Banyuwangi— Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Ir. H.M. Nasim Khan, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Komisi VI, menggelar acara sosialisasi bertajuk “Peran KPPU dalam Pengawasan Kemitraan” pada, Sabtu (9/11). Acara ini berlangsung di Aula Musik Nada One, Desa Cempokasari, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, dengan dihadiri oleh lebih dari 150 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan peran KPPU dalam mengawasi hubungan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM serta memberikan pemahaman pentingnya prinsip kesetaraan dalam berbisnis.

Acara sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen KPPU dan DPR RI untuk mendukung UMKM agar semakin mandiri dan tidak mudah dikuasai oleh pengusaha besar. Hadirnya Ir. H.M. Nasim Khan sebagai pendamping KPPU memberikan semangat tersendiri bagi para pelaku UMKM Banyuwangi yang antusias mengikuti kegiatan hingga tuntas.

Mengangkat Pentingnya Prinsip Kesetaraan dalam Kemitraan

Dalam sambutannya, Ir. H.M. Nasim Khan menyampaikan pentingnya pemahaman mengenai peran KPPU dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Menurutnya, pelaku UMKM harus dibekali pengetahuan yang cukup agar mampu menjalankan kemitraan dengan prinsip kesetaraan dan tanpa ketergantungan berlebihan terhadap pengusaha besar. Ia menekankan bahwa pelaku UMKM tidak seharusnya berada di bawah kendali atau dominasi mitra usaha yang lebih besar, melainkan mampu mempertahankan kemandirian mereka dalam menjalankan usaha.

“Saya berharap dengan sosialisasi ini, para pelaku UMKM, khususnya di Banyuwangi, dapat benar-benar memahami dan mengikuti penjelasan dari KPPU, terutama mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan kemitraan yang sehat dan adil,” ujar Nasim Khan. Beliau juga mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan momen sosialisasi ini sebagai sarana menambah wawasan agar UMKM memiliki daya tawar yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Peran KPPU sebagai Pengawas Kemitraan yang Adil

Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil IV Surabaya, T. Haris Munandar, turut menjelaskan peran dan wewenang KPPU sebagai pengawas kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM. Menurut Haris, kemitraan yang ideal harus bersifat kolaboratif, saling menguntungkan, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kemitraan ini harus dilakukan tanpa adanya pengendalian yang dapat merugikan UMKM, yang umumnya memiliki kapasitas dan akses sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Nasim Khan dan Timnya atas kesempatan ini untuk menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan kemitraan di kalangan UMKM Banyuwangi. KPPU hadir untuk memastikan agar pelaku UMKM tidak terjebak dalam kemitraan yang merugikan dan justru mendorong mereka untuk terus berkembang secara mandiri,” jelas Haris.

Ia menambahkan bahwa KPPU mendukung UMKM untuk tetap bersinergi dengan pelaku usaha besar namun tanpa mengorbankan kemandirian mereka. Tujuannya adalah agar pelaku UMKM mampu tumbuh menjadi entitas bisnis yang mandiri, kreatif, dan inovatif. “Kami berharap, kolaborasi antara UMKM dan pelaku usaha besar ini dapat membawa UMKM di Banyuwangi ke tingkat yang lebih tinggi, memperkuat daya saing mereka di pasar lokal maupun nasional,” tambah Haris.

Memberikan Pengetahuan Praktis untuk UMKM

Acara sosialisasi ini tidak hanya menekankan pada teori mengenai kemitraan bisnis yang sehat, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM dalam berkolaborasi dengan mitra yang lebih besar. Pelaku UMKM yang hadir mendapatkan berbagai informasi seputar strategi kemitraan yang adil, manfaat berkolaborasi tanpa kehilangan kemandirian, serta cara menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan usaha mereka.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta menyampaikan kekhawatiran mereka terkait adanya dominasi pengusaha besar dalam beberapa kasus kemitraan yang mereka alami. Haris Munandar merespons dengan menyampaikan bahwa KPPU siap mendampingi dan mengawasi pelaku UMKM jika terjadi praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan. “KPPU selalu terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat, terutama jika ada indikasi pelanggaran dalam hubungan kemitraan yang dijalani UMKM,” tegas Haris.

