Ukraina Tembus 2.000 Km ke Dalam Rusia! Putin Tolak Hentikan Perang Meski Kremlin Makin Tertekan

EtIndonesia.com – Militer Ukraina dilaporkan terus meningkatkan efektivitas operasi serangan jarak jauhnya terhadap berbagai fasilitas strategis Rusia. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah instalasi energi, logistik, dan industri militer Rusia kembali menjadi sasaran pesawat nirawak (drone) Ukraina, termasuk target yang berada hampir 2.000 kilometer dari garis depan. Serangan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi Kyiv untuk memperlemah kemampuan Rusia mempertahankan perang dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa operasi tersebut bukan sekadar serangan simbolis, melainkan ditujukan untuk mengganggu rantai pasokan logistik, industri pertahanan, dan sektor energi Rusia yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan perang. Menurutnya, setiap fasilitas yang berkontribusi terhadap operasi militer Rusia merupakan sasaran yang sah dalam strategi pertahanan Ukraina.

Serangan-serangan itu disebut mulai memberikan dampak nyata terhadap distribusi bahan bakar di sejumlah wilayah Rusia, termasuk Semenanjung Krimea yang diduduki Rusia. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa gangguan pasokan bahan bakar di wilayah tersebut semakin terasa sehingga memaksa otoritas Rusia mengambil langkah-langkah darurat untuk menjaga stabilitas distribusi energi.

Situasi di Krimea bahkan memunculkan peristiwa yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai ironi. Wilayah yang selama bertahun-tahun dipromosikan Moskow sebagai simbol keberhasilan aneksasi kini justru menghadapi persoalan logistik akibat serangan beruntun Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia. Gangguan tersebut memperlihatkan bahwa perang kini tidak lagi hanya berlangsung di garis depan, tetapi juga mulai memengaruhi kemampuan Rusia mempertahankan sistem logistik di wilayah pendukungnya.

Di tengah meningkatnya tekanan tersebut, Institute for the Study of War (ISW) dalam laporan yang dipublikasikan 25 Juli 2026 mengungkap bahwa Presiden Vladimir Putin kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan pembekuan garis depan perang saat bertemu Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev di Omsk. Menurut analisis ISW, Kremlin tetap bersikeras melanjutkan perang hingga seluruh tujuan militernya tercapai dan menolak gagasan penghentian konflik pada posisi saat ini.

Dalam penjelasannya, ISW menilai Putin menggunakan pertemuan tersebut untuk membenarkan kebijakan Kremlin yang tetap mempertahankan operasi militer, meskipun Rusia menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat, korban militer yang terus bertambah, serta meningkatnya serangan Ukraina terhadap wilayah Rusia sendiri. Lembaga tersebut juga menilai Kremlin terus berupaya membangun narasi bahwa masyarakat Rusia harus bersiap menghadapi perang yang berkepanjangan.

Sementara itu, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Oleksandr Drapatyi, mengumumkan dimulainya audit internal secara menyeluruh di lingkungan militer Ukraina. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh jajaran angkatan bersenjata.

Dalam pernyataannya, Drapatyi menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Seluruh personel, tanpa memandang pangkat maupun jabatan, akan menjalani pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme militer Ukraina di tengah perang yang telah berlangsung selama lebih dari empat tahun.

Di sisi lain, Presiden Zelensky juga mengeluarkan peringatan mengenai langkah Rusia yang dinilai sedang mempersiapkan mobilisasi tambahan terhadap pasukan cadangan. Menurut informasi intelijen Ukraina, Moskow diperkirakan akan kembali meningkatkan jumlah personel militernya guna menutup tingginya angka korban di medan perang.

Zelensky mengungkapkan bahwa pada periode operasi militer Ukraina di wilayah Kursk, Korea Utara diperkirakan telah mengirim sekitar 15.000 personel militer untuk membantu Rusia. Sebagian besar dari mereka hingga kini disebut masih bertugas di wilayah belakang Rusia dan belum ditempatkan langsung di garis depan Ukraina.

Lebih lanjut, Zelensky menyatakan bahwa sejak Juni 2026, Rusia telah menyiapkan pangkalan-pangkalan baru di Oblast Voronezh untuk menerima tambahan sekitar 30.000 personel Korea Utara, disertai pengiriman rudal balistik tambahan dari Pyongyang. Namun hingga saat ini belum terdapat bukti independen yang dapat mengonfirmasi kapan ataupun apakah seluruh personel tersebut benar-benar telah tiba di Rusia.

ISW menilai Rusia dan Korea Utara kemungkinan masih berhati-hati menempatkan pasukan Korea Utara langsung di wilayah Ukraina yang diduduki. Salah satu pertimbangannya adalah risiko meningkatnya respons negara-negara Barat apabila personel Korea Utara terlibat secara langsung dalam pertempuran di wilayah Ukraina.

Selain itu, sejumlah analis menilai kemampuan tempur pasukan Korea Utara masih memerlukan adaptasi terhadap karakter peperangan modern yang sangat bergantung pada drone, sistem pengintaian digital, peperangan elektronik, dan koordinasi lintas satuan secara real time.

Karena itu, pasukan Korea Utara diperkirakan lebih mungkin ditempatkan di wilayah belakang Rusia untuk menjalankan tugas pengamanan pangkalan, logistik, maupun fasilitas militer. Dengan demikian, personel Rusia yang sebelumnya bertugas di belakang dapat dipindahkan ke garis depan guna memperkuat operasi tempur.

Meski demikian, ISW memperkirakan bahwa tambahan sekitar 30.000 personel tersebut hanya akan mampu menutup kebutuhan personel Rusia selama kurang lebih satu bulan, mengingat tingginya tingkat korban yang terus dialami pasukan Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Artinya, tambahan pasukan tersebut dinilai belum cukup untuk mengubah keseimbangan strategis perang secara signifikan.

Pada saat yang sama, Rusia juga dilaporkan menghadapi tantangan lain berupa semakin menipisnya persediaan perlengkapan militer akibat perang berkepanjangan. Kerusakan fasilitas energi, meningkatnya kebutuhan logistik, serta tekanan terhadap industri pertahanan disebut menjadi faktor yang memperumit kemampuan Rusia mempertahankan tempo operasi militernya.

Gambaran mengenai kondisi tersebut turut disoroti oleh aktivis hak asasi manusia sekaligus tokoh gerakan demokrasi Tiongkok yang bermukim di Amerika Serikat, Tang Boqiao. Dalam unggahannya di media sosial, ia menilai kondisi Rusia menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang semakin jelas.

Tang menyoroti peringatan Hari Angkatan Laut Rusia yang dihadiri Presiden Vladimir Putin. Menurutnya, upacara tersebut hanya menampilkan sebuah kapal selam yang masih tertutup kain pelindung sebagai latar belakang inspeksi pasukan. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan parade militer Rusia pada masa lalu yang identik dengan demonstrasi kekuatan melalui kehadiran kapal perang besar maupun kapal induk.

“Kalaupun tidak ada kapal induk, setidaknya tampilkan sebuah kapal perusak. Rusia selama ini sangat menyukai pertunjukan kekuatan. Namun kini mereka hanya mampu menggelar seremoni seperti itu. Perbedaannya benar-benar sangat mencolok,” tulis Tang.

Walaupun penilaian tersebut merupakan opini pribadi dan bukan pernyataan resmi pemerintah mana pun, komentar itu mencerminkan semakin besarnya perhatian internasional terhadap kemampuan Rusia mempertahankan kekuatan militernya setelah lebih dari empat tahun perang berlangsung.

Dengan terus meningkatnya serangan jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur strategis Rusia, diikuti tekanan ekonomi, kebutuhan mobilisasi tambahan, serta dugaan ketergantungan yang semakin besar terhadap dukungan Korea Utara, konflik Rusia–Ukraina memasuki fase baru yang tidak hanya ditentukan oleh pertempuran di garis depan, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing pihak mempertahankan logistik, industri pertahanan, dan stabilitas politik dalam menghadapi perang yang semakin panjang. (***)

Netanyahu Ungkap Syarat Akhiri Perang dengan Iran: Rezim Harus Berubah atau Tinggalkan Program Nuklir

EtIndonesia.com – Untuk pertama kalinya sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memasuki fase yang semakin terbuka, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka memaparkan syarat yang menurutnya harus dipenuhi agar perang melawan Iran benar-benar dapat diakhiri.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu, 26 Juli 2026, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Selama beberapa pekan terakhir, situasi keamanan regional terus memburuk setelah rangkaian operasi militer Amerika Serikat terhadap berbagai sasaran strategis di Iran, yang kemudian diikuti dengan meningkatnya kesiagaan militer Israel.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa berakhirnya perang tidak dapat diukur hanya dari tercapainya gencatan senjata atau penghentian sementara aksi militer. Menurutnya, penghentian pertempuran hanya akan bersifat sementara apabila akar persoalan yang menjadi penyebab konflik tidak diselesaikan.

Ia menilai bahwa perang baru benar-benar berakhir apabila pemerintah Iran mengalami perubahan mendasar atau kehilangan kemampuan untuk melanjutkan program nuklir yang selama ini dipandang Israel sebagai ancaman terbesar terhadap keamanan nasionalnya.

Netanyahu mengatakan bahwa, menurut pandangannya, perang akan berakhir ketika rezim yang berkuasa di Iran berhasil digulingkan, atau setidaknya telah dilemahkan hingga mencapai titik di mana mereka menyadari bahwa satu-satunya pilihan adalah menghentikan program nuklir serta mengubah arah kebijakan negara tersebut.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu sikap paling tegas yang pernah disampaikan Netanyahu sejak konflik Amerika Serikat dan Iran berkembang menjadi konfrontasi yang jauh lebih terbuka dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Perubahan Rezim Dinilai Menjadi Kunci

Berbeda dengan sejumlah konflik terdahulu yang umumnya berakhir melalui kesepakatan gencatan senjata atau perundingan diplomatik, Netanyahu kali ini menegaskan bahwa solusi permanen terhadap konflik dengan Iran hanya dapat dicapai apabila ancaman strategis yang berasal dari Teheran benar-benar dihilangkan.

Menurut pemerintah Israel, program nuklir Iran selama bertahun-tahun telah menjadi sumber kekhawatiran utama karena dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Iran sendiri terus membantah tuduhan tersebut dan berulang kali menegaskan bahwa seluruh aktivitas nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai, termasuk pembangkit listrik dan penelitian ilmiah.

Namun, Israel tetap memandang bahwa kemampuan pengayaan uranium Iran serta perkembangan teknologi misil balistik negara itu berpotensi mengubah keseimbangan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Karena alasan tersebut, Netanyahu menilai bahwa penghentian operasi militer tanpa adanya perubahan nyata di pihak Iran hanya akan memberikan kesempatan bagi Teheran untuk kembali memperkuat kemampuan militernya pada masa mendatang.

