Pengejaran Perdagangan Bebas Kanada dengan Ekonomi yang Dikelola Negara: Telah Diperingatkan Tentang Perangkap Kesepakatan Bersamanya

ANALISIS BERITA

Perdana Menteri Justin Trudeau berangkat ke Tiongkok lagi pada 3 Desember, melakukan kunjungan resmi keduanya ke raksasa Asia tersebut sejak menjadi pimpinan PM. Yang menjadi agenda adalah perdagangan dan pariwisata, dan komitmen untuk mengangkat isu-isu seperti hak asasi manusia dan peraturan hukum.

Sementara pernyataan resmi oleh Kantor Perdana Menteri tidak secara eksplisit menyebutkan perundingan perdagangan bebas, seorang anggota parlemen Liberal mengatakan pada The Epoch Times pekan lalu bahwa perundingan tersebut masuk dalam agenda.

Segera setelah Partai Liberal memenangkan pemilihan federal 2015, telah ada pembicaraan mengenai kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas antara kedua negara. Dan awal tahun ini duta besar Tiongkok untuk Kanada, Lu Shaye, memperjelas bahwa Beijing menginginkan badan usaha milik negara Tiongkok (BUMN) memiliki akses yang tidak terbatas ke ekonomi Kanada, termasuk kemampuan untuk membeli perusahaan Kanada tanpa ada alasan keamanan nasional Ottawa. Lu juga mengatakan Beijing ingin menjaga hak asasi manusia di luar negosiasi apapun.

Sementara itu, Tiongkok telah diizinkan mengambilalih dua profil Kanada kelas atas – yaitu, perusahaan komunikasi satelit Norsat International dan firma teknologi tinggi ITF Technologies – terlepas dari peringatan dari kalangan keamanan dan intelijen dan bahkan tetangga kami di selatan.

Menjelang perjalanan ini, bagaimanapun, Trudeau akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang di mana orang Kanada berdiri dalam perdagangan bebas dengan Tiongkok berkat rilis baru-baru ini dari hasil konsultasi publik pemerintah mengenai masalah ini.

Di antara kekhawatiran yang dikutip oleh para pemangku kepentingan adalah peraturan hukum yang tidak konsisten di Tiongkok, skeptis bahwa Beijing akan memenuhi berbagai perjanjian perdagangan, persaingan dari BUMN Tiongkok, dan dampaknya pada pekerjaan dan sumber daya Kanada; dan bisnis-bisnis tersebut tidak begitu yakin bahwa sebuah perjanjian perdagangan bebas akan menyelesaikan masalah mendasar ini.

Sementara beberapa di dalam sektor tertentu seperti pertanian dan kehutanan seperti gagasan untuk memiliki akses yang lebih baik ke pasar Tiongkok, banyak di berbagai sektor bisnis, kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan warga negara swasta menyebut tantangan-tantangan tersebut sebagai hal yang tak dapat dipisahkan di dalam kesepakatan semacam itu.

“Banyak pemangku kepentingan menyoroti sifat kompleks pasar Tiongkok, dengan ekonomi yang dikelola negara dan keunggulan BUMN-nya,” demikian sebuah laporan yang diringkas mengenai konsultasi tersebut. Beberapa juga menyatakan bahwa “peningkatan keterlibatan dengan Tiongkok dapat menyebabkan Kanada berkompromi terhadap nilai-nilainya.”

Jajak pendapat telah menunjukkan bahwa mayoritas orang Kanada tidak yakin kesepakatan perdagangan bebas akan menjadi kepentingan terbaik Kanada. Jajak pendapat tahunan oleh Angus Reid sebenarnya menunjukkan bahwa minat orang-orang Kanada untuk mengembangkan hubungan perdagangan yang lebih erat dengan Tiongkok telah menurun sejak perusahaan riset tersebut pertama kali memulai pemungutan suara secara periodik mengenai masalah ini pada tahun 2014. Survei September jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kalangan basis pendukung Liberal sendiri, yaitu mereka yang memilih Liberal dalam pemilihan federal 2015, yang mendukung kesepakatan perdagangan bebas kurang dari dua dari lima.

