasi terbaru, sekitar 360 ribu pasukan Rusia kini dikerahkan di Belarus dan sepanjang perbatasan NATO. Pakar pertahanan Bundestag Jerman, Roderich Kiesewetter, menegaskan bahwa ini bukan latihan militer, melainkan sinyal peringatan serius.
Dia menyebut Rusia masih menyimpan pasukan besar terlatih di luar front Ukraina, sehingga potensi meluasnya konflik ke daratan Eropa tetap tinggi. Para analis memprediksi periode 2026–2027 berpotensi menjadi titik ledak hubungan Rusia–Eropa.
Peringatan serupa datang dari Inggris. Kepala Staf Angkatan Udara Inggris, Richard Knighton, secara terbuka meminta publik bersiap secara mental menghadapi konflik besar dengan Rusia. Dia menyebut situasi saat ini sebagai periode paling berbahaya sepanjang karier militernya.
Saat ini, Rusia memiliki lebih dari 1,1 juta personel militer aktif dan cadangan, dengan sekitar 40% anggaran negara terserap untuk perang—dua kali lipat dibanding satu dekade lalu.
Tekanan Ekonomi dan Medan Perang Berbalik
Tekanan ekonomi terhadap Rusia juga kian terasa. Pada 16 Desember 2025, harga minyak Ural Rusia jatuh ke 40 dolar AS per barel, level terendah sejak perang dimulai—indikasi kuat dampak sanksi jangka panjang.
Di medan perang, perubahan signifikan juga terjadi. Jerman mengonfirmasi akan menyerahkan sejumlah besar rudal Sidewinder kepada Ukraina pada awal 2026. Rudal udara-ke-udara tersebut telah dimodifikasi oleh insinyur Ukraina menjadi rudal pertahanan udara darat, meningkatkan efektivitas tempur secara signifikan.
Kesimpulannya, dari hukum internasional, ekonomi, hingga perencanaan militer konkret, Eropa kini membangun sistem perlindungan Ukraina yang menyeluruh, berlapis, dan berjangka panjang. Gencatan senjata mungkin tercapai, tetapi yang sedang disiapkan Eropa bukan kompromi—melainkan perdamaian yang disokong kekuatan nyata.
Bukan Perang Biasa: Thailand Hantam Kasino Kamboja, Industri Penipuan Triliunan Mulai Runtuh
EtIndonesia. Militer Thailand pada 18 Desember 2025 secara langka merilis rekaman resmi operasi tempur melalui jalur komunikasi negara. Dalam video tersebut, terlihat unit tank dan Angkatan Udara Thailand melancarkan serangan presisi terhadap sejumlah bangunan kasino besar dan resor di wilayah Kamboja yang berada di luar zona sengketa perbatasan tradisional.
Rekaman memperlihatkan bangunan-bangunan sasaran terbakar hebat, asap hitam pekat membubung tinggi, serta kerusakan struktural berat pada atap dan dinding bangunan. Pihak militer Thailand menyatakan bahwa sedikitnya enam fasilitas telah dihancurkan dalam operasi tersebut.
Target Operasi: Jaringan Kejahatan Transnasional
Dalam pernyataan resminya, Angkatan Bersenjata Thailand menegaskan bahwa fasilitas-fasilitas yang diserang bukan sekadar tempat perjudian atau pariwisata, melainkan memiliki fungsi ganda. Di balik operasi kasino dan hotel, lokasi tersebut diduga menyembunyikan:
- Kompleks penipuan daring lintas negara
- Pusat penyiksaan dan penahanan korban perdagangan manusia
- Infrastruktur drone dan senjata yang berpotensi mengancam keamanan nasional Thailand
Militer Thailand menekankan bahwa operasi ini bukan konflik perbatasan konvensional, melainkan serangan langsung terhadap jaringan kejahatan terorganisir transnasional yang selama ini beroperasi di Asia Tenggara.
Setidaknya satu fasilitas yang dihancurkan telah masuk dalam daftar sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat, dan sebelumnya dikonfirmasi terlibat dalam aktivitas penipuan berskala internasional.
Kamboja Membantah, Bukti Internasional Bermunculan
Pemerintah Kamboja pada hari yang sama membantah keras tuduhan Thailand, menyatakan bahwa bangunan yang diserang adalah hotel dan kasino legal, serta menuding Thailand melanggar kedaulatan negara.
Namun, klaim tersebut segera mendapat tekanan internasional. Media Korea Selatan melaporkan bahwa agen intelijen Korea Selatan, bekerja sama dengan militer Thailand, berhasil menangkap tiga pimpinan utama jaringan penipuan daring berkewarganegaraan Tiongkok di wilayah Kamboja.
Kelompok tersebut diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan seorang sandera perempuan asal Korea Selatan, menandai bahwa pemberantasan penipuan kini telah berkembang menjadi operasi gabungan lintas negara, bukan sekadar retorika diplomatik.
Aset Disita Rp14 Triliun Lebih
Pemerintah Thailand juga mengumumkan penyitaan aset senilai lebih dari 900 juta dolar AS (sekitar Rp14 triliun) yang terkait dengan sindikat penipuan di Kamboja.
Aset yang disita melibatkan:
- Prince Group
- Sejumlah kasino perbatasan Kamboja
- Tokoh ekonomi abu-abu, termasuk Guo An (figur inti sindikat) dan Lin Li (generasi baru pengelola kasino dan kompleks ilegal)
Barang sitaan mencakup rumah mewah, kapal pesiar, serta saham perusahaan energi, menandai pukulan finansial terbesar terhadap industri penipuan regional sejauh ini.
Para analis menilai bahwa kombinasi serangan militer dan sanksi finansial menunjukkan adanya aksi terkoordinasi internasional untuk memutus seluruh rantai industri penipuan di Asia Tenggara.