Sejalan dengan Strategi Donald Trump

Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga mengaitkan tujuan Israel dengan kebijakan yang sedang ditempuh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ia menyatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai Israel sejalan dengan pendekatan Washington terhadap Iran. Karena itu, pemerintah Israel memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat dalam menghadapi pemerintah Iran.

Menurut Netanyahu, strategi yang dijalankan Washington bertujuan memberikan tekanan maksimal terhadap Iran agar negara tersebut menghentikan program nuklirnya dan mengubah arah kebijakan yang selama ini dinilai mengancam stabilitas kawasan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi strategis antara Israel dan Amerika Serikat tetap berjalan erat di tengah meningkatnya eskalasi konflik. Hubungan pertahanan kedua negara selama ini memang dikenal sangat dekat, terutama dalam menghadapi isu-isu keamanan di Timur Tengah.

Pernyataan Paling Tegas Sejak Konflik Memanas

Sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan Netanyahu kali ini memiliki makna politik dan militer yang jauh lebih besar dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya.

Selama konflik meningkat, pemerintah Israel umumnya hanya menegaskan hak negara tersebut untuk mempertahankan diri serta mencegah berkembangnya ancaman dari Iran. Namun kali ini, Netanyahu secara langsung menyampaikan kondisi yang menurutnya harus dipenuhi sebelum perang dapat dinyatakan benar-benar selesai.

Sikap tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Israel tidak hanya berfokus pada penghentian serangan dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan strategis yang bersifat permanen terhadap kemampuan militer dan kebijakan Iran.

Di sisi lain, pernyataan tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah Israel masih menilai ancaman dari program nuklir Iran sebagai isu keamanan yang paling mendesak.

Dampak terhadap Prospek Diplomasi

Pernyataan Netanyahu diperkirakan akan memengaruhi prospek penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Sebagian analis menilai bahwa syarat yang disampaikan Israel akan sangat sulit diterima oleh pemerintah Iran karena menyangkut struktur pemerintahan serta kebijakan strategis negara tersebut.

Apabila kedua pihak tetap mempertahankan posisi masing-masing, peluang tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat dinilai menjadi semakin kecil. Sebaliknya, ketegangan berpotensi terus berlanjut apabila tidak ditemukan titik temu melalui perundingan internasional.

Meskipun demikian, berbagai negara masih mendorong upaya diplomatik untuk mencegah konflik berkembang menjadi perang yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak negara di kawasan Timur Tengah.

Dunia Menanti Langkah Berikutnya

Hingga 27 Juli 2026, situasi di Timur Tengah masih berada dalam kondisi yang sangat dinamis. Aktivitas militer, tekanan diplomatik, serta berbagai pernyataan dari para pemimpin dunia terus menjadi perhatian komunitas internasional.

Pernyataan Netanyahu yang secara terbuka menetapkan syarat berakhirnya perang dipandang sebagai salah satu perkembangan paling penting sejak eskalasi konflik memasuki fase terbaru. Sikap tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai arah kebijakan keamanan Israel dalam menghadapi Iran pada masa mendatang.

Kini perhatian dunia tertuju pada respons pemerintah Iran serta langkah berikutnya yang akan diambil Amerika Serikat. Apakah tekanan militer dan diplomatik akan menghasilkan perubahan yang diinginkan, atau justru memicu eskalasi yang lebih besar, masih menjadi pertanyaan yang belum dapat dijawab.

Yang jelas, pernyataan Netanyahu telah menegaskan bahwa, menurut pandangan pemerintah Israel, perang tidak akan berakhir hanya dengan berhentinya tembakan di medan pertempuran. Bagi Israel, konflik baru dapat dinyatakan selesai apabila ancaman yang dianggap berasal dari program nuklir Iran benar-benar dihilangkan atau pemerintah Iran mengubah kebijakan strategisnya secara mendasar. (***)

Ukraina Akui Serang Kapal Iran di Laut Azov, Teheran Murka, Konflik Terancam Meluas

EtIndonesia.com – Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, perang Rusia–Ukraina memasuki babak baru yang dinilai semakin memperluas dimensi geopolitik internasional. Untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022, Ukraina mengakui telah melancarkan operasi militer terhadap kapal yang diduga terkait dengan Iran di kawasan Laut Azov. Langkah tersebut langsung memicu kecaman keras dari Teheran dan menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik kini mulai merambah jalur logistik internasional yang selama ini relatif berada di luar garis depan peperangan.

Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 24 Juli 2026, ketika militer Ukraina melaksanakan operasi jarak jauh yang menargetkan kapal-kapal yang menurut Kyiv memiliki hubungan dengan jaringan logistik militer Iran. Operasi itu kemudian menjadi sorotan dunia karena menyangkut keterlibatan langsung aset yang dikaitkan dengan Iran, salah satu mitra strategis Rusia dalam bidang pertahanan.

Pemerintah Iran menilai serangan tersebut sebagai eskalasi yang berbahaya. Menurut Teheran, Ukraina telah memperluas cakupan perang yang selama ini berpusat di Eropa Timur hingga menyentuh jalur pelayaran internasional. Langkah tersebut, menurut Iran, berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan sekaligus meningkatkan risiko terhadap keselamatan pelayaran sipil di wilayah Laut Azov.

Reaksi Iran pun berlangsung cepat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, segera melakukan komunikasi dengan sejumlah pejabat Uni Eropa dan mendesak agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perhatian serius terhadap insiden tersebut.

Dalam pernyataannya pada Minggu, 26 Juli 2026, Araghchi menegaskan bahwa serangan terhadap kapal yang dikaitkan dengan Iran tidak boleh dibiarkan tanpa adanya pertanggungjawaban. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius yang berpotensi memperluas konflik internasional apabila tidak segera diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Menurut Araghchi, meningkatnya serangan terhadap jalur pelayaran internasional dapat menciptakan preseden yang berbahaya bagi keamanan perdagangan global. Ia juga memperingatkan bahwa apabila serangan terhadap kapal-kapal sipil atau kapal yang membawa muatan komersial terus terjadi, dampaknya dapat dirasakan jauh melampaui kawasan Laut Azov.

Tidak lama setelah pernyataan Iran disampaikan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memberikan konfirmasi resmi bahwa angkatan bersenjata Ukraina memang telah melaksanakan operasi militer di kawasan Laut Azov.

Namun, Zelenskyy membantah bahwa sasaran operasi tersebut merupakan kapal dagang biasa. Menurutnya, target yang diserang adalah kapal-kapal yang diduga menjadi bagian dari jaringan logistik militer Iran dan digunakan untuk mengangkut berbagai perlengkapan pertahanan menuju Rusia.

Presiden Ukraina menjelaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memutus rantai pasokan militer Rusia. Kyiv meyakini bahwa kemampuan tempur Moskow tidak hanya bergantung pada produksi dalam negeri, tetapi juga didukung oleh pasokan perlengkapan dari negara-negara mitra, termasuk Iran.

Karena itu, menurut Zelenskyy, menghentikan aliran logistik dianggap sama pentingnya dengan menyerang sasaran militer di garis depan.

Dalam pandangan pemerintah Ukraina, selama jalur distribusi persenjataan dan komponen militer masih beroperasi, Rusia akan tetap mampu mempertahankan intensitas operasinya di medan perang. Oleh sebab itu, Kyiv menilai serangan terhadap jaringan logistik merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk melemahkan kemampuan militer Rusia secara bertahap.

Pada kesempatan yang sama, Zelenskyy juga mengemukakan tuduhan baru mengenai hubungan militer antara Rusia dan Iran.

Ia menyatakan bahwa berdasarkan informasi intelijen Ukraina, sejak awal Juli 2026 Rusia disebut aktif memanfaatkan kemampuan satelit militernya untuk memantau sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia.

Menurut Zelenskyy, data mengenai lokasi pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, Yordania, serta beberapa titik strategis lainnya kemudian diduga dibagikan kepada Iran.

Presiden Ukraina mengklaim bahwa informasi tersebut digunakan oleh Teheran untuk meningkatkan akurasi serangan rudal terhadap sejumlah instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Meski demikian, hingga 27 Juli 2026, tuduhan tersebut belum memperoleh konfirmasi independen. Pemerintah Rusia maupun Iran juga belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim yang disampaikan oleh Zelenskyy.

Apabila tuduhan itu suatu saat terbukti benar, sejumlah analis menilai hal tersebut akan menunjukkan bahwa koordinasi militer antara Moskow dan Teheran jauh lebih erat dibandingkan yang selama ini diketahui publik.

Di sisi lain, para pengamat keamanan internasional menilai bahwa serangan terhadap kapal yang diduga terkait Iran memiliki arti strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar penghancuran satu sasaran di laut.

Laut Azov selama ini merupakan jalur logistik penting yang menghubungkan wilayah Rusia dengan Laut Hitam. Jalur tersebut juga memiliki nilai strategis bagi arus perdagangan dan distribusi barang menuju berbagai kawasan Eurasia.

Menurut sejumlah analis, apabila jalur tersebut mulai menjadi sasaran operasi militer secara rutin, maka dinamika perang Rusia–Ukraina dapat berubah secara signifikan karena menyentuh infrastruktur logistik yang memiliki nilai ekonomi dan militer sekaligus.

Berbagai kajian juga menyebut bahwa Iran selama ini dianggap memiliki kepentingan strategis terhadap kelancaran jalur distribusi menuju Rusia, terutama di tengah meningkatnya kerja sama pertahanan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir.

Karena itu, serangan yang terjadi di Laut Azov dipandang sebagai perkembangan yang tidak biasa dan berpotensi membuka medan persaingan baru di luar wilayah tempur utama Ukraina.

Sejumlah pengamat memperkirakan terdapat dua tujuan utama di balik operasi yang dilakukan Kyiv.

Tujuan pertama adalah mengganggu serta memperlambat aliran bantuan logistik yang diduga berasal dari Iran menuju Rusia sehingga kemampuan operasional militer Moskow dapat ditekan.

Sementara tujuan kedua adalah memperkuat posisi diplomatik Ukraina di hadapan Amerika Serikat dan negara-negara Barat dengan menunjukkan bahwa Kyiv juga memberikan tekanan terhadap Iran, yang selama ini menjadi salah satu fokus utama kebijakan keamanan Washington.

Bila strategi tersebut berhasil, Ukraina berharap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan dukungan militer, politik, dan finansial dari Amerika Serikat serta para sekutunya dalam menghadapi perang yang hingga kini masih berlangsung.

Di tengah meningkatnya ketegangan tersebut, muncul pula perkembangan lain dari Eropa Barat.