Sebuah jajak pendapat yang lebih baru oleh UBC Institute for Asian Research (IAR) menyatakan untuk menunjukkan dukungan yang lebih tinggi untuk perdagangan bebas dengan Tiongkok, yang menunjukkan perbedaan dengan jajak pendapat sebelumnya. Namun, The Financial Post, Kevin Libin, menunjukkan bagaimana jajak pendapat IAR menggunakan “metode yang tidak konvensional” dan bagaimana akademisi di balik jajak pendapat ini sesuai dengan hubungan yang lebih erat antara Kanada dan Tiongkok.

Mengutip keraguan tersebut dalam pengumuman PMO tentang apakah perundingan perdagangan bebas akan menjadi bagian dari agenda Trudeau sementara di Tiongkok, NDP mengemukakan kekhawatiran tentang pertanyaan “belum terjawab” mengenai kesepakatan semacam itu.

“Tiongkok tidak memiliki kebebasan pers, penyiksaan tersebar luas, pekerja tidak memiliki hak untuk melakukan perundingan bersama, dan ratusan pembela hak asasi manusia dan pembangkang telah ditahan,” Tracey Ramsey, kritikus NDP untuk perdagangan internasional, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Catatan Tiongkok tentang manipulasi mata uang dan praktik perdagangan yang tidak adil; tidak memiliki ekonomi pasar, yang berarti lapangan bermain tanpa tingkatan untuk pemain lain; dan kurangnya perlindungan untuk kekayaan intelektual hanyalah beberapa dari kekhawatiran yang diajukan oleh Ramsey.

“Sebelum membuat keputusan tentang apakah akan memulai perundingan formal, pemerintah perlu secara jelas mengatasi semua masalah ini, dan berkonsultasi dengan orang-orang Kanada sebelum melakukan kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingan mereka,” katanya.

Pemimpin konservatif Andrew Scheer juga telah jelas bahwa dia tidak mendukung sebuah perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok.

“Tidak setiap negara berbagi komitmen Kanada terhadap ekonomi pasar bebas, perlindungan bagi pekerja dan lingkungan, perlindungan kekayaan intelektual, dan tata kelola yang transparan,” tulisnya dalam sebuah op-ed awal tahun ini. “Inilah sebabnya mengapa Konservatif menentang teriakan Justin Trudeau untuk menandatangani sebuah perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Republik Rakyat Tiongkok.”

‘Tidak ada sistem pengadilan yang sah’

Clive Ansley, seorang pengacara British Columbia yang mempraktikkan hukum di Tiongkok selama lebih dari belasan tahun, tahu betul bagaimana sistem hukumnya bekerja di negara komunis itu.

“Keseluruhan sistem sangat korup dan sangat dikendalikan secara politis sehingga tidak ada sistem pengadilan yang sah,” katanya dalam sebuah wawancara telepon.

Ini berpotensi meninggalkan operasi Kanada di Tiongkok tanpa sistem hukum yang adil untuk digunakan jika menghadapi praktik yang tidak adil. Dalam skenario terburuk, orang Kanada bahkan rentan terhadap penahanan dan penahanan sewenang-wenang.

Itulah situasi bagi Sun Qian, seorang warga negara Kanada dan pengusaha sukses yang saat ini ditahan, melawan hukum Tiongkok sendiri, atas kepercayaannya pada Falun Dafa, juga menyebut Falun Gong, sebuah praktik meditasi spiritual yang dianiaya oleh rezim komunis.

“Pengadilan di Tiongkok hanyalah organ administratif tingkat rendah dari Partai Komunis Tiongkok, dan mereka menerima perintah mereka langsung dari negara partai Tiongkok,” kata Ansley.