Beijing Turun Tangan, Publik Tiongkok Justru Mengejek
Pada 18 Desember 2025, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi melakukan pembicaraan telepon terpisah dengan:
- Wakil Perdana Menteri sekaligus Menlu Kamboja, Prak Sokhonn
- Menlu Thailand, Sihasak Phuangketkeow
Dalam pernyataannya, Wang Yi menyerukan kewaspadaan terhadap apa yang ia sebut sebagai “tuduhan palsu” yang dapat merusak hubungan Tiongkok–Kamboja dan Tiongkok–Thailand. Beijing juga mengirim Utusan Khusus Urusan Asia untuk melakukan diplomasi bolak-balik antara Bangkok dan Phnom Penh.
Langkah ini dipandang luas sebagai respons atas penyitaan senjata buatan Tiongkok oleh militer Thailand, serta meningkatnya kecurigaan internasional terhadap peran Beijing.
Namun, reaksi publik di Tiongkok justru berbalik arah. Di kolom komentar Douyin, warganet melontarkan sindiran tajam, antara lain:
- “Pihak ketiga akhirnya tak tahan dan turun tangan.”
- “Siapa yang paling rajin menengahi, dialah yang paling diuntungkan.”
- “Ini menyentuh kepentingan siapa sebenarnya?”
Isu Standar Ganda PKT Menguat
Di media sosial juga beredar gambar perbandingan antara Chen Zhi, bos sindikat penipuan Kamboja, dan Li Ka-shing, pengusaha Hong Kong.
Unggahan tersebut menyoroti bahwa:
- Chen Zhi, dengan nilai penipuan lintas negara mencapai triliunan, pernah dipromosikan sebagai figur “bertanggung jawab sosial”.
- Li Ka-shing, yang telah menyumbang lebih dari 30 miliar yuan untuk kegiatan sosial dan bantuan bencana, justru kerap diserang media resmi dan dilabeli sebagai “modal tidak patriotik”.
Netizen menyebut fenomena ini sebagai contoh nyata standar ganda PKT.
Tekanan Diplomatik ke Phnom Penh
Pada 16 Desember 2025, Kementerian Luar Negeri Thailand mengeluarkan pernyataan keras, menuntut Kamboja sebagai pihak agresor untuk:
- Mengumumkan gencatan senjata sepihak
- Menarik pasukan
- Melakukan pembersihan ranjau secara menyeluruh
Thailand menegaskan akan mempertahankan hak melanjutkan operasi militer jika syarat tersebut tidak dipenuhi. Langkah ini semakin mengisolasi Hun Sen dan Perdana Menteri Hun Manet secara diplomatik.
Tak lama kemudian, Kementerian Luar Negeri Kamboja secara mendadak merilis pernyataan mendukung prinsip satu Tiongkok, menyatakan Taiwan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai sinyal meminta perlindungan dan mediasi dari Beijing.
Seorang netizen Changsha menyindir : “Terjemahan sederhananya: Kak, tolong selamatkan aku.”
Tujuan Operasi Dinilai Sangat Jelas
Perlu dicatat bahwa lokasi kompleks penyiksaan listrik yang dibom tidak berada di wilayah sengketa tradisional Thailand–Kamboja, sehingga kemungkinan salah sasaran dinilai sangat kecil.
Banyak analis menyimpulkan bahwa penghancuran industri penipuan itu sendiri adalah tujuan utama operasi militer Thailand.
Bagi Bangkok, di tengah anjloknya wisatawan Tiongkok akibat kekhawatiran keamanan, operasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk:
- Memutus sumber kejahatan lintas negara
- Membangun ulang citra keamanan nasional
- Mengirim sinyal tegas kepada jaringan kriminal regional
Seperti komentar sinis seorang netizen: “Aplikasi anti-penipuan negara besar itu ternyata dipakai sindikat penipuan. Servernya ada di Kamboja—dan sekarang sudah dibom Thailand.”
Dugaan Lampu Hijau Washington
Seorang analis politik menyebut bahwa dalam 48 jam, militer Thailand telah:
- Menghancurkan empat kompleks penyiksaan listrik
- Menargetkan dua pusat riset transplantasi organ
- Menewaskan Wakil Komandan Pengawal Kerajaan Kamboja, Letjen Chen Chun, di lokasi operasi
Dia menilai Thailand hanyalah “pelaksana di lapangan”, sementara dalang utama berada di balik layar, pihak yang bahkan Kamboja sendiri enggan sebutkan.
Akurasi serangan udara Thailand menuai sorotan, sementara kemampuan pertahanan udara Kamboja dinilai sangat terbatas. Pada 17 Desember 2025, Kementerian Luar Negeri Tiongkok terlihat berusaha cepat mencuci tangan saat ditanya soal penggunaan senjata buatan Tiongkok oleh militer Kamboja.
Beberapa analis menilai bahwa karena Amerika Serikat baru saja menjatuhkan sanksi terhadap Prince Group, operasi Thailand kemungkinan mendapat lampu hijau diam-diam dari Washington. Tanpa persetujuan tersebut, penggunaan jet tempur F-16 berpotensi melanggar ketentuan penggunaan akhir senjata buatan AS.
Perang Kecil, Taruhan Besar: Mengapa Konflik Thailand–Kamboja Membuat Beijing Gelisah?
EtIndonesia. Konflik militer antara Thailand dan Kamboja kini telah memasuki minggu kedua sejak pecah pada awal Desember 2025, dan eskalasinya menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekadar bentrokan perbatasan biasa. Serangan udara, peluncuran roket, serta tembakan artileri berat kini digunakan secara bersamaan di berbagai titik konflik, menandai peningkatan intensitas yang signifikan.
Di permukaan, konflik ini tampak sebagai sengketa bilateral dua negara Asia Tenggara. Namun di balik layar, pihak yang justru terlihat paling cemas adalah Beijing.
