[Catatan editor] Empat belas tahun lalu, Jiang Zemin yang Sebenarnya pertama kali diperkenalkan kepada pembaca. Empat belas tahun kemudian, Jiang Zemin telah meninggal dunia, tetapi dampak buruk politik yang ditinggalkannya belum menghilang. Banyak kekacauan dan krisis yang terjadi di Tiongkok saat ini dapat ditelusuri kembali ke masa ketika Jiang berkuasa.
Pemerintahan melalui korupsi, pengabaian terhadap supremasi hukum, penghancuran moral, penganiayaan terhadap Falun Gong, serta berkembangnya mesin otoriter dan kekerasan PKT telah meninggalkan banyak masalah bagi Tiongkok. Untuk memahami PKT saat ini dan mengapa Tiongkok sampai pada kondisi sekarang, perlu memahami Jiang Zemin yang Sebenarnya. Oleh karena itu, artikel ini diterbitkan kembali.
Serial dokumenter Kebenaran Sejarah: Jiang Zemin yang Sebenarnya, episode 3: GDP Jiang Zemin (Bagian 1)
Ketika menengok kembali “keajaiban ekonomi” Tiongkok selama 30 tahun, orang mungkin tidak dapat mengingat merek-merek Tiongkok apa yang berhasil menjadi merek kelas dunia. Namun, orang pasti tidak akan melupakan sebuah istilah populer yang selalu menyertai “keajaiban” tersebut, yaitu GDP (PDB).
Berdasarkan data resmi Tiongkok, GDP Tiongkok meningkat dari sekitar US$300 miliar pada 1980 menjadi lebih dari US$8 triliun pada 2012, atau meningkat lebih dari 20 kali lipat, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 10%. Setelah GDP Tiongkok melampaui Italia pada 2005, Inggris pada 2006, Jerman pada 2007, dan Jepang pada 2010, Tiongkok mengakhiri posisi Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua dunia selama lebih dari 40 tahun dan menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia.
Bagaimanapun juga, “pemujaan terhadap GDP” menjadi tema utama dan suara paling kuat pada era Jiang Zemin, dan pengaruhnya terus berlanjut hingga sekarang. Para pejabat PKT, anak-anak pejabat, serta kelompok kepentingan yang terbentuk melalui hubungan nepotisme merupakan pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi dari pengejaran GDP.
Dalam sekejap, pemerintah Tiongkok menjadi salah satu pemerintahan yang paling “kapitalistis” di dunia. Dari tingkat pemerintahan tertinggi hingga terendah, semboyannya seolah menjadi: “Lihat uang ketika menengadah, lihat uang ketika menunduk; hanya dengan melihat uang kita bisa bergerak maju.”
Penguasaan dan Pembebasan Lahan
Penguasaan lahan merupakan bagian dari sistem “keuangan berbasis tanah” pemerintah daerah Tiongkok. Bagi pemerintah daerah, praktik ini memberikan banyak keuntungan: seluruh hasil penjualan tanah masuk ke pemerintah daerah dan dapat mereka gunakan.
Biaya pembebasan lahan pada dasarnya dapat ditutup dari hasil penjualan tanah. Setelah biaya pembongkaran dan relokasi diperhitungkan, pemerintah pada praktiknya dianggap memperoleh tanah dengan biaya yang sangat rendah, sehingga seolah-olah “tinggal duduk dan menerima uang.”
Sebuah laporan dari Development Research Center of the State Council menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan dari penjualan tanah dan pajak terkait real estat menyumbang sekitar 40% anggaran pemerintah daerah. Pendapatan bersih dari penjualan tanah bahkan mencapai lebih dari 60% pendapatan di luar anggaran pada sejumlah daerah.
Pada 2009, Hangzhou menempati peringkat pertama dalam penjualan tanah antarkota, dengan pendapatan penjualan tanah mencapai 120 miliar yuan. Pada tahun yang sama, pendapatan fiskal Hangzhou hanya sekitar 55 miliar yuan, sehingga pendapatan dari penjualan tanah mencapai 218% dari pendapatan fiskalnya.
