Orang-orang di Tiongkok dengan segera dapat mengalami pelarangan naik pesawat dan kereta api karena diberlakukannya “sistem kredit sosial” rezim Tiongkok, sebuah rancangan eksperimental yang menurut para pengamat internasional akan menjadi langkah berikutnya dalam transformasi Tiongkok menjadi sebuah negara pengawas total.
Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional menggulirkan peraturan baru mengenai perjalanan pada 16 Maret, menurut Reuters. Komisi tersebut, badan pengawas yang mengendalikan ekonomi Tiongkok, menargetkan para penumpang penerbangan komersial dalam satu pernyataan dan penumpang kereta dalam pernyataan lainnya .
Aturan baru tersebut menetapkan bahwa mulai tanggal 1 Mei, warga Tiongkok yang telah tercatat karena berbagai kesalahan dapat menemukan diri mereka dilarang terbang atau naik kereta api. “Menyebarkan informasi palsu tentang terorisme,” “menyebabkan masalah pada penerbangan,” dengan menggunakan tiket kadaluarsa, dan merokok di kereta api adalah di antara tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan mereka dilarang menggunakan pesawat dan kereta sama sekali.
Tuduhan “menyebarkan informasi palsu tentang terorisme” jelas dimaksudkan untuk memungkinkan rezim tersebut menghukum percakapan politik yang tidak diizinkan.
Mereka yang telah gagal mendaftarkan diri dalam dana jaminan sosial Tiongkok, dan mereka yang telah terbukti mengeksploitasi sistem jaminan sosial juga akan dimasukkan dalam daftar larangan terbang, namun diizinkan naik kereta api, meski terbatas pada kelas tempat duduk yang lebih rendah.
Pernyataan-pernyataan komisi tersebut juga membuat referensi khusus untuk “sistem kredit sosial” dan mengatakan bahwa peraturan baru tersebut sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh Kongres Partai ke 19 Partai Komunis Tiongkok tahun lalu. Sifat dan penerapan yang pasti dari “sistem kredit social” rezim tersebut masih tetap buram, meski telah menjadi bahan spekulasi selama bertahun-tahun.
Dengan peraturan baru tersebut, rezim mulai menerapkan sistem yang dipantau oleh banyak pemantau internasional sebagai langkah dalam transformasi Tiongkok menjadi negara pengawas total.
Banyak yang memperkirakan bahwa sistem tersebut pada akhirnya akan memberi nilai pada warga berdasarkan segala hal yang mereka katakan dan lakukan, dan mereka yang memiliki peringkat kredit sosial rendah bisa menyebabkan mereka mendapatkan penolakan layanan publik dasar atau bahkan pekerjaan atau perumahan. Selain merekam pelanggaran ringan seperti menyeberang jalan yang melanggar rambur-rambu atau merokok di depan umum, sistem ini juga dapat merekam dan menghukum warga karena membuat percakapan yang berbeda pendapat atau perselisihan.
Sesuai dengan arahan rezim tersebut, situs media sosial utama Tiongkok telah menerapkan sistem serupa untuk meredam pengguna yang mengatakan apa yang dilarang. Weibo, setara dengan Twitter di Tiongkok, telah meluncurkan sistem “skor kredit” untuk mengukur seberapa banyak pengguna mematuhi kebijakan percakapan di situs tersebut. (ran)
Rekomendasi video :
https://www.youtube.com/watch?v=0x2fRjqhmTA&t=27s
ErabaruNews