Suami istri Canada pemilik kilang anggur, John Chang dan Allison Lu dari Pulau Lulu Winery di B.C. menghadapi masalah mereka sendiri dengan sistem hukum Tiongkok ketika mereka ditangkap tahun lalu karena masalah pabean. Meskipun tidak mengetahui rincian spesifik kasus tersebut, Ansley mengatakan bahwa dia memiliki “skeptisisme” mengenai tuduhan yang dibawa oleh sistem hukum Tiongkok terhadap siapa pun “karena semuanya dikendalikan secara politis.”

Untuk membuat bagian hak asasi manusia dalam perundingan perdagangan bebas, Ansley mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi dalam kesepakatan apapun dengan Tiongkok.

“Setiap saat ada benturan antara hak asasi manusia dan perdagangan, perdagangan mengalahkan setiap saat,” katanya.

“Pada saat kita melihat terus terjadinya kejahatan terbesar melawan kemanusiaan sejak Third Reich, sejak zaman Nazi di Jerman, dengan perampokan organ (dari tahanan nurani Falun Gong) di Tiongkok, dan ini terjadi benar-benar diabaikan oleh pemerintah Barat hanya karena mereka terlalu malu untuk berbicara tentang hal-hal kecil seperti pembunuhan massal untuk organ tubuh, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.”

“Itu semua adalah masalah yang relatif kecil bagi pemerintah Kanada kami, dan pemerintah Barat, pada umumnya, bersikap adil, dan semua itu membutuhkan tempat duduk belakang. Sebenarnya, hampir luput dari perhatian. Tidak ada pertanyaan sehingga pemerintah-pemerintah tersebut tahu tentang hal itu.”

Mematuhi perjanjian

Permintaan jujur ​​Tiongkok tentang memiliki akses tak terbatas untuk membeli perusahaan-perusahaan kunci Kanada mengemukakan pertanyaan apakah Beijing akan membiarkan hal yang sebaliknya terjadi.

“Sama sekali tidak mungkin itu terjadi,” kata Ansley. “Pemerintah Tiongkok hampir tidak pernah mematuhi kesepakatan mereka. Mereka mendapatkan hak istimewa di Kanada. … Akan ada undang-undang diskriminatif khusus yang diperkenalkan untuk memastikan bahwa perusahaan asing [di Tiongkok] tidak diizinkan memasuki sektor tertentu. “

Ada puluhan ribu orang Taiwan yang melakukan bisnis di Tiongkok yang telah dimanfaatkan oleh pejabat Partai atau pebisnis lokal dengan koneksi tingkat tinggi – meskipun Tiongkok dan Taiwan memiliki perjanjian perlindungan investasi di tempat. Pengalaman-pengalaman menyakitkan mereka dicatat dalam buku 2013 “Taiwanese Businessmen Escape,” yang diperjuangkan oleh Gao Weibang, direktur dari Taiwanese Victims of Investment in China Association. Buku ini menceritakan kisah-kisah hanya sebagian kecil dari 28.000 kasus semacam itu yang tercatat sampai saat itu.

Gao, orang Taiwan yang melakukan studi pascasarjana di universitas Kanada dan Amerika dan mengajar selama dua tahun di Montreal’s Vanier College, kemudian menjadi seorang pengusaha sukses. Namun, setelah melakukan investasi besar di Tiongkok pada tahun 1997, dia kehilangan banyak uang saat perusahaannya diambil alih oleh pejabat dan pengusaha yang didukung oleh pengadilan.

“Cara mereka mengambil aset Anda sangat mengejutkan. Mereka bisa melakukan apapun, bahkan hal-hal yang melampaui imajinasi Anda,” kata Tong Wenxun, seorang pengacara hak asasi manusia Taiwan, dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times, saudara media NTD Television.

Menurut kantor Perdana Menteri, Trudeau akan melakukan perjalanan ke Tiongkok dari 3 Desember sampai 7 Desember, melakukan pemberhentian di Beijing untuk bertemu dengan Menteri Tiongkok Li Keqiang dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, dan kemudian mengunjungi Guangzhou untuk bertemu dengan Li Xi, sekretaris Partai Komite Provinsi Guangdong Partai Komunis Tiongkok. (ran)

Pelaporan tambahan oleh Becky Zhou

ErabaruNews