Serangan Thailand Menembus Jauh ke Wilayah Kamboja
Di garis depan pertempuran, Kamboja menuduh Thailand telah melancarkan serangan udara yang menembus wilayahnya sejauh 80 hingga 90 kilometer, menargetkan fasilitas militer strategis di wilayah pedalaman Kamboja. Jarak penetrasi sedalam ini menegaskan bahwa operasi tersebut bukan kesalahan navigasi atau insiden tak disengaja, melainkan serangan yang direncanakan dengan matang.
Langkah Thailand ini mengirimkan sinyal jelas: Bangkok tidak sekadar bertahan di garis perbatasan, tetapi secara aktif menekan infrastruktur militer inti Kamboja.
Gencatan Senjata ala Thailand: Damai di Permukaan, Tekanan di Substansi
Meski berbagai pihak internasional menyerukan penghentian konflik, Thailand menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima gencatan senjata tanpa syarat. Bangkok mengajukan tiga syarat utama:
- Kamboja harus terlebih dahulu mengumumkan gencatan senjata secara sepihak.
- Gencatan senjata harus bersifat nyata, terverifikasi, dan berkelanjutan, bukan sekadar deklarasi simbolis.
- Kamboja wajib bekerja sama dalam operasi pembersihan ranjau darat, yang selama ini menjadi ancaman serius di kawasan perbatasan.
Secara diplomatik, tuntutan tersebut terdengar moderat. Namun dalam praktiknya, banyak analis menilai langkah ini lebih menyerupai sidang penghakiman politik ketimbang negosiasi damai.
Media Tiongkok: “Penghinaan Diplomatik terhadap Kamboja”
Di dalam Tiongkok, media besar Tencent mengutip analis militer Yuan Zhou, yang secara terbuka menyebut tiga syarat Thailand tersebut sebagai “penghinaan diplomatik” terhadap rezim Kamboja.
Menurut analisis itu, Thailand secara tidak langsung memaksa Kamboja mengakui kesalahan sejak awal, sambil menempelkan label sebagai pihak yang kerap melanggar komitmen. Jika Phnom Penh menerima syarat tersebut, legitimasi rezim akan runtuh di mata publik dan internasional. Namun jika menolak, harga perang yang harus dibayar Kamboja akan semakin mahal—baik secara militer, ekonomi, maupun politik.
Mengapa Beijing Sangat Cemas?
Bagi Beijing, Kamboja bukan sekadar sekutu regional. Selama bertahun-tahun, negara ini dipandang sebagai simpul strategis kepentingan Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Asia Tenggara, termasuk jalur aliran dana gelap dan kepentingan elite tertentu.
Serangan Thailand kali ini dinilai tidak hanya menghantam Kamboja, tetapi juga membongkar jaringan hitam kekuasaan PKT yang beroperasi di balik berbagai industri abu-abu di kawasan tersebut.
Waktu konflik ini pecah dinilai sangat sensitif. Bersamaan dengan eskalasi perang, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan dakwaan terhadap Chen Zhi, pengusaha Kamboja sekaligus Ketua Prince Group. Dokumen hukum yang beredar menyebut Chen Zhi diduga berperan sebagai “sarung tangan putih” bagi keluarga Xi Jinping, khususnya dari faksi Fujian PKT.
AS, Trump, dan Dugaan Strategi Dua Lapis
Ketika Presiden AS, Donald Trump sebelumnya menyerukan gencatan senjata dan Thailand secara terbuka menolak, spekulasi pun bermunculan. Sejumlah analis menilai Washington dan Bangkok tengah menjalankan strategi dua lapis.
Di satu sisi, Trump tampil sebagai mediator di panggung diplomasi internasional. Di sisi lain, Thailand bergerak di lapangan dengan memotong langsung jalur infiltrasi, pencucian uang, dan jaringan operasional PKT di Kamboja.
Indikasi ini semakin kuat ketika pada 16 Desember 2025, sejumlah kendaraan di kawasan yang dikenal sebagai pusat penipuan daring di Kamboja terlihat melarikan diri dengan memasang bendera Tiongkok, seolah menandai kepanikan dan evakuasi darurat.
Beijing Turun Tangan: Utusan Khusus Dikirim
Pada 17 Desember 2025, Beijing akhirnya tak lagi bisa bersikap pasif. Pemerintah Tiongkok mengumumkan pengiriman utusan khusus urusan Asia ke Thailand dan Kamboja untuk melakukan mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember 2025.
Langkah cepat ini dipandang sebagai upaya menyelamatkan kepentingan strategis PKT, bukan semata menjaga stabilitas kawasan.
Gejolak Internal di Kamboja
Di dalam negeri Kamboja sendiri, tanda-tanda keguncangan mulai terlihat. Beredar rekaman warga yang menurunkan papan nama berbahasa Mandarin di sejumlah jalan utama. Pemerintah Kamboja mengklaim tindakan tersebut hanyalah penertiban aturan reklame.
Namun banyak pihak menilai waktu kejadian terlalu sensitif untuk dianggap kebetulan.
Selama bertahun-tahun, kemarahan publik terhadap keluarga Hun Sen dan hubungan erat mereka dengan PKT dinilai terpendam. Kini, ketika struktur kekuasaan mulai terguncang akibat tekanan eksternal dan perang, arah angin politik dapat berubah sangat cepat.
Garis Merah PKT dan Risiko Eskalasi Regional
Di media sosial Tiongkok dan Asia Tenggara, muncul analisis yang lebih ekstrem: garis merah PKT dalam konflik ini adalah mencegah lahirnya rezim Kamboja yang pro-Amerika. Beijing sangat khawatir Kamboja mengalami skenario yang mereka sebut sebagai “revolusi warna”.
Karena itu, PKT diduga akan meningkatkan bantuan di balik layar kepada Kamboja dan sekaligus menekan Thailand secara diplomatik maupun ekonomi. Jika langkah tersebut gagal, opsi paling berbahaya adalah eskalasi militer langsung, bahkan memanfaatkan Myanmar untuk membuka tekanan dari sisi lain, memaksa Thailand menghadapi perang dua front.
