Yoon Suk-yeol Mengumumkan Darurat Militer Mendadak, Pasukan Khusus Masuk Gedung Parlemen 

ET Indonesia
-
0
Yoon Suk-yeol Mengumumkan Darurat Militer Mendadak, Pasukan Khusus Masuk Gedung Parlemen 

EtIndonesia. Kondisi politik Korea Selatan sedang memanas, Presiden Yoon Suk-yeol pada Selasa malam (3/1) mengadakan pembicaraan darurat, mengumumkan pemberlakuan perintah darurat militer, dan menyatakan ini adalah untuk melenyapkan kekuatan pro-Korea Utara, serta melindungi sistem konstitusional bebas. Instabilitas politik Korea Selatan seketika menjadi fokus perhatian internasional, demikian juga media sosial.

Yoon Suk-yeol Mengumumkan Darurat Militer Mendadak untuk Melenyapkan Kekuatan Pro-Korea Utara. Situasi Politik Korea Selatan Bergejolak untuk Pertama Kalinya dalam 44 Tahun, Pasukan Khusus Masuk Gedung Parlemen

Pada malam tanggal 3 Desember waktu setempat, Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, dalam pidato televisi nasional yang tidak dijadwalkan, mengumumkan negara dalam keadaan darurat militer, menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk “melindungi Korea Selatan yang bebas, melawan ancaman kekuatan komunis Korea Utara, dan melenyapkan kekuatan antinasional yang pro-Utara (pro-Korea Utara)”.

Ini adalah pertama kalinya Korea Selatan mengumumkan darurat militer sejak upaya pembunuhan terhadap Presiden Park Chung-hee pada tahun 1979. Menurut laporan media lokal, setelah peraturan darurat militer diberlakukan, pelanggar dapat ditahan segera tanpa perintah penangkapan, semua aktivitas media dan publikasi akan dikendalikan oleh komando darurat militer, dan kegiatan parlemen juga dihentikan sepenuhnya. Namun, beberapa anggota parlemen dan ketua parlemen segera kembali ke parlemen dan pada dini hari tanggal 4 mereka memilih untuk meloloskan resolusi yang meminta pencabutan darurat militer. 

Menurut laporan Yonhap, Yoon Suk-yeol menyatakan bahwa jalannya pemerintahan pemerintah terhambat oleh tindakan oposisi, mengklaim bahwa melalui hukum darurat militer dia akan membangun kembali negara demokrasi bebas.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Yoon Seok-youl menyampaikan pidato televisi nasional pada malam hari, menuduh pihak oposisi mengendalikan parlemen dan mendekatkan diri kepada Korea Utara, secara langsung menuduh oposisi melumpuhkan pemerintahan melalui aktivitas anti-negara. Untuk menghilangkan pengaruh pro-Korut dan mempertahankan tatanan konstitusi yang bebas, ia mengumumkan perintah darurat militer.

Setelah Korea Selatan mengumumkan darurat militer, muncul kejutan di ibu kota Seoul dengan armada kendaraan khusus yang mengangkut personel militer bergerak di jalan-jalan, dan helikopter berpatroli di langit. Bus polisi telah memblokir akses ke gedung parlemen, mencegah anggota parlemen masuk, dan terjadi bentrokan antara demonstran dengan polisi di luar parlemen. Para petugas polisi berbaris menjaga pintu masuk utama parlemen yang sedang ditutup, dengan banyak staf dan jurnalis berkumpul di dalam gedung parlemen.

Seorang anggota parlemen kepada BBC Korea (BBC News Korean) menyatakan bahwa personel pasukan khusus militer telah memasuki gedung parlemen

Yonhap News Agency melaporkan bahwa Partai Demokrat Bersama mengeluarkan perintah pertemuan darurat kepada anggota parlemen dan mengirim pesan kepada semua anggota partai, yang kemudian berkumpul di parlemen. 

Dalam pesan singkat yang disiarkan oleh stasiun TV YTN (Yonhap News Agency), Yoon Suk -yeol menyebutkan pasal terkait dalam konstitusi Korea yang memberi presiden wewenang untuk mengumumkan darurat militer. 

Menurut Pasal 77 Konstitusi Republik Korea, darurat militer dapat diberlakukan “untuk menghadapi kebutuhan militer atau mempertahankan keamanan publik.” 

Para pemimpin partai oposisi mengecam keras Yoon Suk-yeol. Pemimpin Partai Demokrat Bersama, Lee Jae-myung, dengan keras mengutuk perintah darurat militer Yoon Seok-youl sebagai tindakan yang inkonstitusional dan memanggil semua anggota partainya untuk berkumpul di parlemen dan berencana untuk membatalkan perintah darurat militer melalui pemungutan suara.

Pemimpin Partai berkuasa Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) , Han Dong-hoon, juga mengkritik: “Perintah darurat militer adalah keputusan yang salah,” dan bersumpah untuk menghentikannya. Perlu dicatat, bahwa Presiden Yoon Suk-yeol juga merupakan anggota dari partai tersebut.

Menurut laporan media, Yoon Suk-yeol telah menghadapi kesulitan dalam memerintah sejak menjabat pada tahun 2022. Dia berada dalam posisi minoritas di parlemen, tidak dapat mendorong kebijakan, tetapi justru sering kali memveto rancangan undang-undang yang dipimpin oleh oposisi. 

Baru-baru ini, oposisi memotong anggaran yang diajukan pemerintah dan mendorong penyelidikan pemakzulan terhadap anggota kabinetnya, termasuk penyelidikan khusus terhadap tuduhan korupsi yang melibatkan istri Yoon Suk-yeol. 

Analis berpendapat bahwa perintah darurat militer adalah “opsi nuklir” Yoon Suk-yeol dalam menghadapi krisis politik. 

Profesor John Nilsson-Wright dari Universitas Cambridge kepada BBC menyatakan bahwa saat ini tidak ada keberadaan militer yang terlihat di jalanan Seoul, suasana tenang, tetapi orang-orang umumnya merasa bingung.

Latar belakang pengumuman darurat militer oleh Yoon Seok-youl

Menurut Pasal 77 Konstitusi Korea: Presiden hanya dapat mengumumkan darurat militer jika diperlukan untuk kebutuhan militer atau untuk mempertahankan keamanan publik. Namun, penggunaan darurat militer dalam sistem demokrasi sering menimbulkan kontroversi dan memiliki dampak sejarah yang signifikan. 

Menurut laporan, penggunaan terakhir darurat militer di Korea dapat dilacak kembali ke periode otoriter, selama insiden Gwangju pada tahun 1980, yang merupakan peristiwa tragis dalam sejarah demokrasi Korea. 

Menurut tanggapan media dan publik, kebingungan dan kecemasan yang ditunjukkan oleh pembawa berita YTN Yonhap News saat melaporkan, serta janji Yoon Suk-yeol untuk “meminimalkan ketidaknyamanan”, menunjukkan bahwa keputusan ini membuat situasi domestik penuh dengan ketidakpastian.

Amerika Serikat dengan cermat memantau perkembangan situasi

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih kepada Columbia Broadcasting System (CBS) di Amerika menyatakan bahwa Pemerintah AS sedang menjaga kontak dengan pemerintah Korea dan “memantau situasi dengan cermat”. 

Presiden AS Joe Biden belum memberikan komentar. Secara umum, tindakan ini dipercaya dapat lebih meningkatkan ketegangan politik di Korea dan bahkan memicu kerusuhan sosial yang lebih besar. Ini adalah peristiwa yang masih berkembang dan bisa berubah. Respons publik Korea, lembaga politik, dan komunitas internasional akan menentukan dampak lanjutan dari pengumuman darurat militer ini.

Sejak Yoon Suk-yeol terpilih sebagai presiden Korea, partai berkuasa telah mengalami 22 pemakzulan parlemen, khususnya setelah oposisi memenangkan pemilihan lokal pada bulan Juni tahun ini, mereka meluncurkan 10 kasus pemakzulan dalam waktu setengah tahun, dengan tujuan untuk memojokkan Yoon Suk-yeol. 

