Dari waktu ke waktu, video online akan muncul dan menjadi virus di internet Tiongkok, biasanya dengan dua sisi saling berlawan: penduduk desa yang menolak meninggalkan rumah mereka, melawan polisi dengan tongkat pemukulnya dan kru pembongkaran perumahan. Video-video ini sering kali penuh kekerasan, terkadang dengan penduduk desa dipukuli, bahkan terbunuh. Seorang pejabat perumahan baru-baru ini menerima hukuman yang panjang untuk korupsi, telah memberikan gambaran sekilas mengapa kekerasan semacam itu sering terjadi di Tiongkok.
Ma Weirong, mantan kepala seksi divisi manajemen industri konstruksi di biro pembangunan Kota Hangzhou di Propinsi Zhejiang, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Rakyat Menengah Hangzhou, dengan kejahatan penggelapan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan, Situs online berita Tiongkok Zhejiang melaporkan pada 21 November.
Keputusan tersebut diajukan setelah Ma mencoba mengajukan banding atas hukuman awal (yang 20 tahun penjara) oleh pengadilan yang lebih rendah di Distrik Gongshu, Hangzhou. Pengadilan tersebut telah menemukan Ma bersalah karena mendapat keuntungan secara tidak sah dari 19 unit perumahan pemerintah.
Ma memegang jabatan panjang di aparatur perumahan pemerintah daerah, dimulai pada tahun 1989.
Pada akhir tahun 1990-an, saat memimpin divisi pengelolaan sertifikat biro pengelolaan perumahan Distrik Gongshu, Ma mengambil keuntungan dari pengelolaan perumahan pemerintah yang berantakan di Gongshu. Karena dia dapat dengan mudah mengganti nama yang tercantum pada sertifikat perumahan yang membuktikan kepemilikannya, Ma memasukkan namanya atau nama anggota keluarganya di unit perumahan kosong yang akan segera dirobohkan untuk membangun unit baru. Dia kemudian menjual unit baru pada harga pasar, mengantongi semua keuntungannya.
Ma juga berkolusi dengan atasannya untuk mendapatkan keuntungan. Ketika seorang pengembang real estat gagal membayar ruang publik di gedung pemerintah, pengembang menawarkan untuk memberi Ma tiga unit bangunan sebagai imbalan untuk membatalkan pembayaran yang gagal tersebut. Ma kemudian menjual tiga unit rumah tersebut, mengantongi 1,09 juta yuan (sekitar US$164,414).
Sebagai gantinya, Ma membantu atasannya dengan menempatkan namanya, atau anggota keluarganya, di banyak unit perumahan pemerintah.
Aturan kepemilikan tanah rezim Tiongkok, di mana seseorang hanya dapat membeli hak untuk menggunakan tanah tersebut selama 70 tahun, namun tidak dapat memiliki tanah tersebut, merupakan celah bagi korupsi, seringkali dengan pejabat Partai bekerja dalam kerahasiaan dengan pengembang real estat. Pemerintah daerah adalah pemilik tanah, jadi jika mau, bisa kembali ke tanah beberapa kali, dan mengambil uang dari pemilik properti berulang kali.
Pada bulan Maret 2016, sebuah video online dari Wenquan, sebuah kota di Propinsi Henan, menunjukkan 300 penduduk setempat dipekerjakan oleh pemerintah daerah, terlibat dalam huru-hara dengan penduduk setempat ketika pihak berwenang berusaha untuk mengusir mereka untuk membuka jalan bagi pembongkaran dan pembangunan kembali rumah mereka.
Terkadang konflik ini berakhir tragis. Pada bulan Juli 2016, di Desa Gunung Chazi di Tiongkok tengah, Gong Xuehui, seorang petani berusia 60 tahun ditemukan tewas di antara puing rumahnya setelah dia menolak untuk pergi dan kru pembongkaran mulai bekerja.
Pada layanan microblogging populer di Tiongkok, Weibo, satu netizen dari Propinsi Guangdong bereaksi terhadap berita terbaru dengan kejutan: “Hanya 20 tahun [hukuman penjara].” Netizen lain dari Propinsi Hubei berkomentar, “Bagaimana dengan atasannya? Dia juga harus diselidiki.”
Netizen Chen Yulu, yang ternyata adalah mantan staf di departemen propaganda di Kota Zhangye, Propinsi Gansu, percaya bahwa skala korupsi jauh lebih luas.
“Fenomena ini tidak terbatas pada biro pengelolaan perumahan. Saya berharap ada pejabat tingkat rendah yang terlibat korupsi dalam proses permintaan [perumahan] tersebut dan perumahan yang terjangkau juga,” tulis Chen. (ran)