Pertaruhan Geopolitik Besar
Bagi PKT, konflik Thailand–Kamboja kini telah berubah dari konflik regional menjadi soal keamanan rezim dan pertaruhan geopolitik besar. Bagaimana konflik ini berakhir akan menentukan bukan hanya masa depan Kamboja, tetapi juga posisi strategis Tiongkok di Asia Tenggara dalam beberapa dekade ke depan.
Bukan Sekadar Perang Perbatasan: Senjata Canggih PKT, Kamp Penyiksaan, dan Krisis Militer Tiongkok
EtIndonesia. Konflik militer antara Thailand dan Kamboja yang pecah pada 7 Desember 2025 kini berkembang jauh melampaui sengketa perbatasan biasa. Eskalasi ini tidak hanya ditandai oleh bentrokan bersenjata intens di garis depan, tetapi juga oleh terbongkarnya dugaan bantuan militer rahasia Partai Komunis Tiongkok (PKT) kepada Kamboja—sebuah temuan yang justru memicu krisis serius di tubuh militer Tiongkok sendiri.
Perkembangan konflik ini mulai menarik perhatian luas komunitas internasional setelah sejumlah fakta sensitif terungkap ke publik, mulai dari serangan udara presisi Thailand, penyitaan senjata strategis buatan Tiongkok, hingga indikasi jaringan kejahatan lintas negara yang disertai dugaan pelanggaran HAM berat.
Serangan Udara Thailand Ungkap Kamp Penyiksaan di Kamboja
Pada fase awal konflik, militer Thailand melancarkan serangan udara presisi terhadap sejumlah lokasi strategis di wilayah Kamboja. Operasi ini difokuskan pada fasilitas yang diduga kuat merupakan kamp penipuan daring dan pusat penyiksaan listrik, yang selama ini disebut-sebut menjadi sarang perdagangan manusia, penahanan ilegal, serta kejahatan lintas negara.
Menurut sumber keamanan Thailand, target operasi dipilih berdasarkan intelijen jangka panjang. Fasilitas-fasilitas tersebut dinilai berperan besar dalam jaringan kriminal yang melibatkan warga dari berbagai negara Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Afrika.
Namun, perhatian dunia justru semakin tersedot setelah terjadinya perkembangan lanjutan yang jauh lebih sensasional.
Thailand Sita Rudal Antitank Generasi Kelima Buatan PKT
Pada 15 Desember 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand secara resmi mengumumkan keberhasilan Korps Infanteri ke-17 dalam merebut sebuah pangkalan militer Kamboja di wilayah perbatasan.
Dalam operasi tersebut, pasukan Thailand menyita rudal antitank GAM-102LR buatan Tiongkok, sebuah sistem senjata yang dikategorikan sebagai antitank generasi kelima dengan teknologi pemandu presisi tinggi.
Rudal GAM-102LR dikenal sebagai produk industri militer strategis PKT, dilengkapi sistem pemandu canggih yang menjadikannya aset sensitif dan berada di bawah pengawasan ketat Beijing. Keberadaan senjata ini di tangan militer Kamboja memicu pertanyaan serius mengenai jalur distribusi dan peran langsung Tiongkok dalam konflik tersebut.
Sebelumnya, sejumlah media Thailand juga melaporkan bahwa pasukan Kamboja telah menggunakan sistem roket dan pertahanan udara buatan Tiongkok dalam pertempuran, memperkuat dugaan adanya dukungan militer sistematis dari PKT.
Senjata Masih Utuh: Indikasi Pengiriman Senjata Terbaru
Pengamat militer Jiang Feng menyoroti detail krusial dari rudal yang disita. Dia mencatat bahwa rudal GAM-102LR tersusun rapi, dengan plastik pelindung belum dibuka dan buku petunjuk operasional masih menggunakan bahasa Mandarin sederhana.
Temuan ini mengindikasikan bahwa senjata tersebut belum pernah digunakan di medan perang dan kemungkinan baru saja dikirim ke Kamboja dalam waktu dekat sebelum konflik pecah. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa terdapat pengiriman senjata langsung dari Tiongkok ke Kamboja, bukan sisa persenjataan lama.
Insiden Tank VT-4: Kualitas Senjata Tiongkok Dipertanyakan
Di sisi lain, reputasi industri militer Tiongkok turut tercoreng oleh beredarnya video latihan militer Thailand yang memperlihatkan tank tempur utama VT-4 buatan Tiongkok mengalami ledakan hebat saat menjalani latihan tembak intensif.
Ledakan tersebut menyebabkan laras utama hancur total dan mengakibatkan tiga prajurit Thailand mengalami luka-luka. Padahal, berdasarkan manual resmi, tank VT-4 dirancang memiliki usia tembak hingga 500 peluru.
Namun, insiden ledakan terjadi setelah tank tersebut menembakkan sekitar 200 peluru, jauh di bawah standar yang dijanjikan. Sejumlah analis militer menyebut kejadian ini sebagai bukti lemahnya kontrol kualitas produksi senjata PKT, bahkan menyindirnya sebagai contoh nyata “proyek asal-asalan” dalam industri pertahanan Tiongkok.
Enam Pesawat Y-20 dan 42 Kontainer Senjata
Skandal ini semakin menguat setelah munculnya informasi dari intelijen Thailand. Sejak Juni 2025, atau beberapa minggu sebelum konflik pecah, aparat intelijen Thailand telah memantau enam pesawat angkut strategis Y-20 milik PKT yang mendarat di Bandara Sihanoukville, Kamboja, selama tiga hari berturut-turut.