Memperkuat UMKM Melalui Inovasi dan Kreativitas

Salah satu poin penting yang disampaikan KPPU dalam sosialisasi ini adalah pentingnya inovasi dan kreativitas bagi UMKM. Di era persaingan yang semakin ketat, UMKM harus mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi agar dapat bertahan dan berkembang. Haris Munandar menekankan bahwa KPPU berkomitmen untuk mendorong pelaku UMKM agar terus mengembangkan produk dan layanan mereka, sehingga dapat bersaing dengan produk dari pengusaha besar.

“Kami ingin melihat UMKM Banyuwangi naik kelas, menjadi lebih maju, dan memiliki daya saing yang kuat. Kami di KPPU akan terus mendukung, terutama dengan memberikan pendampingan dalam membangun kemitraan yang sehat dan produktif. Kami yakin dengan kreativitas dan semangat yang dimiliki UMKM, mereka bisa menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia,” jelas Haris.

Dukungan dari Pemerintah dan Legislatif untuk UMKM Banyuwangi

Ir. H.M. Nasim Khan sebagai perwakilan dari Komisi VI DPR RI turut mengapresiasi kehadiran KPPU di tengah-tengah pelaku UMKM di daerah pemilihannya. Nasim Khan mengungkapkan bahwa sosialisasi ini sangat penting karena membantu masyarakat dan pelaku usaha kecil memahami peran KPPU dalam mengawasi kemitraan dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

Menurut Nasim, pemerintah dan legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung UMKM agar terus berkembang dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Kehadirannya dalam acara sosialisasi ini merupakan wujud nyata dari dukungan legislatif terhadap UMKM, khususnya dalam hal advokasi dan pembinaan. “Kami di DPR selalu siap mendukung kebijakan yang berpihak pada UMKM, serta mengawal agar program-program pemberdayaan UMKM berjalan efektif,” tegas Nasim.

Harapan untuk Masa Depan UMKM Banyuwangi

Sosialisasi ini menjadi ajang penting bagi pelaku UMKM Banyuwangi untuk memperkuat pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam menjalani kemitraan bisnis. Dengan adanya dukungan dari KPPU dan para legislator, UMKM di Banyuwangi diharapkan mampu menghadapi tantangan dalam menjalankan usaha mereka dan bersaing dengan lebih percaya diri.

Melalui acara ini, terlihat semangat besar dari para pelaku UMKM Banyuwangi yang siap untuk berkembang dan memajukan usahanya ke tahap yang lebih tinggi. Sosialisasi peran KPPU dalam pengawasan kemitraan ini membuktikan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil.

Dengan langkah-langkah positif yang telah dilakukan, harapannya UMKM di Banyuwangi dapat terus tumbuh dan berkembang dengan semangat mandiri serta memiliki daya saing yang kuat dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif. KPPU dan para legislator akan terus mendukung UMKM di Banyuwangi agar semakin maju dan mampu menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia.

Surabaya– Sebagai wujud nyata dari komitmen untuk mendukung inisiatif budaya, pendidikan, dan peningkatan literasi keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Kantor Perwakilan Jawa Timur kembali menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan bantuan untuk Taman Budaya Cak Durasim di Surabaya, pada Jumat, 8 November 2023. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan kebudayaan dan seni yang dilaksanakan di Taman Budaya tersebut, sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya generasi muda.

Bantuan CSR untuk Mendukung Aktivitas Seni dan Budaya

Bantuan CSR yang diberikan oleh BEI ini berupa perangkat speaker dan mic clip-on wireless yang secara langsung diserahkan oleh Cita Mellisa, Kepala Kantor Perwakilan BEI Jawa Timur, kepada Ali Ma’arup, S.Sos, MM, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya Cak Durasim. Dengan adanya perangkat ini, Taman Budaya Cak Durasim diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara-acara seni dan budaya yang seringkali menjadi sarana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat.