Media Inggris The Daily Telegraph melaporkan bahwa aparat keamanan Inggris baru-baru ini berhasil menggagalkan dugaan upaya penyusupan sejumlah individu yang disebut memiliki hubungan dengan jaringan intelijen Iran.

Menurut laporan tersebut, para tersangka diduga berusaha memasuki wilayah Inggris melalui jalur migrasi ilegal setelah melintasi beberapa negara Eropa.

Mengutip sumber-sumber yang mengetahui persoalan tersebut, laporan itu menyebut adanya jaringan penyelundupan manusia yang diduga dimanfaatkan untuk membawa individu-individu yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan Iran menuju Inggris melalui rute tidak resmi, termasuk jalur penyeberangan Selat Inggris (English Channel).

Laporan tersebut bahkan mengklaim bahwa sebagian jaringan penyelundupan itu diduga memiliki keterkaitan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Hingga kini, pemerintah Iran belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuduhan tersebut.

Meski demikian, laporan itu kembali mencerminkan meningkatnya kekhawatiran sejumlah negara Eropa terhadap dugaan aktivitas lintas batas yang dikaitkan dengan jaringan keamanan Iran, di saat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur sama-sama berada pada tingkat yang tinggi.

Dengan berkembangnya konflik ke jalur logistik laut, meningkatnya perang informasi, serta munculnya tuduhan baru mengenai kerja sama intelijen dan militer lintas negara, banyak pengamat menilai bahwa perang Rusia–Ukraina kini semakin menunjukkan karakter sebagai konflik internasional yang melibatkan kepentingan strategis banyak negara. Situasi tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi dinamika keamanan global dalam beberapa bulan mendatang. (***)

Dunia Nyaris Diguncang Krisis Minyak! Militer Yunani Tembak Jatuh Rudal Houthi di Arab Saudi

EtIndonesia.com  Pada perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah, personel militer Yunani yang ditempatkan di Arab Saudi dilaporkan berhasil mencegat dua rudal balistik yang ditembakkan kelompok Houthi pada malam Jumat, 25 Juli. Kedua rudal tersebut disebut mengarah ke wilayah di sekitar salah satu pelabuhan minyak utama Arab Saudi, yang merupakan bagian dari jaringan infrastruktur energi paling strategis di dunia.

Keberhasilan pencegatan itu menjadi sorotan karena dinilai mampu mencegah potensi gangguan terhadap fasilitas ekspor minyak yang selama ini berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi global. Insiden tersebut juga memperlihatkan semakin eratnya kerja sama pertahanan antara Yunani dan Arab Saudi di tengah meningkatnya ancaman keamanan di kawasan Timur Tengah.

Menurut informasi yang beredar, rudal-rudal tersebut berhasil dihancurkan menggunakan sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang saat ini dioperasikan oleh personel Angkatan Bersenjata Yunani di Arab Saudi. Sistem Patriot dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara, mulai dari rudal balistik, rudal jelajah, hingga pesawat tempur.

Pencegatan berlangsung sebelum rudal mencapai sasaran, sehingga tidak ada laporan mengenai kerusakan pada fasilitas energi maupun korban jiwa. Meski demikian, insiden tersebut kembali menegaskan bahwa infrastruktur energi Arab Saudi masih menjadi sasaran potensial di tengah konflik yang terus berlangsung di kawasan.

Pelabuhan minyak yang berada di wilayah sasaran merupakan salah satu jalur ekspor utama minyak mentah Arab Saudi menuju pasar internasional. Gangguan terhadap fasilitas tersebut berpotensi memengaruhi distribusi energi dunia, terutama ke kawasan Asia dan Eropa yang masih bergantung pada pasokan minyak dari Teluk.

Karena itulah, keberhasilan sistem Patriot mencegat dua rudal tersebut dipandang memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar keberhasilan taktis di medan pertahanan udara. Operasi tersebut turut menjaga kelancaran rantai pasokan energi internasional sekaligus mengurangi risiko gejolak harga minyak di pasar global.

Ancaman Rudal Houthi Masih Menjadi Tantangan

Kelompok Houthi yang berbasis di Yaman selama beberapa tahun terakhir berulang kali meluncurkan rudal balistik dan pesawat nirawak (drone) ke wilayah Arab Saudi. Sasaran mereka umumnya berupa instalasi minyak, pangkalan militer, bandar udara, hingga berbagai fasilitas ekonomi strategis.

Serangan-serangan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan tekanan militer kepada Arab Saudi, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Setiap ancaman terhadap fasilitas minyak Saudi dapat memicu kekhawatiran pasar internasional karena negara tersebut merupakan salah satu produsen dan eksportir minyak terbesar di dunia.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, serangan terhadap fasilitas energi Saudi sempat menyebabkan gangguan produksi minyak dan mendorong kenaikan harga energi global. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap infrastruktur energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi bersama negara-negara mitranya.

Keberadaan sistem Patriot yang dioperasikan personel Yunani menjadi bagian dari upaya memperkuat lapisan pertahanan udara terhadap ancaman tersebut.

Kerja Sama Pertahanan Dimulai Sejak April 2021

Keterlibatan Yunani dalam operasi pertahanan udara di Arab Saudi sebenarnya bukan merupakan perkembangan baru. Hubungan pertahanan kedua negara telah memasuki babak baru sejak April 2021, ketika Athena dan Riyadh menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan bilateral.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Yunani mengirimkan satu baterai sistem pertahanan udara Patriot beserta sekitar 120 personel militer ke Arab Saudi.

Pasukan tersebut memiliki tugas utama melindungi berbagai fasilitas strategis, khususnya instalasi energi dan infrastruktur penting, dari ancaman rudal balistik maupun serangan drone.

Penempatan itu mencerminkan semakin luasnya kerja sama keamanan antara kedua negara, sekaligus menunjukkan meningkatnya peran Yunani dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah meskipun secara geografis negara tersebut berada di kawasan Eropa Tenggara.

Bagi Arab Saudi, kerja sama ini memberikan tambahan kemampuan pertahanan udara di tengah tingginya intensitas ancaman rudal dari kelompok Houthi.

Sementara bagi Yunani, misi tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan salah satu mitra strategis di Timur Tengah sekaligus memperluas pengaruhnya dalam kerja sama keamanan regional.

Melindungi Infrastruktur Energi yang Sangat Vital

Fasilitas-fasilitas energi yang dijaga oleh sistem Patriot memiliki arti yang sangat penting, bukan hanya bagi Arab Saudi tetapi juga bagi perekonomian dunia.

Arab Saudi selama ini menjadi salah satu pemasok utama minyak mentah internasional. Sebagian besar ekspor minyak negara tersebut dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan di kawasan Teluk menuju berbagai negara di Asia, Eropa, maupun Amerika.

Apabila fasilitas-fasilitas tersebut mengalami kerusakan akibat serangan rudal, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Arab Saudi. Gangguan distribusi minyak dapat memicu kenaikan harga energi dunia, meningkatkan biaya transportasi, serta memperbesar tekanan inflasi di banyak negara.

Karena itu, setiap keberhasilan mencegah serangan terhadap infrastruktur energi dipandang sebagai kontribusi penting dalam menjaga stabilitas pasar energi internasional.

Keamanan jalur distribusi minyak juga menjadi perhatian negara-negara Eropa yang masih membutuhkan pasokan energi dari kawasan Teluk sebagai salah satu sumber utama kebutuhan mereka.

Arab Saudi Ikut Membiayai Modernisasi Patriot Yunani

Kerja sama pertahanan antara kedua negara tidak hanya terbatas pada penempatan personel dan sistem pertahanan udara.

Sebagai bagian dari kesepakatan bilateral, Arab Saudi juga menanggung sebagian biaya operasional pasukan Yunani yang bertugas di wilayahnya.

Selain itu, Riyadh turut membantu pembiayaan program modernisasi sistem Patriot milik Yunani agar memiliki kemampuan yang lebih mutakhir dalam menghadapi ancaman rudal generasi terbaru.

Modernisasi tersebut mencakup peningkatan perangkat radar, sistem komando dan kendali, perangkat lunak pendeteksi sasaran, hingga kemampuan intersepsi yang lebih baik terhadap berbagai jenis rudal balistik maupun drone.

Kerja sama ini dinilai menguntungkan kedua belah pihak karena Arab Saudi memperoleh perlindungan tambahan terhadap aset strategisnya, sementara Yunani dapat meningkatkan kemampuan teknologi pertahanan udaranya tanpa harus menanggung seluruh biaya sendiri.

Rencana Peningkatan Lima Sistem Patriot Lain

Hubungan pertahanan kedua negara juga terus berkembang. Saat ini, Yunani dan Arab Saudi dilaporkan tengah membahas kemungkinan peningkatan kemampuan terhadap lima sistem Patriot lain yang masih dioperasikan oleh Angkatan Bersenjata Yunani.

Apabila rencana tersebut terealisasi, kemampuan pertahanan udara Yunani diperkirakan akan semakin meningkat, baik dari sisi kemampuan deteksi maupun efektivitas menghadapi ancaman rudal modern.

Peningkatan teknologi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat interoperabilitas antara kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan regional yang semakin kompleks.

Pengalaman Tempur Nyata Menjadi Nilai Tambah

Selain manfaat teknologi dan kerja sama strategis, penempatan sistem Patriot di Arab Saudi memberikan keuntungan lain bagi militer Yunani, yaitu pengalaman operasional secara langsung.

Berbeda dengan latihan militer yang dilakukan dalam kondisi simulasi, personel Yunani di Arab Saudi menghadapi ancaman nyata berupa peluncuran rudal balistik dan serangan drone.

Pengalaman seperti ini dinilai sangat berharga karena memungkinkan operator Patriot menguji prosedur operasional, koordinasi antarsatuan, hingga kecepatan pengambilan keputusan dalam situasi yang sebenarnya.

Kemampuan tersebut menjadi modal penting apabila di masa mendatang Yunani harus menghadapi ancaman serupa terhadap wilayahnya sendiri atau dalam operasi gabungan bersama negara-negara sekutu.

Keberhasilan mencegat dua rudal balistik pada malam 25 Juli menjadi bukti bahwa kerja sama pertahanan Yunani–Arab Saudi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memberikan hasil nyata dalam menjaga keamanan fasilitas energi strategis. Di tengah situasi Timur Tengah yang masih penuh ketidakpastian, kolaborasi semacam ini diperkirakan akan terus memainkan peran penting dalam melindungi jalur pasokan energi dunia sekaligus memperkuat stabilitas keamanan kawasan. (***)

Dua Kapal Iran Diserang Drone Ukraina, Satu Tewas! Ancaman Rudal Teheran Bikin Dunia Siaga

EtIndonesia.com  Konflik Rusia-Ukraina kembali memasuki babak baru setelah Ukraina melancarkan operasi pesawat nirawak (drone) jarak jauh yang menargetkan dua kapal kargo berbendera Iran di Laut Kaspia. 