Pesawat-pesawat tersebut diduga membawa 42 kontainer senjata, mencakup roket, amunisi artileri, serta rudal antitank GAM-102LR yang kini jatuh ke tangan Thailand. Temuan ini memperkuat dugaan adanya operasi logistik militer berskala besar yang dilakukan secara diam-diam.
Sisi Gelap Konflik: Kamp Penyiksaan dan Dugaan Pengambilan Organ
Di luar medan tempur, konflik ini membuka tabir sisi gelap kemanusiaan di Kamboja. Kesaksian para korban menyebutkan adanya lebih dari 50 kamp besar dan ratusan kamp kecil yang berfungsi sebagai pusat penipuan dan penyiksaan, dengan tingkat kelangsungan hidup korban yang sangat rendah.
Lebih mengejutkan lagi, daftar kerja sama Institut Ilmu Kehidupan Kamboja yang bocor ke publik mengungkap dugaan keterlibatan dalam praktik pengambilan organ hidup. Daftar tersebut menyeret nama sejumlah rumah sakit di Tiongkok, termasuk Rumah Sakit Xiangya.
Warganet kemudian menemukan bahwa Rumah Sakit Xiangya II memiliki helipad di atap gedung, dengan aktivitas helikopter yang dilaporkan berlangsung hampir setiap hari. Temuan ini memicu pertanyaan publik: apakah helikopter tersebut murni untuk evakuasi medis, atau justru menjadi jalur transportasi organ?
Kegelapan isu ini semakin dalam setelah terungkap bahwa pada tahun 2024, seorang dokter magang bernama Luo Shuaiyu dilaporkan tewas jatuh dari gedung setelah mencoba mengungkap dugaan praktik pengambilan organ hidup di rumah sakit tersebut.
Krisis Regional dan Tekanan Internasional
Rangkaian temuan ini menjadikan konflik Thailand–Kamboja bukan lagi sekadar konflik bilateral, melainkan krisis regional dengan implikasi geopolitik luas. Dugaan keterlibatan PKT, kualitas senjata yang dipertanyakan, serta isu pelanggaran HAM berat telah menempatkan Beijing dalam sorotan tajam komunitas internasional.
Seiring konflik memasuki fase yang semakin kompleks, tekanan diplomatik terhadap semua pihak diperkirakan akan terus meningkat, sementara stabilitas Asia Tenggara kini berada dalam ujian serius.
Upah yang Diterima Petani yang Tidak Mengharapkan Balasan
EtIndonesia. Fleming adalah seorang petani miskin asal Skotlandia. Suatu hari, ketika dia sedang bekerja di ladang, dia mendengar suara teriakan minta tolong dari kejauhan. Dia segera meletakkan peralatannya dan berlari menuju sumber suara.
Ternyata seorang anak kecil jatuh ke dalam kubangan lumpur berbahaya dan hampir tewas. Fleming tanpa ragu menolong anak itu dan menyelamatkannya dari maut.
Keesokan harinya, sebuah kereta kuda mewah berhenti di depan rumah sederhana si petani. Turun dari kereta seorang pria berpenampilan bangsawan. Dia memperkenalkan diri sebagai ayah dari anak yang telah diselamatkan.
Dengan penuh rasa terima kasih dia berkata : “Aku ingin membalas kebaikanmu. Kamu telah menyelamatkan nyawa putraku.”
Namun Fleming menjawab dengan tegas : “Aku tidak ingin menerima imbalan apa pun. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan.”
Saat itu, putra Fleming keluar dari rumah.
Sang bangsawan memandang anak itu dan berkata: “Apakah dia putramu?”
“Ya,” jawab Fleming.
Bangsawan itu kemudian berkata : “Kalau begitu marilah kita buat kesepakatan. Biarkan aku membiayai pendidikan anakmu. Jika dia memiliki hati yang sama mulianya seperti ayahnya, suatu hari dia pasti akan menjadi orang yang membuatmu bangga.”
Fleming pun setuju.
Tahun-tahun berlalu.
Anak petani itu kemudian lulus dari St. Mary’s Medical School di Inggris dan menjadi seorang tokoh dunia:
Sir Alexander Fleming, penemu penisilin, obat antibiotik pertama yang menyelamatkan jutaan nyawa.
Beberapa tahun setelah itu, putra sang bangsawan jatuh sakit parah karena pneumonia. Apa yang pada akhirnya menyelamatkan hidupnya?
Penisilin.
Siapakah bangsawan itu?
Dia adalah Lord Randolph Churchill, anggota parlemen Inggris. Dan putranya yang diselamatkan oleh penemuan Fleming adalah— Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada Perang Dunia II.
Pesan moral:
Petani sederhana itu menolong tanpa pamrih. Dia tidak mengharapkan balasan, hanya mengikuti dorongan kebaikan dalam dirinya. Namun kebaikan kecil itu membuka kesempatan besar bagi anaknya, yang kemudian menghasilkan penemuan medis yang menyelamatkan jutaan orang—termasuk putra sang bangsawan yang mengubah jalannya sejarah dunia.
Kadang, satu tindakan kebaikan kecil dapat membawa perubahan besar bagi dunia. Kebaikan tidak pernah sia-sia.(jhn/yn)
Kejamnya Kejahatan Pengambilan Organ Hidup yang Diluncurkan Partai Komunis Tiongkok Guncang Dunia: 505.000 Orang Desak Negara-Negara Bertindak
EtIndonesia. Seiring semakin banyaknya bukti yang terungkap mengenai praktik pengambilan organ hidup untuk keuntungan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), lebih dari 500 ribu orang di seluruh dunia telah menandatangani petisi yang menyerukan negara-negara G7 dan negara lainnya untuk mengambil tindakan guna menghentikan kejahatan yang sangat tidak berperikemanusiaan ini.
