oleh Qin Yufei
Menurut dokumen internal bahwa pada bulan September tahun lalu, PKT (Partai Komunis Tiongkok) telah mengadopsi sebuah rencana rahasia : Jika Korea Utara bersedia menghentikan uji coba nuklir, maka PKT akan meningkatkan bantuannya ke Korea Utara dan dukungan militer termasuk rudal jenis terkini.
Washington Freedom Beacon melaporkan bahwa dokumen tersebut telah diberi label Top Secret, dan tercatat tanggalnya yakni 15 September.
Berarti dokumen tersebut terbit 12 hari setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir di bawah tanah. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa PKT akan tetap mengizinkan Korea Utara untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya yang ada saat ini.
Hal ini yang bertentangan dengan pernyataan otoritas Beijing yang memperjuangkan denuklirisasi di semenanjung Korea.
Para pemimpin PKT juga berjanji untuk tidak membiarkan rezim Korut runtuh. Tiongkok akan menerapkan sanksi PBB secara simbolik untuk mempertahankan eksistensi rezim Kim Jong-un.
Washington Freedom Beacon telah memperoleh sebuah dokumen dengan 4 halaman dari seorang yang memiliki koneksi dengan sistem intelijen PKT. Dokumen berbahasa Mandarin itu dikeluarkan oleh Kantor Umum Komite Sentral PKT untuk Departemen Penghubung Internasional mereka.
Terpaparnya dokumen tersebut bertepatan dengan tuduhan pihak Tiongkok masih tetap menyalurkan minyak kepada Korea Utara, yang mengundang kritikan Trump. Pekan lalu Trump dalam Twitter-nya menyebut itu ‘tertangkap basah’.
“Jika hal ini terus berlanjut, isu Korea Utara tidak akan menemukan solusi penyelesaian dengan cara damai” tulis Trump dalam Twitter pada 28 Desember lalu.
PKT percaya bahwa memberi tekanan kepada Korea Utara tidak akan efektif
Menurut dokumen tersebut, pemimpin PKT menyimpulkan bahwa tekanan internasional tidak akan memaksa Korea Utara untuk meninggalkan senjata nuklirnya. Diperkirakan Korea Utara saat ini memiliki setidaknya 20 buah hulu ledak nuklir.
Oleh karena itu, Kantor Umum Komite Sentral PKT menginstruksikan Departemen Penghubung Internasional menyampaikan kepada pihak Pyongyang bahwa PKT bermaksud terus mendukung DPRK.
Menteri Departemen Penghubung Internasional Song Tao pada 17 Nopember mengunjungi Korea Utara dan telah bertemu dengan beberapa pejabat senior DPRK.
Tampaknya perintah tersebut dikeluarkan setelah sanksi PBB yang baru-baru ini. Sanksi PBB tersebut memberlakukan pembatasan pasokan minyak dan gas ke Korea Utara, termasuk larangan pengiriman minyak dari kapal ke kapal di tengah laut.
Mengenai permintaan PBB untuk menghentikan pasokan minyak kepada Korea Utara, dokumen PKT tersebut menyatakan : Untuk sementara waktu otoritas Tiongkok tidak akan membatasi aktivitas agen Tiongkok yang sudah dipercaya pemerintah Korea Utara dan sudah memenuhi syarat untuk berdagang dengan Korea Utara atau melakukan kegiatan perdagangan melalui negara-negara ketiga.
Dokumen menginstruksikan Departemen Penghubung Internasional untuk meningkatkan bantuan di bidang kehidupan masyarakat dan infrastruktur Korea Utara. Menaikkan dana sumbangan kepada DPRK sebesar 15 % pada tahun 2018, dan memutuskan penambahan sedikitnya 10 % setiap tahunnya mulai 2019 hingga 2023.
PKT juga berjanji kepada pemerintah Korea Utara bahwa larangan transaksi keuangan perbankan hanya berlaku untuk Bank-Bank BUMN dan beberapa Bank lokal.
Dalam bidang militer, PKT berjanji akan memberikan bantuan dalam program pengembangan infrastruktut pertahanan militer dan teknologi militer mutahir.