Menurut Cita Mellisa, dukungan ini merupakan bagian dari upaya BEI untuk turut serta melestarikan dan mengembangkan budaya lokal melalui pemberdayaan fasilitas yang dapat menunjang berbagai program budaya. “Dengan bantuan ini, kami berharap Taman Budaya Cak Durasim dapat memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya di Surabaya, sehingga masyarakat lebih dekat dengan budaya lokal serta dapat meningkatkan apresiasi mereka terhadap kesenian tradisional,” ujarnya.

Hadirnya Dukungan dari Berbagai Pihak

Acara penyerahan CSR tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari berbagai institusi. Hadir dalam acara tersebut Yunita Linda Sari, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, serta Asep Hikayat, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 OJK Provinsi Jawa Timur, yang memberikan apresiasi besar terhadap kegiatan ini. Yunita menyampaikan bahwa kolaborasi seperti ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan budaya sekaligus literasi finansial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

Acara penyerahan bantuan ini juga diikuti oleh partisipasi dari 294 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk siswa-siswi dari SMA Negeri 21 Surabaya, SMA 17 Agustus 1945 Surabaya, dan SMA Trimurti. Hadir pula peserta dari komunitas Pakarsajen Universitas Airlangga, UKM Karawitan Widya Giri Laras, dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur. Kehadiran mereka menambah semarak acara, sekaligus menjadi saksi atas sinergi antara dunia pendidikan, budaya, dan keuangan.

Seminar Literasi Pasar Modal untuk Generasi Muda

Selain penyerahan CSR, acara ini juga diwarnai dengan seminar bertajuk “Pasar Modal untuk Generasi Muda: Mulai Langkah Menuju Kebebasan Finansial!”* yang diselenggarakan atas kerja sama antara BEI dan PT Phintraco Sekuritas. Seminar ini menjadi salah satu bagian penting dalam acara karena bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pasar modal serta pentingnya literasi keuangan. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, kemampuan mengelola keuangan dan memahami instrumen investasi seperti saham menjadi penting, terutama untuk generasi muda yang sedang memulai perjalanan menuju kemandirian finansial.

“Melalui seminar ini, kami berharap generasi muda semakin terbuka terhadap pentingnya investasi, khususnya di pasar modal, sebagai salah satu jalan menuju kebebasan finansial. Literasi keuangan adalah fondasi penting untuk generasi muda agar dapat mengambil keputusan finansial yang bijak sejak dini,” jelas Cita Mellisa. Seminar ini dibawakan oleh para profesional dari PT Phintraco Sekuritas yang memberikan pengetahuan dasar hingga pemahaman lanjutan mengenai strategi investasi di pasar modal.

Para peserta yang hadir diberikan pemahaman tentang berbagai instrumen investasi, termasuk saham, obligasi, dan reksa dana. Selain itu, seminar juga memberikan wawasan tentang risiko dan keuntungan dalam berinvestasi, serta cara untuk memulai investasi dengan bijak. Hal ini dilakukan agar generasi muda tidak hanya tertarik pada investasi, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola risiko yang mungkin mereka hadapi.

Kolaborasi Strategis untuk Pendidikan dan Kebudayaan

Inisiatif CSR yang dilakukan oleh BEI ini sejalan dengan komitmen lembaga tersebut untuk mendukung kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Program ini tidak hanya menunjukkan dukungan BEI terhadap sektor finansial, tetapi juga dalam bidang pendidikan dan budaya, yang merupakan komponen penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Sinergi antara BEI, OJK, PT Phintraco Sekuritas, dan Taman Budaya Cak Durasim diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Jawa Timur.