“Dari dokter Zheng Zhi yang pernah mengalami langsung praktik pengambilan organ secara paksa dan dengan berlinang air mata mengungkap fakta di balik layar, hingga penyintas pengambilan organ hidup Cheng Peiming yang mempertaruhkan nyawanya untuk membagikan pengalaman lolos dari maut; dari jutaan kasus orang hilang yang setiap tahun diumumkan secara resmi di Tiongkok, hingga lembaga kecantikan medis yang secara terbuka mempromosikan penggunaan “esensi darah anak muda” demi mempertahankan keremajaan; serta dari diskusi antara pemimpin PKT Xi Jinping dan para pemimpin asing tentang klaim bahwa “transplantasi organ dapat membuat orang hidup hingga 150 tahun” — semakin banyak bukti membuat dunia menyadari bahwa kejahatan pengambilan organ hidup yang meniadakan nurani ini benar-benar terjadi di Tiongkok,” ujar reporter New Tang Dynasty, Li Jiayin, melaporkan.
Organisasi Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) bersama International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC) sejak Juli 2024 meluncurkan petisi yang menyerukan negara-negara G7 dan tujuh negara lainnya untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam praktik pengambilan organ hidup oleh PKT, menuntut penghentian segera, serta melaksanakan rencana aksi lintas pemerintahan.
Langkah-langkah tersebut mencakup pelarangan warga negara sendiri pergi ke Tiongkok untuk transplantasi organ, penangguhan kerjasama terkait transplantasi, serta pemantauan dan penyelidikan berkelanjutan atas isu pengambilan organ hidup.
Hingga 15 Desember, hampir 505.000 orang dari 34 negara telah menandatangani petisi tersebut. Penyelenggara berharap dapat mengumpulkan 1 juta tanda tangan sebelum Juni 2026.
Direktur eksekutif DAFOH, Dr.Torsten Torrey, menyatakan bahwa mereka membawa isu pengambilan organ hidup ini langsung ke hadapan pemerintah berbagai negara, agar para pemimpin dunia melihat suara rakyat dan memahami penganiayaan selama 26 tahun oleh PKT terhadap kelompok utama korban pengambilan organ hidup, yaitu para praktisi Falun Gong.
“Kami menyampaikan isu pengambilan organ paksa ini secara langsung kepada pemerintah berdaulat untuk memberi tahu mereka tentang keinginan rakyat agar penyalahgunaan transplantasi yang mengerikan ini dihentikan di dunia beradab kita. Pada saat yang sama, kami juga menyampaikannya kepada cabang eksekutif, para pengambil keputusan di pemerintahan tersebut,” ujar Direktur Eksekutif DAFOH, Dr. Torsten Trey, baru-baru ini kepada The Epoch Times.
“Melihat dukungan dari masyarakat di seluruh dunia ini sangat menjanjikan. Kami tidak hanya memberi tahu orang-orang tentang apa yang telah dilakukan Tiongkok selama 25 tahun terakhir dalam menganiaya Falun Gong, tetapi juga menciptakan sebuah platform agar masyarakat tidak tinggal diam, melainkan ikut berkontribusi untuk mengakhiri kejahatan ini—satu tanda tangan demi satu tanda tangan,” tambahnya.
Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah sebuah disiplin spiritual yang berakar pada prinsip Sejati, Baik, dan Sabar. Diperkenalkan kepada publik di Tiongkok pada tahun 1992, latihan ini berkembang pesat melalui penyebaran dari mulut ke mulut dan menarik sekitar 70 juta pengikut, menurut perkiraan resmi pada saat itu. Namun, pada tahun 1999, Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang memandang kelompok ini sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, memulai kampanye brutal untuk memusnahkannya.
Halaman petisi tersebut menyoroti temuan Tribunal Tiongkok yang berbasis di London, yang pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa rezim Tiongkok selama bertahun-tahun telah terlibat dalam praktik pengambilan organ paksa dalam skala besar, dengan praktisi Falun Gong sebagai kelompok korban utama.
Trey menjelaskan bahwa organisasinya sebelumnya juga pernah mengadakan kampanye petisi kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia terkait isu yang sama pada periode 2012 hingga 2018, yang diikuti oleh lebih dari 3 juta orang. Namun, kampanye tersebut terhambat oleh “jaringan aturan dan regulasi yang kompleks,” dan pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengambil tindakan nyata yang dapat diverifikasi.
Dibutuhkan waktu tiga bulan untuk menyiapkan kampanye petisi saat ini, kata Trey, seraya menegaskan bahwa kampanye ini akan terus berjalan terlepas dari perubahan kepemimpinan tertinggi di negara-negara tersebut. Melihat cepatnya pengumpulan tanda tangan, ia meyakini bahwa petisi ini memiliki potensi besar untuk mendapatkan dukungan dari jutaan orang.
“Setiap orang yang mencintai kebebasan dan setiap orang yang beriman ingin melihat penganiayaan yang keji dan mengerikan ini, serta pengambilan organ paksa terhadap praktisi Falun Gong, dihentikan,” kata Trey.
Petisi tersebut mendesak para pemimpin dari 14 negara itu untuk mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam praktik pengambilan organ paksa oleh rezim Tiongkok, menyerukan penghentian segera, serta menerapkan rencana aksi antarpemerintah.
Menurut petisi, rencana ini harus mencakup langkah-langkah untuk melindungi warga negara agar tidak menjalani transplantasi di Tiongkok, menangguhkan kerja sama terkait transplantasi, mengadakan dengar pendapat parlemen tahunan mengenai isu ini, serta memulai penyelidikan guna menuntut pertanggungjawaban.
Susie Hughes, Direktur Eksekutif International Coalition to End Transplant Abuse in China, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa besarnya jumlah tanda tangan yang terkumpul sejauh ini “merupakan sinyal kuat bahwa dunia tidak lagi bersedia mengabaikan pengambilan organ paksa.”
“Respons global yang luar biasa ini menunjukkan bahwa pengambilan organ paksa bukan lagi isu hak asasi manusia yang bersifat pinggiran,” ujar Hughes.