Posisi pemimpin partai oposisi terbesar, Lee Jae-myung, sangat jelas, yaitu anti-Jepang dan anti-Amerika. Dia berpendapat bahwa partainya adalah yang mewakili kepentingan rakyat Korea, sehingga perlu untuk mengusir Yoon Suk-yeol yang pro-Amerika dan pro-Jepang, dan patut dipertanyakan apakah ada infiltrasi dari negara tetangga. 

Yoon Suk-yeol berusaha keras untuk mempertahankan aliansi Korea-Jepang-AS, yang pasti akan menghadapi serangkaian pencemaran nama baik dan serangan. Pada saat ini, Amerika dan Jepang seharusnya berdiri di posisi Yoon Suk-yeol, mendukungnya untuk menenangkan tantangan yang dilancarkan oleh oposisi. (jhn/yn)

Tiongkok Melarang Ekspor Mineral Inti ke Amerika Serikat

ET Indonesia
-
0
Tiongkok Melarang Ekspor Mineral Inti ke Amerika Serikat

EtIndonesia. Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Selasa (3/12) mengumumkan larangan ekspor mineral seperti galium, germanium, dan antimon yang memiliki potensi penggunaan militer ke Amerika Serikat. Ini merupakan balasan Tiongkok setelah Amerika Serikat memberikan pukulan terbaru terhadap industri semikonduktor Tiongkok.

Dalam pengumumannya, Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa larangan atas bahan-bahan yang disebut “dual-use” atau dwifungsi militer-sipil yang didasarkan pada alasan keamanan nasional berlaku segera. Juga, diperlukan peninjauan lebih ketat terhadap penggunaan akhir grafit yang dikirim ke Amerika Serikat.

“Secara prinsip, ekspor galium, germanium, antimon, dan bahan super keras ke Amerika Serikat dilarang,” kata pengumuman tersebut.

Ini merupakan eskalasi terbaru dalam hubungan perdagangan yang tegang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tepat sebelum Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat, mulai menjabat.

Namun, data bea cukai Tiongkok menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Oktober tahun ini, tidak ada galium atau germanium yang belum diolah atau yang telah dilebur yang dikirim ke Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat merupakan pasar terbesar keempat dan kelima untuk kedua mineral tersebut pada periode yang sama tahun lalu.

Kedua jenis mineral tersebut digunakan dalam semikonduktor, dan germanium juga digunakan dalam teknologi inframerah, kabel serat optik, dan sel surya.

Sementara itu, setelah Beijing membatasi ekspor bijih antimon, total ekspor produk antimon Tiongkok anjlok 97% pada Oktober dibandingkan September.

Antimon terutama digunakan dalam amunisi, misil inframerah, senjata nuklir, dan peralatan visi malam, serta baterai dan peralatan optoelektronik. Produksi antimon Tiongkok tahun lalu mencakup 48% dari total produksi global.

Menurut data dari firma industri Project Blue, produksi germanium yang dimurnikan Tiongkok menyumbang 59,2% dari total global tahun ini, dan produksi galium yang dimurnikan mencapai 98,8%.

Jack Bedder, salah satu pendiri Project Blue, menyatakan bahwa langkah Tiongkok ini memperburuk ketegangan rantai pasokan, “di negara-negara Barat, pasokan bahan baku sudah sangat ketat.”

Menurut data dari penyedia informasi Argus, harga trioxide antimon di Rotterdam telah melonjak 228% sejak awal tahun hingga 28 November, mencapai 39,000 dolar per ton.

Sehari sebelum Tiongkok mengumumkan larangan tersebut, pada 2 Desember, Amerika Serikat melancarkan tindakan keras ketiga terhadap industri semikonduktor Tiongkok dalam tiga tahun terakhir, termasuk menempatkan 140 perusahaan Tiongkok dalam daftar entitas, mencakup North Huachuang Technology Group Co., Ltd.

Baru-baru ini, Trump menyatakan bahwa setelah ia menjabat, ia akan memberlakukan tarif 10% terhadap barang-barang Tiongkok. Selama kampanye, ia pernah menyatakan akan memberlakukan tarif 60% terhadap impor dari Tiongkok. (jhn/yn)

Sekretaris Jenderal NATO: Meningkatkan Upaya Melawan Tindakan Penghancuran oleh Tiongkok dan Rusia

ET Indonesia
-
0
Sekretaris Jenderal NATO: Meningkatkan Upaya Melawan Tindakan Penghancuran oleh Tiongkok dan Rusia

EtIndonesia. Mulai Selasa (3/12), negara-negara anggota NATO akan mengadakan pertemuan menteri luar negeri selama dua hari di markas besar NATO di Brussels. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan sebelum pertemuan dimulai bahwa menghadapi tindakan ‘permusuhan’ oleh Tiongkok dan Rusia terhadap sekutu NATO, NATO akan meningkatkan berbagi intelijen dan memperbaiki perlindungan infrastruktur kritis.

Rutte menyatakan dalam konferensi pers: “Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok dan Rusia mencoba merusak stabilitas negara-negara anggota kami melalui serangkaian tindakan penghancuran, serangan siber, informasi palsu, dan pemerasan energi.”

“Tindakan ini tidak dapat menghentikan kami dari mendukung Ukraina atau memperkuat pertahanan kami,” tambahnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa para menteri luar negeri NATO pada hari Rabu (4/12) akan mendiskusikan secara mendalam tentang pemerasan energi, penghancuran, dan serangan siber, “karena kita tidak bisa naif,” katanya. Hal ini tidak hanya sebagai tanggapan terhadap Rusia, NATO juga melihat partisipasi Tiongkok yang semakin meningkat.

“Oleh karena itu, ini akan menjadi fokus kami ke depan. Kami juga akan memastikan untuk mengevaluasi secara keseluruhan situasi kami, bagaimana kami bisa lebih baik berkoordinasi antardepartemen dan antar sekutu. Dengan cara ini, sebagai sebuah aliansi, kami selalu bisa mendapatkan informasi terbaik,” kata Rutte.

“NATO akan terus bersatu dan melalui serangkaian tindakan menangani ancaman ini, termasuk meningkatkan berbagi intelijen dan perlindungan infrastruktur kritis yang lebih baik.”

Mengenai laporan bahwa Tiongkok menyediakan drone militer kepada Rusia, Rutte mengatakan bahwa Tiongkok aktif menghindari sanksi dan menyediakan produk berfungsi ganda kepada Rusia. Karena itu, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara semua terlibat dalam serangan menyeluruh Rusia terhadap Ukraina.

“Kami tidak hanya sangat khawatir, tetapi juga mengutuk tindakan tersebut,” ujar Rutte.

Menghadapi Pengaruh Tiongkok dan Rusia di Timur Tengah

Rutte juga berbicara dalam konferensi pers tentang bagaimana menghadapi pengaruh yang terus berkembang dari Tiongkok dan Rusia di Timur Tengah. Dia mengatakan, NATO perlu membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara tetangga selatan, yang melibatkan Timur Tengah tetapi juga sebagian besar Afrika.

Dia mengatakan bahwa NATO sedang mendirikan kantor di Yordania dan sangat proaktif dalam hal ini, karena NATO tidak bisa membiarkan situasi yang disebutkan oleh Perdana Menteri Italia terjadi: Tiongkok dan Rusia terlibat dalam masalah di Afrika dan Timur Tengah, sementara Barat tidak terlibat.

Dalam konferensi pers, Rutte menyambut kedatangan Raja Abdullah II dari Yordania ke Brussels untuk menghadiri pertemuan menteri luar negeri NATO. Dia secara khusus berterima kasih kepada Raja Abdullah atas bantuannya kepada NATO selama bertahun-tahun dengan pengetahuannya tentang Timur Tengah.

“Ini adalah apa yang kami lakukan, karena kami tidak bisa membiarkan Tiongkok dan Rusia meningkatkan pengaruh mereka di Afrika, di kawasan Teluk. Memiliki hubungan yang kuat ini sangat penting,” kata Rutte.

Menghadapi Ancaman Hibrida dari Tiongkok dan Rusia

Menurut Reuters, para menteri luar negeri NATO yang berkumpul di Brussels minggu ini diperkirakan akan merumuskan strategi baru untuk menghadapi ancaman hibrida dari Tiongkok dan Rusia. Ancaman hibrida mencakup propaganda, intervensi politik, penipuan, penghancuran infrastruktur kritis, dan taktik lain yang berada di luar ranah militer konvensional.

