Oleh: Valentin Schmid
Sejak pemimpin rezim saat ini Xi Jinping mulai berkuasa pada tahun 2012, Tiongkok telah meluncurkan banyak proyek prestise, seperti Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB). Seolah-olah mereka adalah untuk pembangunan ekonomi di wilayah itu, namun sebagian besar ahli sepakat bahwa ini hanyalah satu alasan untuk investasi besar Tiongkok dalam perdagangan dan infrastruktur di luar negeri.
“Tiongkok memiliki strategi yang disengaja untuk menerjemahkan kemampuan ekonominya … semua alat yang dimilikinya, untuk menerjemahkannya menjadi pengaruh politik,” kata Evan Medeiros, kepala riset Asia Pasifik di Eurasia Group, di Asosiasi Kebijakan Luar Negeri Dunia Forum Kepemimpinan di New York 28 September.
Untuk alasan ini, Tiongkok mendirikan AIIB bersama 56 negara anggota dan investasi modal awal sebesar $ 100 miliar. Pada 2016, bank tersebut menjanjikan $ 1,7 miliar untuk sembilan proyek, kebanyakan di Asia Tengah.
Medeiros mengatakan strategi investasi menciptakan ketergantungan tanpa konfrontasi. “Ada unsur paksaan tapi tidak konfrontatif,” katanya.
Contoh penggunaan ekonomi untuk mengejar tujuan politik termasuk larangan ekspor ekspor langka ke Jepang pada tahun 2010, dan pembatasan impor pertanian dari Filipina pada tahun 2012. Tujuan Tiongkok adalah untuk melanjutkan agenda geopolitik mereka yang berpusat di seputar perselisihan wilayah di Laut Tiogkok Selatan dan untuk memperluas jangkauan angkatan laut mereka ke Samudra Hindia.
“Orang Tiongkok menggunakan alat yang berbeda untuk menolak akses negara-negara tersebut ke pasar Tiongkok,” kata Medeiros.
Track Record Buruk
Namun, dengan proyek investasi besar seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan AIIB, titik penekanan terbesar adalah mengesampingkan negara-negara penerima investasi Tiongkok.
BRI sejauh ini adalah proyek terbesar dan berjanji untuk memajukan ekonomi negara-negara Asia tengah. Ini diumumkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013. Meskipun perkiraan bervariasi, Tiongkok telah menyerukan investasi infrastruktur sebesar $ 5 triliun dalam lima tahun ke depan di 65 negara di sepanjang rute perdagangan maritime dan wilayah tertutup. Pelabuhan di Sri Lanka, kereta api di Thailand, dan jalan raya serta pembangkit listrik yang besar di Pakistan hanyalah beberapa contoh dari investasi yang direncanakan.
Idenya, pada awalnya, terdengar bagus: Membajak triliunan dolar ke dalam proyek infrastruktur di wilayah yang belum berkembang yang merupakan sebagian besar kawasan Asia Tengah, dan perdagangan akan mulai mekar, ekonomi akan makmur, dan perdamaian akan memerintah. Namun, para ahli di panel Forum Kepemimpinan Dunia menganggap ada risiko signifikan yang terlibat.
“Ketika Anda melihat apa yang telah dicapai BRI setelah empat tahun, ini jauh lebih sedikit daripada yang orang bayangkan. Anda membaca berita utama tentang apa yang dijanjikan oleh Tiongkok … Sekitar sepertiga dari itu akan terwujud,” kata Elizabeth Economy, C.V. Starr Senior Fellow dan Direktur Asia Studies at the Council on Foreign Relations.
Meskipun tidak secara resmi menjadi bagian dari Belt and Road Initiative (BRI), proyek Dam Myitsone senilai $ 3,6 miliar di Burma adalah contoh proyek infrastruktur Tiongkok di negara yang sangat miskin yang tidak berjalan sesuai rencana. Konstruksi telah dihentikan selama enam tahun, karena kedua negara tidak dapat menyetujui cara untuk melanjutkan.
“Model lain yang tidak begitu sukses untuk inisiatif pembangunan Tiongkok adalah Venezuela,” kata Daniel Rosen, mitra pendiri Grup Rhodium (RHG). Tiongkok meminjamkan 65 miliar dolar ke negara bermasalah di Amerika Selatan, “Sebagian besar tidak akan pernah dipulihkan lagi. Ini bahkan telah merusak proses pembangunannya,” kata Rosen.
Dia juga menunjukkan track record Tiongkok yang buruk untuk mendapatkan pengembalian investasinya. “Ini bukan pertama kalinya Tiongkok mengeluarkan sebuah rencana besar yang tidak mencapai tujuannya.” (ran)