“Bagi organisasi kami, hal ini menunjukkan pentingnya sejumlah besar bukti yang telah diperiksa secara independen oleh para ahli hukum, medis, dan HAM, serta diakui sebagai kredibel dan meyakinkan.”
Penganiayaan terhadap Falun Gong masih terus berlangsung hingga hari ini, dengan banyak praktisi disiplin spiritual ini dipenjarakan di pusat-pusat penahanan, kamp kerja paksa, dan pusat pencucian otak. Minghui.org, sebuah situs web yang didedikasikan untuk mendokumentasikan penganiayaan terhadap Falun Gong di Tiongkok, telah melaporkan adanya kerja paksa, penyiksaan, dan kematian.
Wakil Direktur DAFOH, Harold King, mengatakan bahwa dirinya dan banyak pihak lain yang terlibat merasa kagum terhadap berbagai organisasi nirlaba yang telah mengadakan acara pengumpulan tanda tangan di seluruh dunia untuk mendukung kampanye ini.
“Orang-orang secara naluriah memahami bahaya yang diwakili oleh kejahatan-kejahatan ini,” ujarnya kepada The Epoch Times.
Ia berharap jumlah penandatangan yang terus bertambah dapat mendorong para politisi dan pembuat kebijakan untuk “mempertimbangkan risiko bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok di bidang apa pun.”
Di Amerika Serikat, Dewan Perwakilan Rakyat telah meloloskan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong serta Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ Hidup 2025, yang akan menjatuhkan sanksi terhadap semua organisasi dan individu yang terlibat dalam kekejaman ini. (Hui/asr)
Ilusi Stabilitas Runtuh: Ekonomi Tiongkok Memburuk di Sejumlah Sektor, Pakar Bongkar Penyebab Akar Krisis
EtIndonesia. Data ekonomi terbaru yang dirilis Biro Statistik Nasional Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada Senin (15/12) menunjukkan bahwa konsumsi, investasi, dan pasar properti Tiongkok terus mengalami kemerosotan.
Dalam beberapa waktu terakhir, PKT gencar menyerukan perluasan pasar domestik untuk mendorong permintaan dalam negeri. Namun para pakar menilai bahwa selama bertahun-tahun PKT hanya berbicara tanpa tindakan nyata, sehingga kebijakan tersebut ibarat “gerakan sia-sia”.
Ekonomi Tiongkok kini menghadapi krisis menyeluruh, dan penyebab inti dari kemerosotan yang berkelanjutan kembali menjadi sorotan.
Biro Statistik Nasional PKT pada 15 Desember merilis sejumlah data terbaru dari berbagai sektor. Di antaranya:
- Total penjualan ritel barang konsumsi pada November hanya tumbuh 1,3% secara tahunan, turun dari 2,9% pada Oktober;
- Nilai tambah industri pada November tumbuh 4,8% secara tahunan, lebih rendah dari 4,9% pada Oktober;
- Harga rata-rata rumah di 70 kota besar dan menengah pada November turun 2,8% secara tahunan, lebih dalam dibandingkan penurunan 2,6% pada Oktober.
Selain itu, pada periode Januari–November,
- Investasi aset tetap turun 2,6% secara tahunan, lebih besar dibandingkan penurunan 1,7% pada Januari–Oktober;
- Investasi pengembangan properti nasional turun 15,9% secara tahunan, lebih buruk dibandingkan penurunan 14,7% pada Januari–Oktober.
Bahkan, data yang sesungguhnya dinilai lebih buruk dari angka resmi.
“Faktor utamanya adalah kebijakan PKT itu sendiri. Mereka melakukan stimulus, tetapi stimulus tersebut tidak efektif atau dampaknya sangat kecil. Akibatnya, fondasi ekonomi Tiongkok terguncang dan tidak bisa distabilkan,” ujar Kolumnis Epoch Times Wang He.
Dalam konferensi kerja ekonomi PKT yang digelar pekan lalu, pihak berwenang mengklaim akan secara besar-besaran mendorong konsumsi dan memperkuat pasar domestik.
“Pemerintah juga menyadari bahwa lemahnya permintaan domestik adalah penyebab stagnasi ekonomi Tiongkok, karena rakyat tidak punya uang sehingga konsumsi dalam negeri tidak mencukupi,” ujar Profesor Xie Tian dari Darla Moore School of Business, Universitas Carolina Selatan, AS.
Wang He menambahkan: “Saat ini, permintaan di Tiongkok sangat semu dan berada pada kurva yang mematikan. Pertama, pemerintah ingin rakyat berbelanja, tetapi tidak ada pendapatan yang menopang konsumsi tersebut. Kedua, PKT telah melakukan begitu banyak investasi, tetapi investasi itu tidak memberikan imbal hasil yang wajar. Ketiga, sektor keuangan Tiongkok menerbitkan utang secara masif, namun utang-utang tersebut tidak memiliki dukungan modal maupun disiplin pembayaran, sehingga pada akhirnya tidak bisa dilunasi dan akan meledak.”
“Semua masalah ini menunjukkan bahwa sisi permintaan ekonomi Tiongkok telah mengalami kerusakan fundamental. Jika sisi ini runtuh, seluruh ekonomi Tiongkok akan ikut terseret. Kini situasinya sudah sampai pada tingkat yang sangat berbahaya,” tambahnya.
Pada 7 November, Administrasi Negara Valuta Asing PKT merilis data neraca pembayaran internasional untuk kuartal ketiga serta tiga kuartal pertama tahun ini.
Data menunjukkan bahwa arus masuk bersih investasi langsung asing hanya sebesar 8,5 miliar dolar AS, turun 51% dibandingkan kuartal sebelumnya. Dibandingkan tahun 2022, total arus masuk modal asing dalam dua tahun terakhir anjlok lebih dari 90%.