Seorang pejabat senior NATO mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa (3/12)  bahwa ancaman hibrida terhadap negara-negara anggota NATO berlanjut secara konstan, terjadi setiap hari.

Pejabat keamanan Barat menyatakan, pada Juli lalu, kebakaran yang terjadi di gudang logistik di Inggris, Jerman, dan Polandia adalah bagian dari konspirasi Rusia.

Pada tanggal 17 hingga 18 November, dua kabel bawah laut di Laut Baltik dipotong, menimbulkan kecurigaan sabotase yang disengaja. Salah satu kabel menghubungkan Finlandia dengan Jerman, dan yang lainnya menghubungkan Swedia dengan Lithuania. Penyelidik menargetkan kapal kargo Tiongkok “Yipeng 3.” Swedia meminta “Yipeng 3” untuk bekerja sama dengan penyelidikan.

Rutte menyebutkan pertemuannya dengan Presiden terpilih AS, Donald Trump, pada tanggal 22 November dalam konferensi pers hari Selasa. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak akan mengungkapkan apa yang dikatakan Trump, salah satu topik utama dalam pertemuan mereka adalah bagaimana membuat basis industri pertahanan meningkatkan produksi, karena Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara melakukan hal itu. (jhn/yn)

Parlemen Korea Selatan Membatalkan Perintah Darurat Militer Yoon Seok-youl, Situasi Politik Menjadi Tidak Stabil

ET Indonesia
-
0
Parlemen Korea Selatan Membatalkan Perintah Darurat Militer Yoon Seok-youl, Situasi Politik Menjadi Tidak Stabil

EtIndonesia. Korea Selatan mengalami kekacauan politik dramatis pada malam tanggal 3 Januari, saat Presiden Yoon Suk-yeol tiba-tiba mengumumkan negara dalam keadaan darurat militer dalam sebuah pidato televisi nasional yang tidak dijadwalkan. Namun,  kabar terbaru mengatakan bahwa parlemen Korea telah menolak perintah darurat militer presiden dengan suara mayoritas. Apa yang akan terjadi di Korea Selatan menjadi perhatian global.

Perintah Darurat Militer Yoon Suk-yeol Dibatalkan? Parlemen Korea Memilih untuk Membatalkannya dengan 190 Suara

Menurut laporan media, parlemen Korea memilih untuk “resolusi yang meminta pencabutan perintah darurat militer”, dengan 190 suara mendukung pencabutan dan segera mengetuk palu. Dari 190 anggota parlemen yang hadir, 190 suara mendukung pencabutan dan disetujui. Dengan 300 kursi di parlemen, 190 suara sudah lebih dari setengah yang dibutuhkan untuk persetujuan.

Kantor ketua parlemen mengumumkan dalam pemberitahuan bahwa “permintaan pencabutan perintah darurat militer telah disetujui, sehingga deklarasi darurat militer menjadi tidak berlaku.”

Pasal 77 ayat 5 Undang-Undang Dasar Korea Selatan menyatakan: Ketika parlemen meminta pencabutan perintah darurat militer dan disetujui oleh mayoritas anggota yang terdaftar, presiden harus mencabut perintah darurat militer. Diketahui, Korea Selatan memiliki total 300 kursi parlemen, pada malam tanggal 3, sebanyak 190 anggota parlemen dari berbagai partai berkumpul di ruang sidang. Perintah darurat militer yang diumumkan Yoon Suk-yeol dibatalkan oleh parlemen hanya beberapa jam kemudian. Namun, meskipun perintah darurat militer telah dibatalkan, kekacauan politik di Korea Selatan sudah tidak terhindarkan.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Mendadak Mengumumkan Darurat Militer, Menimbulkan Spekulasi Publik

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada malam tanggal 3 Januari, sehingga menarik perhatian internasional, dan masyarakat Korea terkejut tidak tahu apa yang terjadi. Untuk melindungi warga negara dari ancaman dari Korea Utara dan menghindari kolusi antinasionais yang setia pada Korea Utara, maka diberlakukan darurat militer. Namun, setelah Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer, pemimpin partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hun, berpendapat bahwa pengumuman darurat militer adalah keputusan yang salah, dan partai oposisi utama, Partai Demokrat Bersama, juga mengeluarkan pernyataan menentang pengumuman tersebut.

Dilaporkan bahwa ketua parlemen mendengar berita itu dan segera menuju ke parlemen, tetapi saat itu pintu masuk ruang sidang parlemen telah sepenuhnya terkunci. Komando Darurat Militer juga mengeluarkan peringatan bahwa siapa pun yang melanggar peraturan terkait darurat militer dapat ditangkap tanpa surat perintah apa pun.

Setelah Pemerintah  Korea Selatan mengumumkan darurat militer, nilai tukar won Korea anjlok, mengejutkan pasar keuangan.

Presiden Yoon Suk-yeol mengatakan: “Saat ini, dengan oposisi mendominasi parlemen, tindakan parlemen telah serius merusak tatanan konstitusional. Untuk melindungi warga negara dari ancaman Korea Utara serta menghindari kolusi antinasionais yang setia pada Korea Utara, maka diberlakukan darurat militer.”

Namun, pernyataan Yoon Suk-yeol ditentang oleh partai berkuasa dan oposisi. Setelah pemerintah konservatif Korea mengambil alih, oposisi telah meluncurkan 22 kasus pemakzulan terhadap pejabat pemerintah, serta menghalangi berbagai anggaran, menyebabkan kelumpuhan pemerintah, dan tindakan parlemen telah secara seius merusak tatanan konstitusional.

Menurut Konstitusi Korea Selatan Pasal 77, lima kondisi berikut memberikan wewenang kepada presiden untuk mengumumkan darurat militer:

  1. Menghadapi perang, insiden, atau situasi darurat nasional serupa, bila perlu menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi kebutuhan militer atau mempertahankan ketertiban umum, presiden dapat mengumumkan darurat militer secara hukum.
  2. Darurat militer terbagi menjadi darurat militer biasa dan darurat militer keamanan.
  3. Ketika mengumumkan darurat militer biasa, langkah-langkah khusus diambil terhadap peraturan hukum terkait, kebebasan berbicara, penerbitan, berkumpul, berserikat, wewenang pemerintah atau pengadilan sesuai dengan hukum.
  4. Ketika darurat militer diumumkan, presiden harus segera memberitahu parlemen.
  5. Jika lebih dari setengah anggota parlemen saat ini meminta pencabutan darurat militer, presiden harus mencabutnya. 

Menurut lima poin di atas, setelah Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer, jika lebih dari setengah anggota parlemen memintanya dicabut, presiden harus mencabutnya.

Menurut berita terbaru, meskipun parlemen telah meloloskan resolusi untuk mencabut perintah darurat militer, militer akan terus mempertahankan perintah darurat militer sampai presiden mengeluarkan dekrit lain. (jhn/yn)

Kastil Aleppo Dikuasai Pemberontak: Bendera Turki Berkibar di Suriah

ET Indonesia
-
0
Kastil Aleppo Dikuasai Pemberontak: Bendera Turki Berkibar di Suriah

Turkiye Dukung Oposisi:  Aleppo Jatuh, Rusia Kehilangan Muka di Suriah

EpochTimesId
-
0
Turkiye Dukung Oposisi:  Aleppo Jatuh, Rusia Kehilangan Muka di Suriah

ETIndonesia. Situasi di Suriah semakin genting seiring dengan perhatian Rusia yang teralihkan oleh perang dengan Ukraina. Dalam perkembangan terbaru, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau Tentara Pembebasan Suriah yang didukung oleh Turkiye dan negara-negara Barat melancarkan serangan balik yang signifikan. 

Dalam dua hari, mereka berhasil merebut Aleppo—kota terbesar kedua di Suriah dengan populasi sekitar 2,1 juta jiwa—dan memberikan pukulan telak kepada pasukan gabungan Rusia, Suriah, dan Iran. Pasukan oposisi kemudian bergerak maju ke selatan menuju provinsi Idlib dan Hama.

