EpochTimesId – Bank Sentral Tiongkok memerintahkan seluruh bank di negaranya untuk menjalankan sangsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara. Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul rendahnya kepercayaan Internasional bagi Tiongkok dalam membantu menyelesaikan krisis semenanjung Korea.
Sangsi PBB untuk Korea Utara dikeluarkan menyusul ketegangan Amerika Serikat (AS) dengan Korea Utara. Kedua negara bersitegang sejak senjata nuklir keenam sekaligus yang terkuat diujicoba oleh Pyongyang pada 3 September 2017 lalu.
Bank-bank di Tiongkok menjadi sorotan karena peran mereka sebagai pembuluh darah bagi saudara komunis mereka. Sejumlah bank diyakini sebagai saluran untuk pengiriman dana menuju negara yang semakin terisolasi di sebelah utara mereka.
Seperti dikutip dari Reuters, sejumlah sumber mengatakan bahwa bank-bank Tiongkok diperintahkan untuk berhenti memberikan layanan keuangan kepada nasabah baru Korea Utara. Mereka juga diminta untuk mengurangi pinjaman kepada nasabah lama, menyusul sanksi yang lebih ketat terhadap Pyongyang oleh PBB.
Sumber tersebut mengatakan bahwa pemberi kredit diminta untuk sepenuhnya menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Jika instruksi tidak dijalankan, maka akan ada kerugian ekonomi dan risiko reputasi bagi mereka yang membangkang.
“Saat ini, pengelolaan bisnis terkait Korea Utara telah menjadi isu politik tingkat nasional dan keamanan nasional,” demikian petikan isi dokumen yang dikeluarkan Bank Sentral Tiongkok.
Dokumen tersebut mengarahkan bank-bank Tiongkok untuk menjelaskan kepada para nasabah Korea Utara-nya bahwa, “Bank kami mengindahkan keberatan internasional dan menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Dengan demikian, kami menolak untuk menangani pinjaman individual yang terkait dengan Korea Utara.”
Dokumen tersebut tidak menyebutkan apakah pemegang rekening dari Korea Utara masih dapat menyetor ataupun menarik uang dari rekening mereka.
Walau demikian, pemerintahan Trump di AS sepertinya masih frustrasi karena Tiongkok tidak berbuat lebih banyak untuk mengendalikan Korea Utara. Trump bahkan mempertimbangkan sanksi baru terhadap Pyongyang. (Jul)
