EtIndonesia. Selama Konferensi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang diadakan di ibu kota Peru, Lima, Xi Jinping dan Presiden AS yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Biden, mengadakan pembicaraan terakhir. Pemimpin Tiongkok tersebut juga menyatakan bahwa ia akan berkolaborasi dengan pemerintahan AS yang akan datang di bawah Donald Trump.
Xi Jinping dan Biden mengadakan pembicaraan terakhir selama APEC
Melansir laman Reuters Minggu (17/11), pada 16 November, selama konferensi APEC, pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, bertemu dengan Presiden AS, Biden, selama kira-kira dua jam, membahas isu kejahatan siber, perdagangan, Taiwan, Laut China Selatan, dan konflik dengan Rusia. Ini merupakan pertemuan pertama mereka dalam tujuh bulan terakhir.
Dalam pembicaraan ini, tujuan Biden adalah meredakan ketegangan antara Washington dan Beijing, tetapi hampir tidak ada terobosan penting dalam isu-isu besar. Biden mengatakan kepada Xi Jinping bahwa kedua belah pihak tidak selalu sependapat, tetapi diskusi mereka “terbuka”.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Biden dan Xi Jinping memang sepakat bahwa keputusan penggunaan senjata nuklir harus dikendalikan oleh manusia, bukan kecerdasan buatan (AI). Gedung Putih dalam pernyataannya menyatakan: “Kedua pemimpin mengakui perlunya mempertahankan kontrol manusia atas keputusan penggunaan senjata nuklir.”
Biden dan Xi Jinping juga menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko potensial secara serius dan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan dalam bidang militer dengan cara yang hati-hati dan bertanggung jawab. Ini adalah kali pertama kedua negara mengangkat masalah ini, menandai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam isu senjata nuklir dan kecerdasan buatan.
Selama berbulan-bulan, Washington telah mendesak otoritas Beijing untuk mengakhiri penolakan panjangnya terhadap negosiasi senjata nuklir. Kedua belah pihak sempat melanjutkan pembicaraan resmi tentang senjata nuklir pada November 2024, tetapi sejak itu pembicaraan tersebut terhenti, dan seorang pejabat senior AS secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas tanggapan Beijing. Meskipun AS khawatir tentang pengembangan senjata nuklir Tiongkok yang cepat dan telah melanjutkan dialog setengah resmi, tidak diharapkan akan ada negosiasi resmi tentang kontrol senjata nuklir dalam waktu dekat.
Pada tahun 2023, Departemen Pertahanan AS memperkirakan bahwa otoritas Beijing memiliki 500 hulu ledak nuklir yang siap digunakan, dan bisa menempatkan lebih dari 1000 hulu ledak pada tahun 2030.
Biden dan Xi Jinping juga membahas tentang sekutu Beijing, Korea Utara. Hubungan yang semakin dalam antara Korea Utara dengan Rusia, serta pengiriman pasukan oleh Pyongyang ke Rusia dalam perang Rusia-Ukraina, telah menimbulkan kekhawatiran di Washington, Beijing, dan ibu kota Eropa.
Presiden Biden menyatakan bahwa posisi terbuka Beijing dalam perang Rusia-Ukraina adalah “tidak seharusnya meningkat atau memperluas konflik,” yang bertentangan dengan keterlibatan pasukan Korea Utara di Rusia. Beijing memang memiliki pengaruh dan kemampuan, dan seharusnya berusaha mencegah eskalasi atau perluasan lebih lanjut dari perang Rusia-Ukraina, serta menghindari keterlibatan lebih banyak pasukan Korea Utara dalam konflik tersebut.
Dalam isu Taiwan, tampaknya Xi Jinping dan Biden mengadakan komunikasi yang intens. Gedung Putih AS menyatakan bahwa Biden mendesak Beijing untuk menghentikan aktivitas militer “yang mengganggu stabilitas” di sekitar Taiwan.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan, Xi Jinping menekankan bahwa aktivitas pemisahan diri “Taiwan merdeka” oleh Presiden Taiwan, Lai Ching-te, tidak kompatibel dengan perdamaian dan stabilitas Taiwan.
Menurut laporan Reuters tanggal 15 November, Lai Ching-te berencana untuk mampir di Hawaii dan Guam dalam kunjungan sensitif yang pasti akan memprovokasi Beijing dalam beberapa minggu mendatang.
Kementerian Luar Negeri Taiwan mengucapkan terima kasih atas komentar Biden dan menyatakan bahwa otoritas Beijing adalah pembuat masalah.
Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam pernyataannya menyatakan bahwa provokasi militer berkelanjutan oleh Beijing di sekitar Taiwan merupakan “ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, serta ancaman besar bagi kemakmuran ekonomi global”.
Pada tanggal 15 November, mantan Menteri Ekonomi Taiwan, Lin Hsin-yi, bertemu dengan Biden selama APEC dan mengundangnya untuk segera mengunjungi Taiwan.
Beijing menganggap Taiwan, yang menerapkan sistem demokrasi, sebagai “wilayah”nya . Meskipun kekurangan pengakuan diplomatik internasional yang formal, AS tetap merupakan pendukung internasional terpenting Taiwan dan penyedia senjata.
Taiwan menolak klaim kedaulatan dari Beijing. Isu besar lainnya yang dibahas dalam pertemuan terakhir Xi Jinping dengan Biden termasuk: serangan peretas terkait dengan pemerintah dan pejabat kampanye presiden AS, tekanan Beijing di Taiwan dan Laut China Selatan, serta dukungan Beijing terhadap Rusia.
Biden juga membawa kasus warga negara AS yang menurutnya ditahan secara keliru di Tiongkok. Saat ini, ekonomi Beijing terkena dampak berat dari tindakan perdagangan Biden, termasuk pembatasan investasi AS pada kecerdasan buatan Tiongkok, komputasi kuantum, dan semikonduktor, serta pembatasan ekspor chip komputer canggih. Biden menyatakan bahwa tindakan tersebut diperlukan atas alasan keamanan nasional AS dan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak akan menghambat sebagian besar perdagangan.
Menurut media resmi Beijing, Xi Jinping selama APEC menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan klaim bahwa Beijing terlibat dalam serangan siber. Dia juga mengatakan kepada Biden bahwa Washington tidak seharusnya terlibat dalam sengketa di Kepulauan Spratly, yang merupakan titik fokus sengketa antara Beijing dan sekutu AS, Philipina.
Beijing menolak untuk menerima keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag pada tahun 2016. Keputusan tersebut menyatakan bahwa dalam kasus yang diajukan oleh Manila, klaim maritim luas Beijing di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum.
Xi Jinping mengatakan kepada Biden: “Ketika kedua negara melihat satu sama lain sebagai mitra dan teman, mencari kesamaan sambil menjaga perbedaan, dan saling membantu, hubungan kita akan berkembang pesat.”
“Namun, jika kita melihat satu sama lain sebagai pesaing atau lawan, melakukan persaingan yang merusak dan saling menyakiti, itu akan mengacaukan dan bahkan mengembalikan hubungan kedua negara.”
Xi Jinping : Beijing akan bekerja sama dengan pemerintahan baru Trump
Dalam percakapan dengan Biden, Xi Jinping mengatakan: “Tujuan Tiongkok untuk mengembangkan hubungan Tiongkok-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan tidak berubah,” dan mengakui adanya “naik turun” antara kedua negara. Tiongkok bersedia untuk tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru Trump di AS, memperluas kerja sama, dan mengelola perbedaan.
Dua bulan sebelum Trump terpilih kembali sebagai presiden AS, para pejabat AS menganggap risiko konflik lebih tinggi selama periode transisi pemerintahan AS. Penasihat Keamanan Nasional pemerintahan Biden, Jake Sullivan, menyatakan bahwa Biden mengatakan kepada Xi Jinping bahwa sangat penting untuk mempertahankan dialog antara pemimpin Tiongkok -AS bahkan setelah ia meninggalkan jabatan.
Trump berjanji akan mengenakan tarif 60% terhadap barang impor Tiongkok sebagai bagian dari langkah perdagangan “America First”. Beijing menentang langkah-langkah yang diusulkan oleh Trump ini. Selain itu, presiden terpilih dari Partai Republik AS ini juga menunjuk beberapa individu berhaluan keras terhadap Beijing sebagai pejabat pemerintahan senior, termasuk Senator AS Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri dan anggota DPR Mike Waltz sebagai Penasihat Keamanan Nasional.
Seorang cendekiawan hubungan internasional dari Shanghai, Shen Dingli, menyatakan bahwa Beijing berharap untuk meredakan ketegangan selama periode transisi pemerintahan AS. Dia mengatakan: ” Tiongkok pasti tidak ingin hubungannya dengan AS menjadi kacau sebelum Trump secara resmi dilantik.” (jhn/yn)