Kepergian Assad dan Kemenangan Cepat Oposisi

Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan melarikan diri ke Moskow untuk meminta bantuan dari Presiden Vladimir Putin dan belum kembali ke negaranya. Pasukan oposisi membuka penjara di Aleppo, membebaskan sejumlah besar tahanan, termasuk tahanan politik rezim Assad. Ironisnya, kota yang direbut kembali oleh Assad dengan bantuan Rusia selama lima tahun, kini jatuh ke tangan oposisi hanya dalam dua hari.

Respons Rusia dan Pergantian Komando

Menanggapi situasi ini, Rusia dengan cepat mengirimkan bantuan senjata ke Suriah dan mengerahkan pembom strategis Tu-160 untuk melakukan pengeboman intensif di wilayah Aleppo dan area lain yang dikuasai pemberontak, menyebabkan korban besar di kalangan sipil dan militer. Meskipun demikian, pasukan Rusia yang ditempatkan di Suriah gagal menghentikan laju serangan oposisi.

Letnan Jenderal  Sergey Kisel, komandan tertinggi Rusia di Suriah, dilaporkan telah dipecat akibat kegagalan ini. Informasi ini pertama kali muncul dari akun Telegram Rybar, yang memiliki hubungan dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Ada kabar bahwa Kolonel Jenderal Alexander Chaiko akan menggantikan posisi Kisel.

Rekam Jejak Kisel dan Tantangan di Suriah

Sergei Kisel sebelumnya terlibat dalam dua perang Chechnya dan invasi ke Georgia pada tahun 2008. Setelah April 2018, ia menjabat sebagai komandan Korps Pertama Tank Pengawal dan memiliki reputasi militer yang cemerlang. Namun, selama invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, ia mengalami kegagalan besar saat mencoba merebut Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Setelah kegagalan tersebut, ia dipindahkan ke Suriah untuk memimpin pasukan gabungan Rusia dan Suriah.

Di Suriah, Kisel mengira akan menghadapi pasukan yang tidak terorganisir dan dapat dengan mudah mengembalikan reputasinya. Namun, situasinya jauh lebih kompleks. Pasukan oposisi yang didukung Turkiye bergerak dengan cepat, memaksa pasukan gabungan Rusia dan Suriah mundur secara besar-besaran, bahkan meninggalkan peralatan militer mereka dalam pelarian.

Kerugian dan Dampak bagi Rusia

Di bawah tekanan hebat pasukan pemberontak, tentara Rusia kehilangan beberapa pangkalan militer penting. Ada laporan bahwa pasukan khusus Rusia, SSO, mengalami kerugian signifikan. Pasukan ini dipimpin oleh Vadim Baikulov, seorang “Pahlawan Rusia” yang terkenal. Namun, Baikulov dikabarkan sedang berlibur di Moskow dan tidak kembali ke Suriah untuk memimpin pasukannya.

Pasukan pemberontak berhasil menyita sejumlah besar peralatan militer, termasuk lima pesawat tempur, tank T-72A, kendaraan infanteri BMP-1, kendaraan lapis baja BT-280, meriam M46 130mm, dan artileri anti-pesawat S-60. Keberhasilan ini membuat mereka berseloroh bahwa rezim Assad adalah pemasok senjata terbesar bagi mereka.

Bahkan blogger militer Rusia, Rybar, mengkritik kinerja para jenderal yang gagal di Ukraina dan kini gagal pula di Suriah. Jika Jenderal Chaiko juga tidak mampu membalikkan keadaan, ada kemungkinan Jenderal Sergei Surovikin—dikenal sebagai “Jenderal Armageddon” karena taktik militernya yang keras di Suriah—akan kembali diberi peran penting.

Keterlibatan Kekuatan Asing dan Perubahan Peta Politik

Selain Rusia dan Turkiye, Amerika Serikat, Irak, dan Iran turut terlibat dalam konflik yang semakin kompleks ini. Angkatan Udara AS dilaporkan mengerahkan pesawat serang A-10 “Warthog” untuk menyerang konvoi milisi Syiah Irak yang menuju Damaskus guna mendukung rezim Assad. Serangan ini menghancurkan sekitar 50 tentara dan beberapa kendaraan militer.

Turkiye, yang pernah menandatangani Perjanjian Astana dengan Rusia dan Iran, merasa dikhianati setelah Rusia melanggar perjanjian tersebut dengan membantu Assad merebut Aleppo dan wilayah Idlib. Kini, dengan Rusia yang teralihkan perhatiannya ke Ukraina dan Iran yang sibuk menghadapi tekanan dari Israel, Turkiye melihat peluang emas untuk membalas dendam dan mendukung pasukan oposisi di Suriah.

Pasukan pemberontak, termasuk organisasi seperti Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), membentuk koalisi untuk menyerang pasukan pemerintah. HTS, yang sebelumnya dikenal sebagai Front al-Nusra, telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Turkiye.

Masa Depan Suriah dan Dampaknya bagi Kawasan

Kemenangan ini merupakan yang pertama bagi pasukan pemberontak Suriah sejak Maret 2020, ketika Rusia dan Turkiye menandatangani perjanjian gencatan senjata. Meskipun jalan ke depan masih panjang dan penuh ketidakpastian, jelas bahwa Rusia, Iran, dan rezim Assad mengalami kerugian besar dalam konflik ini. Bagi Turkiye, ini adalah kemenangan strategis yang mengubah peta politik di Timur Tengah.

Pertanyaannya kini adalah bagaimana Rusia akan merespons situasi ini. Dengan pergantian komandan dan tekanan internasional yang meningkat, perkembangan tahap selanjutnya masih menjadi tanda tanya besar. Dunia menanti langkah berikutnya dari Kremlin.

Konflik Ukraina-Rusia: Dampak dan Perkembangan Terbaru

Sementara itu, di front Ukraina, perang terus berlanjut memasuki hari ke-1.014. Menurut data terbaru dari staf umum Ukraina, dalam 24 jam terakhir, tentara Rusia kehilangan 1.790 personel—tingkat kerugian tertinggi ketiga tahun ini. Total terjadi 158 pertempuran di berbagai medan.

Di garis depan Kharkiv, pasukan Ukraina berhasil memukul mundur 10 serangan Rusia, dengan estimasi kerugian Rusia mencapai 130 tentara. Pasukan Ukraina juga melancarkan serangan balik yang sukses di wilayah lain, termasuk menghancurkan pos komando Brigade ke-83 Rusia di Kursk menggunakan peluncur roket HIMARS.

Situasi Politik di Georgia: Kubu Pro-Eropa vs Pro-Rusia

Di tempat lain, Georgia menghadapi krisis politik serius. Aksi protes besar-besaran terjadi setelah pemilihan parlemen yang kontroversial, di mana partai pro-Rusia, Georgia Dream, mengklaim kemenangan meski data awal menunjukkan sebaliknya. Warga yang pro-Eropa menuntut pemilihan ulang dan percepatan proses bergabung dengan Uni Eropa.

Presiden Georgia, Salome Zurabishvili, Salome Zourabichvili,

yang pro-Eropa, mendukung aksi protes dan menolak mengakui hasil pemilihan. Pemerintah Georgia, di bawah Perdana Menteri Irakli Kobakhidze yang pro-Rusia, menolak mundur dan menanggapi aksi demonstrasi dengan keras, termasuk menggunakan gas air mata dan meriam air.

Dampak Regional dan Internasional

Situasi di Georgia mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara kekuatan pro-Rusia dan pro-Barat di wilayah bekas Uni Soviet. Uni Eropa telah mengecam tindakan keras pemerintah Georgia terhadap demonstran dan mempertimbangkan sanksi. Keputusan Georgia untuk menunda negosiasi bergabung dengan Uni Eropa hingga akhir tahun 2028 memicu kemarahan lebih lanjut dari kubu pro-Eropa.