Operasi yang berlangsung pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, itu tidak hanya memperluas dimensi konflik, tetapi juga meningkatkan ketegangan diplomatik antara Kyiv dan Teheran, di tengah situasi Timur Tengah yang masih memanas akibat meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Iran.

Menurut berbagai laporan, operasi tersebut menjadi salah satu serangan jarak jauh paling ambisius yang dilakukan Ukraina dalam beberapa waktu terakhir. Drone-drone yang digunakan diklaim menempuh perjalanan lebih dari 1.000 kilometer, melintasi sedikitnya empat wilayah di Rusia bagian selatan sebelum mencapai sasaran di Laut Kaspia.

Sasaran operasi adalah dua kapal kargo berbendera Iran yang sedang berlayar di salah satu jalur pelayaran paling strategis di kawasan tersebut. Hingga kini, belum ada konfirmasi independen mengenai tingkat kerusakan yang dialami kedua kapal, namun serangan itu segera menjadi perhatian internasional karena menyentuh kepentingan langsung Iran.

Laut Kaspia memiliki posisi strategis dalam jaringan logistik Rusia. Perairan ini menghubungkan wilayah Rusia dengan Laut Hitam dan menjadi salah satu jalur distribusi barang menuju berbagai pelabuhan penting. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan tersebut juga menjadi sorotan karena diduga dimanfaatkan sebagai rute pengiriman logistik yang berkaitan dengan kerja sama militer antara Rusia dan Iran.

Menurut informasi yang sebelumnya dikumpulkan oleh Dinas Keamanan Ukraina (SBU), kedua kapal yang menjadi sasaran diduga mengangkut berbagai perlengkapan militer dari Iran menuju Rusia. Muatan yang dicurigai meliputi komponen pesawat nirawak, suku cadang sistem persenjataan, hingga amunisi yang disebut digunakan Rusia dalam operasi militernya di Ukraina.

Meskipun tuduhan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen dan belum dikonfirmasi oleh Iran maupun Rusia, Kyiv meyakini bahwa jalur logistik tersebut memiliki nilai strategis tinggi bagi kemampuan tempur Rusia.

Apabila dugaan mengenai muatan kapal tersebut benar, maka operasi Ukraina tidak sekadar bertujuan merusak aset logistik lawan, tetapi juga berupaya memutus rantai pasokan perlengkapan militer yang selama ini diduga menopang operasi Rusia di medan perang. Strategi semacam ini semakin sering diterapkan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir dengan menargetkan depot logistik, jalur distribusi, fasilitas energi, hingga infrastruktur transportasi yang dinilai memiliki nilai militer.

Korban Jiwa Dilaporkan Berjatuhan

Serangan terhadap kapal-kapal tersebut juga dilaporkan menimbulkan korban jiwa.

Seorang awak kapal berkewarganegaraan Iran dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat dampak serangan. Selain itu, seorang awak kapal lainnya mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis.

Apabila laporan tersebut benar, maka insiden ini menjadi salah satu kasus yang sangat jarang terjadi, di mana warga negara Iran menjadi korban langsung dalam operasi militer Ukraina. Peristiwa ini segera meningkatkan sensitivitas hubungan diplomatik antara kedua negara yang selama ini memang telah berada dalam posisi saling berseberangan terkait perang Rusia-Ukraina.

Iran Layangkan Protes Diplomatik

Tidak lama setelah insiden tersebut terjadi, pemerintah Iran mengambil langkah diplomatik.

Pada Jumat, 24 Juli 2026, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Kuasa Usaha Sementara Ukraina di Teheran untuk menyampaikan protes resmi.

Dalam pertemuan tersebut, Iran mengecam keras serangan terhadap kapal berbendera Iran dan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan nasionalnya.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa kapal-kapal sipil berbendera Iran tidak boleh menjadi sasaran operasi militer. Teheran juga meminta penjelasan resmi dari pihak Ukraina mengenai dasar pelaksanaan operasi tersebut.

Sejumlah pejabat Iran bahkan menyampaikan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan berbagai opsi respons terhadap insiden tersebut. Beberapa pernyataan yang beredar menyebutkan kemungkinan penggunaan berbagai bentuk tindakan balasan, termasuk opsi militer.

Namun hingga kini belum ada keputusan resmi yang diumumkan mengenai langkah konkret yang akan diambil Iran. Pernyataan mengenai kemungkinan penggunaan rudal balistik masih berupa ancaman yang dilaporkan media dan belum diwujudkan dalam tindakan nyata.

Meski demikian, munculnya ancaman tersebut memperlihatkan bahwa konflik Rusia-Ukraina berpotensi berkembang menjadi krisis regional yang melibatkan lebih banyak negara apabila eskalasi terus berlanjut.

Amerika Serikat Hentikan Serangan Udara Baru

Di saat ketegangan meningkat di Laut Kaspia, perkembangan penting juga terjadi di Timur Tengah.

Sejak, 24 Juli 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana serangan udara baru terhadap Iran yang sebelumnya diajukan kalangan militer Amerika Serikat.

Keputusan tersebut membuat Amerika Serikat melewati dua malam berturut-turut tanpa melancarkan serangan udara baru, sesuatu yang berbeda dibandingkan pola operasi sebelumnya yang berlangsung hampir setiap malam.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menjelaskan bahwa Washington masih berupaya membuka ruang penyelesaian melalui jalur diplomatik.

“Kami sedang berbicara dengan mereka. Saya rasa mereka sekarang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Ini mungkin adalah sikap paling serius yang pernah kami lihat sejauh ini. Namun, itu tidak berarti kita pasti akan mencapai kesepakatan. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya,” ujar Trump.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Gedung Putih masih mencoba menyeimbangkan tekanan militer dengan peluang negosiasi, sembari tetap mempertahankan opsi penggunaan kekuatan apabila proses diplomatik tidak menghasilkan kesepakatan.

Blokade Laut terhadap Iran Tetap Berlangsung

Meski menghentikan sementara operasi udara, Amerika Serikat dilaporkan tidak mengendurkan tekanan terhadap Iran di sektor maritim.

Berdasarkan laporan terbaru Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada 25 Juli 2026, operasi pengawasan dan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih terus dilakukan.

Menurut CENTCOM, sejak kebijakan tersebut diberlakukan kembali, sedikitnya 12 kapal dagang yang mencoba memasuki maupun meninggalkan pelabuhan Iran telah dipaksa membatalkan pelayaran setelah menerima peringatan dari kapal perang Amerika Serikat.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa dua kapal yang tetap melanjutkan perjalanan meskipun telah diperingatkan akhirnya menjadi sasaran tindakan militer terbatas. Militer Amerika dilaporkan menggunakan rudal presisi untuk melumpuhkan mesin kedua kapal tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan pelayaran, tanpa menenggelamkan badan kapal.

Apabila informasi tersebut akurat, langkah tersebut menunjukkan bahwa Washington berupaya memperketat isolasi ekonomi terhadap Iran tanpa meningkatkan eskalasi menjadi serangan berskala penuh terhadap sasaran sipil.

Rangkaian perkembangan pada 24–25 Juli 2026 memperlihatkan bahwa dinamika keamanan internasional semakin kompleks. Serangan Ukraina terhadap kapal berbendera Iran di Laut Kaspia, protes keras dari Teheran, serta kebijakan Amerika Serikat yang menahan serangan udara namun tetap memperkuat blokade maritim menunjukkan bahwa konflik yang semula berpusat di Ukraina kini semakin berkaitan dengan situasi keamanan di Timur Tengah. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa setiap insiden baru berpotensi memicu eskalasi yang lebih luas apabila tidak diimbangi dengan upaya diplomatik dari seluruh pihak yang terlibat.

Jika diinginkan, saya juga dapat membuat versi ini menjadi sekitar 1.200–1.500 kata dengan gaya berita televisi yang lebih dramatis dan mengalir untuk durasi pembacaan sekitar 9 menit. (***)

Kasus Mata-mata di NATO! Peserta Magang Keturunan Tionghoa dari Kanada Ditangkap

EtIndonesia.com Sebuah kasus spionase terungkap di NATO. Seorang wanita keturunan Tionghoa berkewarganegaraan Kanada yang sedang magang di markas militer NATO di Belgia ditangkap oleh kepolisian Belgia atas dugaan terlibat dalam kegiatan spionase.

Jaksa penuntut Belgia pada Sabtu  (25/7/2026) mengatakan, wanita tersebut diduga mengumpulkan intelijen untuk negara ketiga, dan merupakan anggota sebuah organisasi kriminal. Namun, jaksa penuntut tidak mengungkap identitasnya, juga tidak menjelaskan untuk negara atau organisasi mana sebenarnya dia bekerja.

Si Wanita pada saat itu sedang menjalani magang di Markas Besar Tertinggi Pasukan Sekutu Eropa NATO (SHAPE). Tempat ini merupakan pusat komando militer tertinggi NATO yang bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan operasi militer NATO, sehingga memiliki peran yang sangat penting.

Jaksa penuntut mengatakan, awalnya petugas keamanan internal SHAPE yang menemukan adanya kejanggalan, kemudian melaporkannya kepada badan intelijen Belgia. Setelah badan intelijen militer dan Kepolisian Federal melakukan penyelidikan, pada 23 Juli mereka menggeledah tempat tinggal dan kantornya, lalu secara resmi menangkapnya keesokan harinya.

Juru bicara SHAPE mengatakan, saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa insiden ini mempengaruhi kesiapan tempur NATO, sistem komando, atau misi yang sedang dijalankan; semua kegiatan SHAPE tetap berjalan normal.

Jaksa penuntut mengatakan, karena kasus ini masih dalam penyelidikan, mereka tidak akan mengungkapkan detail lebih lanjut untuk saat ini.

Yang menjadi perhatian adalah, selain menjadi lokasi markas besar NATO, Belgia juga merupakan tempat berkedudukan berbagai lembaga Uni Eropa, dan selama ini selalu menjadi sasaran utama kegiatan intelijen asing.

Tahun lalu, Belgia mengungkap sebuah insiden serangan siber yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok terhadap badan intelijen, serta seorang perwira polisi Belgia yang diduga melakukan kegiatan spionase untuk Partai Komunis Tiongkok dan Rusia, yang kemudian ditahan.

