ErabaruNews – Aksi demonstrasi terkait pengawasan dan pengendalian senjata meluas di Amerika Serikat. Warga menuntut pemerintah dan wakil rakyat agar bertindak serius dalam mencegah penyalahgunaan senjata api untuk melukai warga yang tidak bersalah.
Dalam gelombang protes kali ini, para pelajar bahkan turut serta dalam menyuarakan keprihatinan dan isi hati mereka.
Di depan Gedung Putih Puluhan siswa Amerika Serikat berbaring berserakan, Selasa (20/2/2018) waktu setempat. Ratusan pengunjuk rasa lainnya berdiri menyerukan agar pemerintah serius mengawasi penggunaan dan kepemilikan senjata api.
Seperti dikutip dari CNN, para pemrotes ingin menunjukkan kengerian di SMA Marjory Stoneman Douglas, Florida ketika Nikolas Cruz menembaki para pelajar. Aksi pekan lalu itu menewaskan 17 orang dan melukai puluhan lainnya.
“Kami menyerukan agar negara bertanggung jawab dan mengurangi jumlah insiden tragis ini. Penting bagi kami untuk merasa aman selama berada di dalam kelas,” ujar inisiator protes, Eleanor Nuechterlein, dikutip dari CNN.
Dalam aksi lainnya, ratusan pelajar dari SMA Marjory, berkumpul di gedung DPRD Florida di Tallahasseem, Rabu (21/2/2018). Mereka mendesak anggota DPRD menyetujui undang-undang pengendalian senjata yang lebih ketat, seperti dikutip dari VOA.
“Kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu namun kita tidak melakukannya,” kata anggota DPR Florida dari Partai Demokrat.
Anggota DPRD itu menanggapi pemungutan suara partai di DPR negara bagian itu yang memutuskan tidak membahas RUU pelarangan senapan serbu.
“Itulah sebabnya kami ada di sini. Kami menuntut tindakan. Kalian tidak memenuhi kewajiban, dan ini ada di tangan Anda.”
Lebih dari 200 siswa di SMA Montgomery Blair di pinggiran Washington, Silver Spring, Maryland juga turun ke jalan, pada hari Rabu. Mereka menuntut pembahasan Undang-Undang pengendalian senjata di Gedung Kongres Amerika.
Penyelenggara protes mengatakan siswa dari dua SMU Maryland lainnya, Richard Montgomery dan Bethesda-Chevy Chase, juga berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut.
Sementara itu, aksi protes juga dilakukan oleh para ibu-ibu dari negara bagian Georgia. Mereka berkumpul di ibukota Atlanta pada hari Rabu untuk menghadiri demonstrasi kelompok advokasi.
Namun, mereka lebih fokus untuk menyuarakan digelarnya advokasi bagi kepemilikan senjata secara bertanggung jawab. Dengan adanya advokasi, pemilik senjata api diharapkan lebih bertanggungjawab dan tidak menyalahgunakan senjata mematikan itu.
Menyikapi aksi demonstrasi yang meluas itu, kantor kepresidenan Amerika Serikat mengatakan bahwa Donald Trump sudah berbicara dengan Senator John Cornyn, politikus Partai Republik. Mereka sudah membahas rencana undang-undang bipartisan yang diajukan oleh Cornyn bersama dengan Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat.
Namun, RUU itu tidak terkait dengan pelarangan senjata api. RUU itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan federal pada pengecekan latar belakang kejahatan, sehingga kepemilikan senjata api akan lebih ketat dan selektif.
“Sementara diskusi berjalan dan revisi tengah dipertimbangkan, Presiden mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan sistem cek latar belakang federal,” kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, dalam pernyataan yang dikutip Reuters, Selasa (20/2/2018).
Pelarangan senjata api sendiri nyaris mustahil di Amerika Serikat. Sebab, Amandemen Kedua Konstitusi AS yang berlaku saat ini melindungi hak kepemilikan senjata Api.
Kepemilikan senjata api sendiri sudah dianggapsebagai budaya tradisional di sebagian besar Negara Bagian. Sebab, senjata api dibutuhkan untuk melindungi hak atas properti pribadi yang sangat dihormati di AS.
Selain itu, kepemilikan senjata api oleh rakyat Amerika diyakini akan selalu menjadi aspek pencegah berubahnya penguasa menjadi otoriter. Sebab, rakyat selalu memiliki kemampuan untuk menggulingkan pemerintahan jika berani bertindak otoriter. (waa)