Penutup

Perkembangan di Suriah, Ukraina, dan Georgia menunjukkan dinamika geopolitik yang kompleks dan berubah dengan cepat. Dengan berbagai kekuatan regional dan internasional yang terlibat, situasi ini memiliki potensi untuk mempengaruhi stabilitas global. Dunia menanti dengan waspada bagaimana konflik-konflik ini akan berkembang dan apa dampaknya bagi tatanan internasional. (kyr)

Sumber : berbagai sumber

Parlemen Prancis Akan Mengadakan Voting Mosi Tidak Percaya, Pemerintahan Barnier Mungkin Akan Runtuh

ET Indonesia
-
0
Parlemen Prancis Akan Mengadakan Voting Mosi Tidak Percaya, Pemerintahan Barnier Mungkin Akan Runtuh

EtIndonesia. Parlemen Prancis akan mengadakan pemungutan suara untuk sebuah mosi tidak percaya terhadap pemerintah pada Rabu (4/12) malam. Ini hampir pasti akan mengakibatkan jatuhnya pemerintahan koalisi yang rapuh di bawah Perdana Menteri Michel Barnier, memperparah krisis politik di ekonomi terbesar kedua zona euro tersebut.

Ini akan menjadi pemerintahan Prancis pertama yang dipaksa turun oleh voting mosi tidak percaya dalam lebih dari enam puluh tahun, pada saat Prancis menghadapi tantangan defisit anggaran yang besar.

Debat dijadwalkan dimulai pada pukul 4 sore pada hari Rabu, dan pemungutan suara akan dilakukan sekitar tiga jam kemudian. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, diharapkan akan kembali ke Prancis pada hari itu.

Keruntuhan Pemerintah Prancis akan meninggalkan kekosongan di pusat Eropa, sementara Jerman juga sedang dalam mode pemilihan, hanya beberapa minggu sebelum Presiden AS terpilih Donald Trump kembali ke Gedung Putih.

Barnier baru saja menjabat sebagai Perdana Menteri Prancis tiga bulan lalu. Penyebab ketegangan kali ini adalah penggunaannya pada hari Senin atas mekanisme konstitusi yang jarang digunakan, mencoba mendorong anggaran 2025 yang kontroversial tanpa persetujuan parlemen. Dia menyatakan bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga “stabilitas”.

Pemerintahan minoritas yang dipimpin oleh Barnier sering kali bergantung pada dukungan dari “Barisan National” sayap kanan untuk mendapatkan persetujuan parlemen atas banyak isu. Rencana kali ini tidak didukung oleh Marine Le Pen dari “Barisan Nasional”.

Aliansi Barnier dan kubu Le Pen saling menyalahkan, mengklaim bahwa mereka telah berusaha keras untuk mencapai kesepakatan untuk mengurangi pengeluaran sosial dan menyatakan kesiapan untuk dialog.

Pemimpin ” Barisan Nasional”, Le Pen, pada hari Selasa mengatakan: “Mengkritik anggaran adalah satu-satunya cara kami untuk melindungi Prancis.”

Jika sayap Kiri dan Kanan bersatu akan memiliki suara yang cukup untuk melengserkan Barnier. Le Pen telah mengkonfirmasi bahwa partainya akan mendukung mosi tidak percaya dari aliansi kiri.

Rancangan anggaran Barnier bertujuan untuk mengurangi defisit fiskal, termasuk kebijakan untuk meningkatkan pajak dan mengurangi pengeluaran sebesar 60 miliar euro. Agensi pemeringkat sangat memperhatikan perkembangan ini.

Jika mosi tidak percaya memang disahkan, Barnier harus mengundurkan diri, tetapi Macron mungkin memintanya untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara sampai ditemukan perdana menteri baru, yang mungkin baru akan terjadi tahun depan.

Mengenai anggaran, jika parlemen tidak menyetujui anggaran sebelum 20 Desember, pemerintahan sementara dapat mengusulkan undang-undang darurat khusus untuk melanjutkan pembatasan pengeluaran dan ketentuan pajak tahun ini. Namun, ini akan berarti bahwa langkah-langkah penghematan yang direncanakan oleh Barnier akan ditunda.

Krisis politik Prancis saat ini bermula ketika Presiden Macron mengumumkan pemilihan dini pada bulan Juni lalu, yang menghasilkan situasi parlemen yang kacau dengan keberadaan tiga kekuatan politik, kiri, tengah, dan kanan. Masa jabatan Macron sebagai presiden akan berlanjut hingga pertengahan tahun 2027.

Menurut hukum Prancis, pemilihan parlemen baru lebih awal tidak dapat diadakan sebelum Juli tahun depan. (jhn/yn)

Ini yang Perlu Diketahui Tentang Darurat Militer di Korea Selatan

EpochTimesId
-
0
Ini yang Perlu Diketahui Tentang Darurat Militer di Korea Selatan

ETIndonesia. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada  3 Desember 2024.  Ia mengatakan akan mencabut dekrit darurat militer yang diberlakukan sekitar enam jam sebelumnya dalam sebuah pengumuman tengah malam. 

Parlemen Korea Selatan  memilih untuk mencabut deklarasi tersebut beberapa jam setelah pengumuman tersebut.

Inilah yang perlu diketahui apa yang terjadi tentang darurat militer korea selatan :

1- Konstitusi Korea Selatan mengizinkan pemberlakuan darurat militer jika dianggap perlu untuk menanggapi ancaman militer atau untuk menjaga keamanan publik.

2- Dalam mengumumkan perintah tersebut, Yoon berjanji untuk menghapuskan kekuatan “anti-negara” dan menuduh Partai Demokrat Korea Selatan yang beraliran liberal bersimpati kepada Korea Utara yang komunis.

3- Hukum Korea Selatan mengizinkan perintah darurat militer dicabut dengan suara mayoritas di parlemen.

4- Partai Demokrat Korea Selatan memiliki kontrol mayoritas di parlemen, dan semua 190 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara mendukung pencabutan perintah darurat militer.

5- Personel militer pada awalnya ditempatkan di gedung parlemen untuk mencegah anggota parlemen masuk dan memberikan suara untuk membatalkan deklarasi Yoon.

6- Setelah pemungutan suara, pihak militer mengatakan bahwa perintah tersebut akan tetap berlaku hingga Yoon mencabutnya, sebelum akhirnya meninggalkan gedung.

7- Para pengunjuk rasa berkumpul di luar selama pemungutan suara dan bentrok dengan personil militer setelah mereka keluar.

8- Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, menyebut perintah darurat militer itu “salah” dan berjanji untuk “menghentikannya bersama rakyat.”

9- Darurat militer  diberlakukan di Korea Selatan lebih dari selusin kali sejak negara ini didirikan sebagai Republik pada tahun 1948.

10- Dua kejadian terjadi pada tahun 1961 dan 1980 ketika perwira militer Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan, masing-masing menggelar kudeta militer.

11- Yoon memenangkan pemilu 2022 dengan kurang dari 1 persen suara, dan peringkat persetujuannya stagnan di kisaran 20 persen selama berbulan-bulan.

12 – PPP Yoon kehilangan kendali atas parlemen dalam pemilihan umum yang telak pada awal tahun ini. Yoon dan partainya  terkunci dalam perselisihan dengan oposisi liberal mereka atas RUU anggaran negara tahun 2025, dan oposisi yang sama telah mencoba meloloskan mosi untuk memakzulkan tiga jaksa agung, termasuk yang menyelidiki Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat. Lee kalah dari Yoon pada tahun 2022 dan merupakan pesaing utama untuk pemilihan presiden berikutnya, demikian menurut jajak pendapat.

Associated Press dan Reuters berkontribusi dalam laporan ini.

Presiden Yoon Suk Yeol Deklarasikan Korea Selatan  Darurat Militer, Kegiatan Politik Resmi Dilarang

EpochTimesId
-
0
Presiden Yoon Suk Yeol Deklarasikan Korea Selatan  Darurat Militer, Kegiatan Politik Resmi Dilarang

ETIndonesia. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024. Ini merupakan yang pertama kalinya darurat militer dideklarasikan sejak Korea Selatan mengadopsi konstitusi baru pada  Oktober 1987.

Kewenangan memberlakukan darurat militer diatur dalam Pasal 77 konstitusi. Pasal tersebut menyatakan bahwa presiden dapat memberlakukan darurat militer sesuai dengan Undang-Undang Darurat Militer negara tersebut.

