Epochtimes.id- Presiden AS Donald Trump beserta delegasinya tiba di Beijing, Tiongkok pada 8 November sore hari untuk memulai kunjungan kenegaraannya yang berlangsung selama 3 hari.
Pada saat yang sama terdengar berita beredar bahwa pihak berwenang Tiongkok sudah mengeluarkan surat keputusan yang berisikan larangan semua travel biro Tiongkok untuk melakukan perjalanan ke Korea Utara.
Dunia luar percaya bahwa langkah yang diambil tersebut merupakan “kado” untuk menyambut kedatangan Trump.
Asosiasi Biro Perjalanan Tiongkok mengaku menerima pemberitahuan
Laporan Reuters pada 7 November menyebutkan bahwa pihak berwenang Tiongkok sudah mengumumkan agar seluruh travel biro Tiongkok untuk menghentikan perjalanan ke Tiongkok yang berlaku mulai 8 Nopember. Hanya tur 1 hari ke perbatasan dengan Korea Utara yang masih diperkenankan.
Seorang pemilik travel biro mengatakan : “Pemberitahuan itu di luar dugaan kami, dan baru hari ini kita menerima larangan tersebut.”
“Ini adalah kabar buruk buat kami,” keluh pemilik travel itu yang mendapatkan informasi dari Kantor Dinas Pariwisata Dandong.
Media on.cc pada 8 November juga memberitakan, sebuah travel biro yang berada di kota Dandong provinsi Liaoning menerima pemberitahuan resmi dari Kantor Dinas Pariwisata untuk segera menghentikan semua perjalanan ke Korea Utara. Kecuali perjalanan 1 hari ke kota Sinuiji yang letaknya berhadapan dengan Dandong di seberang Sungai Yalu.
Seorang pegawai travel biro di Dandong mengungkapkan, keputusan ini mungkin berkaitan dengan perluasan sanksi terhadap Korea Utara, “Sulit mengatakan, jangan-jangan ada kelonggaran setelah berakhirnya kunjungan Trump.”
Menanggapi penangguhan usaha perjalanan ke Korea Utara, Kantor Dinas Pariwisata Dandong dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak merespon.
Sejak Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi yang diperluas kepada Korea Utara tahun lalu, Bidang pariwisata telah menjadi salah satu dari beberapa saluran untuk memperoleh devisa negara bagi Korea Utara.
Kota Dandong merupakan pusat perdagangan utama di perbatasan dengan Korea Utara. Sebagian besar wisatawan Tiongkok melakukan perjalanan ke Korea Utara melalui Dandong.
Lembaga Kelautan Korea Utara memperkirakan, usaha pariwisata dapat menghasilkan devisa sampai USD. 44 juta setiap tahunnya bagi Korea Utara. Dan 80 % wisatawan itu berasal dari Tiongkok.
“Kado” untuk menyambut kunjungan Trump ke Tiongkok
Sejak Korea Utara mengabaikan peringatan Beijing dan meluncurkan rudal secara berurutan dalam waktu dekat, dan membuat Tiongkok malu di muka internasional. Sejak saat itu, Kerjasama Tiongkok-Amerika Serikat untuk menolak langkah nuklir Korea Utara jadi meningkat.
Tindakan menolak langkah nuklir Korea Utara
Kementerian Perdagangan Tiongkok pada 22 September lalu mengumumkan, mereka akan melarang impor tekstil dari Korea Utara, melarang ekspor gas alam kondensat dan cair ke Korea Utara. Mulai Oktober akan membatasi ekspor produk minyak suling ke Korea Utara dan sebagainya.
Kemudian, pihak berwenang mengeluarkan lagi pengumuman yang menghendaki semua perusahaan patungan antar pengusaha Tiongkok dengan Korea Utara dan segala transaksinya harus dihentikan mulai 9 Januari 2018.
Sementara itu, menurut data statistik resmi Tiongkok bahwa jumlah impor barang dari Korea Utara pada September 2017 telah mengalami penurunan sebesar 37,9 % dari periode yang sama tahun lalu.
Secara umum diyakini bahwa pihak Beijing secara sukarela menghentikan bisnis perjalanan ke Korea Utara adalah “kado” untuk Trump. Sementara itu, saat Bank of China mengumumkan penghentian bisnisnya dengan Korea Utara, Trump langsung memuji Xi Jinping karena percaya bahwa tindakan tersebut melampaui harapan Amerika Serikat.
Namun, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Tiongkok Max Baucus mengungkapkan, Xi Jinping pernah secara blak-blakan mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak menyukai pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, namun memberikan toleransi kepadanya demi stabilitas di Semenanjung Korea.
Majalah “Chengming” Hongkong mengungkapkan, Tiongkok menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara yang begitu erat seperti “kakak beradik” pada masa Jiang Zemin berkuasa. Tetapi sekarang menjadi “beban politik” di era Xi Jinping. (Sinatra/asr)
Sumber : Secretchina
