Epochtimes.id- Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pada 15 Desember 2018 secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel tetapi tidak segera memindahkan kedutaannya.
“Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat, yang merupakan tempat kedudukan Knesset dan banyak lembaga pemerintahan, adalah ibu kota Israel. Yerusalem Barat adalah ibu kota Israel,” katanya.
Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
Trump lantas memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei lalu.
Status Yerusalem, adalah kota suci bagi agama Yahudi, Muslim, dan Kristen, adalah salah satu hambatan terbesar bagi perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
Israel menganggap semua kota sebagai ibukotanya, termasuk sektor timur yang dikuasai setelah perang Timur Tengah 1967, dan ingin semua kedutaan berdiri di sana.
Sementara Trump mengatakan langkah kedutaan Amerika Serikat “untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” ia menekankan bahwa Amerika Serikat “tidak mengambil posisi masalah status akhir, termasuk batas-batas spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem, atau resolusi perbatasan yang diperebutkan. ”
“Pertanyaan-pertanyaan itu terserah kepada pihak-pihak yang terlibat,” katanya.
Tapi Morrison terlihat akan selangkah lebih maju dalam pengumumannya dengan menyebut timur dan barat.
Dia menambahkan bahwa pemerintah Australia mendukung ibukota Palestina di Yerusalem Timur.
“Selain mengakui komitmen kami terhadap solusi dua negara, pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan ibukotanya di Yerusalem Timur,” katanya.
Mungkin tanpa disadari, Morrison mengakui bahwa “status terakhir Yerusalem, termasuk perbatasan dan batas-batasnya, adalah masalah status terakhir yang harus diselesaikan antara pihak bersengketa.”
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada 16 Desember mengatakan dalam menanggapi pengumuman bahwa Australia “tidak berhak” untuk “membagi Yerusalem.”
Mahathir yang berada di Bangkok saat menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Rangsit mengkritik pengakuan resmi Australia atas Jerusalem barat sebagai ibu kota Israel.
“Yerusalem selalu di bawah Palestina, jadi mengapa mereka mengambil inisiatif untuk membagi Yerusalem bukan milik mereka, tetapi untuk membagi antara orang Arab dan orang Yahudi. Mereka tidak punya hak,” katanya.
Malaysia adalah negara mayoritas Muslim tidak secara resmi mengakui hak Israel untuk hidup. Malaysia terus menyuarakan keprihatinan bahwa gerakan pemindahan kedutaan dinilai dapat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Menteri Israel untuk kerja sama regional, Tzachi Hanegbi turut mengomentari pengumuman negara Pasifik pada 16 Desember lalu.
“Australia adalah teman dalam dan akrab selama bertahun-tahun di Israel. Kami senang mendengar bahwa ada kepentingan untuk memperjelas pengakuannya di Yerusalem sebagai ibukota Israel.:
“Tetapi untuk penyesalan kami, dalam berita positif ini mereka membuat kesalahan. Tidak ada pembagian antara timur kota dan barat kota.”
“Yerusalem adalah satu kesatuan, bersatu. Kontrol Israel terhadapnya adalah abadi. Kedaulatan kami tidak akan dipartisi atau dirusak. Dan kami berharap Australia akan segera menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatnya,” kata Hanegbi.
Morrison sebelumnya mengatakan dalam pidatonya bahwa kedutaan Australia di Yerusalem Barat tidak “diperselisihkan di mana Israel adalah penduduk di dalam perbatasan itu” menurut batas tahun 1967, meskipun hal itu tampaknya tidak diperhatikan.
Dia menambahkan bahwa pemerintah Australia tidak akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sampai status akhir kota ditentukan di bawah penyelesaian damai. Tetapi Australia menyatakan akan membuka kantor perdagangan dan pertahanan. (asr)
Sumber : Reuters/Laporan tambahan oleh staf Epoch Times.