Dengan adanya kerja sama ini, BEI berkomitmen untuk terus mendorong literasi keuangan di kalangan generasi muda. Menurut Cita Mellisa, literasi keuangan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh generasi muda untuk menghadapi tantangan finansial di masa depan. “Kami melihat bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif di pasar modal. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai literasi keuangan dan bagaimana berinvestasi dengan bijak,” tambahnya.

Dampak Positif Bagi Masa Depan Generasi Muda

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, BEI berharap agar bantuan ini dapat mendukung Taman Budaya Cak Durasim dalam menghadirkan acara seni yang berkualitas, sekaligus memperkenalkan literasi keuangan kepada generasi muda sebagai langkah awal mereka menuju kebebasan finansial. “Dengan literasi keuangan yang baik, generasi muda dapat memiliki masa depan yang lebih cerah, mampu merencanakan keuangan mereka dengan bijak, dan akhirnya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian bangsa,” tutup Cita Mellisa.

Dalam acara ini, terlihat semangat dan antusiasme yang tinggi dari para peserta, khususnya siswa-siswi SMA dan mahasiswa, yang mengikuti dengan seksama materi yang disampaikan. Selain mendapatkan wawasan tentang pasar modal, mereka juga memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada para pembicara mengenai topik-topik yang mereka minati. Hal ini membuktikan bahwa literasi keuangan menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus diperhatikan, khususnya untuk generasi muda yang siap mengambil peran dalam pembangunan ekonomi masa depan.

Masa Depan Program CSR dan Literasi Keuangan

Dalam beberapa tahun terakhir, BEI terus meningkatkan program CSR-nya dengan berfokus pada sektor pendidikan, literasi keuangan, dan lingkungan. Kedepannya, BEI berencana untuk memperluas jangkauan program-program CSR ini, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dengan dukungan berbagai pihak, BEI optimis bahwa program CSR ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama dalam mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Program literasi keuangan juga akan terus diperluas agar mencakup lebih banyak sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas pemuda, sehingga pemahaman mengenai pasar modal dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Di samping itu, Taman Budaya Cak Durasim diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas seni yang lebih aktif dan berkualitas, berkat dukungan fasilitas yang memadai.

Inisiatif seperti ini mengukuhkan posisi BEI sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas pasar modal, tetapi juga peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan. Ini menunjukkan bahwa BEI memiliki visi yang holistik terhadap pembangunan nasional, dengan menempatkan sektor budaya dan pendidikan sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial mereka.

Di penghujung acara, para peserta menyampaikan apresiasi mereka kepada BEI, OJK, dan PT Phintraco Sekuritas yang telah memberikan peluang bagi mereka untuk memperoleh wawasan baru mengenai pasar modal dan kebebasan finansial. Semoga sinergi ini terus berlanjut dan menjadi contoh bagi lembaga lainnya untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, berbasis pada literasi finansial dan penghargaan terhadap budaya lokal.

Lamongan – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif, hari ini tanggal 8 November 2024 di Lamongan, Jawa Timur. Kunjungan tersebut dilakukan Ketua KPPU untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren. Turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Sebagaimana diketahui, pesantren selain memiliki fungsi pendidikan dan dakwah, juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren. Sebagai bagian dari pengembangan unit bisnis tersebut, sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Disinilah dibutuhkan peran pengawas kemitraan UMKM, yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

“Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut,” jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU.

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ketua KPPU menyambangi Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur. Pondok pesantren yang didirikan pada tahun 1914 dan memiliki santri, siswa, dan mahasiswa  yang  mencapai  sekitar  10.000  orang  ini,  diasuh  oleh  Gus Afif  yang  juga merupakan Ketua KPPU tahun 2022-2023. Dalam pertemuan, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Khususnya pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren. Ketua KPPU percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren dan pada akhirnya meningkatkan pembangunan di daerah.

“Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM,” ujar Ifan.

Sebagai informasi, di hari yang sama Ketua KPPU juga menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.