Para pakar menilai bahwa daya dorong ekonomi Tiongkok tidak hanya terpukul oleh faktor eksternal, tetapi juga dibebani oleh kebijakan internal dan masalah struktural. Ekonomi Tiongkok kini menghadapi krisis dari segala arah.
“Kemerosotan ekonomi Tiongkok pada dasarnya adalah kemerosotan yang bersifat sistemik, yang berkaitan erat dengan politik Tiongkok dan praktik perampasan oleh PKT. Semua kebijakan yang dilakukan sekarang hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah. PKT tidak mampu memperbaiki struktur politik dan sosial Tiongkok, juga tidak mampu mengubah sifat kelas istimewa PKT yang mengeksploitasi rakyat,” ujar Xie Tian.
“Ditambah lagi dengan menyusutnya pasar luar negeri dan meningkatnya sikap permusuhan PKT terhadap dunia internasional. Seiring percepatan penarikan investasi asing, ekonomi Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang nyata,” pungkasnya. (Hui)
Laporan hasil wawancara oleh Tang Rui, reporter New Tang Dynasty Television.
Perbedaan yang Begitu Besar
EtIndonesia. Universitas Harvard di Amerika Serikat pernah melakukan sebuah penelitian terkenal. Suatu tahun, mereka melakukan survei terhadap sekelompok mahasiswa yang akan segera lulus, menanyakan tujuan hidup mereka.
Para mahasiswa itu memiliki kondisi yang hampir sama—tingkat kecerdasan, pendidikan, dan lingkungan sosial tidak jauh berbeda.
Hasil surveinya seperti berikut:
- 3% memiliki tujuan hidup yang jelas dan jangka panjang.
- 10% memiliki tujuan hidup yang jelas tetapi jangka pendek.
- 60% memiliki tujuan hidup yang kabur atau tidak pasti.
- 27% tidak memiliki tujuan sama sekali.
Dua puluh lima tahun kemudian, Harvard kembali melacak perkembangan hidup mereka.
Hasilnya sangat mengejutkan:
- 3% yang memiliki tujuan jauh ke depan dan konsisten mengejarnya, hampir semuanya menjadi orang-orang sukses besar—pemimpin industri, tokoh masyarakat, atau profesional kelas atas.
- 10% yang memiliki tujuan jangka pendek dan mencapainya satu per satu, tumbuh menjadi tenaga ahli dan profesional sukses, sebagian besar hidup di kelas menengah ke atas.
- 60% yang tujuannya tidak jelas, hidup dengan nyaman, bekerja seperti biasa, tetapi tanpa pencapaian luar biasa, dan berada di kelas menengah ke bawah.
- 27% yang hidup tanpa tujuan, menjalani kehidupan yang penuh ketidakpuasan, sering mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, dan merasa dunia tidak memberi mereka kesempatan.
Pesan moral:
Cita-cita adalah bintang penunjuk jalan.
Tanpa cita-cita, hidup tidak punya arah.
Tanpa arah, seseorang tidak bisa benar-benar hidup, hanya sekadar bertahan.
Seperti pepatah: “Jika tekad tidak ditegakkan, maka tidak akan ada satu pun hal besar yang dapat dicapai di dunia ini.”
Kisah ini mengingatkan kita bahwa:
- Tujuan yang jelas membentuk masa depan,
- Konsistensi mengubah hidup,
- Dan arah yang teguh menentukan seberapa jauh seseorang akan melangkah.(jhn/yn)
Ledakan Dilaporkan di Rostov dan Bataysk, Sebuah Kapal Tanker Minyak Dilaporkan Terkena Serangan
EtIndonesia. Ledakan dilaporkan terjadi semalam pada tanggal 18 Desember di Rostov-on-Don dan Kota Bataysk di wilayah Rostov, Rusia, menurut media Rusia.
Sekitar pukul 23 : 30, laporan mulai muncul tentang ledakan di Rostov-on-Don dan Bataysk. Saluran Telegram lokal mempublikasikan foto dan video yang menunjukkan ledakan tersebut.
Ada juga laporan tentang sistem pertahanan udara Rusia yang diaktifkan.
Warga melaporkan pemadaman listrik di beberapa permukiman di seluruh wilayah Rostov.
Penggunaan senjata yang tidak dikenal dikonfirmasi oleh Gubernur wilayah Rostov, Yury Slyusar, yang juga menyatakan bahwa sebuah kapal telah terkena serangan di pelabuhan kota.
Saluran publik lokal melaporkan bahwa sebuah kapal tanker minyak terbakar. Menurut informasi awal, tumpahan produk minyak dilaporkan berhasil dihindari.
Serangan terhadap kota-kota Rusia
Rostov-on-Don menjadi sasaran serangan drone pada malam 15 Desember. Pertahanan udara Rusia mengklaim telah mencegat puluhan drone, dan peringatan udara diumumkan di wilayah Rostov karena ancaman serangan UAV.
Pada malam 14 Desember, pembangkit listrik tenaga termal Luch di Belgorod dihantam oleh senjata yang tidak diketahui asalnya, setelah itu penduduk di beberapa distrik melaporkan gangguan listrik.
Pada malam yang sama, drone tak dikenal juga menyerang wilayah Moskow, dengan penduduk melaporkan ledakan di pinggiran ibu kota.
Selain itu, pada 7 Desember, drone menghancurkan tangki penyimpanan bahan bakar dengan kapasitas 2.000 meter kubik di wilayah Oryol.
Laporan sebelumnya juga menunjukkan kebakaran besar di kota Livny di wilayah Oryol Rusia. Kebakaran tersebut terjadi setelah serangan oleh drone tak dikenal. Gubernur Regional Andrey Klychkov membenarkan bahwa daerah tersebut telah menjadi sasaran, mengakibatkan kebakaran di fasilitas infrastruktur bahan bakar dan energi, meskipun ia tidak merinci lokasi mana yang terkena dampak.(yn)