Serangan Rudal Houthi Menyasar ke Kilang Minyak Arab Saudi; Blokade Laut Merah Tingkatkan Risiko Energi

Konflik di Timur Tengah terus berkecamuk. Pada Sabtu (25 Juli), Arab Saudi mencegat dua rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman dan menembak jatuh sebuah drone. Kelompok bersenjata Houthi baru-baru ini mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi serta menyerang kapal tanker di Laut Merah, sehingga risiko pelayaran di Selat Mandeb meningkat pesat. Duta Besar Yaman untuk AS menuduh bahwa aksi Houthi belakangan ini merupakan bagian dari strategi keseluruhan Iran untuk memperluas pengaruhnya di kawasan.

EtIndonesia.com Sumber keamanan Yunani menyatakan bahwa sistem pertahanan udara Arab Saudi pada Sabtu (25/7) mencegat dua rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman dan ditujukan langsung ke fasilitas kilang minyak Yanbu. Pada Sabtu malam, sistem tersebut juga menembak jatuh sebuah drone yang diluncurkan dari Yaman.

Sistem pertahanan udara Patriot buatan AS yang dioperasikan oleh personel militer Yunani-lah yang bertanggung jawab atas intersepsi tersebut.

Sebelum serangan ini terjadi, kelompok bersenjata Houthi baru saja mengklaim telah menyerang dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Selat Mandeb, Laut Merah, dan mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi.

Begitu berita tersebut tersiar, harga minyak internasional sempat melonjak tajam, dengan minyak mentah Brent menembus angka 100 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak Mei. 

Beberapa kapal tanker terpaksa berbalik arah dan mengambil rute utara melalui Terusan Suez; jika melanjutkan perjalanan ke Asia, mereka mungkin harus memutar melalui Afrika dan Tanjung Harapan, yang akan secara signifikan meningkatkan jarak tempuh, biaya pengiriman, dan premi asuransi.

Duta Besar Yaman untuk Amerika Serikat, Jamila Ali Raja, menyatakan bahwa serangan yang dilakukan kelompok Houthi baru-baru ini merupakan bagian dari strategi keseluruhan Iran untuk memperluas pengaruhnya di kawasan. Ia menuduh kelompok Houthi merusak proses perdamaian, menghalangi ekspor minyak, dan mengancam pelayaran internasional, yang semuanya melayani agenda strategis Teheran, bukan kepentingan nasional Yaman.

Karena Iran telah secara serius mengganggu pelayaran di Selat Hormuz, Arab Saudi saat ini mengalihkan pengiriman jutaan barel minyak mentah setiap hari melalui pipa ke Pelabuhan Yanbu di pesisir Laut Merah, sebelum diekspor ke Eropa dan Asia.

Data menunjukkan bahwa pada Juni lalu, sekitar 7,4 juta barel produk minyak mengalir melalui Selat Mandeb setiap hari, yang mewakili sekitar 7% dari produksi minyak global.

Analisis menunjukkan bahwa jika Selat Mandeb juga diblokade dalam waktu lama, dua jalur ekspor energi utama di Timur Tengah akan terhambat secara bersamaan. Jika blokade berlangsung selama tiga minggu hingga satu bulan, biaya yang harus ditanggung konsumen juga akan meningkat.

Koalisi yang dipimpin Arab Saudi menyatakan telah melancarkan serangan udara terhadap pangkalan militer kelompok Houthi di Provinsi Hodeidah.

Presiden AS Donald Trump juga memperingatkan bahwa jika kelompok Houthi melancarkan serangan lagi, pihak AS akan menuntut pertanggungjawaban Iran, serta menjatuhkan “hukuman militer yang berat” kepada Iran dan kelompok Houthi.

Trump juga menyatakan bahwa AS saat ini sudah “siap siaga”, dan tidak menutup kemungkinan untuk melancarkan serangan berskala lebih besar terhadap Iran, namun ia sekaligus menekankan bahwa kedua belah pihak—AS dan Iran—masih dalam proses negosiasi.

 “Saya rasa mereka serius. Menurut saya, tingkat keseriusan yang mereka tunjukkan saat ini jauh melebihi apa pun yang pernah kami lihat sebelumnya. Namun, ini tidak berarti kami pasti akan mencapai kesepakatan pada akhirnya. Kami akan melihat bagaimana perkembangannya. Namun, saya selalu lebih condong ke opsi negosiasi,” katanya. 

Saat ini, setelah melancarkan serangan terhadap Iran selama 13 malam berturut-turut, militer AS tidak mengumumkan serangan udara baru pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. 

Namun, ketegangan di dua jalur pelayaran energi utama, Laut Merah dan Teluk Persia, terus berlanjut, sehingga memicu kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat meluas lebih jauh dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap pasokan minyak global serta perekonomian.

Laporan dari Amerika Serikat oleh Jiajia Liu, wartawan New Tang Dynasty Television

Petugas Perbatasan AS Menyita Narkoba Senilai 10 Juta Dolar AS di Pos Perbatasan Texas

Bea Cukai AS baru-baru ini menyita kokain senilai lebih dari 10 juta dolar AS di pos perbatasan Texas. Meskipun sumber daya penegakan hukum perbatasan terus diperluas berkat Undang-Undang “Big and Beautiful” Presiden Trump, ancaman penyelundupan narkoba dan senjata tetap serius

EtIndonesia.com Baru-baru ini, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menyita narkoba senilai 10 juta dolar AS saat memeriksa sebuah truk trailer komersial yang mengangkut kubis di Pos Perbatasan Pharr, dekat ujung selatan Texas.

CBP menyatakan bahwa pemeriksaan anjing pelacak, ditambah pemindaian pencitraan non-intrusif, membantu petugas penegak hukum menemukan 477 bungkusan kokain yang disembunyikan di dalam truk trailer tersebut, dengan berat total 1.173 pon, yang diperkirakan bernilai lebih dari 10 juta dolar AS di pasar gelap.

Undang-Undang “Big and Beautiful” yang ditandatangani Presiden Trump serta pendanaan terbaru untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) telah memungkinkan CBP memperoleh alokasi dana sebesar 90 miliar dolar AS, di mana hampir sepertiga dari dana tersebut dialokasikan untuk penambahan personel.

Meskipun demikian, ancaman tetap ada. Pada April lalu, CBP mengumumkan bahwa mereka telah menggagalkan upaya sebuah mobil yang berusaha melintasi perbatasan dengan membawa sejumlah besar senjata dan suku cadang.

Laporan komprehensif oleh reporter New Tang Dynasty Television, Mei Lin

Kebakaran Hutan di Eropa Terus Berkobar, Prancis dan Spanyol Evakuasi Ratusan Ribu Warga

Kebakaran hutan yang melanda berbagai negara di Eropa terus meluas. Selain Spanyol yang telah menyatakan status darurat nasional, pemerintah Prancis juga mengerahkan pesawat angkut berukuran besar serta sumber daya militer dan sipil untuk membantu upaya pemadaman. Hingga kini, ratusan ribu orang telah dievakuasi, dan banyak di antaranya kehilangan tempat tinggal.

EtIIndonesia.com Asap hitam tebal menyelimuti kawasan permukiman yang luas, sementara banyak rumah dilalap api.

Di wilayah barat Madrid, Spanyol, kebakaran hutan terus berkobar dan mengancam kawasan permukiman yang padat penduduk.

Pada Kamis (23/7) malam, pemerintah mengumumkan status darurat nasional pertama dalam sejarah untuk Komunitas Otonom Madrid dan Provinsi Ávila yang berdekatan.

Menurut laporan, lebih dari 19.000 orang telah dievakuasi dari daerah terdampak. Pemerintah mengerahkan lebih dari 2.000 petugas penyelamat dan 10 pesawat pemadam kebakaran ke lokasi.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengatakan bahwa pemerintah telah meminta bantuan dari negara-negara sekutu di Eropa.

“Hari ini, bantuan dari Yunani dan Italia akan tiba. Selain itu, melalui Mekanisme Perlindungan Sipil Uni Eropa, lebih dari 100 personel militer Portugal telah disetujui untuk dikerahkan guna membantu memadamkan kebakaran hutan di Provinsi Ávila,” katanya. 

Kementerian Lingkungan Hidup Spanyol menyatakan bahwa sepanjang tahun ini telah terjadi 29 kebakaran hutan besar, dengan luas lahan yang terbakar mencapai lima kali lipat rekor tertinggi sebelumnya.

Sementara itu, di wilayah barat daya Prancis, sejumlah kebakaran hutan juga terus terjadi.

Pemerintah setempat telah mengevakuasi sekitar 197.000 orang.

Kawasan wisata terkenal di pesisir Atlantik, Semenanjung Cap Ferret, kini dikepung kobaran api.

Pihak berwenang menyatakan sedikitnya 53 rumah dan satu area perkemahan telah hancur akibat kebakaran.

Pada  Sabtu 25 Juli, pemerintah Prancis memerintahkan pengerahan pesawat angkut militer A400M yang mampu membawa 20 ton bahan penghambat api (retardant) untuk membantu mengendalikan kebakaran di Semenanjung Cap Ferret.

Selain itu, kebakaran lain yang pecah pada hari Kamis di dekat kota Biscarrosse, Departemen Landes, juga memaksa lebih dari 23.000 orang mengungsi.

Di beberapa kota kecil, warga terlihat bergotong royong memadamkan titik-titik api yang masih menyala di hutan dan lahan pertanian.

“Rasanya ingin menangis. Sungguh, ini sangat mengerikan. Kami benar-benar tidak lagi mengenali kampung halaman kami. Saya baru saja pergi ke Le Porge. Jalan itu saya lewati setiap hari selama tiga tahun ketika masih bersekolah di SMA. Sekarang saya sama sekali tidak mengenalinya lagi. Semuanya telah hilang. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan pemandangan yang porak-poranda,” ujar Luana Pascas, warga Lacanau berusia 20 tahun. 

Pada  Sabtu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di platform X bahwa pemerintah telah mengerahkan seluruh sumber daya sipil dan militer untuk memadamkan kebakaran, serta menyampaikan terima kasih kepada negara-negara sekutu Eropa atas dukungan berharga yang mereka berikan.

Laporan disusun oleh Tang Li, NTD Television.

Topan Terkuat “Noul” Mendarat, Angin Kencang dan Hujan Lebat Melanda Banyak Wilayah di Tiongkok 

EtIndonesia.com Pada Minggu 26 Juli dini hari, Topan Noul mendarat di Huizhou, Guangdong, Tiongkok.  Intensitasnya melampaui Topan Maysak dan Bavi, sehingga menjadi topan terkuat yang mendarat di Tiongkok tahun ini. Angin kencang dan hujan deras melanda sejumlah provinsi, memperparah penderitaan wilayah Guangxi yang sebelumnya telah dilanda banjir.

Menurut laporan media Tiongkok, Noul mendarat sekitar pukul 03.50 di pesisir Kabupaten Huidong, Kota Huizhou, tepatnya di wilayah Pingtan. Kecepatan angin maksimum di sekitar pusat topan mencapai 45 meter per detik (setara angin tingkat 14).

