Sebuah komentar baru-baru ini oleh seorang pejabat senior di pengadilan tertinggi Tiongkok telah membuat gusar warga Tiongkok.
Selama wawancara 9 Maret dengan media Hong Kong Now News, wakil presiden Pengadilan Tertinggi Rakyat Tiongkok, Jiang Bixin membuat pernyataan berani: “Dalam sepuluh tahun terakhir di Tiongkok, tidak ada kasus yang salah atau tuduhan tidak adil.”
Komentar tersebut segera menarik kemarahan dari para pemohon petisi, pengacara, dan aktivis hak asasi manusia, yang membuktikan kurangnya peraturan hukum di dalam sistem peradilan Tiongkok.
Li Jianfeng, mantan hakim di Kota Ningde, Provinsi Fujian, mengatakan bahwa sistem tersebut secara inheren tidak adil, karena Partai Komunis Tiongkok mengendalikan aparat peradilan dan keamanan negara tersebut melalui Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat. Karena mereka harus mematuhi perintah dari Partai, setiap entitas yang tidak disenangi Partai terikat untuk mendapatkan penuntutan yang tidak adil, katanya.
Pengacara hak Zhu Shengwu dari Provinsi Shandong mengatakan kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara bahwa situasi di mana administrasi peradilan gagal atau salah urus tersebar luas bila menyangkut berbagai kelompok keyakinan yang dianiaya di Tiongkok, termasuk orang-orang house Christian, Muslim Uighur, dan praktisi Falun Gong.
Pengacara Hak Asasi Manusia dan Pembangkang
Disiplin meditasi spiritual Falun Gong telah dianiaya oleh rezim Tiongkok pada tahun 1999. Sejak saat itu, telah membuat penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman, dan penyiksaan bagi para praktisinya, meskipun secara konstitusi Tiongkok menjamin kebebasan berkeyakinan. Sebuah kepolisian negara di luar hukum yang disebut ‘Kantor 610’ didirikan untuk tujuan tunggal melakukan penganiayaan tersebut.
“Berdasarkan jumlah orang, penganiayaan terhadap Falun Gong adalah yang paling berlebihan, paling parah,” kata Zhu. Dia pernah mewakili seorang praktisi Falun Gong di wilayah Yunnan, yang rumahnya dirampok oleh polisi. Ketika polisi menemukan praktisi lain melakukan latihan meditasi di rumahnya, mereka menuduhnya melakukan kejahatan “mengadakan pertemuan,” menurut Zhu.
“Sudut pandang [legal] kami jelas, mempraktikkan keyakinan bukanlah sebuah kejahatan,” katanya.
Menurut Organisasi Dunia untuk Menyelidiki Penganiayaan terhadap Falun Gong, pada 2017 saja, ada 974 praktisi Falun Gong yang dijatuhi hukuman penjara.
Tepat pada liburan Tahun Baru Imlek pada bulan Februari 2018, 35 praktisi dijatuhi hukuman dan 30 lainnya menerima audiensi pengadilan, menurut Minghui.org, sebuah situs berbasis di AS yang berfungsi sebagai clearinghouse untuk mendapatkan informasi tentang Falun Gong di Tiongkok. Sejak tahun 1999, 4.187 praktisi dikonfirmasi meninggal karena penganiayaan, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi, disebabkan oleh sulitnya mendapatkan informasi dari Tiongkok.
Sejak tahun 2015, praktisi Falun Gong telah menggunakan manfaat satu set pedoman baru dari Mahkamah Agung Rakyat yang memungkinkan mereka mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan dan Kejaksaan Agung, kejaksaan tertinggi di negara tersebut, secara langsung menyebut mantan pemimpin PKT Jiang Zemin sebagai yang bertanggung jawab atas penganiayaan yang mereka derita. Lebih dari 200.000 keluhan tersebut diajukan, menurut Minghui.org, namun tidak ada kasus yang diselidiki.
Sejumlah pengacara yang telah mewakili para praktisi Falun Gong dan pembangkang politik telah dipenjara semenjak itu, seperti Gao Zhisheng, seorang kritikus vokal atas kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT), dan Yu Wensheng, seorang pengacara hak asasi terkemuka.
Epoch Times mencoba menjangkau beberapa pengacara Tiongkok, yang mengatakan bahwa mereka diberi peringatan dari pihak berwenang Tiongkok yang melarang mereka menerima wawancara media. Yang lain mengatakan bahwa pihak berwenang memberi mereka uang bungkam untuk tetap diam.
Kasus Pemohon Petisi
Para pemohon petisi yang mengajukan banding ke otoritas pusat dengan keluhan mereka juga memprotes keras atas ketidakadilan yang nyata atas permainan kotor yang terjadi. Sejak legislatif stempel karet Tiongkok mengadakan pertemuan pada tanggal 5 Maret selama sesi dua minggu untuk menyetujui keputusan-keputusan yang dibuat oleh petinggi partai, sejumlah pemohon telah tiba di Beijing untuk mengajukan keluhan mereka pada Biro Negara untuk Surat dan Kunjungan. Beberapa video dari tempat kejadian diunggah secara online, menunjukkan bahwa polisi membubarkan para pemohon yang berkumpul di depan kantor Biro Negara tersebut.
Banyak dari mereka mengajukan banding di Beijing sebagai upaya terakhir untuk mencari ganti rugi dalam urusan hukum. Pemohon Li Ning, misalnya, dari Kota Longkou, Provinsi Shandong, sedang mencari keadilan atas kematian ibunya. Ibu Li dibunuh, namun kasus tersebut diakhiri tanpa pembunuh menjalani hukuman, dia menuduh. “Sejak dia dibunuh, saya tidak mendapat satu pun penggilan sidang pemeriksaan dari pengadilan. Hak keluarga saya telah benar-benar diambil,” katanya dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times.
Sarjana Tiongkok Yu Jianrong pernah melakukan survei terhadap lebih dari 2.000 pemohon. Dari mereka, hanya tiga yang telah menyelesaikan keluhan mereka melalui sistem petisi tersebut. Lebih dari 60 persen di antaranya telah ditahan oleh pihak berwenang Tiongkok karena petisi mereka.
Karena banyaknya pemohon yang ditangkap dan ditahan di penjara hitam, League of Chinese Victims untuk para Korban Tiongkok didirikan di Hong Kong pada bulan Desember 2008 untuk membantu menjamin hak pemohon. Dalam waktu tiga bulan, 80.000 orang terdaftar untuk menjadi anggota.
Aktivis lain, seperti Huang Qi, pendiri situs hak asasi manusia “64 [mengacu pada 4 Juni, atau Pembantaian Lapangan Tiananmen] Tian Wang,” baru-baru ini dijatuhi hukuman 12 sampai 15 tahun. Dia saat ini ditahan di Provinsi Sichuan dan telah disiksa oleh sipir penjara, menurut sebuah laporan oleh Radio France Internationale.
Para netizen kecewa dengan komentar pejabat senior pengadilan tersebut. Seseorang menulis, “Jika Partai tersebut mengatakan bahwa Anda bersalah, maka Anda bersalah. Jadi tentu saja tidak ada kasus-kasus yang salah.” (ran)
Li Xin’an dan Xiao Lusheng memberikan kontribusi untuk laporan ini.
Rekomendasi video :
https://www.youtube.com/watch?v=0x2fRjqhmTA&t=27s
ErabaruNews
