Epochtimes.id- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan keprihatinan atas meningkatnya pengaruh Tiongkok di negara itu.
Dia mengatakan akan melarang sumbangan politik dari luar negeri sebagai langkah dari tindakan keras dimaksudkan untuk mencegah campur tangan eksternal dalam politik domestik.
Turnbull mengatakan kepada wartawan di Canberra bahwa kekuatan asing membuat “usaha yang belum pernah terjadi sebelumnya dan semakin canggih untuk mempengaruhi proses politik” di Australia dan dunia. Dia mengutip “laporan mengganggu tentang pengaruh Tiongkok.”
Undang-Undang yang baru di Australia, merupakan contoh Undang-Undang Amerika Serikat, nantinya setiap campur tangan asing akan dianggap tindakan kriminal dan meminta pendaftaran pelobi yang bekerja untuk asing.
Turnbull mengatakan Undang-Undang tersebut akan diajukan ke parlemen untuk mengatasi kerentanan yang dirasakan.
“Ini adalah reformasi paling signifikan terhadap Undang-Undang gangguan dari luar negeri dalam beberapa dasawarsa. Ini akan melindungi jalan hidup kita dan demokrasi yang membuat kita tetap bebas,” kata Turnbull dalam sebuah konfrensi pers di Canberra.
Pengumuman tersebut disampaikan di tengah tumbuhnya kekhawatiran di Australia bahwa Beijing mungkin akan memperluas pengaruhnya di Australia. Ini terjadi karena hubungan antara politisi dan kepentingan pemerintahan Komunis Tiongkok.
Laporan Fairfax dan Australian Broadcasting Corporation menyebutkan pada Juni dalam sebuah kampanye Tiongkok untuk “menyusup” politik Australia dengan mempromosikan kepentingan Tiongkok.
Tiongkok membantah klaim tersebut dan Kementerian Luar Negeri Tiongkok menggambarkan sebagai “sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggungjawab.”
Namun, pemimpin oposisi Senator Sam Dastyari mundur dari beberapa posisi Partai Buruh pekan lalu setelah sebuah rekamannya mendukung ekspansi Tiongkok di wilayah sengketa Laut China Selatan.
Rekaman yang bocor ke media itu menunjukkan bahwa senator Australia ini berdiri di samping pengembang properti Huang Xiangmo, seorang donator politik utama berkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok.
“Saya menganggap serius laporan tersebut, sama seperti rekan kerja saya,” kata Turnbull.
“Tapi Undang-undang baru ini bukan tentang satu negara, intervensi asing adalah isu global,” kata Turnbull.
Undang-Undang baru, jika diterima parlemen nantinya akan melarang sumbangan luar negeri ke partai politik atau kepada kelompok politik manapun. Peraturan juga dapat mempengaruhi sumbangan ke kelompok pegiat lingkungan dan pegiat kampanye lainnya.
Australia mengungkapkan keprihatinan mendalam bulan lalu mengenai tindakan keras terhadap kelompok pro-demokrasi di Kamboja.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan Mathias Cormann mengatakan sumbangan luar negeri seperti kepada kritikus non-partisan akan dilarang berdasarkan undang-undang baru di Australia.
Definisi pengkhianatan dan spionase juga akan diperluas berdasarkan Undang-Undang baru yang memasukkan definisi memiliki atau menerima informasi sensitif, tak hanya sekedar membeberkan informasi.
Perhatian di Australia terhadap pengaruh dari kepentingan Partai Komunis Tiongkok telah tumbuh pesat, terutama sejak tahun 2015 ketika pemerintah Northern Territory menjual pelabuhan Darwin, di ibu kota wilayah tersebut, ke perusahaan Tiongkok meskipun ada keberatan dari Amerika Serikat.
Pemerintah Australia telah berusaha keras untuk menunjukkan batasan hubungannya dengan Tiongkok selaku mitra ekspor terbesarnya. Australia juga telah memblokir penjualan peternakan terbesar Australia dan jaringan listrik terbesar untuk kepentingan Tiongkok. (asr)
Sumber : Reuters via The Epochtimes