Saat topan mendarat, kekuatan angin terus meningkat disertai hujan deras. Pepohonan di jalan bergoyang hebat, ranting dan daun beterbangan. Ombak besar menghantam pantai, sementara angin membawa hujan deras menyapu kawasan perkotaan. Tiang lampu jalan patah dan ring basket roboh diterjang angin.

Pemerintah Kabupaten Huidong menerapkan kebijakan “lima penghentian”, yaitu:

  • menghentikan kegiatan belajar mengajar,
  • menghentikan pekerjaan,
  • menghentikan produksi,
  • menghentikan transportasi,
  • serta menghentikan kegiatan usaha.

Lebih dari 70.000 warga telah dievakuasi.

Seorang reporter yang berada di ruang tamu sebuah apartemen bertingkat di tepi laut mengatakan ia bisa merasakan gedung bergoyang dan lantai bergetar di bawah kakinya hingga kedua kakinya sedikit gemetar. Setiap kali dinding angin menghantam bangunan, seluruh gedung ikut bergetar, sementara kusen jendela mengeluarkan bunyi berderit seolah-olah akan runtuh.

Di luar gedung, angin berkekuatan tingkat 14 menghancurkan hampir segala sesuatu yang dilaluinya. Hujan diterbangkan angin hingga membentuk tirai air horizontal seperti semburan meriam air bertekanan tinggi yang menghantam setiap permukaan vertikal. Jarak pandang menjadi nol; yang terlihat hanyalah kabut putih dan puing-puing yang beterbangan.

Gelombang besar terus menghantam pemecah ombak. Semburan air laut mencapai beberapa meter dan bahkan memercik hingga setinggi lantai dua bangunan di sepanjang jalan pesisir.

Papan reklame logam di kawasan pertokoan tepi pantai tercabik-cabik oleh angin sebelum akhirnya terbang dan menghilang dalam kegelapan.

Menurut Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok, setelah mendarat Noul akan bergerak ke pedalaman dan membawa angin kencang serta hujan lebat ke Jiangxi, Hunan, dan Hubei, bahkan dampaknya diperkirakan mencapai Henan dan Shandong. Curah hujan diperkirakan berlangsung hingga sekitar 28 Juli.

Video yang beredar di internet menunjukkan bahwa Kota Shanwei, Guangdong, juga terdampak topan sehingga mengalami pemadaman listrik total. Seorang warga mengatakan pintu pengaman di kompleks apartemennya hancur diterjang angin. Karena kamarnya berada tepat di samping pintu tersebut, ia tidak lagi berani masuk.

Seorang warga Shanwei yang merekam video mengatakan ombak yang dipicu topan mencapai sekitar 5 meter. Air laut menerjang daratan hingga menyeret sebuah rakit budidaya ikan ke pantai, sementara toko-toko di lantai dasar tergenang banjir.

Kota Guangzhou dan Shenzhen juga dilanda angin kencang dan hujan deras. Sebuah video memperlihatkan bahwa beberapa saat sebelumnya cuaca di Guangzhou masih cerah, namun tiba-tiba langit menghitam dan badai datang disertai hujan lebat.

Di Shenzhen, hujan deras turun disertai angin yang menderu. Banyak pejalan kaki tidak berani melanjutkan perjalanan dan memilih berlindung di dalam gedung. Berbagai benda dan puing beterbangan di udara, membuat warga ketakutan. Banyak pohon besar tercabut hingga akar-akarnya dan menimpa sepeda motor listrik yang diparkir di pinggir jalan.

Sementara itu, Guangxi, yang baru saja mengalami bencana banjir, belum sempat pulih kembali harus menghadapi hujan lebat akibat topan ini.

Sejak 24 Juli, Pusat Meteorologi Nasional telah mengeluarkan peringatan hujan lebat tingkat biru, dengan prakiraan bahwa pada malam 25 Juli hingga siang 26 Juli, beberapa wilayah Guangxi akan diguyur hujan disertai badai petir. Dari malam 26 Juli hingga siang 27 Juli, sebagian besar wilayah Guangxi diperkirakan tetap mengalami hujan, dengan beberapa daerah di bagian timur berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat.

Video yang beredar menunjukkan kondisi para korban banjir di Guangxi semakin memprihatinkan. Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya rusak kembali dihantam banjir lumpur akibat hujan deras, sehingga tim penyelamat harus terus melakukan perbaikan darurat.

Hingga saat ini, banyak warga di daerah terdampak masih bergantung pada bantuan logistik. Banyak wilayah yang mengalami kerusakan parah masih belum dapat dilalui kendaraan sehingga bantuan hanya bisa diangkut sedikit demi sedikit menggunakan sepeda motor off-road. Hujan deras yang terus berlanjut diperkirakan akan semakin menyulitkan proses penyelamatan dan distribusi bantuan.

Disusun oleh wartawan Luo Tingting / Editor: Wen Hui – NTDTV.com

Yang Paling Ditakuti Xi? Disebut Ada Kelompok Anti-PKT Rahasia di Kalangan Pejabat, “Orang Bermuka Dua” Menunggu Kesempatan

Menurut sebuah artikel yang diterbitkan NTD pada 25 Juli,  sejak pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping berkuasa, kondisi politik dan ekonomi Tiongkok memburuk, sementara konflik internal di tingkat elite terus berlangsung. 

Situasi ini disebut telah melahirkan banyak pejabat yang disebut sebagai “orang bermuka dua”. Artikel tersebut mengutip klaim bahwa di dalam birokrasi PKT terdapat banyak individu yang menentang PKT secara diam-diam, bahkan bergabung dalam kelompok-kelompok anti-PKT rahasia dan bertahan hidup dengan strategi “bermuka dua”. 

Artikel itu juga menyebut PKT telah meneliti penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menguji loyalitas politik para pejabat, yang menurut penulis merupakan tanda rezim memasuki tahap akhir.

EtIndonesia.com Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pejabat PKT secara terbuka menyatakan kesetiaan kepada Xi Jinping. Namun, di antara para pejabat yang kemudian dijatuhi hukuman atau diselidiki, semakin banyak yang dituduh melakukan “komentar yang tidak pantas terhadap pimpinan pusat”. 

Hal ini menunjukkan bahwa banyak pejabat hanya menunjukkan kesetiaan di permukaan, sementara akibat sentralisasi kekuasaan yang tinggi, birokrasi dipenuhi oleh “orang bermuka dua”.

Disebut Ada Banyak Penentang PKT di Dalam Birokrasi

Pada 25 Juli, komentator independen Du Zheng menulis di media Taiwan Up Media bahwa jika jumlah orang yang menentang PKT di dalam birokrasi benar-benar diketahui, Xi Jinping mungkin akan terkejut. Menurutnya, hal tersebut sulit dikendalikan karena menyangkut hati dan pikiran masyarakat yang terus berubah.

Artikel itu menyatakan bahwa setelah Xi berkuasa, suasana politik di Tiongkok menjadi jauh lebih represif sehingga banyak orang hanya menunjukkan kepatuhan di permukaan. Di sisi lain, sebagian pejabat yang menjalankan sistem pemerintahan PKT dikatakan berubah dari sekadar menentang Xi menjadi menentang PKT, bahkan beberapa pejabat tingkat menengah disebut bergabung dengan kelompok anti-PKT rahasia.

Seorang narasumber yang tidak disebutkan namanya dikatakan mengungkapkan bahwa seorang pejabat wakil kepala departemen tingkat provinsi yang kemudian dicopot pernah berkata secara pribadi:

“Semoga dalam masa hidup kita masih bisa menyaksikan runtuhnya Partai Komunis,” katanya. 

Penulis juga mengklaim adanya sebuah jaringan rahasia yang terdiri dari para pembangkang yang masih aman karena tidak tampil di depan publik. Anggotanya disebut sebagian besar pengusaha, namun juga terdapat beberapa pejabat tingkat menengah dan polisi. 

Mereka dikatakan berkomunikasi melalui aplikasi yang dianggap aman dan memanfaatkan kesempatan untuk memberikan edukasi mengenai demokrasi kepada masyarakat Tiongkok. Para pejabat di dalam jaringan tersebut disebut lebih banyak bekerja di belakang layar karena posisi mereka.

Artikel itu juga menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pejabat yang benar-benar korup dan mereka yang dituduh korupsi. Semakin banyak pejabat tinggi yang dijatuhi hukuman karena dianggap tidak loyal atau “mengkritik pimpinan pusat”, serta dituduh membaca dan menyebarkan buku-buku politik yang dilarang. 

Sebagian dari mereka juga dituduh terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Namun, menurut penulis, belum tentu mereka benar-benar anti-PKT; sebagian mungkin hanya berusaha membaca situasi demi melindungi diri.

Artikel tersebut menyebut bahwa banyak pejabat yang benar-benar korup merupakan pelaku pelanggaran hak asasi manusia, seperti mantan pejabat Zhou Yongkang. Namun ada pula pejabat yang dikenai tuduhan korupsi yang menurut penulis sebenarnya digunakan untuk menutupi alasan politik, bukan karena korupsi itu sendiri. Sebagai contoh disebut nama Ren Zhiqiang, yang dijatuhi hukuman setelah mengkritik pemerintah.

Penulis menyimpulkan bahwa keberadaan orang-orang yang menentang PKT di dalam birokrasi menjadi sumber kekhawatiran bagi Xi Jinping.

“Orang Bermuka Dua” Menunggu Kesempatan

PKT selama ini menerapkan sistem pemeriksaan politik yang ketat dalam memilih pejabat, guna mencegah orang-orang yang dianggap kurang loyal naik ke posisi penting karena dikhawatirkan dapat mengancam kelangsungan rezim.

Artikel tersebut menyatakan bahwa Xi Jinping secara khusus mewaspadai generasi yang mengalami peristiwa 4 Juni 1989 (Tiananmen), yaitu mereka yang lahir pada 1960-an hingga awal 1970-an. Mengutip seorang narasumber, penulis mengatakan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, pemeriksaan politik terhadap kelompok usia tersebut diperketat dalam proses promosi jabatan. Hal ini disebut sebagai salah satu alasan mengapa Xi tidak menetapkan penerus.

Menurut penulis, peristiwa Tiananmen memang telah melahirkan cukup banyak orang di birokrasi yang secara ideologis menentang PKT. Mereka dapat bertahan karena budaya “orang bermuka dua” yang telah lama berkembang dalam sistem PKT—yakni berpura-pura patuh demi bertahan hidup di bawah sistem yang represif, sambil menyimpan ketidakpuasan dan menunggu kesempatan.

