Epochtimes.id- Bangladesh menyatakan setelah pertemuan dengan Myanmar, pihaknya akan menyelesaikan proses repatriasi dalam waktu dua tahun terhadap ratusan ribu Muslim Rohingya. Mereka melarikan diri karena konflik di Rakhine State, Myanmar.
Rencana repatriasi Myanmar disebut akan dimulai Selasa depan. Namun demikian diragukan berbagai LSM tentang keselamatan, penghidupan dan permukiman permanen para pengungsi ke Rakhine State.
Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan upaya pengembalian itu berdasarkan “mempertimbangkan keluarga sebagai satu kesatuan.” Myanmar nantinya menyediakan tempat penampungan sementara bagi mereka yang kembali, sebelum membangun kembali rumah bagi mereka.
Bangladesh akan mendirikan lima kamp transit untuk mengirim Rohingya ke dua pusat penerimaan di perbatasan Myanmar.
“Myanmar telah menegaskan komitmennya untuk menghentikan gelombang penduduk Myanmar ke Bangladesh,” katanya dilansir dari Reuters.
Seorang pejabat kementerian luar negeri Bangladesh mengatakan pernyataan itu juga menyerukan pemulangan anak yatim dan “anak-anak yang lahir dari insiden yang tidak beralasan,” sebuah rujukan untuk kasus perkosaan yang mengakibatkan kehamilan.
Pemerkosaan terhadap perempuan Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar tersebar luas. Laporan ini berdasarkan wawancara dengan wanita yang dilakukan di kamp-kamp pengungsian oleh petugas medis PBB dan sejumlah aktivis. Militer Myanmar membantah terlibat dalam serangan seksual.
Krisis tersebut meletus setelah serangan gerilyawan Rohingya terhadap pos keamanan pada 25 Agustus di negara bagian Rakhine. Aksi itu memicu reaksi militer brutal yang disebut PBB sebagai pembersihan etnis. Sekitar 650.000 orang melarikan diri dari kekerasan di negara bagian itu.
Pihak militer membantah pembersihan etnis. Militer berdalih pasukan keamanannya telah melakukan operasi pembebasan kontra-pemberontakan yang legal.
Pertemuan di ibu kota Myanmar, Naypyitaw adalah yang pertama bagi kelompok kerja gabungan yang dibentuk untuk memastikan rincian kesepakatan repatriasi pada November.
Pemerintah Myanmar tidak langsung mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan tersebut diakhiri pada Selasa (16/1/2018).
Direktur Jenderal Departemen Pemulihan dan Pemukiman Kembali, Kementerian Kesejahteraan Sosial Myanmar Ko Ko Naing kepada Reuters melalui sambungan telepon mengatakan Myanmar telah menandatangani kesepakatan dengan Bangladesh dan bertujuan untuk memulai proses repatriasi pada 23 Januari.
Juru Bicara Pemerintah Myanmar Zaw Htay kepada Reuters pekan lalu mengatakan pengungsi yang kembali dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan “setelah mereka lolos dari proses verifikasi.”
Sebuah Badan Myanmar yang bertugas mengawasi repatiriasi mengatakan pekan lalu dua tempat “repatriasi dan kamp penilaian sementara” dan satu lokasi lain telah disiapkan untuk menampung mereka yang kembali.
Sekretaris Tetap di Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan Myanmar, Myint Kyaing, mengatakan kepada Reuters bulan ini Myanmar akan mulai memproses setidaknya 150 orang per hari melalui masing-masing dua kamp pada 23 Januari.
Setelah pembicaraan antara Myanmar dan Bangladesh, kekhawatiran justru kepada pengungsi , “Seolah-olah mereka adalah sekelompok massa yang akan pergi ke suatu tempat,” kata Phil Robertson, wakil direktur Asia Human Rights Watch dalam pesan elektronik kepada Reuters.
“Di mana pertimbangan untuk melindungi Rohingya dari pasukan keamanan Myanmar yang beberapa bulan lalu memperkosa dan membunuh mereka? Bagaimana diskusi yang mengabaikan perampasan hak orang-orang yang ditahan tanpa batas waktu, yang disebut akomodasi sementara ini?,” tutur Robertson. (asr)
Sumber : Reuters via Saudigazette