Secara teori, tanah di Tiongkok dinyatakan oleh PKT sebagai milik negara atau milik kolektif. Karena itu, pemerintah dapat melakukan penguasaan lahan dengan biaya yang dianggap rendah. Pejabat PKT dapat menentukan batas lahan di peta sesuai keinginan.
Dalam harga rumah baru di Tiongkok, nilai tanah sudah termasuk di dalamnya. Namun, harga rumah lama tidak memasukkan nilai tanah dengan cara yang sama. Artinya, ketika masyarakat membeli rumah baru, mereka membayar biaya tanah kepada pemerintah melalui harga rumah. Tetapi ketika rumah lama mereka diambil pemerintah untuk pembongkaran, pemerintah tidak membayar nilai tanah secara penuh kepada pemiliknya.
Dengan demikian, pemerintah memperoleh keuntungan dari nilai tanah tersebut. Artikel ini menyebut bahwa nilai tanah dapat mencapai 30%–50% dari keseluruhan harga rumah.
Sebagai contoh, ketika sebuah rumah lama bergaya shikumen seluas 10 meter persegi di Distrik Xuhui, Shanghai, dibongkar, pemilik sebelumnya menerima kompensasi sebesar 65.604 yuan. Distrik Xuhui merupakan salah satu kawasan properti mahal di Shanghai. Pada 2010, harga rata-rata rumah di sana mencapai 38.700 yuan per meter persegi.
Kompensasi yang diterima pemilik rumah bahkan tidak cukup untuk membeli kembali dua meter persegi rumah di lokasi yang sama. Selisihnya terutama disebut masuk ke pemerintah daerah. Dengan demikian, artikel ini berpendapat bahwa pemerintah memperoleh kekayaan dalam jumlah besar dari masyarakat melalui praktik penguasaan dan penjualan tanah.
Mantan orang terkaya di Shanghai, Zhou Zhengyi, yang pada 2002 berada di posisi ke-11 dalam daftar orang kaya Hurun, sebelumnya bergerak di bidang restoran. Ia memperoleh hak pengembangan atas “Dongbakuai”, yang disebut sebagai bidang tanah emas terakhir di Shanghai, dengan harga tanah nol yuan. Hal tersebut disebut tidak terlepas dari bantuan Chen Liangjun, adik mantan Sekretaris Partai Komunis Shanghai Chen Liangyu.
Chen Liangjun sendiri disebut memanfaatkan hubungan tersebut untuk memperoleh keuntungan besar dari tanah. Pada 2002–2003, ia ingin memperoleh sebidang tanah di Distrik Baoshan, Shanghai, dan beberapa kali meminta bantuan pejabat distrik. Pejabat tersebut kemudian meminta persetujuan Chen Liangyu.
Dengan bantuan Chen Liangyu, Chen Liangjun memperoleh hak penggunaan atas 600 mu tanah. Selanjutnya, ia menjual kembali hak penggunaan tanah tersebut kepada pengembang dengan harga 118 juta yuan. Melalui transaksi tersebut, Chen Liangjun disebut menjadi miliarder dalam waktu singkat. Biaya 118 juta yuan tersebut pada akhirnya akan dibebankan pengembang kepada para pembeli rumah.
Harga Rumah yang Tak Terjangkau
Chinese Academy of Social Sciences dan Beijing University of Technology menerbitkan 2010 Beijing Social Construction Analysis Report. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada 2008, pendapatan siap pakai per kapita penduduk perkotaan Beijing mencapai 24.725 yuan, sedangkan pendapatan siap pakai rata-rata per rumah tangga sekitar 64.285 yuan.
Jika sebuah keluarga perkotaan Beijing memiliki rumah seluas 90 meter persegi, dan harga rata-rata rumah pada 2009 adalah 17.810 yuan per meter persegi, maka harga rumah tersebut mencapai sekitar 1,6 juta yuan.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 25 tahun pendapatan siap pakai keluarga rata-rata. Dengan kata lain, keluarga biasa di Beijing membutuhkan pendapatan selama 25 tahun untuk membeli sebuah rumah.
