Epochtimes.id- Dwi Konferensi Partai Komunis Tiongkok (PKT) akan diselenggarakan pada awal Maret 2018.
Media Hongkong menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa terdapat tidak sedikit hal yang harus dimatangkan melalui konperensi tersebut, termasuk memilih pemimpin baru untuk mempertimbangka dan melaksanakan amandemen konstitusi dan undang-undang pengawasan negara.
Dua Konperensi dari CPPCC (Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok) dan NPC (Kongres Rakyat Nasional) akan digelar di Beijing pada 3 Maret hingga 5 Maret mendatang.
Komentar media Hongkong MingPao menyebutkan bahwa reformasi ekonomi Xi Jinping akan menjadi sorotan utama di Dwi Konperensi tersebut.
Artikel tersebut mengatakan bahwa sejak awal tahun ini, Dwi Konperensi Tingkat daerah telah dilaksanakan, dan sebagaimana pengalaman yang lalu, beberapa retorika yang disebutkan pada Dwi Konperensi daerah akan dijadikan referensi pada Dwi Konperensi tingkat nasional.
Pertama, dari seluruh 31 provinsi di Tiongkok, 19 provinsi sepakat untuk menurunkan target pertumbuhan PDB nasional tahun ini. Kedua, reformasi pada sisi penawaran dialihkan untuk memperbaiki bagian yang menjadi kelemahan.
Selain itu, di bidang real estat perlu pengaturan kesamaan kepentingan baik bagi penyewa maupun pembeli.
Artikel tersebut juga memprediksikan perlunya konperensi mengukuhkan hasil yang dicapai dalam anti-korupsi selama beberapa tahun terakhir, termasuk usulan untuk membangun mekanisme kelembagaan juga akan menjadi salah satu topik utama bahasan dalam sidang di Dwi Konperensi.
Selama lebih dari 5 tahun terakhir, anti-korupsi Xi Jinping telah berhasil ‘mengandangkan’ sejumlah ‘harimau’ anggota inti faksi Jiang Zemin, termasuk Zhou Yongkang, Bo Xilai, Guo Boxiong, Xu Caihou, Lin Jihua dan Sun Zhengcai dan lainnya. ‘Pengandangan’ mereka jelas melemahkan kekuataan faksi Jiang.
Sebelumnya, media resmi Tiongkok dan media asing juga menyoroti beberapa isu penting yang mungkin akan dibahas dalam Dwi Konperensi nanti, isu-isu itu termasuk menetapkan status komisi inspeksi disiplin nasional. Komisi Pemantau dan komisi inspeksi disiplin berkantor dalam gedung yang sama, dan menggabungkan sejumlah lembaga anti-korupsi.
Yang akan menjadi topik menarik seperti peninjauan kembali Konstitusi dan amandemen Undang-Undang, pembentukan komisi pengawasan negara, dihapus tidaknya aturan kepala negara hanya boleh menjabat selama 2 periode, sehingga dapat membuka jalan bagi Xi Jinping untuk tetap menjabat kepala negara setelah tahun 2022. (Sinatra/asr)
Sumber : Epochtimes.com