Dokumen tersebut mengatakan bahwa senjata yang didanai Tiongkok akan mencakup rudal balistik jarak menengah yang lebih canggih, bom klaster dan lainnya.
Memperingatkan agar Korea Utara tidak melakukan hal berlebihan dalam isu nuklir
Dokumen PKT itu juga menyinggung : Departemen kalian seharusnya secara serius memperingatkan Korea Utara untuk tidak melakukan hal berlebihan dalam masalah nuklir
Saat ini, negara kita tidak memaksa Korea Utara untuk segera dan sepenuhnya meninggalkan senjata nuklirnya. Sebaliknya, kami menuntut agar Korea Utara menahan diri sampai suatu saat kondisi sudah matang baru melakukan reformasi secara bertahap yang pada akhirnya memenuhi keinginan untuk denuklirisasi Semenanjung Korea.
Dokumen memberi instruksi kepada Departemen Perhubungan Internasional untuk memperingatkan Korea Utara, jika mereka bersikeras melakukan tindakan sembrono, maka PKT akan menerapkan lebih banyak tindakan hukuman terhadap pemimpin puncak Korea Utara dan keluarganya.
Dokumen tersebut meminta agar Departemen Penghubung Internasional memberitahu Korea Utara bahwa janji bantuan kepada Korea Utara tersebut diharapkan sebagai imbalan atas kompromi substantif mengenai isu nuklir Pyongyang.
Untuk mencegah jatuhnya pemerintah DPRK dan menghindari konfrontasi senjata langsung dengan ‘militer Barat yang dipimpin Amerika’. Tiongkok bersama Rusia akan mengambil semua langkah efektif, termasuk melalui mediasi diplomatik dan transfer militer untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
Dokumen selanjutnya mengatakan, PKT percaya bahwa secara teori, negara-negara Barat besar tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan rezim Kim Jong-un demi menyelesaikan masalah nuklir.
Namun, tekanan internasional terhadap negara kita akibat seringnya uji coba nuklir Korea Utara menjadi semakin besar dan membuat kualahan.
Bantuan sebagai imbalan atas kesediaan Korea Utara menghentikan uji coba nuklir
Menurut dokumen tersebut, PKT mencoba menggunakan bantuan sebagai imbalan atas kesediaan Korea Utara menghentikan uji coba nuklir.
Saat ini, Korea Utara tidak diminta untuk mengakhiri program pengembangan senjata nuklirnya. Selama Korea Utara berjanji untuk tidak terus melakukan uji coba nuklir baru dan bersedia melaksanakan komitmennya, maka negara kita akan segera meningkatkan bantuan ekonomi, perdagangan dan militernya kepada Korea Utara dan akan mendukung perbaikan kesejahteraan sebagai berikut :
“Manfaat kesejahteraan tersebut termasuk meningkatkan transaksi perdagangan dengan Korea Utara untuk mempertahankan operasional pemerintah dan memperbaiki standar hidup rakyat Korea Utara,” Demikian dokumen PKT tersebut menyebutkan.
Presiden Trump mendesak Tiongkok berbuat lebih banyak
Setelah media mengungkapkan bahwa PKT diam-diam memindahkan minyak ke Korea Utara, Trump mengatakan kepada The New York Times : “Saya tidak senang karena minyak memasuki Korea Utara”
Trump pada 28 Desember mengatakan : “Tiongkok mampu menyelesaikan masalah Korea Utara, Mereka sedang membantu kita, tetapi belum cukup”
“Bila mereka tidak membantu kita menyelesaikan isu nuklir DPRK, maka saya akan melaksanakan apa yang sudah saya ucapkan” kata Trump. “Tiongkok mampu membantu kita lebih banyak …. kami memiliki sebuah ancaman nuklir, ini juga tidak baik bagi Tiongkok, Rusia bahkan siapa saja”.
Selama berbulan-bulan pemerintahan Trump telah memberikan isyarat bahwa AS sudah siap menggunakan militer untuk memaksa Korea Utara menghentikan program pengembangan senjata nuklir dan rudal.
Menteri Pertahanan AS, James Mattis pada 29 Desember mengatakan bahwa dia telah merancang sebuah rencana militer untuk memerangi rezim Korea Utara. (Sinatra/asr)
Sumber : epochtimes.com
