EpochTimesId – Partai komunis Tiongkok sedang mengusulkan untuk menghapuskan pembatasan masa jabatan kepala negara maksimal dua periode berturut-turut. Amandemen itu akan menjadi jalan bebas hambatan bagi Presiden saat ini, Xi Jinping untuk berkuasa seumur hidup.
Xi Jinping menjabat sebagai kepala negara sejak lima tahun lalu. Dia telah melakukan banyak perombakan terhadap partai (PKT). Melalui kampanye anti korupsi, Xi Jinping berhasil menyeret turun sejumlah pejabat senior Tiongkok yang dahulunya dianggap kebal hukum.
Media partai pada hari Minggu (25/2/2018) mengatakan, usulan yang bersumber dari Komite Sentral Partai komunis Tiongkok tersebut juga mencakup revisi masa jabatan wakil kepala negara Tiongkok.
Berdasarkan konstitusi Tiongkok saat ini, Xi Jinping wajib mundur sebagai kepala negara setelah dua kali masa jabatan berakhir. Xi Jinping sudah pasti akan tetap menjabat ketua partai untuk masa jabatan kedua kalinya, yang keputusannya akan diambil melalui Kongres Rakyat Nasional RRT (NPC) pada tanggal 5 Maret mendatang.
Masa jabatan Xi Jinping sebagai ketua partai dan ketua Komisi Militer Pusat tidak dibatasi. Namun, dilihat dari sejarah beberapa dekade terakhir, masa jabatan paling lama adalah sepuluh tahun. Xi Jinping sudah menjabat kedua jabatan tersebut untuk periode kedua sejak bulan Oktober tahun lalu.
Zhang Lifan, seorang sejarawan Beijing mengatakan kepada Reuters bahwa tersiarnya berita tersebut tidak mengherankan. Tapi hal yang sulit diprediksikan adalah seberapa lama Xi Jinping akan memegang tampuk pimpinan?
“Secara teori, Xi Jinping mungkin bertahta lebih lama daripada Mugabe, tapi faktanya, tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi,” kata Zhang Lifan.
Mugabe, mantan kepala negara Zimbabwe telah berkuasa selama 40 tahun. Dia baru mengundurkan diri pada November tahun lalu.
Reformasi konstitusional perlu disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional (NPC). Namun para personil di NPC semua loyal kepada Partai komunis Tiongkok. Ini berarti bahwa perubahan tersebut kemungkinan besar tidak akan terhambat.
Zhang Ming, seorang profesor ilmu politik di Universitas Renmin Tiongkok mengatakan, “Di Tiongkok rakyat sudah menganggap Xi Jinping sebagai seorang kaisar.”
Sebutan ketua kian populer digunakan oleh masyarakat Tiongkok untuk memanggil Xi Jinping. Mereka percaya bahwa ketua lebih tinggi dan memiliki makna spiritual daripada istilah pemimpin.
Contohnya adalah Mao Zedong yang dulu juga dipanggil dengan Ketua Mao. Namun Hu Jintao dan Jiang Zemin tidak mendapatkan ‘gelar’ tersebut.
Tanda-tanda ingin menghapus batasan waktu jabatan ketua sudah muncul beberapa waktu lalu, dengan tujuan membuat landasan bagi Xi Jinping untuk tetap memimpin Tiongkok.
Wang Qishan, salah satu sekutu politik terdekat Xi Jinping yang mengundurkan diri sebagai anggota Komite Tetap Politbiro pada bulan Oktober tahun lalu telah terpilih sebagai anggota NPC. Reuters mengutip sumber terpercaya yang mengatakan bahwa Wang Qishan yang berusia 69 tahun bakal diangkat sebagai wakil kepala negara.
Langkah tersebut dianggap penting. Karena jika Wang tidak mundur, maka ini akan menjadi preseden bagi Xi Jinping untuk tetap menjabat setelah mencapai usia pensiun. Xi Jinping tahun ini telah berusia 64 tahun.
Zhang Pohui, seorang profesor urusan internasional dari Universitas Lingnan, Hongkong mengatakan bahwa langkah yang diambil PKT pada hari Minggu tersebut akan memungkinkan Xi memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkuasa dan lebih mampu dalam usaha membasmi ‘musuh-musuh dalam selimut’.
“Begitu orang tahu berapa tahun dia akan berkuasa, itu akan memperluas kekuasaannya dan memotivasi setiap orang untuk bergabung dengan kubunya,” kata Zhang Pohui. “Setiap lawan akan beranggapan bahwa Xi adalah seorang yang serba bisa (sangat sulit untuk dikalahkan).”
Analis mengatakan bahwa jika Xi Jinping hanya memiliki dua periode masa jabatan, maka kekuatannya akan mulai berkontraksi dalam satu atau dua tahun, dan dia akan menjadi ‘bebek berkaki pincang’.
Secara tradisional, ketika para pemimpin PKT mendekati paruh masa jabatan kedua mereka, kekuasaannya akan mulai terkikis.
New York Times dalam laporannya menyebutkan, penghapusan batas waktu jabatan kepala negara oleh PKT dapat menjelaskan mengapa Xi Jinping baru saja mengirim pembantu dekatnya Liu He ke Washington. Awalnya, dunia luar menganggap bahwa perjalanan tersebut merupakan diskusi mengenai pernyataan perdagangan kasar yang diucapkan Trump, namun nampaknya Xi ingin mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan rencananya kepada presiden Amerika Serikat.
Analis politik mengatakan bahwa PKT mungkin mencoba memberikan beberapa pembenaran untuk menghapus batas waktu jabatan bagi kepala negara. Seperti kebutuhan waktu untuk mewujudkan visi Xi Jinping dalam membangun masyarakat modern yang makmur sebelum 2050.
Hu Xingdou, seorang pengamat politik Beijing kepada Associated Press mengatakan Xi Jinping mungkin memerlukan tambahan satu atau dua dekade masa jabatan untuk merealisasikan visi besarnya. Namun, Tiongkok tampaknya tidak mungkin untuk kembali ke masa jabatan kepala negara yang tanpa batas.
“Ketua Xi mungkin akan menjabat kepala negara untuk masa yang cukup panjang. Ini memang lebih menguntungkan dalam mendorong kelancaran jalannya reformasi, dan anti korupsi,” jelas Hu.
Tetapi Tiongkok tampaknya tidak mungkin untuk kembali memberlakukan jabatan kepala negara yang tanpa batas waktu.
“Kami telah memperoleh pelajaran pahit dari sistem penguasaan yang tidak dibatasi,” kata Hu Xingdou yang mengacu pada bencana nasional bagi Tiongkok tahun 1966-1976.
Itu adalah Revolusi Besar Kebudayaan yang dikobarkan oleh ketua seumur hidup Mao Zedong. (Qin Yufei/ET/Sinatra/waa)