Pasal 2 ayat 5 UU Darurat Militer menyatakan bahwa ketika presiden ingin mendeklarasikan atau mengubah deklarasi darurat militer, ia harus terlebih dahulu berunding dengan Dewan Negara Korea Selatan, yang bertindak sebagai kabinet presiden.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berbicara dalam jumpa pers di kantor kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, pada 3 Desember 2024. Kementerian Unifikasi Korea Selatan via AP

Konstitusi Korea Selatan lebih lanjut menyatakan bahwa presiden harus segera memberi tahu Majelis Nasional setelah ia mengumumkan darurat militer. Lebih lanjut, konstitusi menyatakan bahwa Majelis Nasional dapat meminta perintah darurat militer dicabut dengan suara mayoritas, dan presiden harus mematuhi suara ini.

Tentara Korea Selatan mencoba memasuki gedung parlemen di Seoul, Korea Selatan, pada 3 Desember 2024. Yoon Suk Yeol mengumumkan bahwa ia mengambil langkah tersebut, yang memberlakukan pemerintahan sementara oleh militer, dalam pidato yang disiarkan televisi pada Selasa, dengan mengatakan bahwa hal itu penting untuk mempertahankan tatanan konstitusional negara tersebut. Chung Sung-Jun/Getty Images

Jenderal Park An-su, kepala staf Angkatan Darat Republik Korea, memimpin komando darurat militer Korea Selatan 

Park mengeluarkan instruksi darurat militer, yang menyatakan:

1- Semua kegiatan politik, termasuk kegiatan Majelis Nasional, dewan lokal, dan partai politik, asosiasi politik, unjuk rasa, dan demonstrasi, dilarang.

2- Semua tindakan yang menyangkal atau berusaha menggulingkan sistem demokrasi liberal dilarang, dan berita palsu, manipulasi opini publik, dan propaganda palsu dilarang.

3- Semua media dan publikasi tunduk pada kendali Komando Darurat Militer.

4- Pemogokan, penghentian kerja, dan unjuk rasa yang memicu kekacauan sosial dilarang.

5- Semua tenaga medis, termasuk dokter magang, yang mogok kerja atau meninggalkan bidang medis harus kembali ke pekerjaan mereka dalam waktu 48 jam dan bekerja dengan baik. Mereka yang melanggar akan dihukum sesuai dengan Hukum Darurat Militer.

6- Warga negara biasa yang tidak bersalah, tidak termasuk kekuatan anti-negara dan kekuatan subversif lainnya, akan dikenakan tindakan untuk meminimalkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Proklamasi tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa para tersangka pelanggar dapat ditahan, digeledah, dan ditangkap tanpa surat perintah, sesuai dengan otoritas darurat militer negara tersebut.

Reuters berkontribusi dalam laporan ini.

Sumber : The Epoch Times

Menghadapi Meningkatnya Ancaman dari PKT, AS Berada di Persimpangan Jalan

EpochTimesId
-
0
Menghadapi Meningkatnya Ancaman dari PKT, AS Berada di Persimpangan Jalan

Xie Tian

Amerika saat ini berada di persimpangan jalan—— orang-orang dari kedua sisi spektrum politik menyadari hal tersebut. Sebuah survei yang dilakukan Statista menunjukkan bahwa permasalahan yang paling menjadi perhatian pemilih AS pada tahun 2024 adalah inflasi dan harga barang (25%), imigrasi (11%), layanan kesehatan (10%), serta pekerjaan dan perekonomian (10%). Singkatnya, yang paling dipedulikan para pemilih adalah perekonomian!

Namun, sebagai peneliti bisnis dan ekonomi, saya dan rekan kerja sering kali mencari factor-faktor di luar ekonomi untuk menemukan penyebab rangsangan atau hambatan pertumbuhan yang sebenarnya. Kita bahkan sering kali mengidentifikasi adanya faktor-faktor filosofis, ideologis dan internasional yang berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi suatu negara—– dikarenakan cara kita berpikir, apa yang kita yakini, cara kita berperilaku dan cara kita berinteraksi dalam ekonomi dengan orang lain, cara kita hidup serta biaya hidup kita.

Penulis telah mengamati bahwa orang Amerika semakin khawatir terhadap ancaman eksternal dari Partai Komunis Tiongkok (PKT), serta ancaman internal dalam bentuk subversi komunis yang mengancam cara hidup kita. Kekhawatiran ini terutama terlihat di kalangan kelompok minoritas, yaitu komunitas Kuba, Tionghoa dan Vietnam-Amerika. 

Alasannya sederhana. Banyak orang dari komunitas ini datang ke Amerika Serikat setelah melarikan diri atau meninggalkan masyarakat sosialis dan komunisme di masa muda atau dewasa. Berdasarkan pengalaman hidup mereka, mereka tidak ingin lagi hidup dalam masyarakat seperti itu. Namun, bagi banyak orang Amerika yang tidak memiliki pengalaman langsung, pandangan mereka tentang sosialisme dan komunisme terutama terbentuk dari buku teks dan media.

Tahun ini adalah peringatan 75 tahun pengambilalihan Tiongkok oleh Partai Komunis. Ketika ditanya bagaimana rezim Komunis Tiongkok bisa bertahan begitu lama ketika Uni Soviet sudah lama runtuh, profesor Universitas Columbia Andrew Nathan mengaitkan hal tersebut dengan “pertumbuhan ekonomi” Tiongkok yang mengarah pada peningkatan standar hidup, terutama dalam dua hingga tiga puluh tahun terakhir. 

Namun bagaimana hal ini sebenarnya dapat dicapai? Hal ini terjadi karena Amerika Serikat membuka pasarnya, menyediakan teknologi, dan memberikan keterampilan manajemen untuk membantu Tiongkok keluar dari keruntuhan ekonomi yang terjadi setelah Revolusi Kebudayaan. Pada tahun 2001, Amerika Serikat mengizinkan Tiongkok untuk bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Amerika Serikat tidak hanya gagal memanfaatkan keruntuhan Uni Soviet dan blok komunis di Eropa Timur, namun juga gagal melanjutkan perayaan kemenangannya dalam memberantas komunisme sepenuhnya dari seluruh dunia. 

Sebaliknya, Amerika Serikat dan Barat telah memberikan dukungan politik, dukungan ekonomi, pasar perdagangan, dan bahkan teknologi dan kerja sama militer, yang memungkinkan rezim Komunis Tiongkok untuk bertahan dan mengambil kesempatan untuk berkembang. Hal ini pada akhirnya menjadi bumerang bagi Amerika Serikat dan negara-negara Barat, dan kini telah menjadi masalah besar bagi Amerika Serikat. 

Banyak orang di Amerika Serikat yang kecewa karena kita membantu Partai Komunis Tiongkok, namun kita menciptakan monster yang kini lebih kuat, lebih agresif, dan lebih memusuhi Barat. Pada saat yang sama, kita membiarkan Partai Komunis Tiongkok menumbangkan Amerika Serikat dan membiarkan ideologi komunis ini menyusup ke Amerika Serikat untuk menghancurkan kita.

John J. Mearsheimer adalah seorang profesor hubungan internasional di Universitas Chicago dan terkenal dengan teori “realisme ofensif”. Dia menggambarkan interaksi antara negara-negara besar terutama didorong oleh keinginan rasional untuk mencapai “hegemoni regional” dalam sistem internasional tanpa pemimpin. 

Berdasarkan teorinya, Mearsheimer yakin bahwa kekuatan Tiongkok yang semakin besar kemungkinan besar akan membawanya ke dalam konflik dengan Amerika Serikat. Mearsheimer, dalam bukunya “The Great Illusion-Liberal Dream and International Reality”, meyakini bahwa “hegemoni liberal” Amerika Serikat telah gagal.

Hegemoni liberal mengacu pada Amerika Serikat, sebagai negara yang menganut liberalisme, mencoba mempromosikan konsep sosial berdasarkan demokrasi dan kebebasan Barat ke negara dan wilayah lain melalui hegemoni regional dan global Amerika Serikat.

Akibat kegagalan hegemoni liberal AS, ditambah dengan bangkitnya nasionalisme di berbagai negara, serta peran AS dalam konflik di Afghanistan, Irak dan Suriah, serta kebijakan luar negeri AS di Ukraina dan Timur Tengah, ditambah dengan perluasan NATO dan kebangkitan Rusia dan Tiongkok, menyebabkan dunia kita beralih dari unipolar ke multipolar.