Pada 2011, harga rata-rata rumah di Beijing dan Shanghai bahkan mencapai lebih dari 20.000 yuan per meter persegi. Harga rumah di dalam lingkar dalam Shanghai sejak 2010 telah mencapai sekitar 50.000 yuan per meter persegi.
Harga rata-rata rumah kelas atas di Beijing pada kuartal pertama 2012 juga mendekati 50.000 yuan per meter persegi. Dengan pendapatan tahunan pekerja kantoran di Beijing dan Shanghai sekitar 50.000 yuan, harga rumah tersebut praktis menjadi sesuatu yang “hanya bisa dilihat tetapi tidak mungkin dimiliki”.
Seorang pengguna internet kemudian menulis sindiran mengenai betapa sulitnya membeli rumah seharga 3 juta yuan:
- Petani — jika keuntungan bersih dari menggarap tiga mu tanah hanya 400 yuan per mu, dibutuhkan waktu sejak zaman Dinasti Tang hingga sekarang untuk mengumpulkannya, dan itu pun dengan syarat tidak pernah mengalami gagal panen.
- Pekerja — dengan gaji 1.500 yuan per bulan, harus bekerja sejak Perang Candu hingga sekarang, tanpa libur akhir pekan.
- Pekerja kantoran — dengan gaji tahunan 60.000 yuan, harus menerima gaji sebesar itu sejak 1960 hingga sekarang, tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa hari libur resmi.
- Perampok — harus melakukan aksi perampokan sebanyak 2.500 kali berturut-turut, dengan korban yang semuanya merupakan pekerja kantoran, selama sekitar 30 tahun.
Pembongkaran Paksa
Kantor pembongkaran dan relokasi muncul dalam proses pembangunan dan perluasan kota. Ketika pemilik rumah lama tidak bersedia pindah, dilakukan pembongkaran secara paksa. Hal tersebut memunculkan berbagai tindakan seperti pembongkaran brutal, pembongkaran paksa, penggunaan kelompok kriminal, serta pengerahan polisi dan polisi bersenjata untuk melakukan penggusuran secara ilegal.
Setelah pembongkaran besar-besaran di perkotaan, wilayah pedesaan juga mengalami gelombang pembongkaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena “urbanisasi” semakin parah.
Sistem keuangan daerah yang didorong oleh penguasaan tanah dan pembongkaran paksa diibaratkan seperti “monster rakus” yang terus memperluas wilayahnya melalui pengambilalihan dan pemungutan secara sewenang-wenang. Banyak desa dihapus dari peta, sementara lanskap geografis dan budaya pedesaan Tiongkok berubah.
Dampak “urbanisasi” terhadap petani disebut tidak dapat dipulihkan. Tim pengacara pembebasan lahan dan pembongkaran di Shanghai menyatakan bahwa kemiskinan kembali akibat pembebasan tanah dan pembongkaran telah menjadi fenomena umum yang mengkhawatirkan di pedesaan Tiongkok modern.
Menurut mereka, warga desa yang menjadi korban pembebasan tanah ilegal biasanya menghadapi dua kemungkinan: pertama, menjadi korban bencana dan kehilangan kemampuan untuk bangkit; kedua, menjadi “petisi warga” yang terus terjebak dalam siklus pengaduan kepada pemerintah.
Kasus Tang Fuzhen merupakan salah satu contoh. Tang Fuzhen menentang pembongkaran paksa bangunannya oleh aparat penertiban kota dan kepolisian Distrik Jinniu, Chengdu. Ia dua kali menyiramkan bensin ke tubuhnya dan akhirnya melakukan aksi bakar diri. Pada 29 November 2009, ia meninggal di rumah sakit akibat luka parah.
Pada akhir 2011, peristiwa Wukan juga terjadi setelah para pemimpin desa, dengan dukungan pemerintah, diduga menjual tanah desa secara sepihak. Hal tersebut memicu konfrontasi antara sekitar 3.000–4.000 warga desa dan polisi.
