EpochTimesId – Komisi Militer Pusat Tiongkok Baru-baru ini mengeluarkan edaran yang berisi rencana Presiden Xi Jinping untuk memperketat pemberian fasilitas kepada perwira tinggi. Harian Angkatan Bersenjata Tiongkok menyebutkan, Surat Ketetapan Tentang Pemberian Fasilitas Bagi Perwira Tinggi Militer Tiongkok yang baru akan diberlakukan mulai 1 Januari 2018.
Peraturan tersebut menyatakan bahwa standar ketat akan diberlakukan dalam pemberian fasilitas yang berupa uang pergantian perumahan, perkantoran, kendaraan dinas, staf dan perawatan kesehatan bagi para perwira tinggi.
Menciptakan perwira militer yang profesional dan memperbaiki sistem kelembagaan militer merupakan salah satu target dari reformasi militer Xi Jinping. Pada bulan Desember 2016, pertemuan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke 25 telah mengeluarkan keputusan mengenai penyesuaian sementara penerapan undang-undang dan peraturan yang relevan selama reformasi sistem perwira militer berlangsung.
Salah satu tujuan reformasi diprediksi agar Xi Jinping sebagai panglima tertinggi mampu mengendalikan perwira senior dan memastikan dirinya sebagai penanggungjawab sistem. Memberlakukan fasilitas baru ini adalah salah satu sarana yang ia gunakan.
Selama pemerintahan Jiang Zemin, Jiang telah memerintah negara dengan cara korup, akibatnya korupsi merajalela dan merusak mental dari prajurit sampai perwira tinggi. Peluang korupsi bagi pejabat senior militer terbuka lebar, sebab mereka menikmati fasilitas yang jauh melampaui standar yang sudah diatur, dan melakukan pemborosan anggaran.
Setelah Xi menjabat, ia melakukan gerakan anti korupsi dan terus menangkap “harimau” dalam instansi militer, termasuk mantan wakil ketua Komisi Militer Pusat Xu Caihou dan Guo Boxiong serta sejumlah perwira tinggi, dan menengah lainnya.
Pengenalan Surat Ketetapan Tentang Pemberian fasilitas Bagi Perwira Tinggi Militer Tiongkok yang baru oleh pihak berwenang juga memiliki implikasi politik. Sebelumnya, reformasi militer Xi banyak mengalami gangguan sering berhembus baru-baru ini.
Harian militer juga sering merilis artikel yang berisikan perlawanan dari dalam instansi militer, Meskipun sejumlah perwira tinggi itu sering dibombardir secara terbuka dan diperingatkan agar tidak menjadi wali yang menanggung dosa.
Bulan Juli 2014, Pihak Militer Divisi Empat bersama Komisi Inspeksi Disiplin Militer mengeluarkan surat edaran yang mendesak para pimpinan militer yang memasuki usia persiapan pensiunan untuk mengembalikan fasilitas-fasilitas berlebihan yang mereka kuasai.
Mereka juga diminta segera mengosongkan rumah-rumah yang mereka duduki dan mengembalikan kendaraan dinas yang mereka pakai di luar ketentuan. Namun, saat itu juga banyak muncul perlawanan.
Perlu dicatat bahwa pada 30 November 2016, Politbiro telah menyetujui surat permintaan untuk merevisi pemberian fasilitas bagi para kader. Selain itu ada 4 instruksi yang memiliki relevansi dengan para perwira tinggi yang MPP.
Instruksi itu antara lain : Meskipun mengembalikan fasilitas penggunaan gedung kantor, tidak diperkenankan untuk menguasai kendaraan dinas melebihi fasilitas yang sudah ditentukan. Bepergian dengan kendaraan di luar ketentuan tetapi yang sesederhana mungkin.
Memakai jasa staf sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pelatihan dan pengawasan terhadap mereka. Mengontrol secara ketat anggota keluarga serta para staf. Hindari banyak menggunakan waktu untuk berekreasi, beristirahat di luar rumah, dan sebagainya.
Selain itu, pada bulan Oktober 2014, situs Komisi Inspeksi Disiplin Militer merilis artikel berjudul : Pemerintah Pusat sedang merumuskan peraturan tentang perlakuan fasilitas tunjangan bagi kader tingkat provinsi. Namun, sejauh ini belum diumumkan.
Perwira tinggi militer memiliki status sejajar dengan pejabat tingkat provinsi. Dengan terealisasinya fasilitas (yang diperketat) ini mungkin juga menjadi pendorong untuk mempercepat dirilisnya ketetapan yang sama bagi pejabat tingkat provinsi. (waa)
