BEIJING – Pejabat Tiongkok terlibat dalam “pengambilalihan” salah satu biara Buddhis Tibet terbesar di dunia, dengan sebuah rencana untuk menempatkan pejabat-pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bertanggungjawab atas pengelolaannya, LSM Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada 24 Januari.
Larung Gar, sebuah pusat pembelajaran dan doa Buddhis terhampar luas di pegunungan di propinsi Sichuan barat daya, telah berkurang ukurannya melalui program 8 bulan untuk pembongkaran dan pengusiran paksa yang akan berakhir pada bulan April 2017, kata HRW.
Pihak-pihak berwenang Tiongkok sekarang membelah pusat tersebut menjadi dua bagian, sebuah akademi dan sebuah biara, dibagi oleh sebuah dinding, menurut sebuah terjemahan bahasa Inggris dari sebuah dokumen yang dibagikan oleh HRW, yang mereka katakan diterima pada bulan Agustus 2017.
Rencana-rencana pengambilalihan tersebut mencakup kuota untuk rekrutmen, sistem manajemen “pendaftaran nama asli” dan menandai untuk para biarawan dan biarawati, serta menempatkan 97 kader partai, yang dituntut untuk menjadi atheis, di bidang keuangan puncak, keamanan, dan tugas-tugas admisi atau penerimaan.
Sumber-sumber dari biara mengatakan kepada HRW bahwa sistem serupa akan didirikan di vihara dan sebuah bangunan besar telah dibangun untuk menampung para kader tersebut.
Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi keaslian dokumen tersebut atau klaim dari sumber-sumber HRW.
“Pengambilalihan administratif Larung Gar oleh pejabat partai menunjukkan bahwa tujuan pemerintah tidak hanya untuk mengurangi jumlah di dalam komunias tersebut,” kata Sophie Richardson, direktur HRW Tiongkok yang berbasis di AS.
“Otoritas Tiongkok juga menerapkan kontrol dan pengawasan yang merata atas setiap tingkat aktivitas di dalam komunitas-komunitas religius,” katanya.
Biro urusan agama Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.
Tiongkok membantah melakukan pembongkaran di Larung Gar, mengatakan bahwa pekerjaan tersebut untuk mengatasi bahaya kebakaran dan keselamatan, serta untuk “merekonstruksi” bangunan tua.
Daerah-daerah berpenduduk Tibet di Tiongkok barat, termasuk di Sichuan, berada di pusat para demonstran menentang peraturan Tiongkok, termasuk tindakan pembakaran diri, meskipun kasus-kasus yang telah dilaporkan telah menurun dalam dua tahun terakhir.
Richardson dari HRW mengatakan bahwa manajemen mikro untuk Larung Gar mengganggu kebebasan beragama dan kemungkinan akan menimbulkan kebencian terhadap Beijing.
Hukum Tiongkok menjanjikan kebebasan beragama namun kenyataannya, pihak berwenang terus mengawasi para umat beragama dan institusi keagamaan. Peraturan baru yang mulai berlaku pada akhir bulan ini ditetapkan untuk memperluas pengawasan negara terhadap institusi-institusi keagamaan. (ran)
Baca juga:
Mengkomersilkan Agama di Tiongkok
12 Instansi Pemerintahan di Tiongkok Mengecam Komersialisasi Keagamaan
ErabaruNews