“Kota Hantu”
Salah satu dampak langsung dari pembangunan sektor real estat secara berlebihan adalah munculnya fenomena “kota hantu” (Ghost Town), yaitu kawasan real estat yang dibangun dalam jumlah besar tetapi minim pembeli dan penghuni sehingga sebagian besar bangunan kosong.
Dalam laporan BBC pada Maret 2012, Kota Ordos, Mongolia Dalam, disebut sebagai salah satu “kota hantu” terbesar di Tiongkok.
Sekitar 20 tahun sebelumnya, Mongolia Dalam mengalami demam pertambangan batu bara. Ordos merupakan pusat pertambangan yang relatif makmur dengan populasi sekitar 1,5 juta jiwa.
Banyak pencari “emas hitam” berdatangan ke Ordos, menyebabkan industri batu bara berkembang pesat. Petani setempat menjadi kaya setelah menjual tanah, sementara pendapatan fiskal pemerintah meningkat tajam.
Pemerintah kemudian mengambil keputusan besar: membangun kawasan kota baru di Distrik Kangbashi, Ordos, yang dirancang untuk menampung 1 juta penduduk.
Kawasan tersebut mencakup gedung perkantoran, pusat administrasi, museum, teater, stadion, apartemen bertingkat tinggi, apartemen bergaya kelas menengah, hingga vila.
Kota baru tersebut selesai dibangun hanya dalam waktu lima tahun, tetapi tidak memiliki cukup pembeli maupun penghuni. Pada saat laporan tersebut dibuat, kawasan itu hanya dihuni sekitar 18.600 orang dan tetap menjadi kota yang hampir kosong.
BBC bahkan menyindir: “Jika Anda ingin menemukan tempat di Tiongkok di mana gelembung real estat telah pecah, datanglah ke Ordos.”
Bangsawan Merah
Perkembangan ekonomi Tiongkok selama 30 tahun, menurut artikel ini, pada dasarnya merupakan proses komersialisasi kekuasaan menjadi modal.
Time Weekly di Guangdong pada 25 Juni 2009 melaporkan bahwa sebuah laporan dari lembaga berwenang Tiongkok menunjukkan bahwa 0,4% penduduk menguasai 70% kekayaan, dengan tingkat konsentrasi kekayaan yang bahkan lebih tinggi daripada Amerika Serikat.
Laporan tersebut kemudian mengutip hasil survei bersama dari Kantor Riset Dewan Negara, Kantor Riset Sekolah Partai Pusat, Kantor Riset Departemen Propaganda Pusat, Chinese Academy of Social Sciences, dan sejumlah lembaga lainnya.
Disebutkan bahwa hingga akhir Maret 2006, dari 3.200 orang kaya di Tiongkok yang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta yuan, sebanyak 2.932 orang merupakan anak pejabat tinggi, atau sekitar 91% dari kelompok tersebut, dengan total aset mencapai 2,045 triliun yuan.
Pada 26 Desember 2012, Bloomberg menerbitkan laporan panjang berjudul mengenai bagaimana keturunan para sekutu Mao Zedong berubah menjadi “bangsawan baru kapitalisme”.
Laporan tersebut mengungkap secara rinci dugaan akumulasi kekayaan oleh 103 anggota keluarga dari delapan tokoh senior PKT, yaitu Deng Xiaoping, Chen Yun, Yang Shangkun, Wang Zhen, Bo Yibo, Li Xiannian, Peng Zhen, dan Song Renqiong.
Bloomberg menggambarkan melalui teks dan grafik bagaimana delapan keluarga tersebut membentuk jaringan kepentingan yang saling terhubung dan berkembang menjadi kelompok kepentingan besar yang dikenal sebagai “bangsawan merah”.
Namun, menurut artikel ini, dibandingkan dengan putra-putra Jiang Zemin, keturunan delapan tokoh senior tersebut masih jauh lebih kecil skalanya.
Sebab, selama Jiang Zemin berkuasa, pertukaran kekuasaan dan uang didorong hingga mencapai puncaknya. Keluarga Jiang Zemin dan para pengikutnya secara alami menjadi pihak yang memperoleh keuntungan terbesar.
Bersambung.