Penulis menambahkan bahwa Xi Jinping dalam beberapa tahun terakhir sering mengecam keberadaan “orang bermuka dua”. Namun menurutnya, jika sikap tersebut merupakan bentuk perlindungan diri terhadap pemerintahan otoriter, maka istilah itu justru memiliki makna positif.

Mantan Wakil Sekretaris Departemen Kerja Front Persatuan Provinsi Gansu, Ma Ruilin, yang telah meninggalkan Tiongkok, pernah mengatakan secara terbuka bahwa sebagian besar pejabat dalam sistem pemerintahan hanya memuji pemimpin tertinggi di depan umum, sementara di dalam hati mereka sangat tidak menyukainya.

Penulis berpendapat bahwa Ma Ruilin juga termasuk “orang bermuka dua” menurut definisi Xi, tetapi setelah berada di luar negeri ia memiliki kesempatan untuk mengungkap dugaan keberadaan kamp interniran di Xinjiang serta tuduhan mengenai represi lintas negara yang dilakukan PKT.

AI Digunakan untuk Menguji Loyalitas

Menurut Du Zheng, hingga kini PKT tidak memiliki banyak cara untuk menghadapi “orang bermuka dua”. Cara yang digunakan antara lain pemeriksaan berkala dan sistem pelaporan antarsesama pejabat, yang disebut sebagai alasan Xi terus mendorong semangat “berani berjuang”. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir Departemen Organisasi PKT diduga mulai menggunakan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk menguji loyalitas politik para pejabat.

Pada tahun 2022, Institut Penelitian AI Pusat Sains Nasional Hefei, yang didirikan bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan pemerintah Anhui, mengumumkan melalui akun WeChat resminya bahwa mereka telah menggabungkan AI dengan pendidikan ideologi partai.

Perangkat yang dinamakan “Smart Ideological and Political Bar” tersebut diklaim dapat mengukur tingkat penerimaan anggota PKT terhadap pendidikan ideologi. Sistem ini disebut mengajukan berbagai pertanyaan untuk menilai loyalitas kepada Xi Jinping, kemudian menganalisis detak jantung, keringat, dan ekspresi wajah untuk menentukan apakah jawaban seseorang jujur atau tidak.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan AI untuk menguji loyalitas merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam penindasan hak asasi manusia. Menurutnya, sebagian besar orang bergabung dengan PKT bukan karena benar-benar mempercayai ideologinya, sehingga penggunaan AI untuk mengukur kesetiaan menjadi beban psikologis yang berat. 

Penulis juga berpendapat bahwa munculnya metode seperti ini menunjukkan rezim telah kehilangan kepercayaan masyarakat dan memasuki tahap kemunduran.

Artikel tersebut menyimpulkan bahwa dalam situasi seperti ini akan semakin banyak pejabat yang semula memilih bersikap pasif berubah menjadi penentang PKT secara ideologis. Mereka disebut sedang menunggu kesempatan untuk bertindak, dan apabila saat yang tepat tiba, Xi Jinping serta PKT akan menghadapi tantangan besar.

Akademisi yang bermukim di Australia, Yuan Hongbing, sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times bahwa fenomena “orang bermuka dua” di kalangan partai, pemerintahan, dan militer merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Xi. Menurutnya, fenomena ini akan terus berkembang sehingga Xi menjadi semakin terisolasi dan tidak lagi memiliki orang yang benar-benar dapat dipercaya.

Kolumnis The Epoch Times, Wang He, juga pernah menulis bahwa konflik internal PKT tidak memiliki kemungkinan untuk diselesaikan secara damai. 

Menurutnya, apa pun upaya Xi untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga kelangsungan partai, tindakan-tindakannya justru akan semakin memperdalam konflik internal, mempercepat disintegrasi PKT, dan pada akhirnya membawa konsekuensi buruk bagi dirinya sendiri.

Penanggung jawab redaksi: Tang Zheng – NTDTV.com

Trump Perintahkan Militer AS Hentikan Serangan Udara ke Iran

EtIndonesia.com Selama 13 hari terakhir, setiap sore Presiden Trump menyetujui rencana serangan yang diajukan militer, yang kemudian dilaksanakan oleh pasukan AS dalam hitungan jam. Sebuah sumber menyebutkan bahwa Presiden baru saja memerintahkan penghentian serangan udara terhadap Iran.

Media berita Axios melaporkan, dua orang yang mengetahui informasi tersebut mengungkapkan bahwa Presiden Trump pada Jumat (24/7) memerintahkan Angkatan Bersenjata AS untuk menghentikan serangan udara terhadap Iran, mengakhiri serangan harian yang terjadi selama dua pekan terakhir. 

Saat ini belum jelas apakah perintah ini bersifat satu kali atau akan terus ditangguhkan.

Sementara itu, sebuah delegasi dari Oman telah tiba di ibu kota Iran, Teheran, untuk mengadakan pembicaraan mengenai masalah Selat Hormuz. Kami akan terus memantau perkembangan berita ini untuk Anda.

Dari Kekhawatiran Sejarah Hilang, Lahirlah Buku yang Menyelamatkan Jejak Aksera

0

SURABAYA — Ada satu kekhawatiran yang terus menghantui budayawan dan seniman multitalenta Hamid Nabhan: bagaimana jika sejarah salah satu lembaga pendidikan seni paling berpengaruh di Surabaya ikut lenyap ditelan waktu, karena para pelakunya telah tiada dan dokumen-dokumen penting ikut menghilang?

Kekhawatiran itu bukan isapan jempol belaka. Inspirasi muncul dari perjumpaan dengan seorang seniman asal Medan yang bercerita tentang Dewan Kesenian Medan. Sejarah lembaga itu nyaris hilang karena para pendirinya wafat sebelum sempat mencatat perjalanan organisasi mereka. Kisah itu terus membekas di benak Hamid. Bagaimana jika nasib serupa menimpa Akademi Seni Rupa Surabaya—atau yang lebih dikenal dengan nama Aksera?

Bermula dari kegelisahan itulah, Hamid Nabhan, seniman kelahiran Surabaya 15 Agustus yang telah menulis lebih dari 50 judul buku, memutuskan untuk melakukan sebuah misi penyelamatan sejarah. Ia pun mulai berkeliling mewawancarai para alumni Aksera, mencatat siapa saja guru dan siswa-siswi per angkatannya.

Menyusun Kepingan Sejarah yang Tercecer

Perjalanan itu tidak mudah. Aksera sendiri memang tak berumur panjang. Berdiri pada 1967 di kawasan Balai Pemuda Surabaya dengan empat pendiri: Gatut Kusumo, Krishna Mustajab, Amang Rahman, dan M. Ruslan, lembaga ini harus tutup pada awal dekade 1970-an karena masalah keuangan. Banyak siswa menunggak atau bahkan tidak membayar sekolah sama sekali.

Namun dalam rentang waktu yang singkat itu, Aksera menjelma menjadi “kawah candradimuka” bagi dunia seni Indonesia. Dari rahimnya lahir sederet nama besar: Nuzurlis Koto, Makhfoed, Iman Surigi, Nunung WS, Dwijo Sukatmo, dan Hardi—seniman-seniman yang karya-karyanya tak hanya dikenal di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional.

Hamid menelusuri satu per satu jejak yang tersisa. Ia menemui satu-satunya guru yang masih hidup saat itu, yaitu Ibu Thea Kusumo—salah satu pendiri Aksera yang juga istri dari pendiri lainnya, Gatut Kusumo. Sayangnya, Ibu Thea tak lagi menyimpan arsip seperti buku absen atau dokumen penting lainnya. Namun Hamid tetap memintanya memberikan tulisan untuk melengkapi data dalam buku yang sedang disusunnya.

Ia juga mendengar kabar bahwa tata usaha (TU) Aksera yang bernama Prabowo—akrab dipanggil Bowo—masih hidup dan tinggal di Jawa Tengah. Hamid berusaha mencari kontaknya dan berhasil mendapatkan banyak informasi penting mengenai kondisi keuangan Aksera.

Proses 10 Bulan yang Menguras Energi

Selama kurang lebih 10 bulan, Hamid menyusun buku itu—dengan bagian terberat adalah riset dan mewawancarai pelaku sejarah yang masih hidup. Ia sadar betul, waktu terus berjalan dan saksi-saksi sejarah itu semakin menipis.

“Alasan saya juga mau menyusun buku ini karena mumpung saksi sejarah itu masih ada. Jadi data yang kita dapatkan cukup valid,” ujar Hamid.

Hasilnya adalah buku berjudul “Akademi Seni Rupa Surabaya (Aksera) dalam Sejarah dan Dinamika” —sebuah catatan tertulis tentang sejarah Aksera yang pernah ada dan banyak melahirkan pelukis-pelukis Surabaya. Buku ini membahas secara mendalam perjalanan akademi tersebut, dari masa berdirinya hingga melahirkan perupa-perupa nasional.

Dari Dibagikan Gratis hingga Cetak Ulang oleh Penerbit

Buku ini pertama kali diterbitkan pada 2016 dan dicetak sebanyak dua kali, masing-masing 1.000 eksemplar. Menariknya, Hamid memilih untuk membagikannya secara cuma-cuma kepada berbagai pihak: budayawan, seniman, dan akademisi.

Setelah kedua cetakan itu habis, buku tersebut kini diterbitkan kembali dalam edisi revisi dengan format baru dan sejumlah tambahan materi oleh penerbit Garudha Waca—sebuah langkah agar buku ini dapat menjangkau lebih banyak pembaca dan tidak lagi sekadar menjadi koleksi pribadi segelintir orang.

Lebih dari Sekadar Buku Sejarah

Bagi Hamid Nabhan, buku ini bukan sekadar dokumentasi sejarah. Ini adalah upaya menyelamatkan jejak salah satu lembaga pendidikan seni yang pernah melahirkan banyak seniman besar Indonesia. Ini adalah penanda bahwa kota Surabaya pernah disegani karena seninya.

“Intinya buku ini membahas sejarah tentang akademi Seni Rupa Surabaya, dari berdirinya sampai menelurkan perupa-perupa Nasional. Tujuan saya mencatat selama 10 bulan agar data-data tentang akademi tersebut tidak hilang sehingga generasi yang baru serta yang akan datang dapat mengetahui bahwa di kota Surabaya ini pernah berdiri Akademi Seni Rupa yang sangat terkenal.”

Melalui karya ini, Hamid Nabhan dan teman-teman seniman Surabaya telah menyelesaikan sebuah misi penting: memastikan bahwa Aksera—dengan segala dinamika, perjuangan, dan warisan besarnya—tetap hidup dalam ingatan, tidak hanya sebagai nama, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah seni rupa Indonesia.

