Epochtimes.id – Pihak-pihak yang bertikai di Yaman sepakat berhenti berperang di kota pelabuhan Hodeodah yang diduduki Houthi dan menarik pasukan mereka. Terobosan ini sebagai upaya perdamaian yang dipimpin pemerintahan AS dalam konflik selama lima tahun.
Pada pembicaraan selama satu minggu di Swedia, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kerangka kerja negosiasi politik akan dibahas pada putaran pembicaraan berikutnya pada akhir Januari antara Houthis yang didukung Iran dan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang didukung oleh Arab Saudi.
Negara-negara Barat, beberapa di antaranya memasok senjata dan intelijen kepada koalisi pimpinan Saudi yang terlibat di Yaman pada 2015 lalu.
Kedua pihak yang berseteru menyetujui langkah-langkah membangun kepercayaan sebagai tahapan membuka jalan bagi gencatan senjata yang lebih luas. Bahkan, proses politik untuk mengakhiri perang yang menewaskan puluhan ribu orang.
Konflik telah mendorong Yaman, sebagai negara termiskin di Jazirah Arab, ke ambang bencana kelaparan. Program Pangan Dunia mengatakan kesepakatan Hodeidah merupakan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi badan pangan PBB untuk memasok pangan bagi 12 juta warga Yaman.
Kaum Syiah Houthi menguasai sebagian besar kota, termasuk ibukota Sanaa, setelah mereka menggulingkan pemerintah Hadi pada tahun 2014.
“Anda telah mencapai kesepakatan di pelabuhan dan kota Hodeidah, yang akan melihat saling penarikan kembali pasukan dari pelabuhan dan kota, dan pembentukan gencatan senjata di seluruh kegubernuran,” kata Guterres.
“PBB akan memainkan peran utama di pelabuhan,” katanya pada konferensi pers di Rimbo, di luar Stockholm.
Amerika Serikat, yang memberikan dukungan militer di Yaman, menyambut baik kesepakatan tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan masih banyak rincian yang akan dilaksanakan dengan diawali langkah pertama dengan pembicaraan kedua pihak.
“Ke depan, semua harus terus terlibat, mengurangi ketegangan, dan menghentikan permusuhan yang sedang berlangsung,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Utusan PBB Martin Griffiths mengatakan kedua pihak akan menarik diri “dalam beberapa hari” dari wilayah pelabuhan. Wilayah ini adalah titik masuk utama bagi sebagian besar impor komersial Yaman dan pasokan bantuan.
Pasukan Houthi akan mundur dari pelabuhan Salif dan Ras Isa, yang digunakan sebagai pelabuhan minyak. Pendapatan dari tiga pelabuhan akan masuk ke cabang bank sentral di Hodeidah.
Komite Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan termasuk kedua pihak akan mengawasi gencatan senjata dan penarikan pasukan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan Ini akan dipimpin oleh PBB dan dilaporkan setiap minggu ke Dewan Keamanan PBB.
Pengawas internasional akan dikerahkan di kota Hodeidah dan tiga pelabuhan. Semua angkatan bersenjata akan ditarik kembali sepenuhnya dalam 21 hari sejak gencatan senjata berlaku.
Duta besar Saudi untuk Yaman Mohammed al-Jabir mengatakan kepada Al Arabiya TV bahwa prosedur penegakan yang berkaitan dengan Hodeidah akan dimulai pada 14 Desember 2018.
Komite gabungan lainnya yang diawasi oleh PBB akan mengatur bantuan kemanusiaan ke Taiz, kota ketiga Yaman.
“Ini adalah terobosan kecil. Mereka telah mampu mencapai lebih dari yang diharapkan,” kata Elizabeth Dickinson, Analis Senior, Jazirah Arab, di International Crisis Group.
Dia menambahkan: “Permainan yang besar adalah kerangka politik, yang akan membuka jalan bagi negosiasi perdamaian yang sebenarnya.”
Riyadh telah mendapat sorotan tajam atas perang Yaman dan kegiatannya di wilayah itu sejak pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.
Koalisi Arab Sunni Muslim yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ikut terlibat memulihkan pemerintahan Hadi. Tetapi terkendala dengan kebuntuan militer dan ingin keluar dari perang yang mahal.
Duta besar Saudi untuk Washington, Pangeran Khalid bin Salman, mengatakan kesepakatan itu akan membantu memastikan keamanan Laut Merah. Kawasan ini salah satu rute utama dunia bagi tanker minyak.
Guterres mengatakan PBB akan melanjutkan pembicaraan dengan mengatasi isu-isu yang menggantung termasuk membuka kembali bandara Sanaa dan memembentuk bank sentral. (asr)
Oleh Aziz El Yaakoubi & Johan Sennero/Reuters via The Epochtimes