Dalam dunia multi-kutub saat ini, sangatlah penting bagi Amerika Serikat untuk memiliki posisi kepemimpinan yang jelas dalam diplomasi negara-negara besar. Kebangkitan Tiongkok dan kebangkitan kekuatan Rusia berarti hegemoni liberal sedang perlahan-lahan menghilang, dan Amerika Serikat kini menghadapi dua pesaing potensial yang mungkin sama-sama kompetitif. 

Salah satu alasan saya setuju dengan penilaian Profesor Mearsheimer adalah bahwa dalam perselisihan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, Amerika Serikat harus bekerja sama dengan Rusia, yang sudah mencela komunisme, daripada mengecualikan Rusia dan mendorongnya ke arah komunisme. Komunitas internasional harus bersama-sama menghadapi musuh terbesar umat manusia : rezim Komunis Tiongkok.

Tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump dan pemerintahan Biden terhadap Tiongkok merupakan tindakan keras terhadap Partai Komunis Tiongkok. Tidak peduli siapa yang memenangkan pemilu kali ini, mereka harus terus melakukan pertarungan ekonomi strategis melawan PKT.

Menurut Mearsheimer, liberalisme sedang dikalahkan oleh nasionalisme. Namun menurut analisis saya, liberalisme sebenarnya sedang dikalahkan oleh komunisme internasional—-dikalahkan oleh komunisme Tiongkok yang berada di ekternal dan kaum sosialis sayap kiri yang berada di internal. 

Selain apa yang diidentifikasi Mearsheimer sebagai faktor persaingan antara nasionalisme, realisme dan liberalisme, yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah komunisme Tiongkok.(lin/mgl)

Apakah Trump Ingin Meniru Javier Milei yang Menciptakan Keajaiban Ekonomi?

EpochTimesId
-
0
Apakah Trump Ingin Meniru Javier Milei yang Menciptakan Keajaiban Ekonomi?

Tema kali ini tentang Presiden Argentina Javier Milei menciptakan keajaiban ekonomi bagi Argentina, yang dapat dijadikan contoh oleh Trump bagi reformasi ekonomi Amerika Serikat! Meskipun telah menghilang selama 3 tahun, kembalinya Li Ziqi masih mampu menjadi video blogger top di Tiongkok saat ini!

TSMC Hentikan Sepenuhnya Pemasokan Chip 7nm ke Tiongkok

pencurian rahasia dagang teknologi semikonduktor
Seorang staf keamanan berdiri di samping logo Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, selama konferensi investor di Taipei pada 16 Juli 2014. (Sam Yeh / AFP / Getty Images)

Menurut Reuters, Kementerian Perdagangan AS mewajibkan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) untuk menghentikan pemasokan chip 7 nm dan di bawahnya ke Tiongkok mulai 11 November 2024.

Sebelumnya, pihak berwenang di Amerika Serikat menemukan dalam perangkat komunikasi buatan Huawei tahun 2022 telah dilengkapi dengan chip yang diproduksi TSMC. Setelah diselidiki, ternyata memang ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh Huawei dalam memperoleh chip TSMC. Namun saat ini,  TSMC telah mengirimkan surat resmi kepada semua produsen chip AI di Tiongkok daratan, mengumumkan bahwa pihaknya akan menghentikan pemasokan semua chip 7nm dan yang lebih canggih.

Jelas sekali, Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Alibaba, Baidu dan Huawei yang sangat membutuhkan chip AI kelas atas, juga berdampak pada perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok yang berharap dapat mengejar ketertinggalan dalam bidang kecerdasan buatan dari AS. Menurut orang-orang yang dekat dengan TSMC, pembatasan baru ini tidak berdampak terhadap pendapatan TSMC. Tercatat hingga 14 November 2024, ADR TSMC malahan naik 0,99%.

ADR, juga dikenal sebagai American Depositary Receipt (ADR), adalah cara bagi perusahaan dari negara lain untuk memperdagangkan saham di pasar saham AS. Melalui ADR, investor AS secara tidak langsung dapat berinvestasi pada saham perusahaan asing.

Milei Menciptakan “Keajaiban Argentina”, Apakah Trump Ingin Meniru?

Pada 19 November 2023, setelah pemungutan suara putaran kedua pemilihan presiden Argentina berakhir, Presiden Argentina terpilih Javier Milei sedang menyapa para pendukungnya. (Tomas Cuesta/Getty Images)

Presiden Argentina Javier Milei yang dijuluki “Trump Argentina”, sejak dilantik setahun lalu telah menggunakan “terapi kejut” untuk menciptakan “keajaiban ekonomi” bagi Argentina. Ia berhasil mengubah anggaran pemerintah dari defisit sebelumnya menjadi surplus, dan mengurangi tingkat inflasi dari hampir 300% menjadi 2,7 %.

Langkah-langkah reformasi ekonomi yang diambil Milei ini sejalan dengan gagasan Trump. Keduanya mendukung pemotongan belanja pemerintah secara drastis dan mendukung pemerintahan yang berskup kecil. “Keajaiban Argentina” tampaknya sampai pada batas tertentu telah memberikan pelajaran bagi Amerika Serikat.

Seperti kita ketahui bersama, Milei sangat mengagumi Trump dan telah berulang kali secara terbuka mendukung Trump. Bahkan Milei menjadi pemimpin negara asing pertama yang datang ke Mar-a-Lago untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Trump yang memenangkan pemilu.

Tentu saja kunjungan Milei ini bukan sekadar kunjungan kehormatan, tapi juga kesempatan untuk menjalin keeratan kerja sama. Dia mengungkapkan bahwa Elon Musk sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah Argentina untuk mempelajari cara mendorong liberalisasi ekonomi di Amerika Serikat. 

Aktris Rusia Tewas Terseret Ombak Saat Bermeditasi di Tepi Tebing di Thailand

ET Indonesia
-
0
Aktris Rusia Tewas Terseret Ombak Saat Bermeditasi di Tepi Tebing di Thailand

EtIndonesia. Seorang calon aktris tewas tersapu ombak besar saat melakukan yoga di tepi tebing saat berlibur di Thailand, demikian dilaporkan media lokal.

Rekaman mengejutkan menangkap Kamilla Belyatskaya, 24 tahun, saat ombak menyapu dirinya di Pulau Koh Samui, yang menghadap ke Teluk Thailand, selama sesi meditasi di atas matras yoga merah muda, menurut Khaosad English.

Belyatskaya, seorang turis kelahiran Rusia yang sedang berlibur di Thailand bersama pacarnya, tiba-tiba tersapu ombak pada Jumat sore (29/11).

Rekaman tersebut menunjukkan dia berjuang melawan arus dan menyerah pada air yang berbusa.

Seorang yang menyaksikannya terjun ke air untuk mencoba menyelamatkannya tetapi tidak berhasil.

Sebelumnya Belyatskaya menyebut tempat indah yang terkenal itu sebagai “rumah” dan “tempat terbaik di dunia,” di media sosialnya.

Dia terlihat sebelumnya tiba di titik pengamatan Lad Ko dengan mobil merah sebelum pergi ke bebatuan, di mana dia mengambil matras yoga merah muda, lapor media tersebut.

Tim penyelamat tiba 15 menit setelah kejadian, tetapi gelombang yang mencapai hingga 3 m menghalangi tim untuk dapat menjangkaunya, kata media tersebut.

Hanya matras yoga merah mudanya yang dapat terlihat setelah dia tersapu ombak, lapor media tersebut.

Jenazahnya ditemukan dua pertiga mil jauhnya dari tempat dia tenggelam.

Chaiyaporn Subprasert, kepala Pusat Penyelamatan Samui, mengatakan sistem peringatan telah dipasang di seluruh pantai pulau itu — memberi tahu wisatawan tentang kemungkinan kondisi garis pantai dan berenang yang buruk.

“Selama musim hujan, kami terus-menerus memperingatkan wisatawan, terutama di daerah berisiko tinggi seperti pantai Chaweng dan Lamai, di mana bendera merah menunjukkan tidak boleh berenang,” kata Subprasert kepada media tersebut.