Praktisi Falun Gong di Seluruh Dunia Memperingati 27 Tahun Anti-Penganiayaan, Para Tokoh Politik Menyatakan Dukungan

EtIndonesia.com Tanggal 20 Juli tahun ini menandai peringatan 27 tahun dimulainya penganiayaan terhadap Falun Gong. Para praktisi Falun Gong di berbagai negara mengadakan rapat umum dan berbagai kegiatan, tetap berpegang pada prinsip perlawanan damai dan rasional terhadap penganiayaan. Mereka menyampaikan kepada masyarakat fakta-fakta mengenai penganiayaan terhadap Falun Gong serta menyerukan pembubaran Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan penghentian penganiayaan.

Sejumlah tokoh politik dan berbagai kalangan masyarakat juga menyuarakan kecaman terhadap PKT. Mereka menyatakan akan terus berdiri bersama Falun Gong dan berharap negara-negara dunia bebas bekerja sama untuk menghentikan tindakan represif PKT.

Pada 16 Juli, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Riley Barnes menghadiri Forum Pembangun Perdamaian yang diselenggarakan oleh International Religious Freedom Foundation. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah AS akan meminta pertanggungjawaban para pejabat PKT yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Falun Gong.

“Senin depan, yaitu 20 Juli, merupakan peringatan 27 tahun dimulainya penganiayaan brutal PKT terhadap Falun Gong. Pemerintah Amerika Serikat sangat memperhatikan serangan terhadap anggota kelompok agama seperti Falun Gong, dan berkomitmen menggunakan seluruh instrumen yang tepat untuk meminta pertanggungjawaban para pejabat PKT yang melaksanakan maupun mendukung tindakan penganiayaan tersebut,” katanya. 

Tiga senator Amerika Serikat secara resmi ikut menandatangani Undang-Undang Perlindungan Falun Gong dan Korban Pengambilan Organ Secara Paksa.

Senator AS Rick Scott mengatakan : “Itulah sebabnya saya kembali mengajukan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong, yang bertujuan menjatuhkan sanksi kepada individu-individu yang bertanggung jawab atau terlibat dalam pengambilan organ secara paksa, khususnya mereka yang bertanggung jawab atas penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.”

Pada 19 Juli, lebih dari seribu praktisi Falun Gong di New York mengadakan parade besar di Chinatown, Manhattan.

Spanduk-spanduk yang dibawa peserta mencantumkan berbagai tuduhan mengenai penganiayaan PKT terhadap Falun Gong. Mereka menyatakan bahwa meskipun telah berlangsung selama 27 tahun, penganiayaan belum berakhir. Mereka juga menuduh PKT memperluas tindakan represi lintas negara yang menargetkan komunitas Falun Gong serta Shen Yun Performing Arts.

Pada 21 Juli, Komisi Eksekutif Kongres Amerika Serikat untuk Urusan Tiongkok (CECC) mengeluarkan pernyataan yang mengecam penganiayaan sistematis terhadap praktisi Falun Gong yang telah berlangsung selama 27 tahun, serta menyerukan agar Amerika Serikat dan negara-negara bebas lainnya menjadikan pertanggungjawaban terhadap para pelaku sebagai prioritas.

Pada 23 Juli, hampir 2.000 praktisi Falun Gong dari wilayah timur Amerika Serikat dan sekitarnya mengadakan parade dan rapat umum besar di Washington, D.C.

Anggota Senat dan DPR Amerika Serikat dari kedua partai turut bergabung dalam kegiatan tersebut untuk memperingati 27 tahun perlawanan terhadap penganiayaan.

Sebanyak 15 anggota Kongres AS mengirimkan rekaman video dan surat dukungan bagi acara tersebut.

Senator Ted Cruz, Todd Young, serta anggota DPR Young Kim dan sejumlah anggota Kongres lainnya mengecam PKT. Mereka menyatakan bahwa para praktisi Falun Gong telah mengalami penyiksaan yang sulit dibayangkan dan bahwa penindasan ilegal oleh PKT seharusnya sudah lama dihentikan. Mereka juga menegaskan bahwa Amerika Serikat harus mengambil tindakan untuk membawa para pelaku ke pengadilan, serta akan terus berdiri bersama Falun Gong dan berharap negara-negara dunia bebas bersama-sama menghentikan tindakan represif PKT.

Menjelang malam, lebih dari 5.000 lilin disusun membentuk tulisan “Falun Dafa”, yang bersinar terang dalam kegelapan sebagai penghormatan kepada para praktisi Falun Gong di Tiongkok yang meninggal dunia akibat penganiayaan karena mempertahankan keyakinan mereka.

Praktisi Falun Gong di berbagai belahan dunia juga mengadakan kegiatan serupa, tetap berkomitmen pada perlawanan damai dan rasional, menyampaikan kepada masyarakat fakta mengenai penganiayaan terhadap Falun Gong, serta menyerukan pembubaran PKT dan penghentian penganiayaan.

Pada 16 Juli, sejumlah tamu undangan menghadiri kegiatan praktisi Falun Gong untuk menyatakan dukungan. Mereka mengecam tindakan represif PKT dan memuji keberanian para praktisi Falun Gong yang selama 27 tahun tetap berpegang teguh pada prinsip “Sejati, Baik, Sabar.”

Pada 17 Juli, di depan Gedung Parlemen Negara Bagian Australia Selatan di Adelaide, sejumlah tokoh politik setempat menyampaikan pidato yang mengecam rezim PKT dan tindakan represi lintas negaranya.

Anggota Parlemen Australia Selatan David Paton mengatakan: “Saya pikir yang bisa kita lakukan sebagai anggota masyarakat adalah mendukung kelompok-kelompok seperti Anda, menyambut Anda menjadi bagian dari komunitas kami, dan melindungi Anda semampu kami.”

Pada 18 dan 19 Juli, sebagian praktisi Falun Gong di Inggris bersama Marching Band Tian Guo Eropa mengadakan parade dan rapat umum besar selama dua hari berturut-turut di London.

Sejumlah anggota Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Inggris, serta perwakilan organisasi hak asasi manusia, mengirimkan surat dukungan. Mereka mengecam penganiayaan jangka panjang PKT terhadap Falun Gong serta dugaan pengambilan organ secara paksa, dan menyatakan keprihatinan bahwa tindakan represi lintas negara tersebut telah meluas hingga ke Inggris.

Menjelang peringatan 20 Juli 2026, berbagai kota di Jerman, termasuk Berlin, Frankfurt, dan Düsseldorf, mengadakan rapat umum. Anggota Bundestag dan parlemen negara bagian menyatakan dukungan kepada praktisi Falun Gong.

Anggota Parlemen Negara Bagian Hessen, Sascha Herr, mengatakan : “Setiap orang berhak menjalankan keyakinan atau pandangan hidupnya secara bebas tanpa takut mengalami penganiayaan, penahanan, atau kekerasan. Yang paling mengesankan bagi saya adalah bahwa meskipun mengalami begitu banyak penderitaan, para praktisi Falun Gong tetap memilih jalan damai.”

Pada 19 Juli, praktisi Falun Gong di Jepang mengadakan parade anti-penganiayaan di kota pesisir Yokohama.

Mantan anggota parlemen Jepang, Satoshi Hamada, mengatakan: “Apa yang dilakukan PKT tidak dapat diterima. Melalui penyelenggaraan parade seperti ini, semakin banyak orang dapat mengetahui tentang penganiayaan tersebut, dan itu sangat penting.”

Pada 20 Juli, praktisi Falun Gong di Korea Selatan tetap mengadakan rapat umum di Lapangan Balai Kota Seoul meskipun diguyur hujan.

Direktur Festival Film Internasional Delphinium, Heo Eun-do, mengatakan: “Pengambilan organ secara paksa, siapa pun korbannya, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pada dasarnya menghancurkan kehidupan dan martabat manusia. Masyarakat internasional harus melakukan penyelidikan menyeluruh dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait.”

Laporan gabungan Liang Dong dan Chen Li, NTD Weekly News

Jepang Berencana Memperketat Persyaratan Izin Tinggal Permanen; Penghasilan Harus Di Atas Rata-Rata

Pemerintah Jepang berencana untuk semakin memperketat kebijakan imigrasi. Rancangan revisi baru menetapkan ambang batas bagi warga asing yang mengajukan permohonan izin tinggal permanen, terutama terkait tingkat pendapatan dan perkiraan pensiun.

EtIndonesia.com Media Jepang melaporkan, Undang-Undang Pengelolaan Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi yang berlaku saat ini di Jepang menetapkan syarat-syarat untuk memperoleh izin tinggal permanen sebagai berikut: 1. Berperilaku baik; 2. Memiliki kemampuan untuk hidup mandiri; 3. Sesuai dengan kepentingan terbaik Jepang. 

Baru-baru ini, Badan Imigrasi Jepang menerbitkan draf revisi pedoman pemberian “Izin Tinggal Permanen” bagi warga asing, yang menetapkan persyaratan yang lebih ketat untuk poin 2 dan 3.

Pedoman yang berlaku saat ini mengenai “kemampuan untuk hidup mandiri” hanya mensyaratkan pemohon “tidak menjadi beban publik dan diharapkan dapat mempertahankan kehidupan yang stabil”. 

Draf revisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa pemohon di masa depan harus memiliki “kemampuan untuk menghidupi diri sendiri”, serta harus memiliki “kondisi ekonomi yang setara atau lebih tinggi dari warga Jepang”.

Pada prinsipnya, pendapatan tahunan pemohon harus lebih tinggi dari pendapatan rata-rata rumah tangga di Jepang, dan jumlah pensiun yang akan diterima di masa depan harus mencapai tingkat yang setara dengan pensiun yang akan diterima jika pemohon membayar iuran pensiun karyawan secara terus-menerus selama 30 tahun berdasarkan tingkat pendapatan tersebut.

Jika pensiun tersebut tidak mencukupi, tabungan atau aset lain yang dimiliki pemohon dapat dianggap memenuhi persyaratan asalkan cukup untuk menutupi kekurangan tersebut. 

Bagi pemohon yang masih muda, standar aset yang harus dipenuhi akan relatif lebih rendah.

Selain itu, rancangan revisi ini juga memperjelas persyaratan “sesuai dengan kepentingan terbaik Jepang” dengan menambahkan persyaratan kemampuan bahasa Jepang serta tingkat pemahaman terhadap sistem, hukum, dan norma sosial Jepang.

Rancangan revisi ini akan disahkan secara resmi setelah melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak, dan diperkirakan akan berlaku efektif pada 1 Oktober, berlaku untuk permohonan yang diajukan mulai April tahun depan dan seterusnya. Namun, persyaratan terkait tingkat pendapatan akan berlaku surut untuk permohonan yang diajukan mulai April tahun ini dan seterusnya.

Sumber : NTDTV.com