“Meskipun lokasi kejadian bukanlah area berenang melainkan titik pengamatan pemandangan, korban mungkin terkejut oleh gelombang pasang yang tidak terduga,” katanya.

Menanggapi insiden tersebut, Pemerintah Kota Samui telah menutup akses ke area berbatu di bawah titik pandang tersebut, kata outlet tersebut. (yn)

Sumber: nypost

Perang Melawan Judi Online, Menkomdigi Minta Operator Cegah Konversi Transfer Pulsa untuk Judi Online

EpochTimesId
-
0
Perang Melawan Judi Online, Menkomdigi Minta Operator Cegah Konversi Transfer Pulsa untuk Judi Online

Kerugian masyarakat akibat judi online mencapai Rp 41 triliun selama Januari–September 2024

ETIndonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, meminta operator telekomunikasi seluler memperketat pengawasan transaksi pulsa dan mendukung pembatasan transfer pulsa guna mencegah penyalahgunaan dalam aktivitas judi online. Menurutnya hal itu ditujukan agar Pemerintah dapat menerapkan langkah preemtif untuk memberantas judi online di Indonesia.

“Kami menemukan praktik konversi pulsa menjadi uang yang dimanfaatkan untuk judi online. Untuk itu, kami meminta operator seluler lebih proaktif mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan ini. Regulasi pembatasan transfer pulsa juga akan kami atur, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan perwakilan Operator Telekomunakasi Seluler di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (03/12/2024).

Menkomdigi juga mendorong registrasi ulang SIM card menggunakan data biometrik kependudukan guna mempermudah identifikasi pelaku judi online. 

Selain itu, regulasi lebih ketat akan diterapkan untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan internet (ISP) dan penyedia jaringan (NAP) serentak memblokir konten negatif.

Meutya Hafid juga menekankan arti penting langkah preventif melalui sosialisasi masif. Dengan penetrasi telepon seluler yang tinggi, pesan literasi digital dari operator seluler dianggap efektif menjangkau masyarakat luas.

“Sosialisasi ini harus menyasar generasi muda agar mereka mampu mengenali dan menghindari modus judi online,” tandasnya.

Kementerian Komdigi telah memutus akses lebih dari 250.000 konten judi online selama November 2024. Namun, Menkomdigi menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan PPATK dan operator seluler, sangat diperlukan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat judi online, yang transaksinya mencapai Rp41 triliun selama Januari–September 2024.

“Kami berharap sinergi ini menciptakan solusi inovatif yang efektif memberantas judi online. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan ruang digital Indonesia,” pungkas Meutya Hafid.

Dalam rapat tampak hadir Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Plt. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail, Plt. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto, Plt. Direktur Pengawasan Ruang Digital Brigjen Pol Alexander Sabar, dan jajaran pimpinan operator seluler. (Komdigi/asr)

Tiga Orang Meninggal dan Sedikitnya 32 Orang Dirawat di Rumah Sakit di Philipina Setelah Memakan Penyu Laut Beracun

ET Indonesia
-
0
Tiga Orang Meninggal dan Sedikitnya 32 Orang Dirawat di Rumah Sakit di Philipina Setelah Memakan Penyu Laut Beracun

EtIndonesia. Dalam sebuah insiden tragis di Philipina, tiga orang meninggal, dan sedikitnya 32 orang lainnya dirawat di rumah sakit setelah mengonsumsi sup yang terbuat dari penyu laut yang terancam punah.

Insiden tersebut terjadi di sebuah kota tepi laut di Provinsi Maguindanao del Norte minggu lalu. Para korban, yang sebagian besar merupakan anggota komunitas Adat Teduray, mulai mengalami gejala-gejala parah termasuk diare, muntah-muntah, dan kejang perut tak lama setelah memakan hidangan tersebut minggu lalu.

Penyu laut dilindungi oleh undang-undang lingkungan Philipina, tetapi tetap saja, mereka dikonsumsi sebagai makanan tradisional di beberapa komunitas, meskipun ada risikonya. Para ahli memperingatkan bahwa penyu laut dapat menjadi racun jika mereka memakan alga yang terkontaminasi, meskipun mereka tampak sehat. Daging beracun ini, jika dikonsumsi dapat menyebabkan kondisi langka dan berpotensi mengancam jiwa yang dikenal sebagai chelonitoxism.

Penyakit langka dan berbahaya

Chelonitoxism disebabkan oleh racun dalam daging penyu laut tertentu yang memakan alga beracun. Meskipun merupakan kondisi langka, penyakit ini dapat berakibat fatal tanpa perawatan yang tepat. Masyarakat harus menghindari makan daging penyu laut untuk mengurangi risiko keracunan.

Insiden ini menjadi pengingat yang jelas tentang bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi satwa liar, khususnya spesies yang terancam punah seperti penyu laut, yang dilindungi oleh hukum di Philipina dan banyak negara lainnya.

Datu Mohamad Sinsuat Jr, seorang anggota dewan setempat, menekankan pentingnya menegakkan hukum perlindungan satwa liar di wilayah tersebut untuk mencegah insiden keracunan makanan di masa mendatang sebagaimana dilaporkan oleh BBC.

Para korban yang dirawat di rumah sakit telah dipulangkan, sementara yang meninggal dimakamkan oleh adat setempat. Meskipun tidak ada penawar yang diketahui untuk chelonitoxism, penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari konsumsi daging penyu laut mentah dan matang. (yn)

Sumber: wionews

Microsoft Investasi Rp27,6 Triliun untuk AI di Indonesia

EpochTimesId
-
0
Microsoft Investasi Rp27,6 Triliun untuk AI di Indonesia

ETIndonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Microsoft bekerja sama mencanangkan program ElevAIte untuk pelatihan keterampilan Artificial Intelligence (AI). Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan kerja sama ini menghasilkan komitmen investasi Microsoft sebesar Rp 27,6 Triliun.

“Kami mengucapkan terima kasih ada komitmen investasi sebesar USD1,7 Miliar atau sekitar Rp27,6 Triliun, angka yang merupakan investasi terbesar dalam sejarah 29 tahun Microsoft hadir di Indonesia,” tuturnya dalam Peluncuran ElevAIte di Media Center Kementerian Komdigi, Senin (2/12/2024) dalam siaran pers Komdigi. 

Meutya Hafid menyatakan komitmen investasi oleh Microsoft telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Meutya bersama Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo akan mengawal kerja sama tersebut terlaksana dengan baik di Indonesia.

“Kita yakin bahwa ElevAIte Indonesia bukan langkah terakhir, ini langkah pertama untuk Artificial Intelligence. Sebelumnya, kerja sama dan investasi lainnya (dari Microsoft) juga sudah masuk, terima kasih. Namun, untuk Artificial Intelligence angka ini harus kita kawal supaya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” jelasnya. 

Melalui kerja sama bidang AI, Meutya Hafid berharap dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan membantu mengawasi ruang digital. Menurutnya, Kementerian Komdigi banyak menerima pesan dari masyarakat agar menjaga ruang digital yang sehat dan produktif.

“Sekali lagi, untuk peluncuran kerja sama Kementerian Komdigi dengan Microsoft khususnya peluncuran ElevAIte ini kita meminta agar Microsoft bisa berfokus pada pendidikan AI yang inklusif, memberikan pelatihan dasar AI bagi seluruh lapisan warga negara. Jadi, nanti yang dilatih harus beragam,” ujarnya.

Menteri Meutya juga berharap dari 1 juta talenta digital yang ditargetkan mengikuti pelatihan keterampilan AI, sebagian besar diantaranya menyasar banyak kalangan perempuan.

“Tapi tentu harus kepada seluruh lapisan masyarakat dan dengan harapan mereka bisa memahami bagaimana AI bekerja, memastikan bahwa masyarakat aman dan percaya terhadap upaya transformasi digital. Karena trust itu juga menjadi elemen yang penting dalam menerima AI,” ungkapnya.

Dalam Peluncuran ElevAIte, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Wakil Menteri Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo, Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba serta seluruh Pejabat Eselon I. Hadir juga Presiden Microsoft ASEAN Andrea Della Mattea, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir, dan CEO Group Biji-Biji Initiative Rashvin Pal Singh. (Komdigi/asr)

1...943944945...2,547Page 944 of 2,547